Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;Halaman 10 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 18/G/KI/2021/PTUN.PLKb. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakanpublik;c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publikdan pengelolaan Badan Publik yang baik;d.

Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hiduporang banyak;f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupanbangsa; dan/ataug.

keputusan TataUsaha Negara (Besichkking) Ketua Komnas HAM (Tergugat VIII)sebagaimana yang didalilkannya;Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dalammencermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukumbutir Ad.b (halaman 36) putusan selanya, yang menyatakan:"Menimbang, bahwa karena perbuatan melawan hukum gugatanPenggugat adalah perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Negara atauBadan publik yang menyangkut kebijakan

publik maka objek perkara initidaklah termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri""Menimbang, bahwa karena keputusan Komnas HAM tersebut bukanmengatur kepentingan orang perseorangan (individu) atau kepentinganPenggugat semata melainkan kepentingan nasional, maka menuruthemat majelis obyek inipun tidak termasuk yurisdiksi PeradilanUmum/Pengadilan Negeri"Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di ataskeliru, Karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ParaHalaman 22 dari 28

Peradilan Umum diatas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara perdata ditingkat pertama";"Menimbang, bahwa berdasarkan subyek, obyek gugatan atauperselisihan dalam surat gugatan Penggugat dan hak atau peristiwahukum didalilkan oleh Penggugat bukan merupakan subyek hukumperdata, dan juga bukan obyek gugatan atau perselisihan perkara perdata,serta dalil hak dan peristiwa yang didalikan oleh Penggugat bukan pulahak atau peristiwa hukum perdata melainkan kebijakan

publik, karenanyasubstansi gugatan perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak termasukdalam yurisdiksi Pengadilan Negeri";Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di ataskeliru, karena sekali lagi perlu ditegaskan bahwa perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasidalam perkara a quo (sebagaimana telah diringkaskan pada butir Nomor8.a s/d 8.e di atas) termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri,Halaman 25 dari 28 hal.

Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;Halaman 10 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 18/G/KI/2021/PTUN.PLKb. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakanpublik;c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publikdan pengelolaan Badan Publik yang baik;d.

Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hiduporang banyak;f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupanbangsa; dan/ataug.

Bahwa dalam Pasal 3 huruf a dan huruf f UndangUndang KIPdinyatakan bahwa UndangUndang KIP bertujuan untuk menjamin hakwarga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik,program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publikserta alasan pengambilan suatu keputusan publik sertamengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupanbangsa;A.2.

., advokat pada Kantor LembagaBantuan Hukum dan Advokasi Kebijakan Publik (LBHAKP), beralamat di Jalan Beo Indah I, Nomor 36 Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember2011, pemberi kuasa memilih domisili di kantor penerimakuasa selanjutnya disebut sebagai Penggugat.MELAWAN, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan PancaNomor : 471B, Lk V, Kelurahan Harjosari II,Kecamatan Medan Ampalas, Kota Medan, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat.e Pengadilan

Namun dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.45Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan SekretarisDesa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, Para Pemohon akan segeradiberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa berdasarkan PeraturanPemerintah tersebut ;Bahwa salah satu langkah kontra produktif dan tidak dapatdibenarkan menurut konsep negara kesejahteraan adalah pemberlakuanperaturan perundangundangan sebagai kebijakan publik yang bersifatmengurangi kesejahteraan dan hakhak hukum pihakpihak

yang dikenai(addresat) peraturan itu ;Bahwa peraturan perundangundangan merupakan salah satubentuk kebijakan publik.

Kebijakan publik merupakan act of choice (tindakanmemilih) dari serangkaian kebijakan yang dinilai paling baik, bermanfaat, danHal. 10 dari 48 hal. Put. No.31 P/HUM/2007adil bagi subyek yang akan dikenai peraturan. Karena kebijakan publikmerupakan tindakan memilih, maka negara memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memilihkan yang terbaik bagi subyek peraturan perundangundangan, dalam hal ini bagi Para Pemohon.

Nopember 2013 No.541/Pen.Pid.B/2013/PN.SImn sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan10 Desember 2013;5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman 27 Nopember 2013No.541/Pen.Pid/2013/PN.Slmn sejak tanggal 11 Desember 2013 sampaidengan 9 Januari 2014 ;Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum SAPTONUGROHO WUSONO,SH,MOHAMMAD YUSUP,SH,LLM,WANDY MARSELI,SH,DETKRI BADIRON,SH.MH, BUDI WANDANI,SH, NELSON AP.PANJAITANsemuanya advokat atau Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum& Studi Kebijakan

Publik (LBH SIKAP) beralamat di JI.Ringroad Utara No.5B RT/RW 02/55 Gandok Condongcatur Sleman Yogayakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 4 Desember 2018 ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Telah membaca surat surat dan berkas perkara yang bersangkutanTelah mendengarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa ;Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di depan persidangan.Telah mendengar hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas Yogyakarta;Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal

NURAIN BINTI KAMAL, 1 orang x 5hari x Rp 350.000, = Rp 1.750.000,284) Agustus 2012, Dibayar Akomodasi Asisten TenagaAhli Kebijakan Publik an. SALWA BINTI ABDUL RAZAK,1 orang x 5 hari x Rp 350.000, = Rp 1.750.000,285) Agustus 2012, Dibayar Akomodasi Asisten TenagaAhli Ekonomi an. MARDOLI, SE, 1 orang x 5 hari x Rp350.000, = Rp 1.750.000,286) Agustus 2012, Dibayar Akomodasi Asisten TenagaAhli Hukum an.

DETRI KARYA, 1 orang x10 hari x Rp 400.000, = Rp 4.000.000,328) September 2012, Dibayar Akomodasi AsistenTenaga Ahli Kebijakan Publik an. ANA SALWA BINTI ABDULRAZAK, 1 orang x 10 hari x Rp 350.000, = Rp3.500.000.,329) September 2012, Dibayar Akomodasi AsistenTenaga Ahli Ekonomi an. MARDOLI, SE, 1 orang x 10 hariX Rp 350.000, = Rp 3.500.000,330) September 2012, Dibayar Akomodasi AsistenTenaga Ahli Hukum an.

DETRI KARYA, 1orang x 10 hari x Rp 400.000, = Rp. 4.000.000,15) Februari 2012, Dibayar Akomodasi Asisten TenagaAhli Lingkungan atas nama NURAIN BINTI KAMAL, 1orang x 10 hari x Rp 350.000, = Rp. 3.500.000,16) Februari 2012, Dibayar Akomodasi Asisten TenagaAhli Kebijakan Publik an. ANA SALWA BINTI ABDULRAJAK, 1 orang x 10 hari x Rp 350.000, = Rp3.500.000.,17) Februari 2012, Dibayar Akomodasi Asisten TenagaAhli Ekonomi an.

MARDOLI, SE, 1 orang x 10 hari xRp 350.000, = Rp 3.500.000,373) Oktober 2012, Dibayar Akomodasi Asisten TenagaAhli Kebijakan Publik an. ANA SALWA BINTI ABDULRAZAK, 1 orang x 10 hari x Rp. 350.000, = Rp3.500.000.,374) Oktober 2012, Dibayar Akomodasi Asisten TenagaAhli Lingkungan an. NURAIN BINTI KAMAL, 1 orang x 10hari x Rp 350.000, = Rp. 3.500.000.375) Oktober 2012, Dibayar Akomodasi Petugas Surveian.

WELDI INDRA, SH, 1 orang x 4 jam x 20 hari x2 bulan x Rp. 40.000, = Rp. 8.000.000, dikurangkan PPh21 (15%) Rp. 960.000, = Rp. 5.440.000.416) Desember 2012, Dibayar Honorarium Tenaga AhliEkonomi atas nama ZUL EFENDI, SE,, 1 orang x 4 jam x 20hari x 2 bulan x Rp. 40.000, = Rp. 8.000.000, dikurangkanPPh 21 (15%) Rp. 960.000, = Rp. 5.440.000,417) Desember 2012, Dibayar WHonorarium AsistenTenaga Ahli Kebijakan Publik an.

Hal ini yang mendasari pemikiranadanya pelimpahan wewenang dari Negara kepada pihak swasta dalmmenjalankan perannya sebagai penyelenggara kebijakan publik ;Halaman 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2014Bahwa sudah tidak dipungkiri lagi bahwa yayasan dalam menjalankanseluruh kegiatannya haruslah mendapatkan izin dari Kementerian Hukumdan Ham Republik Indonesia, apalagi dalam perkara a quo yayasan yangTergugat jalankan saat adalah tentang yayasan pendidikan.

Simalungun Nomor.2504//YUSV2012 tentang Pengangkatan Tergugat Il Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai Rektor Universitas Simalungun Periode 20122016 bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yangmengadilinya karena bukan merupakan Keputusan Tata Usaha NegaraBahwa judex facti sangat keliru mengatakan bahwa PemohonKasasi/Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara atas pemikiranadanya pelimpahan wewenang dari Negara kepihak swasta dalammenjalankan perannya sebagai penyelenggara kebijakan

publik terutamapihak sawasta atau masyarakat ingin menyelenggarakan suatu PendidikanTinggi harus berbentuk Yayasan yang telah mendapat persetujuan/izintertulis dari Menteri pendidikan Nasional maka dengan sendirinya OrganYayasan atau Pimpinan Perguruan swasta yang bernaung dalam suatuyayasan pendidikan tersebut akan bertindak atau berbuat selaku wakil dariPemerintah sehingga tindakan hukum yang dilakukan adalah kaitannyadengan tidakan hukum Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Badan/Pejabat

Gugatan Error in Persona1.Bahwa, sebagaimana terurai secara jelas dalam gugatan Penggugat,maka Penggugat mengajukan gugatan a quo denganberkedudukan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)Lembaga Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Kebijakan Publik(LKP2KP), padahal bertolak dari namanya saja jelas tidak relevandengan pokok sengketa gugatan Penggugat, karena :Halaman 15 dari 56 Put Perdata Nomor 58/Pat.G/2015/PN KdsBahwa, sebagaimana maksud gugatan Penggugat subyekmaupun obyek hukumnya tidak ada kaitannya

dengankebijakan publik, melainkan hubungan hukum privat, yang tidakada kaitanya dengan kebijakan yang memiliki akses publik dansama sekali tidak ada koreleasinya dengan hajat hidup orangbanyak (publik secara luas), dengan demikian dalam konteksapa diperlukan otoritas sebuah lembaga dengan namaPengawasan Pelaksanaan Pelayanan Kebijakan Publik?

Nomor 58/Padt.G/2015/PN Kdstersebut, sehingga petitum kedua tersebut tidak berdasar menurut hukum dantentunya patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai tuntutan provisi tersebutpatut untuk ditolak;DALAM EKSEPSI;Menimbang bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat , Il dan IV telahmengemukakan eksepsi yang pada pokoknya : Bahwa gugatan Penggugat yang menggunakan Kop Surat LKP2KP(Lembaga Kajian, Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan

Publik) yangmerupakan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) tidakmengatasnamakan kepentingan kelompok masyarakat tertentusebagaimana yang diatur dalam PERMA no 1 tahun 2002 tentang Acaragugatan perwakilan kelompok, sehingga tidak mempunyai hak gugatberperkara di Pengadilan (legal standing) karena tidak dukung anggarandasar sebagaimana dalam Perma No. 1 tahun 2002 tersebut; Bahwa karena LKP2KP tidak jelas mewakili kelompaok masyarakat yangmana, kepentingan apa namun hanya mewakili kepentingan pribadiHasmy

Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencanapembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, danproses pengambilan keputusan publik, serta alasanpengambilan suatu keputusan publik;b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilankebijakan publik;c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilankebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;d.

Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajathidup orang banyak;f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskankehidupan bangsa; dan/ataug. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasiyang berkualitas. (disalin sesuai aslinya) (Bukti P28)2.

Gugatannya, Penggugat mendalilkan adanyaketerkaitan kepentingan Penggugat dalam mengajukan adalah karena Penggugatmempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan a quo oleh karenaPenggugat merupakan suatu perkumpulan yang memiliki maksud dan tujuansebagai forum masyarakat untuk meneliti, mencermati, dan memperjuangkankepentingan masyarakat, menyampaikan aspirasi, pendapat, usulan, opini sertakeluhan, keberatan baik yang bersifat individu maupun kelompok dalammasyarakat terhadap berbagai keputusan kebijakan

publik termasuk aparaturpelaksananya.

Bahwa di dalam Pasal 6 Akta Pendirian Perkumpulan Maha BidikIndonesia dijelaskan bahwa usaha dan lingkup kegiatan Penggugat adalah:(a) berupaya memberikan masukan, saran, dan usulan yang baik, optimaldan bertanggung jawab dalam proses dengar pendapat umum yangdilakukan oleh badan legislasi dan lembaga lainnya untuk berbagai KebijakanPublik yang akan dibuat, dan (b) memberikan pendidikan dan pencerahandalam permasalahan Kebijakan Publik berupa saran dan usulan atasberbagai masalah yang berkaitan dengan

aspek Kebijakan Publik danpelaksanaannya dengan menulis opini dan atau menyampaikan pendapatbaik lisan maupun tulisan (vide Bukti P2);Halaman 46 dari 51.

serta perlakuan yang sama di hadapanhukum"Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasiyang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungansosialnya";Pasal 3 huruf a UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi yang telah mencantumkan tentang tujuan daridibentuknya undangUndang tentang Keterbukaan Informasi yakni"menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan

publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik"Atas penyebaran penduduk di wilayah Taman BMW ini, warga yangberada di wilayah Taman BMW bagian barat dan selatan serta KebonBayem berturutturut menerima sosialisasi dari Tergugat Il, Tergugat IVdan Tergugat V, yaknia.

Putusan Nomor : 25/G/2020/PTUN.MdoMenjamin Hak Warga Negara untuk mengetahui rencana perbuatan kebijakanpublik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik,serta alasan pengambiian suatu keputusan publik; Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; Meningkatkan peran aktif masayarakat dalam pengambilan kebijakan publikdan pengelolaan badan publik yang baik; Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yangtrasparan, efektifdan efisien, akuntabel

serta dapat dipertanggung jawabkan; Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orangbanyak; Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;dan/atau Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publikuntuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas..

., Tim Asistensi Kepala Daerah DiBidang Hukum Dan Kebijakan Publik;7. Dr. J. J. Pietersz, S.H.,M.H., Tim Asistensi KepalaDaerah Di Bidang Hukum dan Kebijakan Publik ;Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan PNS, berkedudukan di Kantor Bupati Maluku Barat Daya, Kecamatan Moa Lakor, Kota Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/01/Sku/Tahun 2017tanggal 17 Maret 2017 Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

., Tim Asistensi Kepala DaerahDiBidang Hukum Dan Kebijakan Publik;.Dr. J. J. Pietersz, S.H.

., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum PerkumpulanLembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung, berkantor diJalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang , KotaPangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SKK/PDKPBB/VI/2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal21 Juni dengan Nomor 129/SK.P/2021/PN Sgl.;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :1.

Kemudian saksi bersumpah dihadapan Majelis Hakim menurut cara AgamaIslam, bahwa dia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yangsebenarnya dalam perkara ini ;Selanjutnya Hakim Ketua Majelis Sidang memberi kesempatan kepada KuasaPenggugat bertanya kepada saksi sebagai berikut:Saudara saksi jelaskan Pasal 66 ~ Peraturanperaturan selama satuayat (1) yaitu hasil verifikasi yang tahun tidak boleh berubahubah, bisamenyangkut verifikasi faktual dari berubah kalau ada problem politiksisi Kebijakan

Publik?

Menimbang, bahwa Tergugatketerangannya sebagai berikut:Biasanya kebijakan publik selalu ada kaitandengan politik;Bisa merugikan pasangan calon dan secarapolitik perubahan kebijakan bisamenimbulkan dampak;mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta, yang1. ERWIN DARMAWAN, S.Pd.

,SAPTO NUGROHO WOSONO,SH.BUDI WANDANI,SH.MH.NELSON AP.PANJAITAN,SH.WANDY MARSELISH.BIMA HERI NUGRAHA,SH.PARNINGOTAN TUA MARBUN,SH.JULIUS CT SIMORANGKIR,SH.TUSON DWI HARIYANTO,SH.Kesemuanya adalah Advokat dan atau Pembela Umum pada KantorLembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP), Beralamat diJl. Anggajaya , Brojodento No.294 Gejayan, Desa/Kel. Condongcatur, Kec.Depok, Kab.Sleman, D..

., dan kawankawan, Para Advokat padaKantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik(LBH SIKAP). Berkantor di Jl. Anggajaya , BrojodentoNomor 294 Gejayan, Desa/Kel. Condongcatur, Kec. Depok,Kab.

Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, danberkeadilan;c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasipasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, danmenengah;d. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah;dan;e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, danpengendalian secara terpadu;Pasal 5:Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:c.

Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, danberkeadilan;c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasipasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, danMenengah;d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;dane.

Pewujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, danberkeadilan;c. Pengembangan usaha berbasis potensi dan berorientasi pasarsesual dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;d. Peningkatan daya saing usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dane. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliansecara terpadu;5.