Pembanding/Penggugat : H ABDUL WAHIDI
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Aulia Citra Anwar (Penggugat) VS Dedy Mulyadi, (Tergugat)Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kota Administrasi Jakarta Selatan, (Turut Tergugat)

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPUTI BIDANG HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH, DKK

Rasuna Said, Kawasan RasunaEpicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 dan berkantor Cabang diMakassar beralamat di Menara Bosowa lantai 17, Jalan Jenderal SudirmanNomor 5 Makassar 90115, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24Desember 2012;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat.melawan:1 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIACq.

Sinar PutraMurni;Bahwa Surat Deputi Bidang Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah Badan PertanahanNasional Republik Indonesia a quo belum merupakan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, karenaSurat a quo belum merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yangbersifat final, masih memerlukan tindak lanjut dan masih memerlukan persetujuan,yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sebagaimana diaturdalam Pasal 2 huruf c Undang Undang

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah sesuai SuratPengantar Nomor 399/P72.71/IX/2009 tanggal 3 September 2009, kemudianKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengahsudah melanjutkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiasesuai Surat Pengantar Nomor 1067/P72/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009,kemudian Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan suratNomor

3224/14.22300/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 mengembalikan berkaspermohonan untuk melengkapi persyaratan permohonan perpanjangan HGB, olehkarena Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia selaku pejabat yangberwenang sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesai Nomor 1 Tahun 2011 telah mengembalikan berkaspermohonan perpanjangan HGB kepada Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional

Sinar PutraMurni tersebut, yang berwenang adalah Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia, sehingga seharusnya putusan mengenai penerimaan ataupenolakan atas Permohonan Perpanjangan HGB Nomor 9/Talise atas nama PT.Sinar Putra Murni yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding haruslahditerbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;b.

SINAR WALUYO;MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL (dahulu KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA)

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 72/PTTHGB/BPN RI/2014 tanggal 18 September 2014tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak GunaBangunan Nomor 10/Tondo atas nama PT. Sinar Waluyo terletak diKelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu (dahulu KabupatenDonggala), Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut SKTT HGBING. TO) TiGiGG: seeseeeneneeeneccieeaeentesameeanennenanmeanennnncinenainnbnnaainamnntinb.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 15/PTTHGB/BPN RI/2014 tanggal 23 September 2014tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal dari Hak GunaBangunan Nomor 09/Tondo atas nama PT. Sinar Waluyo terletak diKelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu (dahulu KabupatenDonggala), Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut SKTT HGBNG.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, DKK

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukkan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor2, Kebayoran, Jakarta Selatan, dalam hal inidiwakili oleh : 1. R.B. AGUS WIDJAYANTO, S.H.M.Hum., JabatanDirektur Perkara Pertanahan, berkedudukkandi Jalan Sisingamangaraja, Nomor : 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;2. ARI MACHKOTA, S.H.M.Hum., Jabatan KepalaSub Direktorat Perkara Wilayah I,berkedudukkan di Jalan Sisingamangaraja,Nomor : 25 Kebayoran Baru, JakartaSelatan3. ABGRID PRANOWO, S.H.

Penggugat:
PT Indorealty Tata Persada
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Penggugat:
ACHMAD HASAN
Tergugat:
SUPIYANI
Turut Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KOTA SURABAYA II

KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (Persero) DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DK.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I, II: WALIKOTA SURABAYA dan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tersebut;

Tjhia Liong Fat;1.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bakir,2.Suryadi Bin Bakir,DKK;1.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,2.Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara

ISKANDAR ZULKARNAIN;1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,3.PT. MARDHIKA ARTHA UPAYA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, KebayoranHalaman dari 103 halaman Putusan No.135/G/2013/PTUNJKTPAGEBaru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :1. ANDJAR SETIANA, S.H. ;2. DIDIK BANGUN RESTUAJI, S.H. ;3.. SITTL HAFSIAH, S.H po2e3n43 33sec4. SUWARDL S.H ;5. WAHYU ARTHAMAJI STIA WIDODO, S.H ;6. SERI MAHARANI Br KARO, S.H ;7. CHRISNING THYAS MANIK, S.H ;8.

nama Perseroan Terbatas, PTBhrantacakti berkedudukan di Jakarta dan berdasarkan Akta Jual BeliPPAT Veronika Lily Dharma SH tanggal 25092000 No. 25/Gambir/2000,Sertipikat HGB No. 304/ Gambir seluas 5.552 M2 atas nama perseroanTerbatas PT Bhrantacakti beralih kepada Perseoran Terbatas PTMardhika Artha Upaya berkedudukan diJakarta ;Bahwa Surat Nomor 2199/600.18.31/VII/2013, tertanggal 30 Juli 2013, dimaksuddikeluarkan berdasarkan Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Penggugatkepada Terguguat I, Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), melalui Surat Nomor : 056/ CSPJKT/IV/2013 tanggal 17 April 2013, perihal: Mohon Perlindungan Hukum (Vide Bukti Terlampir) dan Surat Nomor : 065/CSPJKT/V/2013 tanggal 14 Mei 2013, perihal : Permohonan Perlindungan Hukumterkait permasalahan tanah ex.

Bukti P16 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 3729/27.3500/X/2012, tertanggal 16 Oktober 2012,Hal : Permohonan Pencabutan SK Menteri Dalam Negeritanggal 4 Agustus 1972 No.SK. 158/HP/ DA/1972 sertaPembatalan SHGB No.116/ Kebon Sirih atas nama PT. JamanSentosa dan SHGB No.138/Kebon Sirih atas nama PT.

- TONNY HENDRY KOSINAYA.DKK Melawan- KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA- KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN-HAJJA SITTI SALEHA

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili olehKuasa Hukumnya masingmasing bernama : Hal.1 dari 58 hal. Putusan Nomor: 88/G/2013/PTUN.Mks.es A eS. Monsel Hutagaol, SH.,M.H., Jabatan Direktur Perkara Pertanahan ; Sunu Duto Widjomarmo, SH.,M.Kn., Jabatan Kepala Sub DirektoratPerkara Wilayah II ; Farida Widyartati, SH.,M.Si., Jabatan Kepala Seksi Perkara Tata UsahaNegara Wilayah II ; Drs.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. LAGUNA ALAM ABADI, DKK

bahwaTergugat telah melanggar asas kepentingan umum dalammenjalankan Tata Usaha Negara, tidak mengindahkan asaskeserasian dan keseimbangan, melangar asas keterbukaan, jugamelanggar asas proporsionalitas sebagai penyelenggara Negara,Tergugat juga telah meninggalkan asas Profesionalitas Tergugatsebagai Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa kewenangan Tergugat untuk membatalkan SK No.550/2012 dan SK No. 551/2012 sebagaimana telah diatur dalamPasal 26 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/ Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaHalaman 27 dari 183 halaman.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I dan RUDY HARTONO vs FAKIH HIMAWAN, AMD., PAR

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.;2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU.;3. PT. PANCASURYA AGRINDO.;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.;2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.;3. PT. MARDHIKA ARTHA UPAYA.;

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: WALIKOTA SURABAYA dan Pemohon Peninjauan Kembali II: KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tersebut

., Staf Sub Bagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;Il KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1 RB. Agus Widjayanto, S.H..

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1/PTT-HGB/BPN RI/2012 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 23 atas nama PT.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3/PTT-HGB/BPN RI/2012 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 22 atas nama PT.

Pondok Kalimaya Putih Terletak di Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat) tanggal 18 Januari 2012 ; 3.Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya, yaitu : 3.1.Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1/PTT-HGB/BPN RI/2012 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 23 atas nama PT.

Pondok Kalimaya Putih Terletak di Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (dahulu 3.2.Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2/PTT-HGB/BPN RI/2012 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 24 atas nama PT.

Pondok Kalimaya Putih Terletak di Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat) tanggal 18 Januari 2012 ; 3.3.Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3/PTT-HGB/BPN RI/2012 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 22 atas nama PT.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1/PTTHGB/BPN RI/2012 Tentang Penetapan Tanah Terlantar AtasTanah Hak Guna Bangunan Nomor 23 Atas nama PT. Pondok KalimayaPutih Terletak di Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang,Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat) tanggal 18 Januari 2012 ; 2.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiawsNomor : 1/PTTHGB/BPN RI/2012 Tentang Penetapan Tanah TerlantarAtas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 23 atas nama PT.

: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3/PTHGB/BPN RI/2012 tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak GurBangunan Nomor 22 Atas Nama PT.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 ;6.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanoleh Tergugat I, yaitu 2.1.Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 1/PTTHGB/BPN RI/2012 Tentang Penetapan Tanah TerlantarAtas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 23 atas nama PT.

PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO) BANDAR LAMPUNG dan Pemohon Peninjauan Kembali II: KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tersebut;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Siswanto, S.H., M.Hum., Direktur Perkara Pertanahan;2. Gembong Joko Wuryanto, S.H., M.Si., Kepala Sub DirektoratPerkara Wilayah I;3. Abgrid Pranowo, S.H., CN., Kepala Seksi Perkara Tata UsahaNegara Wilayah ;4. Ignatius Ardi Susanto, S.H.,Kepala Seksi Perkara Perdata WilayahE5.

Eksepsi tentang Kurang Pihak.1.Bahwa Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cg.Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 10 November2009 Nomor: 4652/16.1100/XI/2009 mengenai penjelasan statuspermohonan pengukuran dalam rangka permohonan Hak Guna Usaha atastanah atas nama PT.

Bumi MaduMandiri tidak ditarik sebagai pihak;Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurangpihak (Plurium Litis Consortium), sehingga sangat beralasan apabilagugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur.Bahwa Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq.Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 10 November2009 Nomor : 4652/16.1100/XI/2009 mengenai penjelasan statuspermohonan pengukuran dalam rangka