Ditemukan 144217 data
77 — 50
.;PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANA TABUNGAN DANASURANSI PEGAWAI NEGERI, atau disingkat PTTASPEN (PERSERO).;
Tri Pambudi Harta, S. ae au Semuanya berkewarganegaran Indonesia, pekerjaanGS PERUSAHAAN PERSEROA ERSERO) PT DANA TABUNGAN DANesPegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Pusat, berama di JalanSelaparang Blok B15, Kav. 8 Komplek Kemayoran,Jakarta Pusat, untuk Sanne disebut sebagaiTERGUGAT/TERBANDING wena ipan 9or essses PEGAWAI NEGERI, atau disingkat PT >ASPEN (PERSERO), beralamat di Jalan etfianadwe Jenderal Suprapto Nomor 45, Cempaka Putt JakartaGSPusat, dalam hal ini
diwakili oleh bal Latanro,pekerjaan Direktur Utama PT Fp (Persero),berdasarkan Keputusan meni Negara Badan UsahaMilik Negara selaku Rana Umum Pemegang SahamPerusahaan Perse (Persero) PT Dana Tabungan =sr ssdan Asurangy Pegawai Negeri Nomor SK >400/MBU/2013, tanggal 26 November 2013 tentang syPembrhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan daae seHilm.3 dari 11 him.
No. sg TUN KtY P &sy Pass sve ePengangkatan AnggotaAnggota DireksisPerusahaaner Perseroan (Persero) PT Dana Tabu n dan AsuransiSs KSa Pegawai Negeri, dan Anggaran Dasar yang dimuat~ yyS dalam Akta Nomor 4 tan I 4 Januari 1982, dibuat di4 4PSso hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, dan myNa oFS telah ater Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ~ay& Nomor sa angga 4 Februari 1983, yang telah &mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengana sante Nomor 14 tanggal 21 September 2016 dibuat= sPwy
TONI PESIK
Termohon:
1.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
2.Kepolisian Daerah Banten cq Direktorat Reserse Kriminal Khusus
22 — 1
Pemohon:
TONI PESIK
Termohon:
1.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
2.Kepolisian Daerah Banten cq Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Terbanding/Penggugat : Wildan Khoiri
Terbanding/Tergugat : Sekretaris Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari
60 — 0
Pembanding/Tergugat II Intervensi I : Afriyaldi Diwakili Oleh : Afriansyah
Terbanding/Penggugat : Wildan Khoiri
Terbanding/Tergugat : Sekretaris Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari
75 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
REKTORUNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR ; KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, dkk.
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOPERASI SEKATA SEPAKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL(PNS) KABUPATEN SINGKIL; PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Cq. BUPATI ACEH SINGKIL; PT. SANGGA BISKANG
PUTUSANNomor: 432 K/Pdt /2007DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut dalam perkara :1.KOPERASI SEKATA SEPAKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL(PNS) KABUPATEN SINGKIL, dalam hal ini diwakili oleh Ir.Fazli, SE. MM. selaku Ketua Koperasi Sekata Sepakat PNSKabupaten Singkil, berkedudukan di Jalan Bahari No.54Singkil ;PEMERINTAH RI, Cq.
Surat Perjanjian Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dilingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil, tertanggal 14 Juni 2004 Nomor :648/094/SPPP/2004 ;2. Surat rincian pengeluaran keuangan pembangunan BapertarumPNSKabupaten Aceh Singkil, tertanggal 11 Mei 2005 ;4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;5.
Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Surat Perjanjian PembangunanPerumahan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah KabupatenAceh Singkil, Nomor : 648/094/SPPP/2004 tanggal 14 Juni 2004 ;4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi mengganti kerugian Materil danImmateril Penggugat dalam Rekonvensi yang seluruhnya sebesarRp.1.271.777.600, (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuhpuluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;5.
KOPERASISEKATA SEPAKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN ACEH SINGKILdalam hal ini diwakili oleh Ir. Fazli, SE. MM. selaku Ketua Koperasi Sekata SepakatPNS Kabupaten Singkil, dan kawan ditolak, dengan perbaikan amar putusanPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 43 / Pdt/2006/PTBna. Tanggal 29 Agustus2006 yang telah menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor :11/Pdt.G/2005/PN.SkI.
Menyatakan Surat Perjanjian Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipildilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil, bertanggal 14 Juni2004, Nomor : 648/094/SPPP/2004, dan surat rincian pengeluaran keuanganPembangunan BapertarumPNS, kabupaten Aceh Singkil, tertanggal 11 Mei2005, sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II ;Hal.9 dari 11 Hal. Put.No.432 K/Pdt/2007.3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;4.
5 — 0
SRI HERAWATI, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun II Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut Penggugat.Melawan SAMSURI NASUTION, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat kantor Jalan Karya Baru No. 2 Komplek Kantor Bupati Deli Serdang, Desa Tanjung Garbus, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut Tergugat.
AKTA PERDAMAIANNo.87/Pdt.G/2014/PN.Lbp Pada hari ini : Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 pada sidang pengadilan NegeriLubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkaraperkara perdata gugatan, padaperadilan tingkat pertama, telah datang menghadap :SRI HERAWATI, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat DusunII Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah,Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut Penggugat.MelawanSAMSURI NASUTION, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamatkantor
26 — 4
MUHAMMADIAH, Polewali mamasa , 31 Desember 1972, Agama : Islam , Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jl. S. Parman No.86 RT.030 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah iniatas permohonan : MUHAMMADIAH, Polewali mamasa , 31 Desember 1972, Agama : Islam , Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jl. S.
67 — 0
PARERA, Umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Negeri Passo Rt.020 / RW.004, Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan: Drs. IBRAHIM PARERA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Kesatrian RT.002/RW.06 Kompleks Asrama Militer Batu Merah, Desa Batu Merah RT.002/RW.06, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;
112 — 57
TAJUDIN NUR S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di JI. Sei. Raya Dalam Komp. Griya Husada Blok B No. 38 Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai:
PETRUS MR PAEMBONAN
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI NEGERI KANTOR GUBERNUR MALUKU dalam hal ini diwakili oleh Dr. RISTIANTO SUGIONO,MM bertidak dalam jabatanya selaku Ketua
27 — 0
Penggugat:
PETRUS MR PAEMBONAN
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI NEGERI KANTOR GUBERNUR MALUKU dalam hal ini diwakili oleh Dr. RISTIANTO SUGIONO,MM bertidak dalam jabatanya selaku Ketua
23 — 2
TRUBUS SUWANTO, SSn, tempat / tanggal lahir : Karanganyar / 25 September 1975, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama : Islam, beralamat di Puton RT 002/RW 004 Desa Girimulyo. Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar;2. SUSANA GENTAR SRI PATMINARSIH, SPd tempat / tanggal lahir : Karanganyar / 24 September 1980, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,agama : Islam, beralamat di Puton RT 002/RW 004 Desa Girimulyo. Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;
TRUBUS SUWANTO, SSn, tempat / tanggal lahir : Karanganyar / 25September 1975, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama : Islam, beralamat diPuton RT 002/RW 004 Desa Girimulyo. Kecamatan Ngargoyoso, KabupatenKaranganyar;2. SUSANA GENTAR SRI PATMINARSIH, SPd tempat / tanggal lahir :Karanganyar / 24 September 1980, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,agama :Islam, beralamat di Puton RT 002/RW 004 Desa Girimulyo.
Saksi MITRO SARNO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena para Pemohon akanmelakukan Pengangkatan anak Bahwa para pemohon sudah menikah sah secara agama Islam, sejak tahun2005 Bahwa para pemohon sampai sekarang belum dikaruniai anak; Bahwa pekerjaan para pemohon adalah Pegawai negeri sipil yaitu guru Bahwa saksi kenal dengan anak yang mau dianggkat oleh para pemohonyaitu bernama Lejar karena masih terhitung keponakan saksi Bahwa Lejar diasuh sejak
Saksi SUYAMTO, dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena para Pemohon akanmelakukan Pengangkatan anakBahwa para pemohon sudah menikah sah secara agama Islam, sejak tahun2005Bahwa para pemohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;Bahwa pekerjaan para pemohon adalah Pegawai negeri sipil yaitu guruBahwa saksi kenal dengan anak yang mau diangkat oleh para pemohonyaitu bernama Lejar karena saksi merupakan perangkat dusun, dan orangtua kandung Lejar adalah
ISTIYAH
Termohon:
1.KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DI.YOGYAKARTA
2.PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PPNS KANTOR WILAYAH DJBC JAWEA TENGAH DAN D I YOGYAKARTA
55 — 30
Pemohon:
ISTIYAH
Termohon:
1.KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DI.YOGYAKARTA
2.PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PPNS KANTOR WILAYAH DJBC JAWEA TENGAH DAN D I YOGYAKARTA
167 — 75
Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Cq Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polisi Kehutanan Sporc JambiKementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Ri Cq. Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera, Cq. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polisi Kehutanan Sporc Sumatera Selatan
Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Jambi
Tergugat:
PADILA Alias PADIL
Intervensi:
1.HUSIN
2.MARZUKI
3.NUNING
4.M.AMIN
5.HERMAIN
55 — 10
Penggugat:
Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Jambi
Tergugat:
PADILA Alias PADIL
Intervensi:
1.HUSIN
2.MARZUKI
3.NUNING
4.M.AMIN
5.HERMAINPUTUSANNomor 155/Pdt.G/2018/PN.Jmb.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (KPN) KANTOR GUBERNURJAMBI, berkedudukan di Jalan Jenderal A.
Yani No. 01Telanaipura Kota Jambi, yang dalam hal ini diwakilioleh Pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) KantorGubernur Jambi dengan identitas sebagai berikut: H.HAMDANI, S.E., M.M. dan kawankawan dalam hal inimemberikan kuasa kepada MAIFUL EFENDI, S.H.,M.H., dan kawankawan, para Advokat, beralamat diJalan P.
Bahwa Penggugat (Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kantor GubernurJambi) adalah pemilik sah atas dua bidang tanah yang saling berdampinganyang terletak di RT. 12 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi masingmasing seluas + 24.650 Msesuai dengan GambarHalaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pat.G/2018/PN.JmbSituasi Nomor 958/1975 dan seluas + 6,540 Msesuai dengan GambarSituasi Nomor 407/1976 (pada posisi sebelah barat berbatasan denganGambar Situasi Nomor: 958/1975).
Saman selaku pemegang hakKuasa Menjual melakukan jual beli atas kedua bidang tanah tersebutkepada kepada pihak Penggugat (Koperasi Pegawai Negeri (KPN)Kantor Gubernur Jambi);. Bahwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, bahwa Tergugattelah menguasai tanah yag menjadi objek sengketa dan mendirikanbangunan 2 (dua) unit rumah semi permanen dengan ukuran + 6 x 8 M2 danukuran + 4 x 5 M2 di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sejaktahun 2014;.
Bahwa berdasarkan kekuatan hukum apa H.Hasan Bin Hanafi dan dengansiapa melakukan jual beli Hak atas tanah tersebut serta juga lokasi tanahnyadimana tidak jelas yang diakui sebagai hak miliknya dan menjual nyakepada Koperasi Pegawai Negeri Kantor Gubernur;Kalau memang terjadi jual beli antara H.Hasan Bin Hanafi melalui Rd.Saman, bukti jual belinya mana, dan juga kapan pengangangkatanPenggugat 1 dan 2 sebagai pengurus koperasi, baik pada saat terjadinyaperjanjian jualbeli dan pada saat sekarang terjadinya
107 — 33
PARERA, Umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Negeri Passo Rt.020 / RW.004, Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan: Drs. IBRAHIM PARERA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Kesatrian RT.002/RW.06 Kompleks Asrama Militer Batu Merah, Desa Batu Merah RT.002/RW.06, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;
IBRAHIM PARERA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempattinggal di Jalan Kesatrian RT.002/RW.06 Kompleks AsramaMiliter Batu) Merah, Desa Batu Merah RT.002/RW.06,Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebutsebagai Tergugat / PEMBANDING ;Melawan :ELVIS J.
PARERA, Umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),bertempat tinggal di Negeri Passo Rt.020 / RW.004,Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya disebutsebagai Penggugat /TERBANDING ;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon No. 24/PDT/2018/PT AMBtanggal 30 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksadan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;2.
326 — 9070
ELIZABETH ALEXANDRA dan Tim Penyidik pegawai negeri Sipil
Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil di KantorUPBU Komodo, Labuan Bajo, beralamat di JI. Juanda No. 1 Tuban, KabupatenBadung, Bali 80361, yang dalam ini memberi kuasa kepada Endah PurnamaSari, Budianto, M. Anshar, Yuniza Diantini, Rachellin Debby, Robert A.
Elisabeth Alexandra dan TimPenyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor UPBU, Komodo, Labuan Bajo tidakmenjelaskan subjek Termohon Praperadilan.Bahwa Pemohon Praperadilan didalam gugatan menyatakan alamat tertulis:JI.
Juanda No. 1 Tuban,Kabupaten Badung, Bali 80361 sedangkan subjek Termohon tertulis ElisabethAlexandra dan Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor UPBU, Komodo,Labuan Bajo;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pemohon membantahdengan alasan Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal PerhubunganUdara Cq. Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Cq.
Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil di KantorUPBU Komodo, Labuan Bajo yang secara hirarki merupakan satu kesatuanlembaga dan struktur yang tidak terpisahkan atas tindakannya yang telahHalaman 26 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2018/PN Lbjmenetapkan Pemohon sebagai tersangka, oleh karenanya subyek hukumTermohon dalam permohonan a quo sudah jelas;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akanmempertimbangkan eksepsi ketidakjelasan alamat Termohon;Bahwa dalam eksepsinya Termohon menyatakan alamat
Juanda No. 1 Tuban,Kabupaten Badung, Bali 80361 sedangkan subjek tertulis TermohonPraperadilan Elisabeth Alexandra dan Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil diKantor UPBU, Komodo, Labuan Bajo;Menimbang, bahwa pada hakekatnya penyebutan alamat dalampermohonan adalah untuk dijadikan sebagai dasar menyampaikan panggilanatau pemberitahuan, yang nantinya dengan panggilan atau pemberitahuantersebut pihak yang bersangkutan mengetahui perkara yang melibatkan dirinya;Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan
Lembaga Pengawalan Pengawasan dan Penegakan Hukum Indonesia
Termohon:
1.Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS
2.Pemerintah Negara RI cq Jaksa Agung RI
129 — 80
Pemohon:
Lembaga Pengawalan Pengawasan dan Penegakan Hukum Indonesia
Termohon:
1.Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS
2.Pemerintah Negara RI cq Jaksa Agung RIMenteri Keuangan Republik Indonesia cq DirekturJenderal Bea dan Cukai selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) yang beralamat di JI. Jend. A. Yani (By Pass) Rawamangun,Jakarta Timur, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13230.Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;Hal. 1 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel2. Pemerintah Negara RI cq Jaksa Agung RI yang beralamat di Jalan SultanHasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
Bahwa Termohon adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidangtermohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriJakarta Selatan;Menimbang, bahwa oleh karena itu. permohonan PraperadilanPengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyotakan tidak dapat diterimab.
Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatanberwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan praperadilan aquoKEDUDUKAN HUKUM PARA TERMOHONkepabeanan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UndangUndangnomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah denganUndangUndang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebutUndangUndang Kepabeanan)Bahwa pasal 112 UndangUndang Kepabeanan menyatakan :Pasal 112(1) Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat JenderalBea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimanadimaksud dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidangKepabeanan.(2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannyaberwenang :a. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanyatindak pidana di bidang Kepabeanan;Hal. 6 dari 50 Putusan No.56/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Selb. memanggil orang untuk
Direktur Jenderal Bea dan Cukai selakuPenyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).Bahwa pada faktanya posisi hukum dari TERMOHON I!
152 — 135
DAENG SABIRIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gang Sukamaju Dalam, RT.005, RW.005, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai pihak
19 — 14
., Tempat/Tanggal Lahir: Tanete/25 Desember 1954, Umur: 61 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Talleang Lumu Desa Balang Pesoang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON
21 — 2
PD ;Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 29 September 1962 ;Kebangsaan : Indonesia ;Agama : Kristen ;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;Alamat : Dusun IV UJ. Barat Jahe, Desa Perpanden, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;
PD ;Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 29 September 1962 ;Kebangsaan : Indonesia ;Agama : Kristen ;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;Alamat : Dusun IV UJ.