Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung tidak menerapkan asas Audi et Altraam Pratem, Judex Factie hanyamempertimbangkan surat bukti yang sangat tidak relevan dari pihak TermohonKasasi dahulu Tergugat dan tidak mempertimbangkan alat bukti dari paraPemohon Kasasi yang semula Penggugat, khususnya alat bukti: P2 berupa Memo pemberhentian kerja sepihak dari Tergugat kepada(Alm) Sutidja Iskandar.

Bahwa sampai tanggal 25 Juli 2015,Tergugat tidak pernah mengeluarkansurat pemberhentian kerja terhadap Pengugat, melainkan sebaliknyaTergugat justru menyuruh Pengugat untuk mengundurkan diri. PermintaanTergugat tersebut ditolak oleh Pengugat sehingga pada bulan Agustus 2015Pengugat tidak lagi bekerja dan meminta kepada Tergugat untukmembayarkan pesangon yang telah dijanjikan oleh Tergugat, namun tidakpernah dipenuhi oleh Tergugat hingga perkara a quo diajukan kePengadilan;4.

memberikan SuratPeringatan Ill, tanpa sebelumnya melalui tahapan prosedure SuratPeringatan dan Il;Bahwa, berdasarkan Surat Peringatan Ill yang dikeluarkan tersebut, tidaklama dan hanya berselang 1 (satu) hari sejak Surat Peringatan Illditerbitkan, TERGUGAT secara sertamerta mengeluarkan Surat KeputusanPemberhentian Pekerja kepada PARA PENGGUGAT yang tertuang dalamSurat Keputusan No.281/YPWKIX/2016 tertanggal 20 September 2016;Bahwa, dengan melihat rentang waktu terhadap dikeluarkan SuratKeputusan Pemberhentian

Kerja yang dikeluarkan oleh TERGUGAT denganpemberian Surat Peringatan III yang hanya berselang 1 (satu) hari, nampaksangat jelas terlinat kKesewenangwenangan TERGUGAT dengan tidakmemberikan kesempatan kepada PARA PENGGUGAT yang telah setiamengabdi bekerja selama belasan tahun untuk dapat mencari solusi agartidak terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak;Bahwa, dalam Surat Keputusan PHK yang diterima oleh PARAPENGGUGAT, sebagaimana disebutkan dalam bagian (konsideran)menimbang alasan PHK yang

pekerjaan dari bulan Oktober 2015,maka Tergugat Konvensi memutuskan untuk memanggil danmemberikan teguran secara lisan, dengan harapan ParaPenggugat Konvensi dapat memperbaiki kinerjanya.Bahwa teguran secara lisan oleh Tergugat Konvensi tidak pernahdi hiraukan oleh Para Penggugat Konvensi, sehingga dengansangat terpaksa dan dengan pertimbangan telah diterbitkannyasurat peringatan dan ke Il, maka pihak Tergugat Konvensimemberikan surat Peringatan ke Ill, kemudian diterbitkan jugaSurat Keputusan Pemberhentian

Kerja Nomor : 281/YPWKIX/2016 tentang Pemberhentian Sdr.

Bank NISP, Tbk;- 1 (satu) Slip Gaji atas nama BERDI SUDARDESYAN; - 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan tetap atas nama BERDI SUDARDESYAN;- 1 (satu) lembar surat Kuasa atas nama penerima Kuasa SUTRISNA SULAEMAN;- 1 (satu) lembar surat panggilan pertama terhadap BERDI SUDARDESYAN;- 1 (satu) lembar surat panggilan KEDUA terhadap BERDI SUDARDESYAN;- 1(satu) lembar surat pemberhentian kerja atas nama BERDI SUDARDESYAN;- 1 (satu) lembar berita acara Cash Opname

Tahukah Penggugat bilamana Penggugat menerima gaji dan pesangonartinya Penggugat telah menerima pemberhentian kerja Penggugat secaraformal. Bila Penggugat tidak berkenan diberhentikan sepatutnya Penggugattidak menerima gaji dan pesangon dan langsung melaporkan ke Disnaker.)4. Tidak ada pertanyaan dari kami5. Penggugat walaupun tidak pernah mendapatkan job description secaratertulis apakah penggugat tahu pekerjaan dan tanggung jawabnya selamabekerja 9 tahun dengan Perusahaan Tergugat.6.

dipindahkan ke bagian gudang besar (gudang spare part)weaving ;Bahwa Penggugat bekerja di gudang besar spare part selama 3 tahunkemudian dipindahkan di bagian gudang grey (gudang kain);Bahwa Penggugat bekerja di bagian gudang grey selama 2 tahun,kemudian dipindahkan kembali di bagian maintenance spinning tahun2000;Bahwa Penggugat dipindahkan ke bagian gudang benang weaving Ilsampai tahun 2005;Bahwa Penggugat dipindahkerjakan dibagian maintenance produksi shift Cpada tahun 2006 sampai diturunkan surat pemberhentian

kerja olehperusahaan;Bahwa Penggugat mempunyai jabatan terakhir/golongan (operator)/produksi tenun weaving II;Bahwa Penggugat selama 30 tahun bekerja belum pernah menerima suratteguran atau peringatan yang dikeluarkan oleh pihak managemen;Bahwa Tergugat tidak memasukkan Penggugat ke dalam program BPJSkesehatan, sehingga biaya selama sakit ditanggung oleh Penggugat sendiri,tidak ada bantuan sepeserpun untuk meringankan biaya Penggugat;Bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat dari pekerjaan danjabatan

T.D Pardede Foundation) dengan dalil pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa Penggugatpenggugat bekerja dengan Tergugat di salah satu Unit Usahayang berada dalam naungan Tergugat yaitu Akademi Keperawatan Rumah SaitUmum (RSU) Herna MedanBahwa pada tanggal 1 Agustus 2016 Akademi Keperawatan RSU Herna Medantersebut berhenti beroperasi karena ketiadaan mahasiswa dan mahasiswi dengandemikian pekerjaan Penngugatpenggugat menjadi berhenti dimana mereka memintakepada Tergugat untuk membuat Surat Keputusan Pemberhentian

kerja danmenuntut diberikan hakhaknya.Bahwa Yayasan TD.Pardede Foundation (Tergugat) didirikan oleh DR.TumpatDorianus Pardede pada pada tanggal 9 Februari 1961 melalui Akta Nomor:14 dibuatdihadapan Panusunan Batubara waktu itu Notaris di Medan.Bahwa melalui Akta Nomor:14 tanggal 16 Oktober 1985 yang diperbuat oleh RenyHelena Hutagalung waktu itu Notaris di Mendan dilakukan Perubahan AnggaranDasar Yayasan dan ditentukan Badan Pengurus dan Badan Pengawasnya yaitu:Badan Pengurus:Ketua : DR.Tumpal Dorianus

Fotocopy Surat Pemberhentian Kerja tertanggal 19 Agustus 2019, Bukti P4 ; 3. Fotocopy Employee Performance Report Fot Locality Employ Staf tertanggal 3Nopember 2015, Bukti P5 ; 4. Fotocopy Separation Benefit Termination (RAMC 8190303874 ) tertanggal 20Agustus 2019, Bukti P6 ; 5. Fotocpy Ringkasan Laporan Rekening Manulife Karyawan Sejaahtera Plusperiode 30 Juni 2018 hingga 31 Desember 2018, Bukti P7 ; 6.

supir adalah tenaga kerja inti yang tidak masuk kedalam PKWTT ( Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), dimana sikapTergugat dalam memperlakukan Para Penggugat tidak sesuai denganasas kepatutan dan kewajaran;Bahwa disisi lain berakhirnya hubungan kerja tersebut memangdikarenakan kehendak/perintah dan suruhan Tergugat sendiri kepada ParaPenggugat untuk menggantungkan kunci kontak kendaraan karenaTergugat tidak mau menyelesaikan permasalahan mengenai penyesuaianuang jalan/trip;Bahwa oleh karena itu pemberhentian

kerja yang dilakukan atas perintahTergugat kepada Para Penggugat adalah kehendaknya Tergugat sendiriHalaman 6 dari 21 hal.

Pemohon telahmenjual sebelum berangkat ke Kalimantan, Pemohonbilang terhadap orang tua Pemohon untuk biaya selamadi Kalimantan; Adapun barang yang dibawa Termohon, untukmembayar hutang pesta khitanan anak, yang Pemohontidak mau bertanggung jawab atas biaya khitanan anak; Dan untuk biaya pernikahan adik ipar dan biayakuliah adik ipar sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima jutarupiah) tidak ada kesepakatan sebelumnya yangTermohon tahu orang tua Pemohon meminjam; Kalaupun Pemohon berhenti bekerja harus adasurat pemberhentian

kerja;Harta Bersama yang harus dibagikan terhadap Termohondan iharus dikabulkan oleh Pemohon= adalah sebagaiberikut Komputer LCD yang ditukar dengan Laptop ( tidakada ) Kulkas ( ada ) Motor Suzuki smash yang dikreditkan kepada oranglain ( ada ) Motor Honda Supra X sedang terpakai oleh adikPemohon ( ada ) Renovasi rumah Rp. 3.000.000, ( ada ) 5 ekor kambing telah terjual oleh Pemohon ( tidakada ) 1 set spring bed dan lemari yang uangpribaditermohon ( ada ) Untuk biaya yang. terpakai untuk adik ipar

putusanlembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yangmenyatakan bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sesuaiketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku khusus terkaitmenghentikan pekerja dengan pertimbangan efisiensi, maka kewajibanperusahaan wajib memberikan Pesangon sebagaimana yang diaturdalam Pasal 164 ayat (3);Dalam Pokok Perkara10.11.12.Bahwa perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat danTergugat berawal dari efesiensi perusahaan hingga dikeluarkannyaSurat Pemberhentian

Kerja;Bahwa pada dasarnya Tergugat hanya ingin memberikan Pesangon 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003;Bahwa Penggugat menolak secara keseluruhan karena tidak sesuaiperaturan perundangundangan, khususnya terkait dengan PemutusanHubungan Kerja karena efisiensi yang meliputi: Pesangon 2x 8x Rp8.518.717,00 Rp136.299.472,00Penghargaan masa kerja 1x 3x Rp8.518.717,00 Rp 25.556.151,00Jumlah Rp161.855.623,00 Halaman 8 dari 19 hal.

Surat Pemberhentian Kerja, a.n. Termohon yang dikeluarkan olehPemerintah Kota Surakarta No. xxx telah bermeterai cukup sertadinazegelen (bukti P.4);5. Slip gaji bulan Agustus 2020, an.

PHI/2016Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapPenggugat pada tanggai 4 September 2015 sesuai dangan surat TergugatNomor 029/ANG/Jbi/IX/15, halaman Surat Peringatan Ketiga (SP3)sekaligus Surat Pemberhentian Kerja, dengan alasan tidak disiplin dalamkerja dimana pulang sebelum waktu yang telah ditetapkan tanpaketerangan;Bahwa benar sebelum dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja terhadapPenggugat, maka Penggugat telah menerima Surat Peringatan dan II dariTergugat;Bahwa Pemutusan

dikembalikan tanggal 30Nopember, setelah di interogasi oleh Satpam ; Bahwa saksi menjelaskan helm tersebut seharga RP 80.000, (delapanpuluh ribu rupiah) ; Bahwa yang kehilangan helm adalah Datar Sihombing, diketahui setelahpelaporan kepada Satpam, dan diketahui Penggugat yang mengambilhelm berada di lokasi parkir ; Bahwa saksi tidak pernah melihat surat peringatan yang diberikan olehPerusahaan, dan setelah kejadian 1 (satu) bulan ke depan baru di PHK siPenggugat ; Bahwa saksi menerangkan ada surat pemberhentian

kerja karenamengambil helm milik karyawan lain di perusahaan ;Halaman 15 dari 21 halamanPutusan No. 34/G/2014/PHI/PNMdnBahwa saksi menerangkan sudah ada pernah terjadi dahulu karyawanmencuri spare part, dipecat dari perusahaan dan uang pesangon tidakdiberikan ;Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti yang diajukan oleh keduabelah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yangternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :a.

berikut :123Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan putus hubungan kerja antara penggugat dan tergugat.Menyatakan pemutusan hubungan kerja oleh tergugat adalah dengan alasan perselisihanhubungan industrial.Menyatakan penggugat berhak atas semua uang penggantian hak sebagaimana tertulis dipoin 13 dalam surat gugatan ini, yaitu:Uang upah kerja atau gaji bulanan sejak Desember sampai dengan surat ini diajukan (Mei2015, 5 bulan) dengan alasan penggugat belum menerima SK Pemberhentian

kerja daritergugat sampai hari ini, sebesar 5x Rp.2.000.000,00 = RP. 10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah).Uang pesangon (6x Rp.2.000.000,00)x2 =Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)(sesuai psl. 156 ayat 2 jo.

seratustiga puluh juta rupiah).Jadi jumlah keseluruhan yang harus diterima penggugat adalah sebesar Rp. 1.141.740.000,00( satu milyar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).Memerintahkan tergugat untuk membayar semua uang penggantian hak penggugat sesuaijumlah yang tertera di poin 4 tersebut di atas dalam surat gugatan ini, yaituUang upah kerja atau gaji bulanan sejak Desember sampai dengan surat ini diajukan (Mei2015 , 5 bulan) dengan alasan penggugat belum menerima SK Pemberhentian

;Bahwa yang menjadi alasan pemberhentian kerja tersebut sangatlahbertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 59 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengingat PENGGUGATbekerja pada perusahaan TERGUGAT sebagai Juru Mudi kapal yangmelaksanakan tugas yang bersifat pokok (inti) bukan tugas penunjang,Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 21/ Padt.SusPHI/2019/PN.Bjmdengan demikian hubungan kerja antara PENGGUGAT denganTERGUGAT adalah hubungan kerja yang bersifat tetap.

walaupunprinsipal dalam perkara ini (Penggugat) telah memberikan buktibuktikepada kuasa hukum namun tidak dihadirkan dalam persidangansehingga Hakim mempertimbangkan sebagaimana pertimbanganperkara Nomor :12/Pdt.SusPHI/2018 PN.DPS pada halaman 49(empat puluh sembilan) dari 60 (enam puluh) alinea ke 2 (dua) yangtepada pokoknya sebagai berikut menimbang bahwa berdasarkanbukti T14 berupa jawaban, Tergugat mendalilkan bahwapemberitahuan PHK antara Para Penggugat dengan Tergugatdidasarkan pada surat pemberhentian

kerja yang ditandatangani olehpejabat yang tidak berwenang atau tidak berdasarkan kewenaganyang sah, tetapi dalil Tergugat tersebut tidak didukung dengan buktilain yang dapat menunjukkan bahwa surat pemberhentian kerjatersebut tidak berdasarkan kewenangan yang sah, Selanjutnyaputusan kasasi hanya menguatkan dan memperbaiki nilai pesangan;1.9.

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 LK Ayan Tamrin memberikansurat pemberhentian kerja (PHK) terhadap 1. Serdi 2. Supriyamin3.Arli Nurdin (Asep) dan 4. Suryanto7. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Surat Peringatan , SuratPeringatan II dan Surat Peringatan Ke Ill.8.

Bahwa Pemberhentian Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepadaPenggugat secara sepihak dan tidak berdasarkan aturan yang berlaku;5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019, Penggugat mengajukanperundingan Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung,6.