, nilai harga tanah tersebut juga telah Penggugat lunasi;Pengalihan hak atas tanah a quo secara tegas telah dinyatakan dalam AktaPernyataan Nomor 25 tertanggal 7 April 2009 dibuat oleh Tuan YoppyYohannes Tambunan di hadapan Siti Rayhana, Sarjana Hukum, CandidatNotaris, Notaris Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastuti Notonagoro,Sarjana Hukum, di Jakarta, foto copy Akta Pernyataan terlampir (buktiP02);Bahwa dalam Akta Pernyataan tersebut secara tegas juga dinyatakanbahwa Sertifikat hak atas tanah

Putusan Nomor 445 PK/Pdt/201510.Bahwa berdasarkan itikad baik mengingat Tergugat dan Penggugat adalahsamasama Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi SumateraUtara, maka Penggugat sepakat untuk mewakilkan pengurusanpemindahan hak atas tanah a quo kepada Tergugat dengan catatanbahwa setelah Akta Jual Beli dibuat di hadapan Tergugat II, maka Tergugat dan Tergugat Il akan memecahkan Sertifikat hak atas tanah a quo menjadiSertifikat hak atas tanah atas nama Tergugat dan Sertifikat hak atas tanahatas

nama Penggugat;Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2004 Tergugat II, telah menyetujui untukmengurus segala kepentingan Penggugat dan Tergugat dalam pengalihanhak atas tanah a quo dan menerbitkan kuitansi penerimaan uang untukpembayaran balik nama kepada ahli waris Tuan Yoppy YohannesTambunan, biaya pemecahan Sertifikat Hak atas tanah atas namaPenggugat dan Tergugat , serta biaya legalisasi Sertifikat hak atas tanahNomor 132 a quo, pembayaran tersebut dilakukan oleh Penggugat sebesarRp3.400.000,00 (tiga

dibuatkan Sertifikat hak atas tanah (hak milik) atas namaPenggugat, pada Kantor Pertanahan Kota Medan dengan segala bebanbiaya pada Tergugat II;Menghukum Tergugat II untuk membuka Minuta Akta/protokol RepertoriumPPAT di dalam sidang perkara demi terungkapnya kebenaran, yaitu AktaJual Beli hak atas tanah a quo;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung renteng untukmembayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesarRp20.000.000,00 sebagai ganti atas biaya/ongkos karena perkara ini;Menghukum

hak atas tanah a quo menjadi atasnama Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan atasnama Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi danmenyatakan pula agar Perjanjian lisan antara Penggugat dalamRekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Penggugat dalamKonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, dinyatakan sah, padahal semuanyaitu hanyalah merupakan isapan jempol belaka;Karena pernyataan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensitersebut, mengakibatkan teman sekantor Penggugat

hak atas tanah tersebut, karena gugatan a quo telahkadaluwarsa ;Bahwa Judex Factie telah melanggar Pasal 32 ayat (2) PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnyadisebut "Peraturan Pendaftaran Tanah) ;Hal. 23 dari 36 hal.

Bahwa mengingat sebagaimana telah dijelaskan, atas tanah TebetBarat dan tanah Tebet Barat Il, senyatanya sejak Tahun 1986 telahditerbitkan sertifikat hak atas tanah selama lebih dari 5 (lima) tahun,dan tidak ada yang mengajukan keberatan atau tuntutan, makasiapapun juga, termasuk Penggugat, tidak dapat lagi mengajukangugatan.

hak atas tanah, dan setelah lewat lima tahuntidak ada yang keberatan atau mengajukan tuntutan maka pemegangsertifikat hak atas tanah merupakan pemiiik sah atas tanah tersebut.Sedangkan sebagaimana .telah dijelaskan sebelumnya. terhadaptanah yang terletak di Jalan MT.

No. 274 K/TUN/2008tanggal 22 Mei 2008, Judex Factie telah memeriksa dan mengadili sengketakepemilikan atas tanah, yang telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah yangmenjadi objek gugatan dalam sengketa a quo. Hal itu ditunjukkan JudexFactie dalam halhal sebagai berikut :a. Bahwa dalam amar putusan butir 2 dan 3, yang isi pokoknya adalahmembatalkan dan mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2702/Tebet Barat atas nama PT.

hak atas tanah adalah adanya buktikepemilikan atas tanah tersebut (dalam gugatan a quo seharusnyaadalah penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenangmemberikan hak yang bersangkutan).

Tabalong sebanyak 1 (satu) kali dimana saatpenyerahan sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) terdapatBerita Acara Penyerahan Sertifikat hak Atas Tanah yang harusditandatangani oleh pemilik Sertifikat sebagai berikut:1) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuatpada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlahSertifikat sebanyak 43 (empat puluh tiga) bidang dan sebagaipetugas yang menyerahkan adalah Sdr.

AGUS SALIM;2) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuatpada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlahSertifikat sebanyak 60 (enam puluh) bidang dan sebagai petugasyang menyerahkan adalah Sdr. AGUS SALIM3) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuatpada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 dengan jumlahSertifikat sebanyak 66 (enam puluh enam) bidang dan sebagaipetugas yang menyerahkan adalah Sdr.

AGUS SALIM4) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuatpada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 dengan jumlahSertifikat sebanyak 21 (dua puluh satu) bidang dan sebagaipetugas yang menyerahkan adalah Sdr. H. HASBULLAH,S.AP5) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuatpada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 dengan jumlahSertifikat sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) bidang dansebagai petugas yang menyerahkan adalah Sdr.

Hak Atas Tanah,yang digunakan dalam penerbitan SHM No. 177/Wt.

Soreang tersebut tidakberposisi hukum sebagai Sertifikat Hak atas Tanah.4.

Soreang, tidak berstatussebagai Sertifikat Hak atas Tanah karena kedua SHM tersebuttidak memiliki Surat Ukur, sedangkan berdasarkan Pasal 13 ayat(3) PP No.10 Tahun 1961 Sertifikat Hak atas Tanah terdiri dari :a. Buku Tanah.b. Surat Ukur.c. Kulit Sertifikat.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2), Gambar Situasi digunakanuntuk Sertifikat Hak atas Tanah Sementara.b). Berdasarkan Pasal 7 ayat (3), Surat Ukur digunakan untukuntuk Sertifikat Hak atas Tanah yang telah bersifat tetap.b.

Hak atas Tanah tersebut.Halaman 156 dari 183 Halaman Put No 367/PDT/2019/PT MKSPengumuman tersebut dilakukan selama 3(tiga) bulan.Bila tidak ada keberatan dari masyarakat, barulahditerbitkan Sertifikat Hak atas Tanah tersebut.

Kinarso Tanuarto(dahulu suaminya) berdasarkan Akta Wasiat dan Akta Keterangan Waris videBukti: P3 dan Bukti: P3B, jualbeli mana yang dilakukan antara Penggugat 1dengan Penggugat 3, dan dengan Tergugat sebagai Notarisnya vide Bukti: P8;Akta No. 19 Pebruari tahun 2018 Notaris Andreas SH LLM tentang JualBeli HartaPeninggalan antara Penggugat 1 dengan Penggugat 3;Bahwa untuk pengurusan Sertifikat hak atas tanah, pihak yang berwenang adalahPPAT (Pejabat. pembuat.Akta Tanah) yangmenjabat di domisili lokasi

hak atas tanah tidak dapat langsung dipecahdan harus atas nama seluruh pemegang hak harta gonoginibersamasama dengan seluruh ahli waris?

Hak atas tanah dimaksud, ditarik menjadi pihak TurutTergugat dalam perkara perdata a quo, agar tidak menjadi polemik lanjutan;Bahwa dalam hal ini Hak Asasi Manusia khususnya dari Penggugat 1 yang palingdilanggar, mengingat Penggugat 1 telah berusia lanjut, Penggugat 1 jugamempunya hak yang terbesar yakni 5/6 bagian, atas hak harta gonogini dan haksebagai ahli waris alm.

Menyatakan bahwa Pemecahan Sertifikat hak atas tanah yakni: Bukti P1; sertifikat no. 27 atas nama: alm. Kinarso Tanuarto Bukti P2; Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 16 Meitahun 1985 atas nama: alm. Kinarso Tanuarto;dapat dilakukan pengurusan pemecahan sertifikatnya sesuai dengan hak yangdiperoleh dari Akta Wasiat No. 121 tahun 1996 Notaris Abdul Kadir Usman jo Suratdari Kementrian Hukum dan HAM RI No.

Akta Tanah dan atau Tergugatdiizinkan untuk dapat menunjuk Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah lainnya yangmemiliki kompetensi relatif, namun tetap dikoordinasikan oleh Tergugat, untukmelanjutkan pengurusan Sertifikat hak atas tanah yakni: Bukti P1; sertifikatnos 27 atas nama: alm=Kinarso Tanuarto Bukti P2; Surat. Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 16 Meitahun 1985 atas nama: alm. Kinarso Tanuarto;8.

No. 397 PK/Pdt/2006menurut hukum tidak mempunyai kapasitas dan tidak mempunvaikewenangan untuk menerangkan tentang kebenaran dari alat bukti Bukti P6maupun Bukti T1 yang diajukan oleh para pihak, serta tidak memahamitentang masalah pertanahan yang berhubungan dengan objek sengketahingga adanya dua sertifikat hak atas tanah tersebut ;Bahwa, seharusnya menurut hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalammemeriksa dan memutuskan perkara ini harus tetap mengacu sertamengutamakan alat bukti sertifikat hak

atas tanah (sebagaimana tercantumdalam yurisprudensi M.A.R.I.

No. 487 K/Pdt/1991, tertanggal 30 April 1996),ic. dalam perkara ini mempertimbangkan harus tetap mengacu pada BuktiP6 dan Bukti T1 ; Apabila ternyata Pengadilan Tinggi Jawa Baratmeragukan tentang kebenaran serta validitas dari Bukti P6 dan Bukti T1sebagai alat bukti surat/akta otentik yang diterbitkan olen Badan PertanahanNasional (BPN) Kota Bandung selaku badan/instansi yang berwenang untukmenerbitkan sertifikat hak atas tanah, maka seharusnya yangdipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi

Jawa Barat adalahketerangan saksi IIM ROHIMAT selaku Pejabat pada Badan PertanahanNasional (BPN) Kota Bandung, yang memenuhi kriteria sebagai saksi yangmengetahui atau memahami tentang Sertifikat Hak atas tanah yangdikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung ;Fakta lain tentang adanya suatu kekhilafan hakim sebagai suatu kekeliruanyang nyata dalam putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67huruf f Undangundang No.5 Tahun 2004 jo Undangundang No.14 Tahun1985 tentang Mahkamah

hak atas tanah olehTurut Tergugat dengan pemegang hak adalah Para Penggugat;Bahwa menindak lanjuti pemberitahuan Para Tergugat tersebut, ParaPenggugat mengirim dokumendokumen terkait yakni : Fotokopi KTP, FotokopiKartu.

hak atas tanah nomor : 00166 tahun 2010 dansertifikat hak atas tanah nomor : 00100 tahun 2010 dengan pemegang haknyaPara Penggugat melainkan kedua sertifikat hak atas tanah tersebut diterbitkankepada Tergugat dengan penulisan nama dan tanggal lahir yang berbedabeda pada kedua (2) buah sertifikat dimaksud yaitu :e Penulisan nama dan tanggal lahir pada sertifikat hak atas tanah nomor :00166 tahun 2010 dengan nama pemegang hak YOSEPH HALE SERAN,tanggal 5 Juli 1945 ;e Penulisan nama dan tanggal lahir

pada sertifikat hak atas tanah nomor :00100 tahun 2010 dengan nama pemegang hak YOSEPH HALE, tanggal 5Juli 1942;Bahwa benar berdasarkan penulisan nama dan tanggal lahir yang berbedabeda pada kedua (2) buah sertifikat hak milik atas kedua (2) bidang tanahsengketa, seolaholah dua (2) nama YOSEPH HALE SERAN, tanggal 5 Juli1945 dan nama YOSEPH HALE, tanggal 5 Juli 1942 adalah subyek hukumHalaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 35/PDT/2020/PT KPG16.17.18.19.20.21.22.orang yang berbedabeda, akan tetapi

hak atas tanah masingmasing tidak dialihkan/dijual kepadapihak lain atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya maka ParaPenggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas B Atambua untukmeletakkan sita jaminan atas dua (2) buah sertifikat hak atas tanah nomor :00166 tahun 2010 dengan nama pemegang hak YOSEPH HALE SERANdan sertifikat hak atas tanah nomor : 00100 tahun 2010 dengan namapemegang hak YOSEPH HALE;Bahwa sekedar untuk diketahui Wilayah Desa Lakulo pemekaran dari WilayahDesa Leunklot, sedangkan

Menyatakan hukum sita jaminan yang diletakkan oleh Ketua PengadilanNegeri Kelas B Atambua atas dua (2) buah sertifikat hak atas tanah nomor :00166 tahun 2010 dengan nama pemegang hak YOSEPH HALE SERANdan sertifikat hak atas tanah nomor : 00100 tahun 2010 dengan namapemegang hak YOSEPH HALE adalah sah dan berharga ;12.

Bahwa pada bulan Januari 2015 Penggugat. menyuruh anak Penggugatuntuk mengurus permohonan penerbitan Sertifikat Hak atas tanah milikAlmarhum Suami Penggugat yang berukuran 22 m2 x 35 m2 yang telahdiberikan oieh Tergugat kepada suami Penggugat dan setelahHalaman 6 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2016.

/PT JAP.: 26.ay:28.sl Nee EStertanggal 9 Mei 1985 vide bukti P.9 tidak pernah diperlihatkan aslinyadihadapan Penggugat maupun petugas yang memeriksa laporan pengaduanPenggugat da:) melalui Kuasa Hukum Penggugat pada Kepolisian DaerahPapua Barat.Bahwa terhadap penerbitan Sertifikat Hak Atas. Tanah Tergugat Ill danTergugat !

2015 vide bukti P.8, maka perbuatanTergugat IV dan Tergugat tersebut dikwalifisir sebagai Perbuatan MelawanHukum.Bahwa dengan adanya itikad tidak baik dari Tergugat IV dan Tergugat sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat merupakan PerbuatanMelawan Hukum maka Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat IV dandan ditanda tangani oleh Tergugat tertanggal 7 Januari 2015 tidak memilikikekuatan hukun: yang mengikat.Bahwa oleh karena tindakan Turut Tergugat yang tidak memprosespermohonan penerbitan sertifikat

hak atas tanah yang diajukan olehPenggugat dan Almarhum suami Penggugat yang telah membayar pajakbumi dan bangunan sebagai salah syarat penerbitan sertifikat tanah dantelah dilakukan oleh Pengukuran oleh Turut Tergugat namun tidak diterbitkanSertifkat atas nama Penggugat maka perbuatan Turut Tergugat tersebutdikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan:Hukum.Bahwa tindakan Turut Tergugat yang meherbitkan Sertifikat Hak milik No.01126 dan Sertifikat No. 01125 kepada Tergugat Ill dan Tergugat IVtertanggal

Hak Atas Tanah,yang digunakan dalam penerbitan SHM No. 177/Wt.

Soreang tersebut tidakberposisi hukum sebagai Sertifikat Hak atas Tanah.4.

Soreang, tidak berstatussebagai Sertifikat Hak atas Tanah karena kedua SHM tersebuttidak memiliki Surat Ukur, sedangkan berdasarkan Pasal 13 ayat(3) PP No.10 Tahun 1961 Sertifikat Hak atas Tanah terdiri dari :a. Buku Tanah.b. Surat Ukur.c. Kulit Sertifikat.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2), Gambar Situasi digunakanuntuk Sertifikat Hak atas Tanah Sementara.b). Berdasarkan Pasal 7 ayat (3), Surat Ukur digunakan untukuntuk Sertifikat Hak atas Tanah yang telah bersifat tetap.b.

Hak atas Tanah tersebut.Halaman 156 dari 183 Halaman Put No 367/PDT/2019/PT MKSPengumuman tersebut dilakukan selama 3(tiga) bulan.Bila tidak ada keberatan dari masyarakat, barulahditerbitkan Sertifikat Hak atas Tanah tersebut.

hak atas tanah yang dimaksud Para Penggugat, karena :a.

Satu dan lain hal bahwa Akta Penyerahan Jaminan Sebagai PenyelesaianPembiayaan No.56 tanggal 06 Pebruari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapanSuwarni Sukiman, notaris di Jakarta yang merupakan penyerahan hak atasbeberapa Sertifikat Hak atas tanah tersebut dilakukan oleh Para Penggugatbersamasama dengan Tergugat selaku lbu kandungnya dan Tergugat II denganTergugat Ill.

hukum, dan terhadap ketentuan hukum yang manakah yang dilawan, karena tidak ada perbuatanmelawan hukum yang dilakukan Tergugat III terhadap Para Penggugat, dan kareHal. 19 dari 54 halaman, Nomor : 1215/Pdt.G/2016/PA.Kra.na itu dalil gugatan tentang hal perbuatan melawan hukum tersebut haruslah ditolak ;Tentang penyerahan 18 Sertifikat hak atas tanah ;10.Dalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan tentang hal penyerahanatas 18 (delapan belas) sertifikat hak atas tanah kepada Tergugat Ill.

Daalilgugatan Para Penggugat tersebut tidak benar sama sekali, karena Tergugat IllTIDAK menerima penyerahan hak atas sejumlah 18 (delapan belas) Sertifikathak atas tanah, akan tetapi hanya menerima penyerahan sejumlah 9 (Sembilan)Sertifikat hak atas tanah dari Para Penggugat.

Karena itu tuntutan gugatan tentang pembatalan atas aktaakta jaminan dan penyerahan atas Sertifikat hak atas tanah tersebut tidakmemiliki dasar hukum dan bahkan bertentangan dengan hukum yaitu pasal 1338KHUPerdata, dan karena itu tuntutan gugatan tentang pembatalan aktaaktaperjanjian tersebut haruslah ditolak ;Tentang tuntutan ganti rugi ;15.

SOLIKHIN Bin RASIWAN oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun;

1. 1 (satu) buah buku catatan penerima dan penggunaan atau pengeluaran pembayaran Sertifikat hak atas tanah (Prona) Tahun 2016.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, makaPENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatanmelawan hukum terhadap para TERGUGAT karena telahmenerbitkan sertifikat hak atas tanah dengan luas 530.000 (limaratus lima puluh ribu) meter persegi dengan status hak pakai atasHalaman 3 dari 11 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Sonnama Pemerintah kabupaten Sorong, berlokasi di kelurahanKlablim, Distrik Klaurung, Kota Sorong, oleh karena itu sertifikattersebut tidak memiliki

Surat pemberitahuan tentang tumpagHalaman 6 dari 11 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Sontindin sertifikat hak atas tanah hak pakai (P8) atas nama asetpemerintah Kabupaten Sorong dengan bidang tanah millikPENGGUGAT.Namun PARA TERGUGAT tidak mempunyai niat baik untukmenyelesaikan persoalan tersebut diatas, PENGGUGAT sudah berkalikali mendatangi kantor TERGUGAT untuk mendapatkan keteranganmengenai hak perdata penggugat yang disampaikan melalui surattersebut, tetapi tidak pernah

Bahwa lahan pekarangan seluas 60.000 meter persegiadalah satu satunya sumber pendapatan penyambung hidup bagiPERNGGUGAT selama menjalani hari tuanya;3S: Bahwa akibat dari perouatan PARA TERGUGAT memberikandata dan memproses sertifikat hak atas tanah (P8) dengan luas530.000 meter persegi ternyata tidak memperhatikan data fisik dandata Yridis yang menjadi syarat dalam penerbitan sertifikat tanahsehingga menyebabkan PENGGUGAT saat ini hanya dapatmenguasai secara fisik dan tidak mempunyai hak hukum terhadaptanah

Kantor Pertanahan.Menimbang, bahwa data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas danluas bidang tanah dan satuan rumah sususn yang didaftar, termasuk keteranganmengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya (Pasal 1 angka 6 PPNo 24 tahun 1997), sedangkan data yuridis adalah keterangan mengenai statushukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya danhak pihak lain serta bebanbeban lain yang membebaninya (Pasal 1 angka 7 PP No24 tahun 1997).Menimbang, bahwa Sertifikat

Hak Atas tanah yang dikeluarkan BadanPertanahan Nasional, adalah produk hukum yang bersifat Tata Usaha Negara yangpencabutan, pembatalan dan perbaikan dilakukan oleh badan yang mengeluarkanHalaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan No 216/Padt.P/2020/PN PdgTUN tersebut, dimana Pengadilan Negeri Tidak berwenang menyatakan pencabutan,pembatalan dan perbaikan produk TUN tersebut.Menimbang, bahwa surat bukti P.6 berupa sertifikat SHM banyak yangdilakukan pencoretan dan diganti dengan tulisan tinta merah,

Bandaro, gunamelihat berkas kelengkapan dan persyaratan penggajuan terbitnya sertifikat Hak MilikAtas Tanah yang dimohonkan.Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untukmengajukan permohonan perbaikan nama pada sertifikat Hak atas tanah No 117/629 atas nama Ir. H. Ahlaris A.PK. Bandaro menjadi sesuai dengan nama Pemohondi surat bukti P.1P.5 yaitu Alharis Afmar.Menimbang, bahwa Permohonan itu bertujuan ahir mengenai hak atas tanah,yang berdasarkan Putusan MA.

PolusBoro meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2014;Bahwa walaupun dengan dasar perolehan tanah dengan cara yang tidak sahdan melawan hukum, namun sebagian Para Tergugat telah memproses hakatas tanah sengketa yang diperoleh secara melawan hukum tersebut kepadaTurut Tergugat untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah;Bahwa dengan demikian, untuk mendapatkan kepastian tentang adanyaperolehan sertifikat hak atas tanah dari Para Tergugat di atas tanah sengketatersebut, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya

telah berupaya untukmendapatkan data menyangkut penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebutdengan mengajukan permintaan secara resmi kepada Turut Tergugatpersurat tanggal 11 Juni 2015 Nomor 06/PKADV/VI/2015, namun upayatersebut tidak berhasil karena sampai dengan saat gugatan ini diajukan, TurutTergugat tidak bersedia memberikan data tersebut kepada Penggugat;Bahwa selanjutnya Penggugat terus berupaya mendapatkan data tentangadanya kepemilikan sertifikat hak atas tanah tersebut langsung kepadaPara

Polus Boro, yang dihitung sampai ParaTergugat melunasi pembayaran semua kerugian yang ditimbulkantersebut;Menyatakan tidak sah secara hukum, sertifikat hak atas tanah yangdimiliki oleh masingmasing:a) H.

Yahya Syekh (ayah Tergugat XXVII, Tegugat XXVIII, TergugatXXIX, Tergugat XXX,dan Tergugat XXXI), dengan Nomor 83, tanggal25 April 2011):b) Marthinus Jalung ( Tergugat XXV), dengan Nomor 147 tanggal 14Juni 2012;c) Silfana (Tergugat XVI), dengan Nomor 178, tanggal 28 Desember2012;dan juga sertifikat hak atas tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat lainnyaatau Siapapun yang juga memiliki sertifikat hak atas tanah di atas tanahsengketa, karena dasar perolehan hak atas tanah yang telah bersertifikattersebut

Pernyataan iniharus Tergugat sampaikan karena in concreto hampir semua tanah dilokasitersebut telah memiliki sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Kabupaten Nunukan;Dalil ini diperkuat juga dengan pernyataan Para Penggugat sendiri sepertitersebut dalam Petitum nomor 15 dan nomor 16 halaman 14 dari gugatanPenggugat yang berbunyi "memerintahkan Turut Tergugat untuk segeramencoret semua sertifikat hak atas tanah tersebut di atas dari RegisterTurut Tergugat, Karena tidak

menurut hukum;

Hak Atas Tanah No. 14/Desa Wagom, luas 255 M2 yang selama ini di pegang dan dikuasai oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;

Menyatakan sertifikat hak atas tanah No: 14/Desa Wagom, luas 255 M2 yangselama ini di pegang dan dikuasai oleh Penggugat adalah sah menurut hukum.6.

Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah No. 14/Desa Wagom, luas 255 M2 yangselama ini di pegang dan dikuasai oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;7.

Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Bengle, setempat dikenal sebagai Perumahan Citra Kebun Mas Blok R.14 nomor 03;

1. Mengambil dokumen-dokumen kepemilikan rumah dan tanah aquo di Bank BTN Cabang Bekasi (Turut Tergugat) baik berupa Sertifikat

   hak atas tanah maupun dokumen pendukung lainnya tercatat atas nama Tergugat (BASUKI SUYOSO);

2. Bertindak untuk dan atas nama Tergugat selaku Pemberi Hibah dan untuk diri sendiri selaku Penerima Hibah, melakukan transaksi Hibah dan menanada tangani Akte Hibah dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang di Kabupaten Karawang sesuai ketentuan yang berlaku;

;Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat, maka perlu dilakukan penyitaanterlebih dahulu terhadap tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana, tercantumdalam Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor : 00066, Surat Ukur tanggal11122007, No.02360/Tamanan/2007, seluas 121 M2 ( seratus dua puluh satumeter persegi ) atas nama Toto Sudiyatno yang terletak di Desa Tamanan,Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.

(empat ratusdelapan puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluhrupiah).4 Menghukum Tergugat II dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah besertabangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor :00066, Surat Ukur tanggal 11122007, No. 02360/Tamanan/2007, seluas 121M?

meter persegi), berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tambun Utara, Desa Karang Satria, setempat dikenal sebagai Perumahan Taman Alamanda Blok B.3 nomor 4;

Permohonan Hak ; Permohonan Sertifikat hak atas tanah dibagi menjadi 4 (empat)golongan dan masingmasing diharuskan memenuhi persyaratan 1)Penerima Hak, yaitu para penerima hak atas tanah Negaraberdasarkan Surat Keputusan pemberian hak yangdikelurakan pemerintah Cq. Direktur Jenderal Agraria atauPejabat yang ditunjuk.

hak atas tanah yangtelah rusak tersebut kepada BPN setempat;Pada pokoknya semua keterangan diatas diperlukanuntuk mengklarisifikasi data guna kepastian hukumatas subjek yang menjadi pemegang hak dari objekhaknya.

Berdasarkan ketentuan proses pengajuan hak terhadap perubahanSertifikat Hak Milik Nomor : 4001 / Crp / RL / 83 tertanggal 26 Juli 1983dengan Surat Ukur Nomor : 239 / Crp / RL / 83 atas nama GUSTINALINDA, maka Persyaratan Ganti Nama.adalah sebagai berikut :a) Permohonan; nnn nn nnn nnn ne nen cn nennnnb) Kuasa etentik, jika permohannanya dikuasakan; Photo copy Identitas Diri Pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisiroleh pejabat yang berwenand;02 22 nono nn nn nn Sertifikat Hak Atas Tanah; ldentitas

nama dari yang bersangkutandiketahui oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat setempat;Halaman22dari55halaman Putusan Nomor : 07/G/2017/PTUNBKL Photo copy keputusan pejabat yang berwenang untuk instansipemerintah j 2222 2o nnn nnn nnn nnn nen nnn nen ne nnn n eneSelanjutnya Persyaratan Pemisahan Sertifikat Perorangan adalahsebagai berikut : 2222222222 0e nen ee ene Permohonan yang disertai alasan pemisahan; Photo copy identitas dari Pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisiroleh pejabat yang berwenang; Sertifikat

Hak atas tanah; Jika perubahan penggunaan tanah apabila terjadi perubahanpenggunaan tanal)j 2mm nnn nnn nn nnn nn enn sence ncnnnBahwa peralinan hak dan perubahan kepemilikan oleh TERGUGATKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong pada Sertifikat HakMilik Nomor : 4001 / Crp / RL / 83 tertanggal 26 Juli 1983 atas namaGUSTINA LINDA dengan Surat Ukur Nomor : 239 / Crp / RL / 83terhadap 1 buah bangunan rumah semi permanen di atas tanah seluas825 M2 (delapan ratus dua puluh lima meter persegi)

Bahwa diketahui oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT telahmemiliki dua (2) sertifikat hak atas tanah yang beratas namakanTERGUGAT , yang dalam proses pembuatannya dilakukan tanpa jjindan persetujuan dari PARA PENGGUGAT di dua (2) tempat dimanalokasi tersebut merupakan Tanah Peninggalan Alm. MARTOREJOTARUNO alias NOTOSISWOYO alias SADERI alias REDJO TARUNOdan Almh. SALBIYAH.10. Bahwa, Tanah Peninggalan Alm.

MARTOREJO TARUNO aliasNOTOSISWOYO alias SADERI alias REDJO TARUNO dan Almh.SALBIYAH yang telah dibuat dan diproses hingga kemudian saat initerbit Sertifikat hak atas tanah oleh TERGUGAT adalah; TanahPekarangan dan Pertanian, sebagaimana tertulis dalam Petikan DaftarBuku Letter C No. 395 atas nama Notosiswoyo yang terletak di DesaTanjungharjo, Kec. Nanggulan, Kulon Progo, , terdiri dari :A.

Persil No. 85 Kelas S Ill dengan luas tanah 2.700 m2,menjadi SHM No. 01032/Tanjungharjo atas nama Sri Sutinah,dengan batasbatas sebagai berikut : Utara : Jalan, Timur : Jalan,Halaman 8 dari 27 putusan Nomor 387/Pdt.G/2019/PA.WtSelatan : Tanah milik Karyadi, Barat : Tanah milik Notosiswoyo ,telah diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah No 01032 atas namaPENGGUGAT tertanggal 21 April tahun 2004 yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.B.

Persil No. 86 Kelas S Ill dengan luas tanah 1.500 m2,menjadi SHM No. 01033/Tanjungharjo atas nama Sri Sutinah,dengan batasbatas sebagai berikut; Utara : Jalan, Timur : Tanahmilik Selo, Selatan : Tanah milik Martopawiro, Barat : Jalan , telahditerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah No 01033 atas namaPENGGUGAT tertanggal 21 April tahun 2004 yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.11.

hak atas tanah tersebut seharusnya tidak dapatberlaku karena adanya kekeliruan.13.