Ditemukan 71920 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Teknologi informatika Informasi teknologi elektronik Pt. foxhound teknologi nusantara Informasi Elektronik Ite Informasi teknologi elektronik (ite) Direktur jenderal pajak vs pt. ultima asia teknologi; Pt terralog teknologi indonesia vs direktur jenderal pajak Direktur jenderal pajak vs pt. mekatron inti teknologi;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 18-10-2022 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3477 K/Pdt/2022
Tanggal 18 Oktober 2022 — PT FAJAR BUANA BANGUN PERSADA vs PT ZHU MING TEKNOLOGI
119 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT FAJAR BUANA BANGUN PERSADA vs PT ZHU MING TEKNOLOGI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-02-2021 — Upload : 07-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 25 Februari 2021 — BERCA CAKRA TEKNOLOGI,
67 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BERCA CAKRA TEKNOLOGI,
    BERCA CAKRA TEKNOLOGI, yang diwakili oleh DirekturUtama, Terang, berkedudukan di Jalan Tanah Abang Ill Kav.19 GHU, Jakarta 10160, dalam hal ini memberi kuasa kepadalwan Sunaryoso, S.H., dan kawan, Para Advokat pada KantorHukum K & S Partnership Advocates and Counsellors at Law,beralamat di Grha STR Lantai 4, Suite 405, Jalan Ampera RayaNomor 11, Ragunan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12550,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020;Halaman 2 dari 9 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23PPh23
Putus : 19-03-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 749/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI, Tbk
342 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI, Tbk
    Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3103/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019;Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Tri Handono,jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali danEvaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkanSurat Kuasa Substitusi tanggal 2 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI
    Putusan Nomor 749/B/PK/Pjk/2020Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014Nomor 00063/407/14/054/16tanggal 11 April 2016, atas nama PT Elang Mahkota Teknologi Tok., NPWP01.366.817.3054.000, beralamat di SCTV Tower Senayan City Lantai 18,Jalan Asia Afrika Lot. 19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut:Penghasilan Netto Rp (118.775.937.716,00)Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00980/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00063/407/ 14/054/16tanggal 11 April 2016, atas nama PT Elang Mahkota Teknologi Tbk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-11-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3023 B/PK/PJK/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI, TBK;
52 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI, TBK;
    BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3179/PJ/2017,tanggal 23 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI
    Pengadilan Pajak NomorPut83994/PP/M.IIIB/10/2017, tanggal 23 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1716/WPJ.07/2015 tanggal 26Mei 2015 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2012 Nomor 00007/201/12/054/14 tanggal 4 April 2014, atas nama:PT Elang Mahkota Teknologi
    Putusan Nomor 3023/B/PK/Pjk/201800007/201/12/054/14 tanggal 4 April 2014 atas nama PT ElangMahkota Teknologi, Tok NPWP 01.366.817.3054.000, beralamatdi SCTV Tower Senayan City Lt. 18, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta10270, atas sengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;1.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 11-06-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475 K/Pdt.Sus-Pailit/2019
Tanggal 11 Juni 2019 — ADVAN TEKNOLOGI SOLUSI (debitur pailit) VS R. VIDI YUNESHA P. S.H., selaku KURATOR PT. ADVAN TEKNOLOGI SOLUSI (dalam pailit)
216 — 312 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ADVAN TEKNOLOGI SOLUSI (dalam pailit) tersebut;
    ADVAN TEKNOLOGI SOLUSI (debitur pailit) VS R. VIDI YUNESHA P. S.H., selaku KURATOR PT. ADVAN TEKNOLOGI SOLUSI (dalam pailit)
    ADVAN TEKNOLOGI SOLUSI (debitur pailit),berkedudukan di Gedung Gondangdia Lama, lantai 2, JalanR.P. Soeroso Nomor 25, Kelurahan Cikini, KecamatanMenteng Kota, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Baron AHutajulu selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasakepada Kristian Lukas Robean Simanjuntak, S.H., M.H., LL.M.,dan kawankawan, Advokat pada Lukas Simanjuntak S.H.
    Avidex Centra Ent, AndokoGunawan Iskandar dan Persekutuan Inamata dari Daftar Piutang PT.Advan Teknologi Solusi yang disusun oleh Terlawan;4. Memerintahkan agar krediturkreditur PT. Avidex Centra Ent, AndokoGunawan Iskandar dan Persekutuan Inamata dikeluarkan dari proseskepailitan dan tidak mempunyai hak suara dalam proses Kepailitan a quo;5.
    Advan Teknologi Solusi yang disusun oleh Terlawan;4. Memerintahkan agar krediturkreditur PT. Avidex Centra Ent, AndokoGunawan Iskandar dan Persekutuan Inamata dikeluarkan dariproses Kepailitan dan tidak mempunyai hak suara dalam proseskepailitan a quo;5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.Halaman 3 dari 6 hal .Put.
    seharusnya diajukan pada saatberlangsungnya pemeriksaan dalam perkara sebelumnya yangmenetapkan bahwa Pemohon Kasasi dinyatakan pailit dengan segalaakibat hukumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 29/Pdt.SusPailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 4 Maret 2019 dalamperkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT.ADVAN TEKNOLOGI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-02-2022 — Upload : 12-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K/Pdt/2022
Tanggal 23 Februari 2022 — SITTI NURDJANNAH, Dkk Lawan UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM (UTM), Dk
146 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SITTI NURDJANNAH, DkkLawanUNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM (UTM), Dk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 20-02-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249/B/PK/PJK/2023
Tanggal 20 Februari 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI,
76 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Paten
Putus : 24-08-2023 — Upload : 05-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 953 K/Pdt.Sus-HKI/2023
Tanggal 24 Agustus 2023 — PT PRASIMAX INOVASI TEKNOLOGI VS PT SUBAGA MITRA SOLUSI
460 — 345 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PRASIMAX INOVASI TEKNOLOGI tersebut;
    PT PRASIMAX INOVASI TEKNOLOGI VS PT SUBAGA MITRA SOLUSI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — ., DKK VS MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
155 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., DKK VS MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
    Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;2. Kementerian Kesehatan;3. Perguruan Tinggi; dan4. Organisasi Profesi/lembaga pelatinan/lembagasertifikasi;Halaman 42 dari 106 halaman.
    Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;2.
    Terhadap Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, DanPendidikan (Permenristekdikti) Nomor 12 Tahun 2016;1.1.
    Menteri Riset, Teknologi, DanPendidikan Nomor 12 Tahun 2016 menyebutkan:Halaman 63 dari 106 halaman.
    Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;b. Kementerian Kesehatan;c. Perguruan Tinggi; dand.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1859 K/Pdt/2012
Tanggal 20 Mei 2013 — YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEDESAAN (YAYASAN LPTP) VS SUGENG UTOMO
36 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEDESAAN (YAYASAN LPTP) VS SUGENG UTOMO
    ,sebagaimana yang dalam bagian pertimbangan alinea ke4 padaHalaman 18 Putusan Perkara No : 22/Pdt.G/2010/PN.Kray. tanggal 17Juni 2010 disebutkan, sebagai berikut:Menimbang bahwa karena pemilik sah atas tanah tersebut berikutsertifikat hak milik atas tanah tersebut adalah Yayasan LembagaPengembangan Teknologi (LPTP) in casu Penggugat, maka pihakyang berhak sepenuhnya atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 4089adalah Penggugat sehingga Tergugat sama sekali tidak berhak atastanah berikut sertifikat hak
    karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : YAYASANLEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-10-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 PK/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — LEMBAGA INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA, DK
23 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA, DK
    PUTUSANNomor 172 PK/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:LAMHOT HUTAGALUNG, bertempat tinggal di Jalan BendaTimur 10B, Blok E56 Nomor 15, Benda Baru, Pamulang, KotaTangerang Selatan, Provinsi Banten;Pemohon Peninjauan KembaliLawanLEMBAGA INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA, diwakilioleh Dr. Ir.
    Isnuwardianto, Rektor Institut TeknologiIndonesia, berkedudukan di Jalan Raya Puspitek Serpong,Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;DIREKTUR SDM INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA,diwakili oleh Dr. Sc. Ing. Ir.
    ., KepalaSub Divisi Hukum, Direktorat Sumber Daya ManusiaInstitut Teknologi Indonesia, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 7 Mei 2018;Para Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan, Penggugattelah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan HubunganIndustrialpada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepadaPengadilan untuk memberikan putusan
    ;Serta selanjutnya mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara1.2.Mengabulkan gugatan peninjauan kembali untuk seluruhnya;Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara PemohonPeninjauan Kembali (Lamhot WHutagalung) dengan TermohonPeninjauan Kembali (Lembaga Institut Teknologi Indonesia)berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 105/KeptITI/XI/2016tertanggal 30 November 2016 dari Lembaga Institut TeknologiIndonesia, Serpong, Tangerang Selatan adalah batal demi hukumdan tidak berlaku
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-08-2022 — Upload : 14-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1191 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 8 Agustus 2022 — ABDI TEKNOLOGI INFORMASI VS 1. THERESIA VERANIKA, DKK
172 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ABDI TEKNOLOGI INFORMASI, tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 420/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 21 Februari 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2.
    Abdi Teknologi Informasi tidak sah dan batal demi hukum;4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;5.
    ABDI TEKNOLOGI INFORMASI VS 1. THERESIA VERANIKA, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 13-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1269/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
175 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    PUTUSANNomor 1269/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK., beralamat diSCTV Tower Senayan City Lantai 18, Jalan Asia Afrika Lot.19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, yang diwakili olehSutiana Ali, jabatan Direktur, dan Titi Maria Rusli, jabatanDirektur Independen;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Purwoko AryWibowo, kewarganegaraan Indonesia, beralamat
    Putusan Pengadilan Pajak, NomorPUT113501.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00518/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 07 April2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2014 Nomor 00009/207/14/054/16, tanggal 21 Januari 2016, atas namaPT Elang Mahkota Teknologi
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh Dr. H.Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. M.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 01-06-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 03-08-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 136/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 29 Juni 2020 — INOVASI CAHAYA TEKNOLOGI ABADI >< PT. BALI RAGAWISATA
464 — 0
  • INOVASI CAHAYA TEKNOLOGI ABADI >< PT. BALI RAGAWISATA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-06-2024 — Upload : 31-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 668 K/Pdt.Sus-PHI/2024
Tanggal 12 Juni 2024 — ADISTYA PRAMESWARI, S.Pi, M.Kes. lawan PT MNC TEKNOLOGI NUSANTARA
10 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ADISTYA PRAMESWARI, S.Pi, M.Kes. lawan PT MNC TEKNOLOGI NUSANTARA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-01-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6050 B/PK/PJK/2022
Tanggal 16 Januari 2023 — LINTAS TEKNOLOGI INDONESIA VS. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;;
23 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LINTAS TEKNOLOGI INDONESIA VS. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;;
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-09-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 38/Pdt.G.S/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 15 September 2021 — Penggugat:
ISMAIL
Tergugat:
PT Teknologi Pengangkutan Indonesia
133 — 65
  • Penggugat:
    ISMAIL
    Tergugat:
    PT Teknologi Pengangkutan Indonesia
    TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (PT. TPI), Jl. The Garden Center Lt. 6,JI. Raya Cilandak KKO, RT. 013/05, Kel.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3622 B/PK/PJK/2023
Tanggal 3 Oktober 2023 — PT LINTAS TEKNOLOGI INDONESIA
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT LINTAS TEKNOLOGI INDONESIA
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 16-09-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 04-10-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 20 September 2021 — Penggugat:
NURHALIK
Tergugat:
PT Teknologi Pengangkutan Indonesia
129 — 0
  • Penggugat:
    NURHALIK
    Tergugat:
    PT Teknologi Pengangkutan Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 13-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1333/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
162 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    PUTUSANNomor 1333/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK., beralamat diSCTV Tower Senayan City Lantai 18, Jalan Asia Afrika Lot.19, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh SutianaAli, jabatan Direktur dan kawan;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili
    amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut113503.16/2014/PP.M.IIIB Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00507/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014Nomor 00002/407/14/054/16 tanggal 21 Januari 2016, atas nama PT ElangMahkota Teknologi
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK..:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H. M.