• strong>DALAM EKSEPSI;------------------------------------------------------------------------------------

  - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-------------------------------------------------

  DALAM POKOK PERKARA;-----------------------------------------------------------------------

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----------------------------------
  2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2

  Ema Sumarna, M.Si Dari Jabatan Pimpinaan Tinggi Pratama Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Bandung;--------------

• Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.245-BKPP/2019 Tanggal 21 Maret 2019 tentang Pemberhentian Saudara Drs. H.

  Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.2/4251/BKD Tanggal 25September 2018 hal Persetujuan Pengangkatan dan pelantikan pejabatPimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kota Bandung; b. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/4411/BKD Tanggal 3Oktober 2018 hal Pelaksanaan Pelantikan Sekretaris Daerah danPejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kota Bandung;Cc.

  Bahwa surat keputusan TERGUGAT Keputusan Walikota Bandung Nomor:821.2/Kep.245BKPP/Tanggal 21 Maret 2019 Tentang PemberhentianSaudara Drs. H.

  Ema Sumarna, M.Si. melalui Keputusan Wali Kota Bandung Nomor:821.2/Kep.245BKPP/ Tanggal 21 Maret 2019 Tentang pemberhentianSaudara Drs. H.

  PUTUSAN Nomor : 58/G/2019/PTUN.BDGHakim menyatakan BATAL Surat Keputusan TERGUGAT Nomor:821.2/Kep.245BKPP/ Tanggal 21 Maret 2019 Tentang PemberhentianSaudara Drs.H.

  Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.245BKPP/2019 Tanggal 21 Maret 2019 tentang Pemberhentian Saudara Drs. H.Ema Sumarna, M.Si Dari Jabatan Pimpinaan Tinggi Pratama Kepala BadanPengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dan Pengangkatan DalamJabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Bandung;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan WalikotaBandung Nomor : 821.2/Kep.245BKPP/2019 Tanggal 21 Maret 2019 tentangPemberhentian Saudara Drs.

• Bekerja dengan Jabatan sebagai Camat Perwakilan Long Iran di Long Hubung,dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Nomor: 821.2/3808/MUT1/96 tanggal 15September 1990 ;1.5. Bekerja dengan Jabatan sebagai Sekcam Jempang di Tanjung Isui, dengan SuratKeputusan Bupati Kutai Nomor : 821.2/936/MUT/SK87/1995 tanggal 11 Desember1995 ;1.6. Bekerja dengan Jabatan sebagai Camat Jempang di Tanjung Isui, dengan SuratKeputusan Bupati Kutai tanggal 26 Juni 1999 ;1.7.

  Bekerja dengan Jabatan sebagai Staf Bagian Tata Pembangunan SekretariatKubar, dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 821.2/I1.3/BKDTU/2003tanggal 28 Pebruari 2003 ;1.10. Bekerja dengan Jabatan sebagai Kabag TU Dinas Perhubungan KutaiBarat dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :820/1615/VII/2004 tanggal 1 Juli 2004 ;1.11. Bekerja dengan Jabatan sebagai Camat Muara Lawa, dengan Surat KeputusanBupati Kutai Barat Nomor : 821.22/1538/2005 tangeal 14 Juli 2005 ; 1.12.

• Dalam Penundaan:Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat untukmenunda objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati YahukimoNomor 821.2/06/2017 tanggal 2 Juni 2017, tentang PengangkatanJabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan JabatanPengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjangNomor Urut 64 Lampiran Il atas nama Jhon A.

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati YahukimoNomor 821.2/06/2017 tanggal 2 Juni 2017, tentang PengangkatanJabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan JabatanPengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjangHalaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 151 PK/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Nomor Urut 64 Lampiran Il atas nama Jhon A.

  ., NIP. 197711112006051001 Penata Tk.I (Ill/d),Jabatan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat padaBidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten YahukimoEselon IV a:Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiYahukimo Nomor 821.2/06/2017 tanggal 2 Juni 2017, tentangPengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administratordan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah KabupatenYahukimo, sepanjang Nomor Urut 64 lampiran Il atas nama Jhon A.Tedang, S.T., NIP.

  Eselon IV a;Memerintahkan kepada Tergugat mengembalikan harkat dan martabat,kedudukan dan jabatan Penggugat seperti semula sebagaimanasebelum adanya objek sengketa, yaitu sebagai Kepala BidangPerhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo;Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini:Petitum Para Penggugat II Intervensi:1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat II Intervensi 1, 2, 3, dan 4 seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati YahukimoNomor 821.2

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati YahukimoNomor 821.2/06/2017, tanggal 2 Juni 2017, tentang PengangkatanJabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan JabatanPengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, sepanjang: Nomor Urut 14 Lampiran atas nama Steven Wonda, NIP. 19601231198904 1 005, Pembina (IV/a), Jabatan Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo, Eselon II b; Nomor Urut 4 Lampiran atas nama Burhanudin Hamisi, S.Sos., NIP.19620903

• WIDHI WAHJOE ATMODJO, SH selakuPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berdasarkan berdasarkan SK Gubernur Kepala DaerahTingkat I Jawa Timur Nomor : 821.13/4128/032/1987 tanggal 26 Agustus 1987 sekaligus sebagaiKepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo berdasarkan SK Bupati Ponorogo Nomor :821.2/30/405.18/2010 tanggal 12 Maret 2010 ( terdakwa yang penuntutannya diajukan secaratersendiri ) dan sdr. MOH.

  WIDHI WAHJOE ATMODJO, SHselaku Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara berdasarkan berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa TimurNomor : 821.13/4128/032/1987 tanggal 26 Agustus 1987 sekaligus sebagai Kepala Dinas PerhubunganKabupaten Ponorogo berdasarkan SK Bupati Ponorogo Nomor : 821.2/30/405.18/2010 tanggal 12Maret 2010 ( terdakwa yang penuntutannya diajukan secara tersendiri ) dan sdr. MOH.

  DAMIN diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) berdasarkan SKBupati Kepala Daerah Tingkat I Ponorogo No. 812.12/103.19/1984 tanggal14 Nopember 1984, Terdakwa diangkat sebagai Kepala UPT Terminal Dinas PerhubunganKabupaten Ponorogo berdasarkan SK Bupati Ponorogo No. 821.2/128/405.18/2010 tanggal 30Desember 2010.

  Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 821.2/128/405.18/2010 tanggal 30 Desember 2010tentang Pengangkatan MOH. DAMIM sebagai Kepala UPT Terminal Dinas PerhubunganKabupaten Ponorogo ;3). SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 821..13/4128/032/1987 tanggal 26Agustus 1987 tentang Pengangkatan WIDHI WAHJOE ATMODJO, S.H menjadi Pegawai NegeriSipil (PNS ) ;4).

  SK Bupati Ponorogo No. 821.2/30/405.18/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang PengangkatanWIDHI WAHJOE ATMODIJO, S.H sebagai Kepala Dinas PerhubunganHal mana membuktikan bahwa saksi WIDHI WAHJOE ATMODJO, S.H dan saksi MOH.

• Padjonga Dg Ngalle Kabupaten Takalar berdasarkan SuratKeputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/048/BKD/I/2009 tanggal 13Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Ill diLingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar, baik secara sendirisendirimaupun bersamasama dalam ruang lingkup batas tanggungjawabmasingmasing dengan Andi Tenri Senge Binti Andi Abd. Rahman, Hj.Suparmi, S.Sos, Hj. Rosliah Sarro Dg Ngona Binti Djuma, dan drg.

  Padjonga Dg Ngalle Kabupaten Takalar berdasarkan SuratKeputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/048/BKD/I/2009 tanggal 13 Januari2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di LingkunganPemerintah Kabupaten Takalar, baik secara sendirisendiri maupunbersamasama dalam ruang lingkup batas tanggungjawab masingmasingdengan Andi Tenri Senge Binti Andi Abd. Rahman, Hj. Suparmi, S.Sos, Hj.Rosliah Sarro Dg Ngona Binti Djuma, dan drg. H. SyarifuddinHal. 17 dari 46 hal.

  Bupati Takalar Nomor :821.2/383/BKD/IV/2010, tanggal O7 April 2010 tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil Dari Dan dalam Jabatan Struktural Eselon Ill LingkupHal. 35 dari 46 hal.

  Takalar yang telah disahkan sesuai denganaslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 = Januari2012 ;26. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan PelantikanNomor : 821.2/048.a/BKD/I/2009, tanggal 13 Januari 2009, yangtelah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang MutasiPegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar padatanggal 16 Januari 2012 ;27. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati TakalarNomor : 821.2/383/BKD/

  PelantikanNomor : 821.2/387/BKD/IV/2010, tanggal 08 April 2010, yang telahdisahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi PegawaiBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16Januari 2012 ;30. 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Direktur RSUD H.

• Menyatakan batal obyek sengketa berupa Surat Keputusan BupatiKediri (Tergugat) tertanggal 28102013 Nomor821.2/314/418.64/2013 Tentang Pemberhentian Penugasan Gurudari Tugas Tambahan sebagai Kepala SDN , Kepala UPTD SMPNdan Kepala UPTD SMAN di Lingkungan Pemerintah KabupatenKediri, knhususnya dalam Lampiran Nomor Urut 7 atas nama :SUKARTI, S.Pd (Penggugat) beserta perubahannya yaituKeputusan Bupati Kediri (Tergugat) tertanggal 24 Januari 2014Nomor 821.2/25/418.64/2014 Tentang Perubahan Atas KeputusanBupati

  Kediri Nomor 821.2/314/418.64/ 2013 TentangPemberhentian Penugasan Guru dari Tugas Tambahan sebagaiKepala SDN, Kepala UPTD SMPN dan Kepala UPTD SMAN diLingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya dalamLampiran Nomor Urut 7, atas nama : SUKARTI, S.Pd, lahir diKediri, 08091961, NIP.19610908 198303 2 010, Pangkat /Gol.Ruang : Pembina Tk.

  Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketaberupa Surat Keputusan Bupati Kediri No. 821.2/314/418.64/2013Tentang Pemberhentian Penugasan Guru dari Tugas Tambahansebagai Kepala SDN, Kepala UPTD SMPN dan Kepala UPTDSMAN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri tertanggal 28 10 2013, khususnya dalam Lampiran Nomor Urut 7 atas nama :SUKARTI, S.Pd, beserta perubahannya yaitu Keputusan BupatiKediri (Tergugat) tertanggal 24 Januari 2014 No. 821.2/25/418.64/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan

• Objek Gugatan; son nnn nnn nnn non non cn nnn nen nnn cee enceSurat Keputusan Bupati Ogan llir Nomor 821.2/529/BKD/2016 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, PejabatAdministrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah KabupatenOgan llir tanggal 10 Nopember 2016 beserta lampiran Keputusan Bupati Oganlir Nomor 821.2/529/BKD/2016 tanggal 10 Nopember 2016, khususnya atas1. H.

  Bahwa kemudian pada tanggal 11 Nopember 2016 Tergugat melakukanmutasi kepada Para Penggugat melalui Surat Keputusan Bupati Ogan llirNomor : 821.2/529/BKD/2016 tentang Pemberhentian dan PengangkatanPejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan PejabatPengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan llr tanggal10 Nopember 201 65 202020 20222 22223.

  Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan SuratKeputusan Bupati Ogan llir Nomor 821.2/529/BKD/2016 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan TinggiPratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkunganPemerintah Kabupaten Ogan llir tanggal 10 Nopember 2016 besertalampiran Keputusan Bupati Ogan llir Nomor 821.2/529/BKD/2016tanggal 10 Nopember 2016, khususnya atas nama : 1. H.

  Dalam Pokok Perkara;=1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Ogan llrNomor 821 .2/529/BKD/2016 tentang Pemberhentian danPengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, PejabatAdministrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan PemerintahKabupaten Ogan llr, tanggal 10 Nopember 2016 beserta lampiranKeputusan Bupati Ogan llir Nomor 821.2/529/BKD/2016, tanggal10 Nopember 2016 khususnya atas nama:1. H.

  Kom., M.Si., NIP.196111161986031003, Pangkat/Golongan ruang : Pembina ( IV/a ), Nomor Urut 80;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiOgan llir Nomor 821.2/529/BKD/2016 tentang Pemberhentian danPengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, PejabatAdministrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan PemerintahKabupaten Ogan llr tanggal 10 Nopember 2016 beserta lampiranKeputusan Bupati Ogan llir Nomor 821.2/529/BKD/2016 tanggal10 Nopember 2016, khususnya atas nama :1. H.

• Malinau yang diangkat berdasarkan KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.16666/TUUA/BKD/2005 tanggal 233Agustus 2005, bersamasama dengan saksi Hj, AJI FARIDAH S.Sos Binti HP. AMIRHAMZAH (diberkas dalam perkara tersendiri), bulan Januari 2008 sampai denganbulan Mei 2010 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 sampaidengan Tahun 2010, bertempat di kantor UPTD/Samsat Dispenda Propinsikalimantan Timur di kab. Malinau tepatnya di Teluk Sanggan Kec.

  UPTD Dinas pendapatan Kabupaten Malinau (Eselon III/4A) serta dibuat surat pernyataan pelantikan dengan Nomor : 821.2/Ill.11709/TUUA/BKD/2009 tertanggal 18 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Drs.

  Malinau yang diangkatberdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.16666/TUUA/BKD/2005 tanggal 23 Agustus 2005, bersamasama dengan saksi Hj, AJl FARIDAHS.Sos Binti HP. AMIR HAMZAH (diberkas dalam perkara tersendiri), bulan Januari2008 sampai dengan bulan Mei 2010 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalamtahun 2008 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di kantor UPTD/SamsatDispenda Propinsi kalimantan Timur di kab. Malinau di Teluk Sanggan Kec. MalinauKota Kab.

  UPTD Dinas pendapatan Kabupaten Malinau (Eselon IIl/A) serta dibuat surat pernyataan pelantikan dengan Nomor : 821.2/Ill.11709/TUUA/BKD/2009 tertanggal 18 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Drs.

  sebagai Kepala UPTD Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Malinau (Eselon III/A) serta dibuat surat pernyataan pelantikandengan Nomor : 821.2/IIl.11709/TUUA/BKD/2009 tertanggal 18 Pebruari 2009 yangditandatangani oleh Drs.

• Manaf Cibro.e 2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : Peg.821.2/92/2010 tanggal 18 Agustus 2001 tentang pembebasan sementaradari jabatan guru karena menduduki jabatan struktural atas namaAslinuddin, S.Pd.e 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pelantikan atas nama JunaidiNomor : 821.2/07/2008, tanggal 02 Pebruari 2008.e 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kehilangan Ijazah Asli SekolahDasar (SD) atas nama Sdr.

  Peg.813.2/330/2008 tanggal 01Desember 2008.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebutTerdakwa membenarkannya.Menimbang, bahwa terhadap saksi Martimah tidak dapat hadirdipersidangan dan atas permintaaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuanTerdakwa keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP Penyidikan tanggal 04Agustus tahun 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa saya diangkat sebagai Kepala Sekolah Dasar Mandumpangberdasarkan SK Bupati Nomor Peg.821.2/055/2008 tanggal

  Manaf Cibro.2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : peg.821.2/92/2010 tanggal 18 Agustus 2001 tentang pembebasan sementaradari jabatan guru karena menduduki jabatan struktural atas namaAslinuddin, S.Pd.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pelantikan atas nama JunaidiNomor : 821.2/07/2008, tanggal 02 Pebruari 2008.1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kehilangan Ijazah Asli SekolahDasar (SD) atas nama Sdr.

  ManafCibro.e 2 (dua) lembar foto copy surat keputusan Bupati Aceh SingkilNomor : Peg. 821.2/92/2010 tanggal 18 Agustus 2001 tentangpembebasan sementara dari jabatan guru karena menduduki jabatanstruktural atas nama Aslinuddin, S.Pd.e 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pelantikan atas namaJunaidi Nomor : 821.2/07/2008, tanggal 02 Pebruari 2008.e 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kehilangan Ijazah AsliSekolah Dasar (SD) atas nama Sdr.

• Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 821.2/172/2017 tanggal30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan FungsionalPengawas Pemerintahan Madya Atas Nama DAHLIM BANJARNIAHOR, SIE... MS issssssis oss cacceeneeesonscmeenesotoreuemaneonocss sah dan tetap berlaku.3.

  Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 821.2/172/2017tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan FungsionalPengawas Pemerintahan Madya Atas Nama Dahlim Banjr Nahor, SE.,3. Memerintahkan kepada Pembanding dahulu Tergugat untuk mencAXa. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 88.44./3/2017 4.

  Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 821.2/172/2017tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan FungsionalHal 6 dari 10 hal. Put. No. 229/B/2017/PT.TUN.JKTPengawas Pemerintahan Madya Atas Nama Dahlim Banjr Nahor, SE.,6.

• /57-SI/SPP/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57-SI/SPMT/BKPSDM/ VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
• 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165-SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos., sebagai

  Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/257-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/393-SI/SPMT/ BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

• /39-SI/SPP/BKPSDM/IX/2020 tanggal 08 September 2020 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/39-SI/SPMT/BKPSDM/ IX/2020 tanggal 08 September 2020 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
• 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/401-SI/BKPSDM/2019 tanggal 30 September 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI

  , S.E., sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut;

• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/325-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/696-SI/SPMT/ BKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI

  , S.E;

• 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165-SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E., sebagai Kasi Pemerintahan pada Kelurahan Angsau Kabupaten Tanah Laut;
• 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/259-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

• legalisir Petikan KeputusanBupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165SI/BKPSDM/2019 tanggal 04April 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAHSETIANI, S.E. sebagai Kasi Pemerintahan pada Kelurahan AngsauKabupaten Tanah Laut;117) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PernyataanPelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/259SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAHSETIANI, S.E;118) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PernyataanMelaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2

  EDYWAHYUDI;133) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati TanahLaut Nomor : 821.2/104SI/BKPSDM/2019 tanggal 12 Februari 2019tentang Pemberhentian dari Jabatan Direktur UPT. RSUD HadjiBoejasin Atas Nama dr.

  legalisir Petikan KeputusanBupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165SI/BKPSDM/2019 tanggal 04April 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAHSETIANI, S.E., sebagai Kasi Pemerintahan pada Kelurahan AngsauKabupaten Tanah Laut;117) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PernyataanPelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/259SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAHSETIANI, S.E;118) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PernyataanMelaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2

  Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut;114) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PernyataanPelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/325SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAHSETIANI, S.E;115) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PernyataanMelaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/696SI/SPMT/ BKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Atas NamaASDAH SETIANI, S.E;116) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan KeputusanBupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165SI/BKPSDM

• Rayendra sebagaimana yangdimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Bener MeriahNomor PEG.821.2/183/Kpts/2016, tanggal 2 Juni 2016tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan TinggiPratama selon II/B di Lingkungan PemerintahKabupaten Bener Meriah Tahun 2016;3.2. Drs. Mukhlis dilantik menjadi Asisten EkonomiPembangunan pada Sekretariat Daerah KabupatenBener Meriah menggantikan Ir.

  Rusman sebagaimanayang dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati BenerMeriah Nomor Peg.821.2/173/Kpts/2016, tanggal 30 Mei2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan StrukturalEselon Il/Administrator di Lingkungan PemerintahKabupaten Bener Meriah Tahun 2016;3.3. Ir.

  ., M.M. sebagaimana yangdimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Bener MeriahNomor Peg.821.2/173/Kpts/2016, tanggal 30 Mei 2016tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural EselonIl/Administrator di Lingkungan Pemerintah KabupatenBener Meriah Tahun 2016;4.

  Rusman dari jabatan struktural/Eselon Il Cq AsistenEkonomi dan Pembangunan menjadi dengan jabatanbarunya yaitu staf/Pelaksana pada Badan Kepegawaian,Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriahsebagaimana yang dimaksud Surat Keputusan BupatiBener Meriah Nomor Peg.821.2/173/Kpts/2016, tanggal30 Mei 2016 tentang Pengangkatan dalam JabatanStruktural Eselon Il/Administrator di LingkunganPemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016;6.3. H.

  Menyatakan Tidak Sah Keputusan Bupati Bener Meriah NomorPEG.821.2/173/Kpts/2016, tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengangkatandalam Jabatan Struktural Eselon II/Administrator di Lingkungan PemerintahKabupaten Bener Meriah Tahun 2016, khusus lampirannya tentangHalaman 31 dari 34 halaman.

• ABDULLAHAZWAR ANAS tanggal 22 Januari 2014 nomor 821.2/025/429.202/2014tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Drs. R.

  karena Tergugat sebagai KepalaBakesbangpol dalam melaksanakan tupoksinya mempergunakan dasarKeputusan Bupati, demikian pula Tergugat seharusnya dapatmempergunakan dasar Keputusan Bupati tentang Pengangkatan JabatanPenggugat tersebut dalam melaksanakan tupoksinya sebab KeputusanBupati tersebut sah dan masih berlaku namun oleh Tergugat fakta hukumtersebut diabaikan, dalam hal ini Tergugat telah melakukan Penggugatsecara diskriminatif dengan melecehkan dan mengabaikan KeputusanBupati Banyuwangi nomor 821.2

  Bahwa oleh karena selama ini Tergugat memperlakukan Penggugatsecara diskriminatif dan sewenangwenang tentunya berdampak kepadasistem dan prosedur pengelolaan APBD Bakesbangpol tidak berjalansebagaimana ketentuan, karena tidak difungsikannya / diabaikannyaKeputusan Bupati Banyuwangi nomor 821.2/025/429.202/2014 tanggal 22Januari 2014 tentang pengankatan jabatan Penggugat, sehingga Penggugattidak dilibatkan terkait dengan tupoksi Penggugat dalam pelaksanaan /pertanggungjawaban APBD Bakesbangpol, maka

  sebagaimana Keputusan Bupati Banyuwanginomor 821.2/02/429.202/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang PengangkatanJabatan Struktural atas nama Drs. H. R.

  AbdullahAzwar Anas tanggal 22 Januari 2014 Nomor 821.2/025/429.202/2014tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Drs. R.

• Bupati Maybrat adalah Wakil Bupati Kabupaten Maybratmasa bakti tahun 20112016 bersama Bupati Kabupaten Maybrat yangmenerbitkan Surat Keputusan Bupati Maybrat Nomor 821.2/02/2012tanggal 20 Maret 2012;Bahwa kemudian Menteri Dalam Negeri Republik Indonesiamengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara Bupati Maybrat ProvinsiPapua Barat dan selanjutnya mengangkat Wakil Bupati KabupatenMaybrat menjadi Plt.

  Bupati Maybrat Nomor 821.2/01/2014,tanggal 18 Nopember 2014, sepanjang mutasi jabatan atas namaPenggugat a quo, diberhentikan dari jabatannya;Bahwa sesungguhnya secara hukum, Surat Keputusan Plt.

  Bupati Maybrat Nomor 821.2/01/2014,tertanggal 18 Nopember 2014 sebagai "Kepala BPKAD KabupatenMaybrat yang tidak sah sebagai dasar usulan kenaikanpangkat/golongan dari Pembina (IV/a) ke Pembina (IV/b) pada periodeKenaikan Pangkat per 1 April 2017, padahal perbuatan yang dilakukanTergugat Ill a quo sesungguhnya secara hukum tidak berhak untukmelakukannya.

  BupatiMaybrat Nomor 821.2/01/2014, tertanggal 18 Nopember 2014sebagai dasar usulan kenaikan pangkat/golongan pada periodeKenaikan Pangkat per 1 April 2017 setelah adanya putusan PeradilanTUN sebagaimana yang maksud pada dalil angka 7 (tujuh), 8(delapan), 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) gugatan Penggugat a quotersebut diatas;12.

  Menyatakan bahwa Penggugat adalah Kepala BPKAD (Badan PengelolaKeuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Maybrat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Maybrat Nomor 821.2/02/2012 tanggal 20 Maret 2012dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Nomor 65/PDT/2019/PT JAPFebruari 2016 Jo.

• Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan BupatiKepulauan Selayar Nomor 821.2/160/X/BKD/2010, tentangPemberhentian Sdr. Muh. Arsyad, MM, NIP. 19650805 198603 1022, Pangkat Pembina Tk., Golongan Ruang IV/b, jabatanKepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Selayar, tanggal 5Oktober 2010 3 ss2ss see 4Hes enme sens seme chm se3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan BupatiKepulauan Selayar Nomor 821.2/160/X/BKD/2010, tentangPemberhentian Sdr. Muh.

  Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kepulauan SelayarNomor 821.2/160/X/BKD/2010, tentang Pemberhentian Sdr. Muh.Arsyad, MM, NIP 19650805 198603 1 022, Pangkat Pembina Tk.,Golongan Ruang IV/b, jabatan Kepala Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Selayar, tanggal 5 Oktober 2010 ;3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan BupatiKepulauan Selayar Nomor 821.2/160/X/BKD/2010, tentangPemberhentian Sdr. Muh. Arsyad, MM, NIP 19650805 198603 1022, Pangkat Pembina Tk.!

• dari pidana yang dijatuhkan ;

• Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
• Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 4 (empat ) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat Nomor 339 Tahun 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Penanggungjawaban, Bendahara, Pembantu, Bendahara Penerima, dan Bendahara Barang Pada Sekertariat DPRD Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2011 pada tangal 11 November 2011 ;
  2. 6 (enam) lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor: 821.2

     li>

     1 (satu) lembar salinan SK PNS Nomor 2422/I-A/Peg/1995 pada tanggal 20 Juli 1995 ;

     1 (satu) lembar salinan SK CPNS Nomor 1852/I/Peg/1994 pada tangal 04 April 19941 (satu) lembar salinan SK CPNS Nomor 1852/I/Peg/1994 pada tanggal 04 April 1994 ;

     1 (satu) lembar salinan Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 811. 211.2 - 2112 SK PNS pada tanggal 31 - 05 2001 ;

     6 (enam) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor: 821.2

     /023/Asmat /VII/2012, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor: 821.2/249/ Asmat/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012, diangkat dalam jabatan sebagai Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Asmat dan telah dilantik oleh Bupati Kabupaten Asmat pada tanggal 15 Agustus 2012 di gedung Ja Asamanam Apcamar Agats Kabupaten Asmat ;

  3. 2 (dua) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat Nomor: 821.2/249/Asmat/VII /2012, pada tanggal 27 Juli 2012 ;
  4. 16 (enam belas)

     lembar salinan Petikan Keputusan Bupati Asmat Nomor: 821.2 /249/Asmat/VII/2012, pada tanggal 27 Juli 2012 ;

  5. 14 (empat belas) lembar salinan Naskah Pelantikan Nomor: 821.2/249/Asmat VII 2012, Pada tanggal 27 Juli 2012 ;
  6. 2 (dua) lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Januari pada tanggal 31 Januari 2011 ;
  7. 16 (enam belas) lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Februari pada tanggal 28 Februari 2011 ;
  8. 16 (enam belas)

     SIMON HERMAN EMANUEL FOFIED ;

  9. 1 (satu) lembar salinan SK PNS Nomor: 821.2/230/ASMAT/2008, pada tanggal 31 Maret 2008 An. SIMON HERMAN EMANUEL FOFIED ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa: Drs. Soleman Sagisolo, M.Si. ;

1. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Keputusan Bupati Kabupaten AsmatNomor: 821.2/249/ Asmat / VII /2012 Tanggal 27 Juli 2012, diangkat dalamjabatan sebagai Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat KabupatenAsmat dan telah dilantik oleh Bupati Kabupaten Asmat pada tanggal 15Agustus 2012 di gedung Ja Asamanam Apcamar Agats Kabupaten Asmat.11) 2 (Dua) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat Nomor : 821.2 / 249 /Asmat / VII / 2012, Pada tanggal 27 Juli 2012.12) 16 ( Enam Belas ) Lembar salinan Petikan Keputusan Bupati AsmatNomor :

821.2 / 249 / Asmat / VII / 2012, Pada tanggal 27 Juli 2012.13) 14 ( Empat Belas ) Lembar salinan Naskah Pelantikan Nomor : 821.2 /249 / Asmat VII 2012, Pada tanggal 27 Juli 2012.14) 2 (Dua) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran BulanJanuari pada tanggal 31 Januari 2011.15) 16 ( Enam Belas ) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan danPengeluaran Bulan Februari pada tanggal 28 Februari 2011.16) 16 ( Enam Belas ) Lembar salinan Buku Kas Penerimaan danPengeluaran Bulan Maret pada tanggal 31

Kabupaten Asmat Nomor :821.2 / 249 / Asmat / VII /2012 Tanggal 27 Juli 2012, diangkat dalam jabatansebagai Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Asmatdan telah dilantik oleh Bupati Kabupaten Asmat pada tanggal 15 Agustus2012 di gedung Ja Asamanam Apcamar Agats Kabupaten Asmat.11. 2 (Dua ) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat Nomor : 821.2 / 249 /Asmat / VII / 2012, Pada tanggal 27 Juli 2012.12. 16 ( Enam Belas ) Lembar salinan Petikan Keputusan Bupati AsmatNomor : 821.2 / 249

SIMON HERMAN EMANUEL FOFIED.145. 1 ( satu ) Lembar salinan SK PNS Nomor : 821.2 /230/ASMAT/2008, pada tanggal 31 Merat 2008 an. SIMON HERMAN EMANUELFOFIED.Tetap terlampir dalam berkas perkara.9.

821.2/249/ Asmat/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012, diangkat dalamjabatan sebagai Inspektur Pembantu Wilayah Il pada InspektoratKabupaten Asmat dan telah dilantik oleh Bupati Kabupaten Asmat padatanggal 15 Agustus 2012 di gedung Ja Asamanam Apcamar AgatsKabupaten Asmat ;11. 2 (dua) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat Nomor:821.2/249/Asmat/VII /2012, pada tanggal 27 Juli 2012 ;12. 16 (enam belas) lembar salinan Petikan Keputusan Bupati AsmatNomor: 821.2 /249/Asmat/VII/2012, pada tanggal 27 Juli 2012

• Menyatakan Tidak Sah keputusan Tergugat Nomor : SK.821.2-3002 tertanggal 15 Nopember 2010, tentang mutasi pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai atas nama Klemen Ukago, SH, M.MT dimutasikan dari Jabatan lama sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deiyai di Waghete menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Umum di Kabupaten Deiyai di Waghete, dan atas nama Bambang Hadi Susanto, SE.MM, diangkat dari Jabatan lama sebagai Kepala Bidang Akuntansi Pada Dinas Pendapatan

  Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor : SK.821.2-3002 tertanggal 15 Nopember 2010, tentang mutasi pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai atas nama Klemen Ukago, SH, M.MT dimutasikan dari Jabatan lama sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deiyai di Waghete menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Umum di Kabupaten Deiyai di Waghete, dan atas nama Bambang Hadi Susanto, SE.MM, diangkat dari Jabatan lama sebagai Kepala Bidang Akuntansi Pada Dinas

  Bahwa = Penggugat adalah Kepala Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deiyaiberdasarkan keputusan Gubernur Propinsi Papua NomorSK.821.2 2006 tertanggal 31 Agustus 2009 yangditandatangani a/n Gubernur Propinsi Papua, wakilGubernur Propinsi Papua ALEX WHESEGEM ,SE :.

  Mermerintahkan TERGUGAT untuk mencabut keputusan NOMOR:SK.821.2 3002 tertanggal 15 Nopember 2010 ;4.

  Menyatakan Keputusan Gubernur Papua NO. 821.2 3002,tanggal 15 Nopember 2011 ~~ adalah sah dan tidakbert entangan dengan peraturan perundangundangan =;Il. DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atausetidak tidaknya menyatakan gugatan tidak diterima ;Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No. 09/G.TUN/2011/PTUN.JPR2.

  Bukti bukti mana telah diberimaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ataufotocopy nya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P1 sampaidengan P8, yaitu:P1 : Surat Keputusan Gubernur Propinsi Papua NomorSK.821.2 3002 tanggal 15 Nopember 2010 (Sesuai DenganAslinya) ;P2 : Surat Bupati Deiyai Nomor : 821.21/115/dy/2010tanggal 05 Nopember 2010 tentang usul calon KepalaDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AssetDaerah dkk kepada Gubernur Propinsi Papua (Copy dariCopy)P3 : Surat Sekretaris

  Daerah Nomor : 821.2/3/706/BPKPLAtanggal 19 Januari 2011 perihal Pertimbangan danpersetujuan calon Pejabat Eselon II.b yang ditujukankepada Bupati Nabire (Copy dari Copy) ;P4Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor : SK.821.2 15tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengangkatan BambangHadi Susanto, SE, MMselaku Kepala Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire (Copy dari16Copy)P5Surat Keputusan Gubernur Propinsi papua Nomor821.2 2006 tanggal 31 Agustus 2009 tentangPengangkatan Klemen Ukago

• PERK: PDS 28/Bdung/07/2015 tanggal 8 Juli 2015 sebagai berikut :DAKWAANPRIMAIR:Bahwa ia terdakwa MOHAMAD GUNAEDI, ST, M.Si alias DIDI selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Balai Pengelolaan Jalan(BPJ) Wilayah Pelayanan III Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Baratberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi JawaBarat Nomor : 821.2/Keputusan18/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentangPerubahan pertama atas Keputusan Kepala Dinas Bina Marga ProvinsiJawa Barat Nomor : 821.2/Keputusan06

  S.Sos,MsiKarawang Wakil KSUPIwan Setiawan Deni Tebar Hidayat /Wakil KSUP Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas BinaMarga Provinsi Jawa Barat Nomor 821.2/Kep20/2013tanggal 25 Januari 2013 tentang Perubahan PertamaKeputusan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi JawaBarat Nomor 821.2/SK08/2013 tentang PenunjukanPejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa KegiatanRehabilitasi dan Kegiatan Pemeliharaan Jalan danJembatan Provinsi pada Balai Pengelolaan JalanWilayah Pelayanan s/d VI yang Bernilai palingTinggi

  Ketua Saefudin,Purwakarta S.Sos, Msidan KabKarawangSekretaris : EnangJubaediAnggota YadiMulyadi Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas BinaMarga Provinsi Jawa Barat Nomor 821.2/Kep22/2013tanggal 25 Januari 2013 tentang Perubahan PertamaKeputusan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi JawaBarat Nomor 821.2/SK10/2013 tentang PenunjukanPejabat/Panitia Pengadaan Suku Cadang danPengadaan Bangunan Pos Pengamat Jalan KegiatanPemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi pada BalaiPengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan

  S.Sos,MsiKarawang Wakil KSUPIwan SetiawanDeni Tebar Wakil KSUPHidayat 30 Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Bina MargaProvinsi Jawa Barat Nomor 821.2/Kep20/2013 tanggal 25Januari 2013 tentang Perubahan Pertama Keputusan KepalaDinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Nomor 821.2/SK08/2013 tentang Penunjukan Pejabat/Panitia PengadaanBarang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi dan KegiatanPemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi pada BalaiPengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan s/d VI yang Bernilaipaling Tinggi

  Ketua Saefudin,Purwakarta S.Sos, Msidan KabKarawangSekretaris : EnangJubaediAnggota YadiMulyadi Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Bina MargaProvinsi Jawa Barat Nomor 821.2/Kep22/2013 tanggal 25Januari 2013 tentang Perubahan Pertama Keputusan KepalaDinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Nomor 821.2/SK10/2013 tentang Penunjukan Pejabat/Panitia PengadaanSuku Cadang dan Pengadaan Bangunan Pos Pengamat JalanKegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi padaBalai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan

• sebagai KasiSarana Perdagangan, Perlindungan Konsumen danKemetrologian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasidan UMKM sebagaimana Petikan Keputusan BupatiBanjarnegara no. 821.2/1441 tahun 2008 tanggal 18Desember 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatandalam Jabatan Struktural Dilingkungan PemerintahKabupaten Banjarnegara.Jabatan PENGGUGAT tersebut terhitung mulai tanggal 24Desember 2008 sebagaimana Surat Pernyataan Pelantikan BupatiBanjarnegara no. 821.2/688 tanggal 24 Desember 2008.9 Bahwa

  (fotokopi sesuaidenganaslinya); Bukti P 8 Petikan KeputusanBupatiBanjarnegaraNomor:821.2/1441/Tahun2008,, tanggal18122008.TentangPemberhentianDan PengangkatanDalam JabatanStrukturalDilingkunganPemerintahKabupatenBanjammegara.(fotokopi sesuaidengan Bukti P 9.Petikan KeputusanBupatiBanjarnegaraNomor:823/788/2010,tanggal 23 Maret2010. TentangKenaikan PangkatPegawai NegeriSipil.

  Bukti T 2. : Petikan KeputusanBupatiBanjarnegaraNomor:821.2/922/Tahun2013, tanggal14092013.TentangPemberhentianDan PengangkatanDalam JabatanStrukturalDilingkunganPemerintahKabupatenBanjarnegarabesertalampirannya. Hal. 73 dari 119 hal. Putusan Nomor :019/G/2016/PTUN.SMG.

  (fotokopi darifotokopi); Bukti T 3.Petikan KeputusanBupatiBanjarnegaraNomor:821.2/1650/Tahun2014, tanggal19112014.TentangPemberhentianDan PengangkatanDalam JabatanStrukturalDilingkunganPemerintahKabupatenBanjarnegarabesertalampirannya.(fotokopi darifotokopi); Bukti T 4.Surat PerintahPenahanan(TingkatPenyidikan) dariKejaksaan NegeriBanjarnegaraNomor:PRINT275/0.3.36/fd.1/03/2015,tanggal 12 Maret2015.

  Petikan KeputusanBupatiBanjarnegaraNomor:821.2/922/Tahun2013, tanggal Hal. 77 dari 119 hal. Putusan Nomor :019/G/2016/PTUN.SMG. 14092013.TentangPemberhentianDan PengangkatanDalam JabatanStrukturalDilingkunganPemerintahKabupatenBanjarnegarabesertalampirannya.

• Terdapat tandatanganSINGKAP, Lurah Pasir Putih, sebagai Anggota Sidang Panitia APermohonan Hak Atas Tanah Atas Nama Mardiah dan juga Atas namaSaironi Rozi pada hal /ex rationae temporis berdasarkan PetikanKeputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor SK.821.2/1827/BKPPP/XII/2012 Nomor Urut 474, Nama/NIP : SINGKAP 19661121 198702 1002, tempat/tanggal lahir : Tewah, 21 November 1966, Pangkat/Golongan:Penata (Ill/c), Jabatan/Eselon : Lama : Kepala Seksi Ketentraman danKetertiban pada Kecamatan Mentawa Baru

  /PA/HTPT/X/2012, Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012:SINGKAP, /ex rationae temporis berdasarkan berdasarkan PetikanKeputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor SK.821.2/1827/BKPPP/X1I/2012 Nomor Urut 474, Nama/NIP : SINGKAP 19661121 198702 1002, tanggal 27 Desember 2012 kemudian diangkat dalam jabatansebagai : Lurah Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru KetapangKabupaten Kotawaringin Timur/Eselon Vl.a. ex nunc setelah dilantikoleh Sekretaris daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 2Januari 2013

  Petikan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur NomorSK.821.2/1827/BKPPP/XII/2012 Nomor Urut 474, Nama/NIP :SINGKAP 19661121 198702 1 002, tempat/tanggal lahir : Tewah,21 November 1966, Pangkat/Golongan : Penata (Ill/c), Jabatan/Eselon : Lama : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban padaKecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten KotawaringinTimur/Eselon : IV.a.

  Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/ 477/SPP/BKDP/I/2013dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur,tertanggal Sampit, 2 Januari 2013, tidak pernah merasamenandatang atau memberikan keterangan sebelumditerbitkannya objek sengketa;Bahwa berdasarkan aspek legalitas diterbitkannya keputusan tata usahanegara a quo memperhatikan rasio berdasarkan kewenangan hukumadministrasi yaitu : lex rationae materiae, lex rationae temporis dan lexrationae loci, Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012

  Ditetapkan di Sampit, pada tanggal2/ Desember 2012 diterbitkan oleh Bupati Kotawaringin Timur;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/ 477/SPP/BKDP/I/2013dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;Berdasarkan point tersebut di atas berdasarkan asas kepastianhukum terdapat cacat yuridis dari segi materiil Karena suratsurat/dokumen TIM A berdasarkan /ex rationae temporis cacat yuridisdan dari segi prosedural permohonan seyogyanya diajukan ex nuncsetelah pelantikan sebagai Lurah Pasir