menjadi ahli dalam hal penegakan hukumatau dalam rangka audit bangunan /forensic engineering harus ada tahapanuji Kompetensi bukan ahli yang tertera dalam dokumen kontrak pengadaanbarang dan jasa baik sebagai konsultan atau kontraktor/pelaksana.Bilamana Majelis Hakim belum meyakini kebenaran terhadap abhliyang diajukan oleh Penuntut Umum atau sebaliknya, maka untukmenguatkan keyakinan seharusnya Majelis Hakim membandingkan ataupaling tidak melakukan konfrontasi antara ahli Penuntut Umum dengan ahlia

plant masuk pelaksanaan kontrak dapat dilaksanakan, IPK mempunyai hak untuk hal itu, tidak boleh diatur diluardari hal teknis yang ditentukan, penambahan kwalifikasi sepanjang adaaturannya;Bahwa jelas spesifikasi teknisnya Persyaratan itu sudah jelas dan tegasdalam spesifikasi teknis.Bahwa masalah PPK Penambahan persyaratan harus ada ijin;Bahwa betul Penambahan apapun, harus ada ijin agar tidakmenambahkan.Bahwa yang membolehkan, itu bertentangan dengan norma, kalaumenambahkan harus ada proses.Bahwa Ahlia

kotor, tidakberAC, kondisinya tidak layak untuk tempat hunian, kondisi kesusahan drRica Trihandayani dapat diperkuat dengan pemahaman pada teksperjalanannya yaitu ketika sdr Eko Purnomo dan sdr Veni Orinanda,mengajak dr Rica Trihandayani ke Pangkalan Bun, dengan perjalanandarat, dengan jarak tempuh selama kurang lebih 24 (dua puluh empat)jam, dengan bergantiganti kendaraan umum, sementara dr RicaTrinandayani beserta anaknya Zafran Alif Wicakisana, umur 6 bulandengan tujuan yang tidak diketahui, Ahlia

Bombana, dan adapun pekerjaan yang Ahlihitung yaitu pekerjaan Drainase dan pekerjaan peningkatan jalan Desasedangkan untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Tidak Mampu (BarugaMoico), Pembangunan MCK/Jamban Keluarga, pekerjaan pintu saluran irigasi,penyertaan Modal BUMDes, dan belanja pemeliharaan/Rehabilitasi KendaraanDinas, Ahlia tidak hitung karena kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;Halaman ke 49 dari 93 halaman, Putusan Perkara Nomor 27/Pid.SusTPK/2019/PN.

;Atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;KETERANGAN AHLIa Ahli SETYO BASUKI, keterangannyadibacakan didepanpersidangan ;e Bahwa, ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikanketerangan didepan persidangan ;e Bahwa sejak tahun 2002 s/d sekarang sebagai Auditor Ahli Madya diPerwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.e Bahwa dasar penugasan Ahli adalah Surat Kepala Kejaksaan NegeriMalang Nomor: B154/0.5.11/Fd.1/01/2014 tanggal 6 Januari2014, perihal Penghitungan Kerugian Keuangan

(Ahlia de charge).;1.Bahwa Ahli dalam bidang jalan dan perencanaan;Bahwa Ahli juga sebagai tenaga pengajar sekolah tinggi energy;Bahwa yang akan ditanyakan kepada Ahli ini antara lain, yaitu:e Masalah umur jalan (Proyek ini).e Masalah lapisan Agregat kelas A.e Sistem pengujian laboratorium.Bahwa yang dimaksud dengan umur jalan adalah umur jalan yangdirencanakan dan itu dijumpai ketika membuat perencanaan untukmerancang efektivitas umur dari jalan tersebut;Bahwa umur jalan juga tergantung dengan material

prosedur dalam penyelenggaraan negarasehingga merupakan perbuatan melawan hukum dalam pengertian formildalam bentuk larangan terhadap prinsip sewenangwenang karena adanyakesempatan, sarana, dan jabatan yang memegang kepada penyelenggaranegara.8) Terhadap penetapan Bantuan Pihak Ke III sebesar Rp. 750.000.0000 pada APBDKabupaten Pati Tahun 2003 dan sebesar Rp. 900.000.000, Pada APBD Perubahansehingga total Bantuan Pihak ke III dalam APBD Kabupaten Pati Tahun 2003sebesar Rp. 1.650.000.000, menurut AHLIa

CMNP dalam BeritaAcara 06/BACMNP/IV/1998 tanggal 30 April 1998 hanyamerupakan pihak yang melaksanakan kegiatan fisik dimanatanah yang akan digunakan untuk jalan tol tersebut harusdisiapkan melalui panitia pengadaan tanah.Sesuai lampiran Surat Keputusan Walikota SurabayaNomor 188.45/108/436.1.2/2008 tanggal 4 April 2008susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah untukkepentingan umum kota Surabaya adalah Sekda, As BidAdm hingga Lurah setempat.2) Keterangan Ahlia)Keterangan ahli Auditor BPK RI, Herri

ST HARTATY Binti MUKTAR,tanggapan TERDAKWA membenarkan semuanya;SAKSI AHLIA DE CHARGE :1) DR.

dalam Kawasan Hutan Produksi tetap,sedangkan pada Divisi II areal yang sudah ditanam berada didalamKawasan Hutan Produksi tetap seluas kurang lebih 160 hektare dankawasan pengembangan Produksi seluas kurang lebih 293 hektare, danuntuk areal yang sudah dibuka tetapi belum dilakukan penanaman padaDivisi II berada di dalam Kawasan Hutan Produksi tetap seluas kuranglebih 28 hektare dan kawasan pengembangan Produksi seluas kuranglebih 197 hektare;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi ahlia

., M.Hdibawah sumpah menurut agama Islam,padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang Hukum Pidana khususnya HukumAcara Pidana terutama sekali Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan;Halaman 70 dari 120halamanPutusan Perkara Pidana No. 4/Pid.B/201 8/PN.PsbBahwa latar pendidikan ahlia adalah Guru Besar Hukum Pidana pada fakultasHukum Universitas Andalas;Bahwa ahli sudah sering memberikan keterangan dan pendapat sebagai ahidan sudah 90 kali memberikan pendapat ahli

,;e Untuk membeli GRC Rp. 386.000.000,= Bahwa setahu saksi pembangunan rumah khusus di Kecamatan Badau ada 35kopel;= Bahwa instalasi listrik sudah terpasang di perumahan tersebut;= Bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;3 Ahlia de charge Drs.

Bahwa pengalaman menjadi saksi ahli yaitu:Menjadi saksi ahlia. Saksi Ahli Kasus pidana korupsi perpajakan atas nama Edi Setiadidi Pengadilan Negari Jakarta Pusat Tahun 2013.b. Saksi Ahli Kasus Pidana Pajak di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atasnama Terdakwa Suwito Muliadi Tanggal 11 Januari 2014.c. Saksi Ahli pada Pengadilan Pajak atas Banding PT Evershine Tex, Tokkasus PPN atas sale and leaseback Tahun 2009.

Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Dafiar Hitam.Bahwa, kewenangan untuk melakukan addendum ada pada KPA/PPK;Bahwa, apabila dalam suatu Kegiatan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dilakukan addendum makaharus diikuti pula dengan memperpanjang keberlakuan jaminan pelaksanaan (performance Bond);Bahwa, apabila terdapat addendum tapi tidak diikuti dengan memperpanjang jangka waktu berlakunyaJaminan Pelaksanaan maka KPA/PPK adalah pihak yang bertanggung jawab;Atas keterangan ahlia de charge, terdakwa

dengan yang telah disepakati, jaminan sisa pekerjaan tersebut menjadihak rekanan.Bahwa, Pada akhir masa kontrak apabila pekerjaan belum selesai maka tidak otomatis kontrak tersebutputus apabila disertai jaminan pelaksanaan sisa pekerjaan dan jaminan pembayaran.Bahwa, Sesuai dengan perjanjian bila penyedia barang dan jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaansesuai dengan waktu yang diperjanjikan maka dilakukan pemutusan kontrak dan dilakukan pembayaransesuai dengan prestasi yang ada.Alas keterangan ahlia

Berdasarkan perhitungan Ahlia) Pekerjaan Lapangan Bola Rp.0b) Pekerjaan Lintasan Lari Rp.25.989.000c) Pekerjaan Drainase dan Rp.GorongGorong 108.370.000d) Pekerjaan Lapangan Voli Rp.1.643.850e) Pembuatan Tiang Bendera Rp.3.105.000f) Pembuatan Podium Upacara Rp.2.894.000g) Upah Pekerja Lap. Voli, T. Rp.Bendera & Podium 1.350.000Sub Jumlah B Rp.155.161.850 Jumlah AB Rp.144.838.150 33 C. Pajak yang telah disetor Rp.5.523.863D.

untuk membuktikan dakwaannya tersebut, PenuntutUmum menghadirkan ahli di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :1) Ahli ALDOKO BAYU SWASONO, ST, di muka persidangan memberikanketerangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani.Bahwa Ahli didengarkan keterangannya atas dugaan PenyimpanganPembangunan Fisik Desa Sombron Tahun Anngaran 20152017Bahwa Ahli tidak mengenal terdakwaBahwa riwayat pekerjaan Ahlia

Kepala Rumah Tahanan Negara di Banjarmasin .Model 03/Pid/PNPenetapan perintah penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri(Pasal 26 ayat (1) KUHAP)PENETAPANNomor: /Pen.Pid/2009/PN.BJMDEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;Membaca surat/berkas perkara pidana No.151/Pid B/2009/PN.BJM atas terdakwa :Nama lengkap : AHLIA Als LIA Bin JAFRI (Alm).Tempat lahir : Banjarmasin.Umur / tanggal lahir : 27 Mei 1966.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal

Print91/Q.3.10/Ep.2/01.2009Sejak Tanggal 19012009 s/d tanggal 07022009Menimbang , bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303ayat (1) ke1KUHP ;Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintahpenahanan ini terhadap terdakwa tersebut diatas.Mengingat Pasal 26 ayat 1 jo pasal 21 ayat 4 KUHAP (UU No.8/ 1982)MENETAPKANMemerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa AHLIA Als LIA Bin JAFRI (Alm)., dalam Rumah

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidakterjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsurunsur sebagai berikut:Bahwa Pasal 42 Undang Undang Nomor 5/1999 telah secarategas mengatur alat alat bukti yang dapat digunakan olehTermohon Keberatan dalam memeriksa dan memutus adatidaknya pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor5/1999;Pasal 42 Undang Undang Nomor 5/1999;Alatalat bukti pemeriksaan Komisi berupa:Keterangan saksi;Keterangan ahlia

olehterdakwa.Belanja 5 62000 31000 310 Bahwa untukPerjalanan Kelura 0 00 000 kegiatan lomba Halaman 285 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PT AMB Dinas han 0 negeri tidakPenilaian pernahLomba dilaksanakannamun tibatibasudah adapengumumanpemenang lomba, dan uang untukkegiatan inisudah bendaharacairkanseluruhnyasesual denganDPA namun tidakada BelanjaPerjalanan DinasPenilaian Lombadan uang sudahdiminta dan telahdigunakansemuanya olehterdakwa.1 Fasilitasi 456008 Kegiatan di 000BidangKeagamaanHonorarium 0Tenaga Ahlia

olehterdakwa.Belanja 5 62000 31000 310 Bahwa untukPerjalanan Kelura 0 00 000 kegiatan lomba Halaman 606 dari 666 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2016/PT AMB Dinas han 0 negeri tidakPenilaian pernahLomba dilaksanakannamun tibatibasudah adapengumumanpemenang lomba, dan uang untukkegiatan inisudah bendaharacairkanseluruhnyasesual denganDPA namun tidakada BelanjaPerjalanan DinasPenilaian Lombadan uang sudahdiminta dan telahdigunakansemuanya olehterdakwa.1 Fasilitasi 456008 Kegiatan di 000BidangKeagamaanHonorarium 0Tenaga Ahlia

pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelumada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telahmemperoleh kekuatan hukum tetap.Pasal 183 UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, pada pokoknya menyatakan:Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabiladengan sekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperolehkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar teyadi dan bahwaterdakwalah yang bersalah melakukannya.Pendapat para Ahlia