Termohon konvensi tersebut adalahberdasar hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan;Menimbang bahwa, akan tetapi perlu diperhatikan agar gugatan tentangmutah tidak menimbulkan mudhorat bagi suami maka Majelis Hakim perlumempertimbangkan tingkat kKemampuan yang ada pada suami sebagaimanaamanat yang tertuang dalam Pasal 80 ayat (2) KHI.Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat rekonvensi untukmemenuhi tanggung jawab memberikan mutah , Majelis Hakim membedakanantara kemampuan aktual

dan kemampuan potensial;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktualdalam hal ini adalah kemampuan Tergugat rekonvensi menurut keadaannyasecara rill, yang berdasarkan fakta saat ini bekerja sebagai pengusahabengkel/mekanik kenderaan roda empat, Karena itu, secara aktual Tergugatharus dinilai sebagai orang yang mempunyai pekerjaan tetap;Halaman 20 dari 23 putusan NomorHalaman 20 dari 23 putusan NomorHalaman 20 dari 23 putusan NomorMenimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan oleh Majelis

Dengandemikian, Tergugat rekonvensi tergolong mampu secara potensial karenamasih dalam usia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja danberpenghasilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTergugat rekonvensi adalah orang yang pada dasarnya mempunyaikemampuan secara aktual, dan memiliki kemampuan secara potensial;Menimbang bahwa, substansi gugatan mutah oleh Penggugatrekonvensi/Termohon konvensi adalah

Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkannominal beban atau kewajiban Tergugat Rekonvensi menafkahi PenggugatRekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi ;Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi untukmemenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensimaka Majelis Hakim dapat melihat kemampuan aktual dan kemampuanHal.19 dari 21.Put.146/Pdt.G/2017/PA.Ktgpotensi dari Tergugat Rekonvensi yang secara aktual bekerja sebagai buruhdan sanggup memberikan

Penggugat Rekonvensi ,dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam menetapkanpembebanan tersebut, keadaan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dijadikansebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menetapkan nominalkewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimanadipertimbangkan selanjutnya.Menimbang, bahwa adapun dalam menetapkan beban bagi Tergugatuntuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah di mana Tergugatdikategorikan sebagai orang yang memiliki Kemampuan baik aktual

Setelahitu. dilakukan penyesuaian harga dengan membandingkan adanyaperbedaan antara predetermined freight cost yang ditetapkan sebesar US$32 per metric ton of methanol yang dikirim dengan aktual dari ongkospengangkutan, asuransi dan biaya transhipment dari Buyer, SojitzCorporation (linat Laporan Keuangan Akuntan Publik Butir 18);Bahwa penyesuaian harga ini disebutkan dengan Logistic Component.Penyesuaian dilakukan dengan mengurangkan sebesar Logistic Component,apabila terjadi karena adanya perbedaan

positif antara predetermined freightcost yang ditetapbkan sebesar US$ 32 per metric ton of methanol yang dikirimdengan aktual dari ongkos pengangkutan, asuransi dan biaya transhipmentdari Buyer, Sojitz Corporation, vise versa.

koreksi Termohon Peninjauan Kembali tersebut yangakan diuraikan secara rinci di bawah ini, sebagaimana telah dibuktikanoleh Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, dalampersidangan di Pengadilan Pajak, laba kotor (gross profit) SojitzCorporation dalam kenyataannya dari penjualan kembali produk yangdibelinya dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut kepadacustomernya hanya sebesar USD 12.330.489,79, sehingga jumlahkoreksi Termohon Peninjauan Kembali jauh lebih tinggi dari kKeuntungankotor aktual

Pemeriksaan Pajak terhadapWajid Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, teknikpemeriksaan dan metode pemeriksaan kewajaran harga di manaPemeriksa dapat menggunakan lebih dari satu metodepemeriksaan kewajaran, dilakukan untuk memperolehperhitungan harga wajar yang lebih realistis, sedangkan sesuaidengan fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan diPengadilan Pajak perhitungan koreksi yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali adalah tidak realistis karena jauhmelebihi jumlah laba kotor aktual

Terdapat Dua Alat Bukti yang Amat Penting dan Menentukanyang Telah Disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali,Semula Pemohon Banding, dalam Persidangan diPengadilan Pajak yang Membuktikan dengan Jelas bahwaLaba Kotor Aktual yang Diperoleh oleh Sojitz Corporation dariHalaman 23 dari 85 halaman Putusan Nomor 1600/B/PK/PJK/201611.Penjualan Methanol kepada Customernya yang Dibeli dariPemohon Peninjauan Kembali Adalah Sebesar USD12.330.489,79 dan Harga Jual Methanol PemohonPeninjauan Kembali kepada Sojitz

11/PUUV/2007 dan putusanputusan selanjutnya telah memberikan pengertian danbatasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan kerugiankonstitusional dengan berlakunya suatu norma UndangUndang, yaitu:a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.b. bahwa hak Konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telahdirugikan oleh suatu UndangUndang yang diuji.c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik(khusus) dan aktual

Bahwa perihal syarat angka 5 huruf (c) yaitu syarat adanya kerugianyang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifatpotensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akanterjadi.

Bahwa secara spesifik dan aktual Pengadilan Negeri LubukSikaping tanggal 19 Juni 2008 dengan registrasi perkara Nomor55/PID/2007/PN.Lbs telah menjatuhkan putusan terhadap Pemohon yangmenyatakan bahwa Pemohon tidak terbukti secara sah dan menyakinkanbersalan melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya, sehinggapengadilan negeri Lubuk Sikaping telah membebaskan Pemohon darisegala dakwaan Penuntut Umum.

konstitusionalyang timbul karena berlakunya suatu UndangUndang harus memenuhi 5(lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUUIII/2005 dan Nomor 011/PUUV/2007) yaitu sebagai berikut :a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yangdiberikan oleh UUD 1945:b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebutdianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu UndangUndangyang diuji;c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohonyang dimaksud bersifat spesifik (kKnhusus) dan aktual

20 September 2007, serta putusanputusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangankonstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harusmemenuhi lima syarat, yaitu:22a. adanya hak dan/atau Kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggapdirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (Khusus) dan aktual

Jurnal Entry penjualan di Buku Besar dilakukansecara otomatis oleh komputer bersamaan dengan penerbitan Faktur Penjualan;Bahwa pada waktu akhir periode sebelum tutup buku, maka harga Maklontersebut diverifkasi untuk memastikan bahwa nilai Jasa Maklon sudah sesuaidengan kontrak Jasa Maklon yaitu Full Costing (harga pokok aktual) ditambahMark Up 7,5%.Bahwa apabila Harga Pokok Aktual lebih besar daripada Harga Pokok Standarmaka yang terjadi adalah tambahan penagihan atas Jasa Maklon, tetapi apabilaharga

Pokok Aktual lebih kecil daripada Harga Pokok Standar maka yangterjadi adalah pengurangan penagihan atas Jasa Maklon;Bahwa sebagai informasi, kewajiban pajak PT.

No. 519/B/PK/Pjk/2011tidak terdapat permasalahan dengan jumlah (nilai) Jasa Maklon yang diterimamasingmasing;Bahwa Tim Pemeriksa dapat menerima adanya penyesuaian Fee atas JasaMaklon pada setiap akhir periode yang dikarenakan adanya perbedaaan antaraHarga Pokok Standard dan Harga Pokok Aktual (Fully Absorbed Cost);Bahwa namun demikian, untuk PT. Perkasa Mostindo Utama, Tim Pemeriksatidak dapat menerima adanya penyesuaian jumlah Fee atas Jasa Maklon padaakhir periode tersebut.

Menara Kaloka, Tim PemeriksaPemohon Banding tidak melakukan koreksi perhitungan Jasa Maklon artinyaPemeriksa Pemohon Banding dapat menerima perhitungan Jasa Maklon yangmenggunakan Mark Up 7,5% atas aktual Harga Pokok Produksi, bagaimanamungkin dengan kontrak yang sama terms and conditionsnya Tim PemeriksaPemohon Banding menghitung Jasa Maklon atas PT.

Dengan demikian, gugatan penggugat rekonvensi dapatdikabulkan, dengan nominal beban yang ditetapkan kepada tergugatrekonvensi disesuaikan menurut kadar kKemampuan tergugat rekonvensi,yang oleh majelis hakim dipandang telah mampu secara aktual dan potensialuntuk bekerja dan berpenghasilan.Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai kemampuan aktual dalamhal ini adalah kemampuan tergugat rekonvensi menurut keadaannya secararill, yang bekerja sebagai penggarap kebun dan terbukti memiliki harta benda.Karena

itu, secara aktual tergugat rekonvensi dapat dinilai sebagai orangyang mampu berpenghasilan.Menimbang bahwa adapun yang dimaksud majelis hakim sebagaikemampuan potensial yaitu kKemampuan tergugat rekonvensi menurut kadarpotensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda.Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, tingkat pendidikan danlainlain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untukdapat bekerja dan berpenghasilan.Menimbang bahwa tergugat rekonvensi

rekonvensi dapat dikabulkan.Menimbang bahwa penggugat rekonvensi menyerahkan sepenuhnyakepada majelis hakim perihal bentuk dan nilai mutah tersebut denganmemperhatikan hakhaknya sebagaimana ketentuan perundangundangan.Sedangkan tergugat rekonvensi menyerahkan pula sepenuhnya kepadamajelis hakim dengan memperhatikan keadaan penghasilan tergugatrekonvensi.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas,oleh karena majelis hakim telah berkesimpulan bahwa tergugat rekonvensimemiliki kKemampuan aktual

281 ayat (2) UndangUndang Kepailitandan PKPU :10.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan NiagaMedan telah melanggar Pasal 285 ayat(2) huruf b UndangUndang Kepailitandan PKPU yang mengatur bahwaPengadilan wajib menolak pengesahanperdamaian apabila pelaksanaanperdamaian tidak cukup terjamin ;11.Bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat (2)UndangUndang Kepailitan dan PKPUdiatur bahwa Kreditor Separatis yangtidak menyetujui rencana perdamaiandiberikan kompensasi sebesar nilaiterendah di antara nilai jaminan ataunilai aktual

pinjaman yang secaralangsung dijamin dengan hak agunan ataskebendaan ;Pasal 281 ayat (2) UndangUndang Kepailitan dan PKPU :Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidakmenyetujul rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilaiterendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secaralangsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan ;12.Bahwa dalam perkara a quo PemohonKasasi tidak menyetujui ProposalPerdamaian yang diajukan TermohonKasasi sebagaimana terbukti

dari DaftarPerhitungan Suara Kreditor Separatistertanggal 14 Agustus 2012 (Vide BuktiP27), maka berdasarkan Pasal 281 ayat(2) UndangUndang Kepailitan dan PKPU,Termohon Kasasi harus memberikankompensasi kepada Pemohon Kasasisebesar nilai terendah antara nilaijaminan atau nilai aktual pinjaman ;13.

delapan ratus lima puluhsembilan juta dua ratus sembilan ribuRupiah) ;18.Sedangkan apabila menggunakan laporanpenilaian asset Termohon Kasasi yangdikeluarkan oleh Kantor Jasa PenilaiPublik Iwan Bachron & Rekan tertanggal2 April 2012 maka nilai pasar dari assetasset yang diagunkan kepadaPemohon Kasasi adalah = sebesarRp 144.444.000.000,00 sementaranilaijual paksa/nilai likuidasi dari assetasetyang diagunkan kepada Pemohon Kasasiadalah sebesar Rp 89.315.000.000,00(Vide Bukti P26) ;19.Sedangkan nilai aktual

Waktu KreditModal Kerja Pertama danKredit ModalNomor : 23 tanggal 30 MaretKerja Kedua2009 yang dibuat dihadapanSyahril Sofyan, SH., Notaris diMedan (Vide Bukti P2) ;e Akta PersetujuanPerpanjangan Waktu KreditModal Kerja Impor Nomor : 24tanggal 30 Maret 2009 yangdibuat SyahrilSofyan, SH., Notaris di Medan(Vide Bukti P3) ;dihadapanDan pengakuan Termohon Kasasi sendiri sebagaimana terbukti dalamDaftar Piutang Yang DiakuiKreditor Separatis tertanggal 14 Agustus2012 (Vide Bukti P4) ;20.Oleh karena nilai aktual

Pemohon V tidak dapatmenjelaskan kedudukan hukum (legal standing) yangmengalami kerugian hak yang bersifat aktual atau setidaknyabersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian dimaksud denganberlakunya suatu) peraturan perundangundangan yangdimohonkan pengujiannya;Bahwa Pemohon V s.d.

Pemohon XIll selaku perseorangan hanyamenjelaskan tentang kualifikasi Pemohon, namun tidakmemberikan penjelasan lebih lanjut tentang kerugian hak yangbersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, danterdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugiandimaksud dengan berlakunya suatu peraturan perundangundangan yang dimohonkan pengujiannya yang dialami oleh ParaPemohon;Bahwa Pemohon VII yaitu Sdr.

Dengan sikapPemohon VII tersebut yang tidak mempersoalkan dan tidakmerasa haknya dirugikan dengan diterbitkannya PP 1/2014,semakin menegaskan dan menjelaskan bahwa Pemohon VIItidak dapat menunjukkan lebih lanjut tentang kerugian hak yangbersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, danterdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugiandimaksud dengan berlakunya suatu peraturan perundangundangan yang dimohonkan pengujiannya yang dialami olehPemohon;Berdasarkan hal tersebut

Oleh karena itu, kebijakanpeningkatan nilai tambah (hilirisasi) sebagai salah satu isustrategis dan politik hukum UU Minerba merupakan kebijakanyang tepat dan relevan terhadap kondisi aktual pengelolaanmineral saat ini;4. Melalui kebijakan peningkatan nilai tambah, maka mineralsebagai komoditas tambang wajib ditingkatkan nilainya sesuaidengan batasan minimum pengolahan dan pemurnian yangditetapkan Pemerintah.

Adanya hak pemohon yang diberikan oleh suatu Peraturan perundangundangan;b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunyaPeraturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaktidaknyapotensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akanterjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugiandimaksud dan berlakunya Peraturan perundangundangan yangdimohonkan pengujian;e. adanya kemungkinan

syari dannorma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di atas menghendakipembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya.Dengan demikian, apabila pembebanan jumlah nafkah iddah berdasarkanfaktor pertama, maka Majelis Hakim akan berdasar pada kemampuan riilTergugat saat ini sebagai karyawan di toko dunia motor dan kondisi riil Tergugatsaat ini sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat berdasarkan kemampuanaktual dan kemampuan potensial Tergugat.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan aktual

adalahkemampuan Tergugat menurut keadaannya secara riil yaitu Tergugat adalahseorang yang bekerja sebagai karyawan swasta di dunia motor, Karena itusecara aktual, Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mampu dan memilikipenghasilan tetap.Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kemampuanpotensial yaitu kKemampuan Tergugat menurut kadar potensinya untuk bekerja,berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda.

biaya cetak atasmateri beritanya ditanggung sendiri oleh Koran Radar;bahwa konten berita yang dicetak Koran Radar yang menjadisuplemen dari Radar itu tidaklah murni dari Pemohon Banding,karena adanya semacam kerja sama sharing berita;bahwa konten berita Pemohon Banding, selain dicetak dan dimuatdalam koran cetak, konten berita tersebut sebelumnya juga sudahdiupload dalam versi online, yaitu Jawa Pos Online, sehinggaberitanya sudah bisa diakses oleh publik secara gratis;bahwa pengambilan berita aktual

Pengambilan berita aktual baik seluruhnnya maupun sebagian darikantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumbersejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secaralengkap;Bahwa berdasarkan faktafakta dan peraturan perundangundangan diatas, Majelis berpendapat bahwa pemuatan konten berita oleh KoranRadar tersebut, bukan merupakan pemberian cumacuma olehPemohon Banding sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1) huruf dUndangundang Pajak Pertambahan Nilai sehingga tidak termasukpengertian

Bahwa pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupunsebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabaratau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harusdisebutkan secara lengkap, tidaklah merupakan pelanggaranhak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf cUndangundang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;i.

Putusan Nomor 574/B/PK/Pjk/2017Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) karenaterdapat kerja sama sharing berita;2) Konten berita Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), selain dicetak dan dimuat dalam korancetak, konten berita tersebut sebelumnya juga sudahdiupload dalam versi online, yaitu Jawa Pos online, sehinggaberitanya sudah bisa diakses oleh publik secara gratis;3) Bahwa pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupunsebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan suratkabar

PeninjauanKembali (semula Terbanding) bahwa faktanya prosespencetakan kopel berita oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dan RadarRadar dilakukandalam waktu yang sama untuk wilayah sebaran distribusiyang berbeda, sehingga konten berita didalamnya masihbernilai sangat tinggi (obukan merupakan berita basi) yangmenyebabkan pihak Radarradar kemudian dapat menjualkorannya kepada konsumen dan menghasilkan pendapatan;6) Bahwaterkait dengan pertimbangan Majelis bahwapengambilan berita aktual

DidiHardiman, Ak. berkesimpulan bahwa koreksi Biaya /nsurance yang dilakukan olehTerbanding sebesar USD525,166.00 sudah tepat sehingga harus tetapdipertahankan.Koreksi Biaya Alokasi Afiliasi USD104,460,340.34bahwa sesuai Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP041/TOPN/PJ.0401/2010,Terbanding melakukan koreksi positif Harga Pokok Penjualan atas Biaya AlokasiAfiliasi sebesar USD123.870.912,30.bahwa biaya alokasi yang dibebankan kepada Pemohon Banding telah memenuhisyarat sebagai biaya yang wajar dan aktual

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP62/PJ/1995 yang mengaturtentang alokasi dari kantor pusat (home office) kepada Badan Usaha Tetap diIndonesia, Terbanding berpendapat bahwa Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP62/PJ/1995 tidak dapat diterapkan dalam Biaya Alokasi AfiliasiPemohon Banding, mengingat Pemohon Banding bukan merupakan Bentuk UsahaTetap.bahwa menurut Pemohon Banding, biaya alokasi yang dibebankan kepada PemohonBanding telah memenuhi syarat sebagai biaya yang wajar dan aktual

jasajasa yangdilakukan di luar negeri, gaji para eksekutif, gaji para eksekutif, biaya komunikasi,juran dan biaya langganan, biaya advertensi dan penjualan lainnya, biaya hubunganmasyarakat, biaya kantor, biaya pemasaran (tetapi tidak dengan yang tidakmempunyai hubungan dengan riset produksi), biayabiaya hukum dan auditing danbiayabiaya overhead umum, termasuk biaya yang wajar dari afiliasi yangdialokasikan untuk kegiatan di Indonesia sepanjang pembebananpembebanantersebut merupakan biaya yang aktual

Timesheets (JanDec 2005);P.58 Korespondensi pegawai FCX/FMS yang melakukan kontribusi untukPemohon Banding;P.59 Rekapitulasi koreksi Biaya Alokasi;P.60 Dukumen dan buktibukti pengeluaran dan tagihan atas Biaya Alokasi;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen danbuktibuktisebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alokasi biaya dariFreeportMcMoRan Copper & Gold Inc. dan FM Services Company nyatanyatadipergunakan dalam rangka kegiatan usaha Pemohon Banding di Indonesia danbersifat aktual

Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkannominal beban atau kewajiban Tergugat Rekonvensi menafkahi PenggugatRekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi ;Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi untukmemenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat RekonvensiMajelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuanPOC SpeMenimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktualdalam hal ini adalah kKemampuan Tergugat Rekonvensi menurut keadaannyasecara

No. 104/Pdt.G/2017/PA.Ktg.demikian, Tergugat Rekonvensi tergolong mampu secara potensial karenamasih dalam usia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja danberpenghasilan. 29 22292 +2222 2222 n en een eeeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTergugat Rekonvensi adalah orang yang pada dasarnya mempunyalkemampuan secara aktual, dan memiliki kemampuan secara potensial;Menimbang, bahwa dengan demikian

, dalam pertimbangan hukumselanjutnya, Majelis Hakim memandang oleh karena Tergugat Rekonvensisebagai orang yang mampu secara aktual dan mampu secara potensial, makadalam menetapkan pembebanan tersebut, keadaan Tergugat Rekonvensitersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalammenetapkan nominal kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensisebagaimana dipertimbangkan selanjutnya.Menimbang, bahwa adapun dalam menetapkan beban bagi Tergugatuntuk memberikan nafkah kepada

Penggugat selama 4 bulan dan 3 bulanmasa iddah bagi Penggugat, di mana Tergugat dikategorikan sebagai orangyang memiliki kKemampuan baik aktual maupun potensial, Majelis Hakimmengacu pada standar nafkah yang layak dari suami kepada isterinya denganmemperhatikan jumlah penghasilan suami.

berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 10/FIFPKP/HRD/V1I/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang merupakan surat pengangkatanTerdakwa sebagai karyawan di PT FIF dan Surat Pengangkatan Nomor:27/FIFPKP/HRD/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018 yang merupakanpengangkatan Terdakwa sebagai kasir di PT FIF Unit Mentok;Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai kasir adalah menerima pembayaranuang konsumen, mencatat pembayaran konsumen ke dalam sistem,menyetorkan pembayaran ke rekening PT FIF, menyamakan antara sistemdengan aktual

berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 10/FIFPKP/HRD/V1I/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang merupakan surat pengangkatanTerdakwa sebagai karyawan di PT FIF dan Surat Pengangkatan Nomor: 27/FIFPKP/HRD/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018 yang merupakan pengangkatanTerdakwa sebagai kasir di PT FIF Unit Mentok;Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai kasir adalah menerima pembayaran uangkonsumen, mencatat pembayaran konsumen ke dalam sistem, menyetorkanpembayaran ke rekening PT FIF, menyamakan antara sistem dengan aktual

Terdakwa sebagai karyawan di PT FIF dan SuratPengangkatan Nomor: 27/FIFPKP/HRD/XII/2018, tanggal 17 Desember2018 yang merupakan pengangkatan Terdakwa sebagai kasir di PT FIF UnitMentok;Bahwa Terdakwa setiap bulannya menerima gaji pokok sejumlahRp3.604.003,00 (tiga juta enam ratus empat ribu tiga rupiah);Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai kasir adalah menerima pembayaranuang konsumen, mencatat pembayaran konsumen ke dalam sistem,menyetorkan pembayaran ke rekening PT FIF, menyamakan antara sistemdengan aktual

yang sah dan bukan karena kejahatanseperti peminjaman, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, denganmelakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, makapelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa adalahseorang kasir yang mempunyai tugas pokok menerima pembayaran uangkonsumen, mencatat pembayaran konsumen ke dalam sistem, menyetorkanpembayaran ke rekening PT FIF, menyamakan antara sistem dengan aktual

Terdakwa sebagai kasir di PT FIF UnitMentok;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samsil merupakanrepresentative head (kepala unit) PT FIF unit Muntok, keterangan Saksi Dedi yangmerupakan operational support section head (OSSH) PT FIF dan keteranganTerdakwa, bahwa jelas Terdakwa merupakan seorang kasir PT FIF unit Muntokdengan tugas utama menerima pembayaran uang konsumen, mencatatpembayaran konsumen ke dalam sistem, menyetorkan pembayaran kerekening PT FIF, menyamakan antara sistem dengan aktual

Jarak transportasi(hauling) hanya diperhitungkan dalam menghitung penggantianjasa atas ekstraksi dan pengangkutan batubara;Sehingga dalam menghitung jasa Overburden berdasarkanKontrak seharusnya menggunakan rumus:Rumusan Versi KontrakVolume BCM x USD 1.12/BCM)Sebagai gambaran kepada Majelis Hakim agar dapat lebihmemahami teknis perhitungan penghasilan aktual PemohonPeninjauan Kembali, berikut kami sampaikan contoh perhitunganpenghasilan aktual jasa Overburden serta ekstraksi danpengangkutan batubara

Namun, Termohon Peninjauan Kembali dalammenghitung nilai penggantian jasa hanya mendasarkan padatarget produksi dan tidak mendasarkan pada aktual jasaOverburden serta ekstraksi dan pengangkutan batubara. Dalammenghitung nilai penggantian jasa Termohon Peninjauan Kembalimenggunakan target Overburden setiap bulannya yaitu 1.000.000BCM sehingga total jasa yang dihasilkan untuk periode JanuariDesember 2002 sebesar 12.000.000 BCM.

dan 22,8 1.000.000 1,520,1 & 17,9 & 18,2 &Oktober 1.087.137,450 155.305,35 20,4 dan 22.8 1.000.000 1,5November 1.114.152,760 159.164,68 18,2 & 17,9 dan 20,4 1.000.000 1,5Desember 871.859,660 124.551,380 15,6 & 17,9 dan 20,4 1.000.000 1,5Total 11.212.349,573 1.579.022,26 12.000.000 Bahwa berdasarkan faktafakta dan buktibukti sebagaimana diuraikandi atas, Pemohon Peninjauan Kembali telah menghitung nilaipenggantian jasa Overburden, ekstraksi dan pengangkutan batubarasesuai Kontrak dan berdasarkan aktual

Sehingga ketika transaksi derivatif SWAPdilakukan maka kurs yang akan dipakai pada saat pembayaran adalah kurs aktual yangterjadi pada tanggal 6 maret 2009 yaitu sebesar Rp12.080 dan bukan kurs ratarata sebesarRp12.975. Mengapa bukan kurs ratarata yang dipakai sebagai dasar kurs yang digunakandalam pembayaran?

PemohonBanding juga telah mengakui dan mencatat selisih kurs atas realisasi transaksi derivatif dantidak melakukan jurnal balik atas selisih kurs tersebut, maka sesuai dengan prinsipakuntansi yang berlaku umum yang dijadikan dasar dalam menentukan kurs pembayaranadalah kurs aktual yaitu pada saat transaksi SWAP jatuh tempo; Kesimpulan dan Usulbahwa adanya reschedule payment atas hutang, dimanfaatkan oleh Pemohon Bandingdengan cara menggunakan kurs ratarata dari beberapa transaksi forward dan SWAPseolaholah

Oleh karena itu, sesuaidengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang dijadikan dasar dalam menentukan kurspembayaran adalah kurs aktual yaitu pada saat transaksi SWAP jatuh tempo;bahwa Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim agar menolak permohonanbanding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP618/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 15 Juli 2011 Tentang Keberatan atas SKPLB PPh BadanTahun Pajak 2008 Nomor: 00017/406/08/091/10 tanggal 22 April 2010 yang diajukan olehPemohon Banding;

;Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat rekonvensi untukmemenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi dananakanaknya, Majelis Hakim membedakan antara kKemampuan aktual dankemampuan potensial;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktualdalam hal ini adalah kemampuan Tergugat rekonvensi menurut kKeadaannyasecara rill, yang berdasarkan fakta saat ini bekerja sebagai Pegawai NegeriSipil, Karena itu, secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yangmempunyai

Dengandemikian, Tergugat rekonvensi tergolong mampu secara potensial karenamasih dalam usia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja danberpenghasilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTergugat rekonvensi adalah orang yang pada dasarnya mempunyaikemampuan secara aktual, dan memiliki Kemampuan secara potensial, makadalam menetapkan pembebanan tersebut, keadaan Tergugat rekonvensiHalaman 28 dari

Ktgtersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalammenetapkan nominal kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat rekonvensisebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa adapun dalam menetapkan beban bagi Tergugatrekonvensi untuk memberikan nafkah lampau/nafkan madliyah kepadaPenggugat rekonvensi selama 16 (enam belas) bulan, dan 3 (tiga) bulan masaiddah bagi Penggugat rekonvensi, di mana Tergugat rekonvensi dikategorikansebagai orang yang memiliki Kkemampuan baik aktual

Bahwa dengan melihat kemampuan secara aktual maupun secarapotensial sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa dengan melihat kesediaan Tergugat Rekonvensi tersebut dandisesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, serta kebutuhan anakanak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka demi rasakeadilan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak berkelanjutanpatut dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensimembayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak berkelanjutan

Bahwa apabila penentuan nilai limit dalam proses lelang berasal daripenaksiran dari penaksir dimana menggunakan data survey tahun 2015sebagaimana tersebut dalam posita 4 gugatan ini, maka dapat disimpulkankalau nilai limit atau harga limit yang ditentukan untuk proses lelang tersebuttelah kadaluarsa atau telah lebih dari dua belas bulan, sehinggapenilaiannya tidak aktual sebagaimana waktu pelaksanaan lelang yangterjadi pada 10 April 2018.

dilindungi secara hukum, sehingga seluruh dalil Penggugat yang padapokoknya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum telahterbantahkan dan petitum Penggugat yang meminta pembatalan risalahlelang sangat patut untuk ditolak.Penetapan Harga Limit Objek Sengketa Telah sesuai Dengan PeraturanPerundangUndangan Yang Berlaku.24.Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat yang padapokoknya menyatakan bahwa datadata penaksiran untuk menentukanharga limit objek sengketa a quo tidak aktual

penaksiran ataudokumen ringkasan hasil penilaian atau penaksiran yang dilengkapidengan tanggal penilaian atau penaksiran dalam kelengkapanpermohonan lelang untuk jenis lelang sebagaimana dimaksud ayat (1).32.Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut, penetapan harga limit objeksengketa a quo oleh Penjual/Tergugat telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundanganundangan yang berlaku, dengan demikian daliPenggugat yang pada pokoknya datadata penaksiran untuk menentukanharga limit objek sengketa a quo tidak aktual

Penetapan harga limit objek sengketa a quo oleh Penjual/Tergugat telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku,dengan demikian dalil Penggugat yang pada pokoknya datadata penaksiranuntuk menentukan harga limit objek sengketa a quo tidak aktual danmelebihi jangka waktu sudah sepatutnya ditolak.3. Tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II tersebuthanyalah mengadaada dan tidak berdasar hukum sehingga sudahsepatutnya ditolak.4.

Apabila dokumentersebut dibandingkan dengan Laporan mingguan ke 30 denganperiode 22 Maret 2015 s/d 28 maret 2015 disebutkan bahwaProgress aktual adalah 28,647%. Sehingga terdapat ketidakkonsistenan besaran progress antara Laporan KemajuanPelaksanaan Pekerjaan dibanding besaran progress padaLaporan mingguan ke 30. Selanjutnya juga terdapat dokumenRekapitulasi Aktual Progress Pekerjaan untuk periode 12 Juli 2015yang dibuat oleh kontraktor PT.

ArtefakArkindo dan disetujui oleh PPTK Dinas PU Natuna, dimanabesaran progres aktual lapangan adalah sebesar 22,665%. Padalaporan minggu ke30 yang menjadi dasar pengajuan terminsudah dimasukan juga progers pekerjaan tambah tanpa dilakukanHal. 43 dari 150 hal. Put.No.7/PID.SUSTPK/2019/PT.PBR2)adendum kontrak.

Terkait perhitungan progress pada terminpertama ini ahli menghitung menggunakan acuan dokumenrealisasi aktual progress pekerjaan periode 12 Juli 2015 yangmenyebutkan bahwa progres aktual lapangan adalah 22.665%dan terhadap hitungan progres disesuaikan kontrak awal danvolume hasil perhitungan audit LPJK.Berdasarkan audit penilai ahli terhadap dokumen tersebut progrespada periode termin pertama atau pada periode 20 Maret 2015,lebih kecil atau Sama dengan 16,75%Apabila dibandingkan dengan termin pertama

Selanjutnya juga terdapatdokumen Rekapitulasi Aktual Progress Pekerjaan untuk periode 12Juli 2015 yang dibuat oleh kontraktor PT. Mangkubuana HutamaJaya dan dokumen sudah diperiksa oleh konsultan pengawas PT.Artefak Arkindo dan disetujui oleh PPTK Dinas PU Natuna, dimanabesaran progres aktual lapangan adalah sebesar 22,665%. Padalaporan minggu ke30 yang menjadi dasar pengajuan terminHal. 87 dari 150 hal.

sedangkan biayacetak atas materi beritanya ditanggung sendiri oleh KoranRadar;Bahwa konten berita yang dicetak Koran Radar yang menjadisuplemen dari Radar itu tidaklah murni dari Pemohon Banding,karena adanya semacam kerja sama sharing berita;Bahwa konten berita Pemohon Banding, selain dicetak dandimuat dalam koran cetak, konten berita tersebut sebelumnyajuga sudah diupload dalam versi online, yaitu Jawa Pos online,sehingga beritanya sudah bisa diakses oleh publik secaragratis;Bahwa pengambilan berita aktual

Pengambilan berita aktual baik selurunnya maupun sebagiandari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atausumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harusdisebutkan secara lengkap;Bahwa berdasarkan faktafakta dan peraturan perundangundangandi atas, Majelis berpendapat bahwa pemuatan konten berita olehKoran Radar tersebut, bukan merupakan pemberian cumacuma olehPemohon Banding sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1) huruf dHalaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 1352/B/PK/PJK/2017UndangUndang

sedangkan biaya cetak atas materi beritanya ditanggungsendiri oleh Koran Radar;Bahwa konten berita yang dicetak Koran Radar yangmenjadi suplemen dari Radar itu tidaklanh murni dariPemohon Banding, karena adanya semacam kerja samasharing berita;Bahwa konten berita Pemohon Banding, selain dicetak dandimuat dalam koran cetak, konten berita tersebutsebelumnya juga sudah diupload dalam versi online, yaituJawa Pos online, sehingga beritanya sudah bisa diaksesoleh publik secara gratis;Bahwa pengambilan berita aktual

Bahwa pengambilan berita aktual baik seluruhnyamaupun sebagian dari kantor berita, lembagapenyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenislain dengan ketentuan sumbernya harusdisebutkan secara lengkap, tidaklah merupakanpelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 huruf c UndangUndang Nomor 19Tahun 2002 tentang Hak Cipta;3.8.2. Bahwa pernyataan Majelis Hakim tersebut di atas nyatanyata telah mengabaikan faktafakta yang terungkapdalam persidangan yaitu:a.

Bahwa terkait dengan pertimbangan Maajelisbahwa pengambilan berita aktual baik seluruhnyamaupun sebagian dari kantor berita, lembagapenyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenislain dengan ketentuan sumbernya harusdisebutkan secara lengkap, tidaklah merupakanpelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 huruf c UndangUndang Nomor 19Tahun 2002 tentang Hak Cipta, PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwaketentuan mengenai Hak Cipta dimaksud tidaktepat untuk diterapkan pada sengketa ini

Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkannominal beban atau kewajiban Tergugat Rekonvensi menafkahi PenggugatRekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi ;Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi untukmemenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensimaka Majelis Hakim dapat melihat kemampuan aktual dan kemampuanHal.19 dari 21.Put.146/Pdt.G/2017/PA.Ktgpotensi dari Tergugat Rekonvensi yang secara aktual bekerja sebagai buruhdan sanggup memberikan

Penggugat Rekonvensi ,dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam menetapkanpembebanan tersebut, keadaan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dijadikansebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menetapkan nominalkewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimanadipertimbangkan selanjutnya.Menimbang, bahwa adapun dalam menetapkan beban bagi Tergugatuntuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah di mana Tergugatdikategorikan sebagai orang yang memiliki Kemampuan baik aktual