Bahwa sampai dengan surat permohonan audiensi dan pengaduankepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dilayangkanoleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 14 Mei 2018,Tergugat tidak pernah mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannyatersebut kepada Penggugat selaku Pihak yang telah menyerahkankepemilikan hak atas tanahnya kepada Tergugat.5.

serius oleh TERMOHON sehingga perkara tersebutmangkrak berjalan ditempat.Bahwa terakhir menjelang 18 tahun tewasnya wartawan UDIN yang tidak juga jelaspenyelesaiannya, PEMOHON bersama elemen wartawan Indonesia yang tergabungdalam Solidaritas Wartawan untuk Udin bersama TPF PWI serta Eksponen JPWmelakukan serangkaian aksi/gerakan moral untuk mengingatkan kewajibanTERMOHON dalam menuntaskan kasus kematian wartawan UDIN, baik denganmelakukan seminar dan forum Focus Group Discussion bersama Dewan Pers,audiensi

Disetiap audiensi maupun forumforumresmi dan pergantian pimpinan selalu Termohon sampaikan perkembangan daripenanganan perkara a quo. Termohon tidak mau gegabah dan asalasalandidalam penanganan perkara a quo, namun harus dengan cermat, teliti dan penuhkehatihatian mengingat perkara a quo sudah sangat lama terjadi dan dengansangat minimnya informasi maupun bukti petunjuk yang ada.

MSi.. di persidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi tahu dengan Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin sebagaiwartawan Bernas tetapi saksi tidak kenal secara individu;Bahwa saksi sebagai wartawan KR sejak tahun 1990 dan sejak tahun 2010menjadi Ketua PWI Cabang Yogyakarta periode tahun 2010 2015;Bahwa sejak menjadi Ketua PWI Cabang Yogyakrata, setiap ada pergantianKapolda, saksi selalu melakukan audiensi dari Kapolda Sumaryono sampaidengan Kapolda sekarang Bpk

Jamsostek no : 689/Diskop/IV/2009tanggal 30 April 2009 (stempel basah);Rencana audiensi no : B/4890/062009 tanggal 10 Juni 2009 (foto copy);Notulen rapat konsultasi tanggal 24 Juni 2009 dengan daftar hadirnya (fotocopy);Halaman 5 dari 265 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PN Pdg53.54.56.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.Surat Bupati Lima Puluh Kota mengenai rencana audiensi programkemitraan no : 977/Kop.

Jamsostek (persero) Nomor : B/2032/062010 tanggal 17 Juni2010 (stemel basah);Undangan Nomor : B/2177/072010 tanggal 15 Juli 2010 (foto copy) ;Audiensi Tindak Lanjut Penyaluran Pinjaman Kemitraan PT.

Jamsostek no : 689/Diskop/IV/2009tanggal 30 April 2009 (stempel basah);Rencana audiensi no : B/4890/062009 tanggal 10 Juni 2009 (foto copy);Notulen rapat konsultasi tanggal 24 Juni 2009 dengan daftar hadirnya (fotocopy);Surat Bupati Lima Puluh Kota mengenai rencana audiensi program kemitraanno : 977/Kop.

Jamsostek no : 689/Diskop/IV/2009tanggal 30 April 2009 (stempel basah);Rencana audiensi no : B/4890/062009 tanggal 10 Juni 2009 (foto copy);Notulen rapat konsultasi tanggal 24 Juni 2009 dengan daftar hadirnya (fotocopy);Surat Bupati Lima Puluh Kota mengenai rencana audiensi programkemitraan no : 977/Kop.

padapokoknya menyatakan Bahwa Rektor UI menyangkal keberadaankerjasama terkait seleksi perangkat Desa di Kabupaten Demak,jikalaupun ada kerjasama yg dilakukan oleh Pusat Kajian IlmuKesejahteraan Sosial FISIP UI kerjasama tersebut tidak sesuai denganaturan internal Ul yang mengatur tentang tatacara dan mekanismedalam kerjaSama; 222 2 nn nn nn nn nnn n nn nen nn nn nen e nnn en nese nenBahwa atas surat yang beredar tersebut pada tanggal 8 Maret 2018para peserta mendatangi balai desa untuk meminta audiensi

Terkait permohonan audiensi tersebut kepala desamenyampaiakan bahwa Kepala Desa akan berkonsultasi terlebihHIm. 19 dari 112 hlm.

Dan saat itu salah satu peserta audiensi diusir olehKapolres Banyuwangi sehingga mendapat reaksi dari seluruh pesertaaudiensi dan keluar semua dari ruangan Kapolres;Bahwa, disidangkannya perkara No : 502/Pid.B/2010/PN.BWI. hasilkerjasama antara Penyidik dan Penuntut Umum dengan segala upayaagar perkara tersebut dapat disidangkan untuk dapat dijadikan bargainingdengan perkara No : 503/Pid.B/2010/PN.BWI.

AB.348/DPPSBSI/X/2017 Perihal Audiensi dengan Ketua KomisiYudisial;Halaman 8 dari 49 halaman.

Putusan Nomor: 216/G/2017/PTUNJKTDidalam surat Nomor : AB.343/DPPSBSI/X/2017 Penggugatmenyampaikan bahwa walaupun Penggugat tidak diundang oleh Tergugat,namun sebagai serikat pekerja/serikat buruh yang sah dan legal,Penggugat akan tetap hadir dalam Pertemuan tersebut tanggal 6September 2017 yang diwakili oleh Sekretaris Jendral DPP SBSI AndiNaja FP Paraga;Bahwa terkait surat Penggugat Nomor : AB.348/DPPSBSIV/IX/2017Perihal Audiensi dengan Ketua Komisi Yudisial, Penggugat telah bertemudan beraudiensi

AB.348/DPPSBSI/X/2017, Perihal : Audiensi dengan Ketua Komisi Yudisial;Bahwa terkait dengan surat No. AB.348/DPPSBSI/IX/2017 tersebutPenggugat telah bertemu dengan Tergugat yang diwakili oleh KepalaBiro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim KYRIpada tanggal 13 September 2017 yang pada intinya PenggugatHalaman 17 dari 49 halaman. Putusan Nomor: 216/G/2017/PTUNJKTmenyampaikan Putusan 01/Pdt.SusHKVPN.JKT.PST Jo.

Juli 2006;Foto copy Notulensi Rapat Kerja Komisi C DPRD membahasPenyertaan Modal untuk Anindya Rp6,3 milyar tanggal 23 Mei 2005;Foto copy Notulensi Rapat Kerja Komisi C DPRD membahasPenyertaan Modal untuk Anindya Rp6,3 milyar tanggal 25 Mei 2005;Foto copy Notulensi Rapat Kerja Komisi C DPRD membahasPenyertaan Modal untuk Anindya Rp6,3 milyar tanggal 26 Mei 2005;Foto copy Notulensi Rapat Panitian Anggaran DPRD DIY membahasPenyertaan Modal untuk Anindya Rp6,3 miliar tanggal 1 Juni 2005;Foto copy Audiensi

tanggal 12 Juli 2006;Foto copy Notulensi Rapat Kerja Komisi C DPRD membahasPenyertaan Modal untuk Anindya Rp6,3 milyar tanggal 23 Mei2005;Foto copy Notulensi Rapat Kerja Komisi C DPRD membahasPenyertaan Modal untuk Anindya Rp6,3 milyar tanggal 25 Mei2005;Foto copy Notulensi Rapat Kerja Komisi C DPRD membahasPenyertaan Modal untuk Anindya Rp6,3 milyar tanggal 26 Mei2005;Foto copy Notulensi Rapat Panitian Anggaran DPRD DIYmembahas Penyertaan Modal untuk Anindya Rp6,3 miliartanggal 1 Juni 2005;Foto copy Audiensi

Bahwa dalam kurun waktu sejak 19 Desember 2009 hingga sekitar bulanSeptember 2011 Para Penggugat telah berupaya memperjuangkan hakhakPara Penggugat baik melalui laporan kepada Lembaga OmbudsmanDaerah Istimewa Yogyakarta (LOD), Komisi Nasional HAM RepublikIndonesia (Komnas HAM RI), audiensi kepada Gubernur Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah IstimewaYogyakarta (DPRD DIY), Bupati Sleman, Wakil Bupati Sleman, DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman, Kepala

Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secaramusyawarah kekeluargaan dengan melibatkan banyak pihak baik ituLembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD), KomisiNasional HAM Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI), audiensi kepadaGubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY), Bupati Sleman, Wakil BupatiSleman, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Sleman, KepalaKecamatan Depok, namun tidak berhasil berhasil dan

Hasil Audiensiyang dilakukan oleh Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, denganPihak TURUT TERGUGAT II hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018bertempat di kantor TURUT TERGUGAT Il, sesuai dengan SuratDirektur LIK TURUT TERGUGAT II Nomor : A273/KR 0712018 Haljadwal audiensi kepada Dewan Komisaris TURUT TERGUGAT danjuga berdasarkan dokumendokumen pendukung lainnya,sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Luar Biasa TURUT TERGUGAT tanggalO01 November 2018 Akta No.01 yang dibuatdihadapan

Hasil Audiensi yang dilakukanoleh Para Pemegang Saham, Dewan Komisarls, denganPihak TURUT TERBANDING II dahulu TURUT TERGUGAT IIhari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 bertempat di kantor TURUTTERBANDING II dahulu TURUT TERGUGAT Il, sSesuaidengan Surat Direktur LIK TURUT TERBANDING II dahuluTURUT TERGUGAT II Nomor : A273/KR 0712018 Haljadwal audiensi kepada Dewan Komisaris TURUTTERBANDING dahulu TURUT TERGUGAT danHalaman 35 dari53 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT PLGjuga berdasarkan dokumendokumen

Vide Pasal105 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang PerseroanTerbatas; dimana usulan pemecatan hanya berbekalrekomendasi dan hasil audiensi TURUT TERBANDING IIkepada TURUT TERBANDING dengan Pemilik Saham.Bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) untuk memberhentikan PEMBANDING dahuluPENGGUGAT KONVENSI sebagai Direksi seharusnyadapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutantidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksiyang ditetapkan dalam UndangUndangPerseroan Terbatas, antara lain melakukantindakan

MUSTIKAsenilai Rp. 42.500.000,00 berikut lampiran asli dokumendokumen tanda terimapembayaran (kwitansi), Bon/Nota dancopy dokumen pendukung transaksi lainnya ;1 (satu) bundel copy Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan KerjaPerangkat Daerah (RKAP SKPD) TA 2009 Kegiatan Dialog/Audiensi denganTokohtokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial/Kemasyarakatan ;1(bundel) copy buku kas Periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 ;Hal. 51 dari 275 hal. Put.

No. 2547 K/PID.SUS/20112223242265222 (dua puluh dua) bundel copy Undangan dan Memo Kegiatan Dialog/Audiensidengan Tokohtokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial/Kemasyarakatan TA 2009 ;5 (lima) bundel copy Kuitansi dan Surat Jalan Pemesanan Karangan Bunga untukDokumen Kontrak Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokohtokoh Masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial/Kemasyarakatan TA 2009 dan 1 (satu) bundelcopy gambar karangan bunga ;7 (tujuh) bundel map hijau merk Olimpic yang berisi copy

MUSTIKA senilai Rp. 42.500.000,00 berikut lampiran asli dokumendokumen tanda terima pembayaran (kwitansi), Bon/Nota dancopy dokumenpendukung transaksi lainnya ;1 (satu) bundel copy Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan KerjaPerangkat Daerah (RKAP SKPD) TA 2009 Kegiatan Dialog/Audiensi denganTokohtokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial/Kemasyarakatan ;1 (bundel) copy buku kas Periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 ;22 (dua puluh dua) bundel copy Undangan dan Memo Kegiatan

Padahal sebagaimanaterurai dalam fakta hukum lainnya bahwa kegiatan Walikotaberupa audiensi maupun dialog dengan tokohtokoh masyarakatdan tokoh agama tersebut berjalan setiap tahunnya. Yang menjadiHal. 225 dari 275 hal. Put. No. 2547 K/PID.SUS/2011226IV. 3. 2.pertanyaan apakah kemudian memang benar fotofoto tersebutmemang terjadi di tahun 2009 ?

No. 2547 K/PID.SUS/20112442021222324251 (satu) bundel copy Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan SatuanKerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) TA 2009 Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokohtokoh Masyarakat, Pimpinan/AnggotaOrganisasi Sosial/Kemasyarakatan ;1 (bundel) copy buku kas Periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember2009 ;22 (dua puluh dua) bundel copy Undangan dan Memo Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokohtokoh Masyarakat, Pimpinan/AnggotaOrganisasi Sosial/Kemasyarakatan TA 2009 ;5 (lima) bundel copy

Foto copy menerima Audiensi dari Elemen Peduli Masyarakat Jawa Timur dengannomor Surat 005/8019/050/2007, diberi tanda T I dan TI 2;Qn Foto copy Fotofoto Pada saat kunjungan kerja Komisi A kenegeri Belanda diberi tandaT Idan TI 3;3. Foto copy Surat iin ke Luar negeri dari Gubernur Jawa Timur, Nomor193/7346/012/2007, tanggal 11 Juni 2007, diberi tanda T I dan TI 4 ;4.

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2007, Komisi A, B dan D juga telah menerima danmengadakan audiensi dengan Elemen Peduli Masyarakat Jawa timur sebanyak 17(tujuh belas)orang dimana PenggugatI hadir dalam audiensi tersebut;5.

Pada Tanggal 12 Januari2006 (Bukti Terlampir);Bahwa pada tanggal 12 Januari 2006 Saiful Busroni (saksi) selakuKoordinator Koalisi Buruh dan Rakyat Jawa Timur menggugatdiundang Sekdaprop untuk datang kerumah dinas Gubernur JawaTimur untuk membahas usulan kenaikan UMK oleh koalisi Buruh danRakyat Jawa Timur Menggugat ( Bukti terlampir);Bahwa pada Tanggal 23 Januari 2006 Saiful Busroni (saksi) selakuKoordinator Koalisi Buruh dan Rakyat Jawa Timur menggugatdiundang Sekdaprop untuk audiensi dengan Pempro

Hasildari unjuk rasa dan audiensi tersebut akhirnya upah buruh di JawaTimur dinaikan berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur No.188/16/KPTS/031/2006 Tanggal 23 Januari 2006 (bukti terlampir);Bahwa Terdakwa Gunawan Basri berkaitan dengan Protes UMK lamadan Sosialisasi UMK baru telah mengeluarkan dana sebesar Rp.41.700.000, dengan perincian sebagai berikut : Berbagai macam kegiatan Sosialisasi UMK yang dilakukan AliansiBuruh dan Rakyat Jawa Timur sebesar Rp. 18.700.000,; Pembelian Kaos Aliansi Buruh dan

Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tahunanggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019;Bahwa dalam Good Government yang dianut di Indonesia, permohonanTermohon, sebelumnya Pemohon, harusnya dikabulkan karena datadataataupun informasi yang diminta bersifat boleh dikonsumsi untukmasyarakat umum;Bahwa setelah Termohon, sebelumnya Pemohon, mengirimkan suratpermohonan informasi tentang datadata tersebut pada nomor 4 kepadasekretaris desa Tegalharjo tidak ada jawaban apalagi mengundang kamiuntuk melakukan audiensi

di balai desa Tegalharjo Kecamatan TrangkilKabupaten Pati;Bahwa tidak pernah ada audiensi antara Pemohon dan Termohon setelahdikirimkannya surat permohonan infomasi kepada sekretaris DesaTegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;Bahwa kemudian pihak Termohon, sebelumnya Pemohon, pada tanggal29 Mei 2020 mengirimkan surat keberatan kepada Kepala DesaTegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati karena tidak ada jawabandari sekretaris Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;Bahwa apa yang

melakukansomasi pada tanggal 1 Februari 2017 dengan Surat Nomor 004/SMS/PBP/II/2017(Bukti P11) agar Tergugat dapat melaksanakan isi Surat Perjanjian Nomor607PJ/554/DIR/2008 tanggal 30 Desember 2008, namun terhadap somasitersebut tidak pernah mendapat tanggapan dari Tergugat;Bahwa selain upaya somasisomasi yang dilakukan oleh Penggugat yang tidakpernah mendapat tanggapan, Penggugat juga telah memohon waktu untukHalaman 7 dari 31 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pat.G/2017/PN JKT.SEL20.21.audiensi

dengan Tergugat yaitu dengan mengirim Surat masingmasing Nomor005/PWA/PBPIII/2017 tanggal 8 Februari 2017 (Bukti P12) dan Surat Nomor010/PWA/PBP/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 (Bukti P13), namun terhadappermohonanpermohonan audiensi tersebut tidak pernah mendapat tanggapandari Tergugat;Bahwa Penggugat telah memenuhi segala kewajiban sebagaimana diatur olehPasal 14 Surat Perjanjian dan tentang hal ini Penggugat telah memberitahukansecara tertulis kepada Tergugat melalui Kepala Divisi Akuntansi,

Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor 005/ PWA/PBP/II/2017 perihalPermohonan Waktu Audiensi kepada Kepala Bagian Satuan Hukum, DirekturKeuangan dan Direktur Utama PT. PLN (Persero) pada tanggal 8 Februari 2017.(P14) ;15. Surat Nomor 010/PWA/ PBP/II/2017 perihal Permohonan Waktu Audiensikepada Kepala Bagian Satuan Hukum, Direktur Keuangan dan Direktur Utama PT.PLN (Persero) pada tanggal 22 Februari 2017.

Pada Hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 kami para peserta calon perangkat desa lainnya melakukan audiensi dengan TimPengisian perangkat desa dan ada sebagian peserta lainnyaklarifikasi ke Universitas Indonesia langsung dan kami menyatakankeberatan terhadap hasil seleksi yang dilakukan oleh UniversitasIndonesia (Ul) karena adanya banyak kejanggalan :a.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sebagianpeserta mewakili atas nama calon perangkat desa se kabupatenHalaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor : 162/G/2018/PTUN.Smg.Demak melakukan audiensi di Gedung DPRD dengan anggotaDewan dihadiri pan camat dan dari pihak pemda diwakili oleh asisten yang menghasilkan hak angket DPR tentang Pilperades 2018 yangbanyak masalah antara lain :9. a. Banyak kejanggalan dan indikasi pelanggaran yang tidaksesual Perda No. 1 Tahun2018;b.

Hasil ujian berupa soft copy (excel);Pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 DPRD Demak mengeluarkan surat rekomendasi atau berita acara kepada Bupatitentang audiensi DPRD dan Eksekutif dengan perwakilan 1 pesertacalon Pilperades KabupatenDemak; Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor : 162/G/2018/PTUN.Smg.10. Pada hari Rabu tanggal 7 maret 2018 para anggota pansusmelakukan sidang dan klarifikasi dengan Pihak Rektor UniversitasIndonesia (UI) di gedung/rektorat.

Tergugat dengan upayaupayahal 8 Put Nomor 252/PDT/2018/PT.DKI19.20.2A;persuasive yaitu telah melakukan somasi pada tanggal 1 Februari 2017dengan Surat Nomor 004/SMS/PBP/IV2017 (Bukti P11) agar Tergugatdapat melaksanakan isi Surat Perjanjian Nomor 607PJ/554/DIR/2008tanggal 30 Desember 2008, namun terhadap somasi tersebut tidakpernah mendapat tanggapan dari Tergugat;Bahwa selain upaya somasisomasi yang dilakukan oleh Penggugatyang tidak pernah mendapat tanggapan, Penggugat juga telahmemohon waktu untuk audiensi

dengan Tergugat yaitu denganmengirim Surat masingmasing Nomor 005/PWA/PBP/IV/2017 tanggal8 Februari 2017 (Bukti P12) dan Surat Nomor 010/PWA/PBP/IV/2017tanggal 22 Februari 2017 (Bukti P13), namun terhadap permohonanpermohonan audiensi tersebut tidak pernah mendapat tanggapan dariTergugat;Bahwa Penggugat telah memenuhi segala kewajiban sebagaimanadiatur oleh Pasal 14 Surat Perjanjian dan tentang hal ini Penggugattelah memberitahukan secara tertulis kepada Tergugat melalui KepalaDivisi Akuntansi,

permohonan klarifikasi dengan surat No. 608/GKU/HRGA/X/2010 tertanggal (P1), dengan alasan PT Graha Kerindo Utama adalahPerusahaan Converting Tissue dan bukan perusahaan otomotif, sehingga kehadiranorganisasi dengan nama tersebut di PT Graha Kerindo Utama dianggap kurangtepat;7 Bahwa selama menunggu jawaban dari Dinas Tenaga Kerja PemerintahKabupaten Bekasi, pengurus organisasi DPP FSPOI dan Pengurus Basis SPOImengirimkan beberapa surat kepada Penggugat sebagai berikut :eSurat permintaan untuk melakukan audiensi

mempunyai sistem keanggotaan dengan stelsel pasif, yangdengan tegas dinyatakan pada Anggaran Rumah Tangga Organisasi yangkemudian dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasidengan nomor bukti pencatatan 882/CTT.250/X1/2010 (P12) pada tanggal 15November 2010, sehingga secara hukum bahwa organisasi ini telah sah menurutUndangUndang No. 21 Th. 2000, tentang Serikat Buruh/ Serikat Pekerja;Bahwa karena tidak ada tanggapan atas suratsurat yang diajukan dan ataupermintaan untuk melakukan audiensi

, yang dalam UndangUndangKetenagakerjaan tidak ada terminologi hukum tentang mediasi audiensi tersebut.Atas dasar hal tersebut, maka Organisasi Basis Serikat Pekerja OtomotifIndonesia PT.Graha Kerindo Utama kemudian memberitahukan kepadaperusahaan untuk melakukan mogok kerja dengan surat tertanggal 25 Januari2011 (P13).

PLN (Persero) yang ditujukan kepada Walikota Kota AdministrasiJakarta Selatan dengan surat Nomor 455/DPP/SPPLN/IX/2016 tanggal 28September 2016 perihal audiensi, audiensi diterima oleh Badan KesatuanBangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Administrasi Jakarta Selatandidampingi Sudin Nakertrans Kota Administrasi Jakarta Selatan denganhasil audiensi agar tergugat melakukan klarifikasi dokumen terkait ;Hal. 41 dari 135 Hal. Putusan Nomor : 07/G/2017/PTUNJKT.7.

Putusan Nomor : 07/G/2017/PTUNJKT.10.11.permohonan pendapat hukum, dan Kepala Biro Hukum KementerianKetenagakerjaan RI melalui Surat Nomor 4093/ 1.835.3 tanggal 13 Oktober2016 perihal permohonan pendapat hukum ;Bahwa, Pada tanggal 14 Oktober 2016, audiensi DPP SP PT. PLN(Persero) diterima Assisten Perekonomian & Administrasi yang didampingioleh Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan dan tergugat dan padatanggal 20 Oktober 2016, audiensi DPP SP PT.

PLN (Persero) diterimatergugat, hasil audiensi tersebut menunggu hasil permohonan pendapathukum dari Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan danBiro Hukum Kementrian Ketenagakerjaan RI ;Bahwa, Hasil pendapat hukum dari Biro Hukum KementerianKetenagakerjaan RI melalui Surat Nomor B.427/HK/X/2016 tertanggal 27Oktober 2016 Hal Pendapat Hukum dan pendapat/kajian hukum dariBagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Nota DinasNomor 1044/075.51 tertanggal 31 Oktober 2016 Hal

PLN (Persero)Nomor : 455/DPP/SPPLN/VIIV2016 tanggal 28September 2016, Perihal : Audiensi dan dengan alamatSerikat Pekerja Gedung Lantai 9, PT. PLN (Persero)Kantor Pusat Jalan Trunojoyo, Blok M 35, KebayoranBaru, Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Sadr.Jumadis Abda selaku Ketua Umum dan Sdr.

PLN (Persero)Nomor : 503/DPPPLN/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016Perihal : Audiensi ke3 dan dengan alamat SerikatPekerja Gedung Lantai9, PT. PLN (Persero) KantorPusat Jalan Trunojoyo, Blok M V35, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Sdr. JumadisAbda Ketua Umum dan Sadr.

Utr40.41.42.43.44.45.46.47.48.49,50.Turut Tergugat kemudian menjelaskan kepada Penggugat, bahwa saat iniSertipikat Hak Milik No. 1044 milik Penggugat berada di bawahpenguasaan Tergugat I.Selain itu, Turut Tergugat juga menjelaskan bahwa Sertipikat Hak Milik No.1044 sedang dibebankan hak jaminan kebendaan berupa hak tanggungan.Setelah mendapatkan informasi dari Turut Tergugat, Penggugatmengadakan audiensi dengan Tergugat pada tahun 2012.Dalam audiensi tersebut, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugattidak

Namun Tergugat menolak permintaan Penggugat tersebut.Sebelum adanya audiensi dengan Penggugat, Tergugat telah mengetahuibahwa Tergugat III melakukan penipuan kepada Tergugat dengan seolaholah bertindak sebagai pemilik dari Sertipikat Hak Milik No. 1044.Meskipun demikian, Tergugat tetap saja memberikan fasilitaspembiayaan sebesar Rp 475.000.000, (empat ratus tujuh puluh lima jutaRupiah) kepada Tergugat III.Tergugat juga telah melaporkan Tergugat III atas tindakan penipuan yangdiduga dilakukan oleh