• Semarang, dalam hal ini diwakili Kuasanya GANDUNG SOEPRAPTO,SH dan OKTA ADI NUGROHO, SH,Advokat dan Konsultan Hukum yangberkantor pada Kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum(BPKH) MKGR Jawa Tengah, Jalan HOS Cokroaminoto No. 23Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/Suku/BPKH/JT/IV/2016, tertanggal 1 April 2016selanjutnya disebut sebagaiag S100) 06 aPengadilan Negeri tersebut ; 2 220 nn nnn n nnn nn nnn nnn Telah membaca Permohonan Pemohon dan surat dalam berkasperkara ;

• Menyatakan barang bukti berupa: point 1 56 tetap terlampir dalamberkas perkara ini, Menetapkan barang bukti pada point 57 berupa Areal Perkebunanyang dikuasai Siswaja Muljadi alias Aseng yaitu kebun bukit dankebun bawah yang berlokasi di desa teluk Bano , KecamatanBangko Pusako, Kab Rokan Hilir, Prov Riau , yaitu di dalamnyaterdapat areal telah tertanam Sawit seluas +/453 Ha berdasarkandigitasi Ahli Pemetaan BPKH wilayah XIX Pekanbaru) yang berada didalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan

  MULJADIHalaman 4 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Rhl10.11.12.alias Aseng, maka Kejakasaan Negeri Rokan Hilir membuat danmenyiapkan Form BA20 Berita Acara Pengembalian Barang Bukti dariKejaksaan Negeri Rokan Hilir berupa Areal Perkebunan yang dikuasaiSiswaja Muljadi alias Aseng yaitu kebun bukit dan kebun bawah yangberlokasi di desa Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako, Kab Rokan HilirProv Riau , yaitu di dalamnya terdapat areal telah tertanam Sawit seluas +/453 Ha berdasarkan digitasi Ahli Pemetaan BPKH

  Terdakwa sudah dimasukan ke LembagaPemasyarakatan/LP untuk menjalani hukuman pemidanaan dan barangbukti berupa Areal Perkebunan yang dikuasai Siswaja Muljadi alias Asengyaitu kebun bukit dan kebun bawah yang berlokasi di desa Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako, Kab Rokan Hilir Prov Riau , yaitu di dalamnyaterdapat areal telah tertanam Sawit seluas +/453 Ha berdasarkan digitasiAhli Pemetaan BPKH wilayah XIX Pekanbaru) yang berada di dalamKawasan Hutan Produksi dan kawasan Hutan yang dapat dikonversi

  Surat Nomor B 2921/N.4.19/Euh./12/2018 tanggal 10Desember 2018, terhadap barang bukti berupa berupa ArealHalaman 12 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Rhl10.Perkebunan yang dikuasai Siswaja Muljadi alias Aseng yaitu kebunbukit dan kebun bawah yang berlokasi di desa Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako, Kab Rokan Hilir Prov Riau , yaitu didalamnya terdapat areal telah tertanam Sawit seluas +/453 Haberdasarkan digitasi Ahli Pemetaan BPKH wilayah XIX Pekanbaru)yang berada didalam Kawasan Hutan Produksi dan

  Surat Nomor B2921/N.4.19/Euh./12/2018 tanggal 10 Desember 2018 EksekusiPutusan Mahkamah Agung RI No 2510 K/Pid Sus/2015 a.n Ir.SiswajaMuljadi Alias Aseng, terhadap barang bukti berupa berupa ArealPerkebunan yang dikuasai Siswaja Muljadi alias Aseng yaitu kebunbukit dan kebun bawah yang berlokasi di desa Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako, Kab Rokan Hilir Prov Riau , yaitu didalamnya terdapat areal telah tertanam Sawit seluas +/453 Haberdasarkan digitasi Ahli Pemetaan BPKH wilayah XIX Pekanbaru)yang

• Kecamatan Sungsang Kabupaten Banyuasin.Pekerjaan pembuatan parit tersebut dimaksudkan untuk mengeringkanlahan yang akan digunakan untuk perkebunan kelapa.Halaman 4 dari 28 Hal.Put.No.147/PID.LH/2017/PT.PLG.Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 jam 16.00 diSungai Kedi Kecamatan Sungsang Kabupaten Banyuasin Saksi TommyDevisa bin Santori, Jefri Mudatsir S.Psi bin Aswandi yang keduanyaadalah Anggota Polisi Polres Banyuasin dan Saksi Lukmawansyah, SHbin Wawan Supriawan yang merupakan Staf BPKH

  mengerjakan penggalian parit sepanjang 15KM di Sungai Kedi Kecamatan Sungsang Kabupaten Banyuasin.Pekerjaan pembuatan parit tersebut dimaksudkan untuk mengeringkanlahan yang akan digunakan untuk perkebunan kelapa.Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 jam 16.00 diSungai Kedi Kecamatan Sungsang Kabupaten Banyuasin Saksi TommyDevisa bin Santori, Jefri Mudatsir S.Psi bin Aswandi yang keduanyaadalah Anggota Polisi Polres Banyuasin dan Saksi Lukmawansyah, SHbin Wawan Supriawan yang merupakan Staf BPKH

• ., NIP. 19600220 198203 1 012,jabatan Pengukur dan Pemetaan Kawasan Hutan pada Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX LampungBengkulu, dengan hasilpengukuran adalah : 222222 2 022 one nnn nnn nnna.

  Husin melakukan penebangansehubungan atas perintah terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin daripejabat yang berwenan(; 2 nnn nn nnn nnn nnn nnn ne nnn nen en ennBahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran pada hari Kamis, tanggalsebelas bulan Agustus tahun dua ribu enam belas (11082016) yang dibuatdan ditandatangani oleh Parlindungan, S.H., NIP. 19600220 198203 1 012,jabatan Pengukur dan Pemeta Kawasan Hutan pada Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX LampungBengkulu, dengan hasilpengukuran

  Tahun 2015 menjabat sebagai Pelaksana Teknis Pengukur dan PemetaKawasan Hutan pada BPKH Wilayah XX LampungBengkulu; Halaman 20 dari 45 halamanPutusan Pidana Nomor 423/Pid.SusLH/2016/PN Kla21Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku pelaksana teknis pengukur danpemeta kawasan hutan adalah mengumpulkan, menyeleksi, mencatat data,menegolah dan melaksanakan kegiatan pengukuran dan pembuatan petakawasan hutan di Balai Pemantapan Kawasan hutan wilayah XX LampungBengkulu; 272222 22222 2n nn nnn nnn nnn

  nn nn nen nen nen ne nnn ne nnn nneeBahwa yang ditugaskan untuk melakukan pengukuran/pengambilan titikkoordinat adalah ahli sendiri, sedangkan dasar penugasannya adalah SuratPerintah Tugas Kepala Balai Pemantapan kawasan Hutan Wilayah XXLampugBengkulu (BPKH) Nomor : ST.120/BPKH.XX/2016 tanggal 9 Agustus2016 (terlampir dalam berkas perkara); Bahwa Ahli melakukan pengambilan pengukuran/titik koordinat pada harikamis, tanggal 11 Agustus 2016, yang disaksikan oleh pihak Penyidik SatuanReserse Kriminal

• tetappada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umumberdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM42/BLORA/Euh.2/ 06/2015tertanggal 5 Juni 2015 atas dakwaan sebagai berikut :DAKWAANPertama Bahwa terdakwa SUBROTO Bin RAMIDIN pada hari sabtu tanggal 16 MEI 2015sekira pukul 10.30 Wib atau setidaktidaknya pada bulan Mei tahun 2015 atau setidaktidaknya dalam tahun 2015 bertempat di hutanpetak 127 RPH Nglencong BPKH

  ditaksir sebesarRp. 250.389, (Dua ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) ; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83Ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 20013 tentang pencegahan dan pemberantasanperusakan hutan ;ATAUKedua Bahwa SUBRONTO Bin RAMIDIN pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul10.30 Wib atau setidaktidaknya pada bulan Mei tahun 2015 atau setidaktidaknya dalamtahun 2015 bertempat di hutan petak 127 Rph 127 Nglencong, BPKH

• ARARAABADI Distrik Siak.Bahwa menurut GALANG TOTO SEJATI, S.HUT Bin SUKA selaku ahliPengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama di Kantor Balai PemantapanHalaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT PBRKawasan Hutan (BPKH) wilayah XIXPekanbaru menerangkan bahwa PT.ARARA ABADI memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu padaHutan Tanaman Industri (IUPHHKHTI) berdasarkan Keputusan MenteriKehutanan Nomor : SK.703/MenhutII/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentangperubahan keputusan menteri

  ARARAABADI Distrik Siak.Bahwa menurut GALANG TOTO SEJATI, S.HUT Bin SUKA selaku abhliPengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama di Kantor Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) wilayah XIXPekanbaru menerangkan bahwa PT.ARARA ABADI memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu padaHutan Tanaman Industri (IUPHHKHTI) berdasarkan Keputusan MenteriKehutanan Nomor : SK.703/MenhutII/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentangperubahan keputusan menteri kehutanan nomor 743/KPTSII/1996 tanggal25 Nopember 1996 tentang

• Menthobi Mitra Lestari kepada BPKH BanjarBaru Nomor : 06/MMtlPBN/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010perihal permohonan telaahan kawasan an. PT. Menthobi MitraLestari yang ditandatangani M. YASER ARAFAT;C. Surat PT. Menthobi Mitra Lestari kepada GubernurKalimantan Tengah Nomor : 07/MMtLPBN/VI2010 tanggal 25Juni 2010 perihal permohonan rekomendasi pelepasankawasan hutan untuk usaha perkebunan an. PT. MenthobiMitra Lestari yangditandatangani oleh M. YASER ARAFAT;d. Surat PT.

  Menthobi Mitra Lestari kepada BPKH BanjarBaru Nomor : 06/MtlPBN/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihalpermohonan telaahan kawasan an. PT. Menthobi Mitra Lestaryang ditandatangani M. YASER ARAFAT,C. Surat PT. Menthobi Mitra Lestari kepada GubernurKalimantan Tengah Nomor : 07/MMItlPBN/VI/2010 tanggal 25Juni 2010 perihal permohonan rekomendasi pelepasankawasan hutan untuk usaha perkebunan an. PT. Menthobi MitraLestari yang ditandatangani M. YASER ARAFAT;d. Surat PT.

  (Legalisir); Foto Copy Surat dari Kepala BPKH Wil V Banjar baru kepadaDirektur PT. Menthobi Mitra Lestari Nomor : S.856/BPKH.Bjb2/2010tanggal 24 Juni 2010 perihal Analisa Fungsi Kawasan Hutan terhadapareal perkebunan PT. MenthobiMitra Lestari. (Legalisir);Halaman 15 dari 40 hal Put No.26/PID.SUS/2014/PT.PR. Foto Copy Peta hasil Telaan untuk areal perkebunan PT.Menthobi Mitra Lestari yang merupakanlampiranSuratdarikepalaBPKH Wil V Banjar baru kepada Direktur PT.

  Menthobi Mitra Lestari kepadaKepala BPKH Banjar baru Nomor : O06/MTL PBN/V1I/2010tanggal 14 Juni 2010 perihal Permohonan Telaah Kawasan an.PT. Menthobi Mitra Lestari. (Legalisir);36. Fotokopi Surat dari Kepala BPKH Wil V Banjar barukepada Direktur PT. Menthobi Mitra Lestari NomorS.856/BPKH.Bjb2/2010 tanggal 24 Juni 2010 perihal AnalisaFungsi Kawasan Hutan terhadap areal perkebunan PT.MenthobiMitra Lestari. (Legalisir);37.

  Fotokopi Peta hasil Telaah untuk areal perkebunan PT.Menthobi Mitra Lestari yangmerupakanlampiranSuratdarikKepala BPKH Wil V Banjar barukepada Direktur PT. Menthobi Mitra Lestari NomorS.856/BPKH.Bjb2/2010 tanggal 24 Juni 2010. (Legalisir);38. Fotokopi Nota Dinas dari Kepala Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur KalimantanTengah cq.

• tidak memilikihubungan keluarga, hubungan semenda, ataupun hubungan pekerjaandengan Terdakwa;Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keteranganSaksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telahterjadi penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidaksah/tanpa jin;Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di KementrianLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan diBalai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

  ) wilayah XX Bandar Lampungdan jabatan seharihari, Saksi adalah sebagai Pengendali EkosistemHutan Pertama;Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw Bahwa setelah melihat titik koordinat dengan melakukan pengecekanmenggunakan alat Global Positioning System (GPS) dan peta hasilpemeriksaan TKP yang dibuat oleh Ahli dari Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH) XX di TKP penebangan kayu yang dilakukan Terdakwaadalah benar merupakan wilayah kerja Saksi yaitu berada dalamkawasan hutan Taman Nasional

  Perusakan Hutanyang berbunyi orang perseorangan yang dengan sengaja memuat,membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ ataumemiliki hasil penebangan pohon di kawasan hutan tanpa jin makaperbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum,dan apabila dilanggar ada pidananya yang diatur dalam pasal 83 ayat (1)huruf a undangundang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahandan pemberantasan perusakan hutan;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tunggul oleh Ahli PemetaanKawasan Hutan dari BPKH

  KementrianLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan diBalai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) danjabatan seharihari Saksi adalah sebagai Penyuluh kehutanan pada BalaiBesar TNBBS selama 11 (Sebelas) tahun;Bahwa benar setelan melihat titik koordinat dengan melakukanpengecekan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) danHalaman 11 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liwpeta hasil pemeriksaan TKP yang dibuat oleh Ahli dari Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH

  Fungsi Taman Nasionalsebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwaserta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistempenyangga kehidupan; Bahwa Terdakwa melakukan penebangan tersebut tidak ada izin daripihak yang berwenang;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tunggul oleh Ahli PemetaanKawasan Hutan dari BPKH XX Bandar Lampung ada tunggul kayu yangditemukan di lokasi penebangan jenis kayu Pule/Pulai/Pelawi (AlstoniaScholaris) didapat persesuaian dengan kayu barang bukti yangmerupakan

• Dalam hal ini mengambildomisil i hukum pada MUHARSUKOWIRONO, SH, MH i AHMADMUTHOHAR, SH ; AHMAD RUDIFIRDAUS, SH dan GANDUNGSOEPRAPTO, SH semuanya Advokatdan Konsultan Hukum yang berkantorpada Kantor Advokat BadanPembelaan dan Konsultasi Hukum(BPKH) MKGR Jawa Tengah, Jl. HOSHalaman dari 37 Putusan No. 413/Pdt.G/2014/PN.SmgCokroaminoto No. 23 Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus(Special Power of Attorney) Nomor:092/Suku/ BPKH/JT/X/2014, tertanggal6 Oktober 2014.

  Fotocopy sesuai asli Surat No. 109/Sekr/BPKH/JT/X/2014 perihal Somasi dari Badan Pembelaan DanHalaman 25 dari 37 Putusan No. 413/Pdt.G/2014/PN.SmgKonsultasi Hukum MKGR Jawa Tengah tertanggal06 Oktober 2014 kepada Wismimandannie HeryHermawan (Bukti P8) ;9.

  Fotocopy sesuai asli Surat No. 110/Sekr/BPKH/JT/X/2014 perihal Somasi Kedua dari BadanPembelaan Dan Konsultasi Hukum MKGR JawaTengah tertanggal O09 Oktober 2014 kepadaWismimandannie Hery Hermawan (Bukti P9) ;Menimbang, bahwa semua bukti P1 s/d bukti P9 berupa fotocopytelah dibubuhi meterai untuk suatu tanda bukti dan bukti tersebuttelah disesuaikan dengan aslinya, yaitu bukti P1 s/d P5, P7 s/d P9sedang P6, merupakan copy dari copy ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidakmengajukan saksi

• menit empat puluh tujuh koma nol detik LintangSelatan) 1050 23 16,5 BT (seratus lima derajat dua puluh tiga menit enambelas koma lima detik Bujur Timur), Jarak dari Titik likatan ke TKP yaitu 557Meter (lima ratus lima puluh tujuh meter), dan Azimuth / arah datar lurus430 17 22,9 (empat puluh tiga derajat tujuh belas menit dua puluh duakoma sembilan detik) tersebut yang setelah dilakukan pengukuran/pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari Balai Pemantapan KawasanHutan Wilayah XX Lampung Bengkulu (BPKH

  terdakwa saat ditangkap tidak dapat menunjukkan izin dari pihakyang berwenang untuk melakukan penebangan pohon didalam kawasanhutan.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya;Keterangan Ahlil: PARLINDUNGAN NASUTION, S.H Bin RAPIUN NASUTIONdisumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 328/Pid.SusLH/2017/PN KlaBahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil, Pelaksana Teknis Pengukurdan Pemeta Kawasan Hutan pada BPKH

  sembilanmenit empat puluh tujuh koma nol detik Lintang Selatan) 1050 23 16,5 BT(seratus lima derajat dua puluh tiga menit enam belas koma lima detik BujurTimur), Jarak dari Titik likatan ke TKP yaitu 557 Meter (lima ratus lima puluh tujuhmeter), dan Azimuth / arah datar lurus 430 17 22,9 (empat puluh tiga derajattujuh belas menit dua puluh dua koma sembilan detik) tersebut yang setelahdilakukan pengukuran/ pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BalaiPemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Lampung Bengkulu (BPKH

• Gubernur;e Bahwa, ijin pemanfaatan APL diajukan melalui Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setempatuntuk diteruskan ke Propinsi; e Bahwa, terdakwa belum pernah mengajukan izin pemanfaatanMenimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa memberikan tanggapanmembenarkannya; 2222 n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nce ence9 Ahli ANTON CAHYO NUGROHO, S.Hut, di bawah sumpah memberikan pendapat ataspersoalan yang dikemukakan sebagaiberikut:e Bahwa ahli ditunjuk oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

  ) wilayah VIManado sebagai ahli berdasarkan surat penunjukan Kepala BPKH Wilayah VIe Bahwa tugas dari BPKH adalah melaksanakan pemantapan Kawasan Hutan, Penilaianperubahan status dan fungsi hutan serta penyajian data dan informasi sumber dayae Bahwa Fungsi BPKH adalah antara sebagaiberikut:1 Melaksanakan identifikasi lokasi dan potensi kawasan yang akan ditunjuk;2.

  dan luas kawasan taman nasional bogani nani wartabone tersebut tidak pernahberubah sampai saat ini;e Bahwa peta kawasan taman nasional bogani nani wartabone dibuat oleh balai pemantapankawasan hutan (BPKH) manado berdasarkan berita acara tata batas kawasan hutan suaka margasatwa Dumoga dan Cagar alam Bulawa wilayah Taman nasional Dumoga Bone tanggal 27Maret 1989; 22222 22222 n nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnne Bahwa benar lokasi Mauk Desa Bumbongon, kecamatan Dumoga kabupaten Bolaangmongondow

  di titik koordinat UTM 624006, 77721 masih termasuk dalam kawasan TamanNasional Bogani Nani Wartabone;e Bahwa taman nasional Bogani Nani Wartabone terdiri dari empat zona yaitu zona inti, zonarimba, zona penelitian, dan zona rehabilitasi; e Bahwa benar hanya ada satu peta kawasan hutan taman nasional bogani nani wartabone yangdibuat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Manado berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kehutanan; Bahwa peta kawasan hutan untuk seluruh wilayah provinsi Sulawesi Utara

  menentukan apakah lokasi tersebut masuk dalam kawasan taman nasional adalahdengan menggunakan alat GPS yang berhubungan langsung ke satelit untuk mencari titikkoordinatnya selanjutnya titik koordinat tersebut dimasukan dalam aplikasi ARCGIS sehinggadiperoleh hasil masuk atau tidaknya wilayah taman nasional;e Bahwa peta kawasan pada Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ((UPHHK) milik terdakwayang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow tidak sama denganpeta yang dikeluarkan oleh BPKH

• Pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Pontianak adalahPihak yang diserahkan tanggungjawab untuk mengawasi dan menjaga keberadaanHalaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN StgHutan Wisata yang ada di Wilayah Kalimantan yang salah satunya adalah TamanWisata Baning ;3.3.

  Balai Pemantapan Konservasi Hutan (BPKH) Wilayah III Pontianak ;Dan berkaitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1951 Tahun 2008 An.

  dalam perkara ini kurang lengkap dikarenakan beberapa pihak yangsemestinya dimasukkan sebagai Para Pihak, antara lain :1.Pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah Sintang adalahPihak terkait yang paling bertanggung jawab langsung yang diberi tugas olehKementerian Kehutanan untuk menjaga dan melindungi ekosistem yang ada padaKawasan Hutan Wisata Baning atau Taman Wisata Alam Baning sesuai dengankewenangan yang diserahkan oleh Menteri Kehutanan ;Pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

  Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Pontianak ;3. Menteri Kehutanan Republik Indonesia ;4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang ;Menimbang, bahwa maksud tidak lengkapnya para pihak adalah pihak yangdijadikan sebagai Tergugat atau Penggugat dalam suatu perkara perdata tidak lengkap danmasih ada yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat atau Penggugat.

• Titik J5 : 97.646120 BT dan 3.702197 LUMerupakan hasil proyeksi yang dilakukan Pihak BPKH wilayah XVIII BandaAceh menyatakan areal lahan yang dikuasai oleh terdakwa merupakankawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser.

  Titik J5 : 97.646120 BT dan 3.702197 LUMerupakan hasil proyeksi yang dilakukan Pihak BPKH wilayah XVIII BandaAceh menyatakan areal lahan yang dikuasai oleh terdakwa merupakankawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser.halaman 9 putusan No. 36/Pid/2016/PTBNA Bahwa terdakwa melakukan kegiatan perkebunan tidak memiliki izin dariDirjen Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Kementerian Kehutananseluas 0,5 (nol koma lima) Hektar yang termasuk dalam Kawasan HutanTaman Nasional Gunung Leuser.

• SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 agustus 2013tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 395.621 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas 276.240 Ha dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 11.732 Ha di Provinsi Kalimantan Timur,

• Fotokopi BPKH Wilayah IV Samarinda Laporan ReKonstruksi Batas Tahura Bukit Suharto Kab.

  Agro Indomas No. 018/AI-EK/HMS/04/2016 tanggal 19 April 2016 pada bulan Januari Maret 2016 I, II, III,

• Fotokopi Surat Kepala BPKH Wilayah IV No. S.35/BPKH-IV-2/2014 tanggal 21 Januari 2014 perihal Telaahan Kawasan Hutan terhadap Areal ijin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Agro indomas di Kab. PPU,
• Fotokopi Surat Permohonan Direktur PT.

  Agro Indomas No.018/AIEK/HMS/04/2016 tanggal 19 April 2016 pada bulanJanuari Maret 2016 I, Il, Ill,Foto copy Surat Kepala BPKH Wilayah IV No. S.35/BPKHIV2/2014 tanggal 21 Januari 2014 perihal Telaahan KawasanHutan terhadap Areal ijin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An.PT. Agro indomas di Kab. PPU,Halaman 11 dari 84 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Tgt. Foto copy Surat Permohonan Direktur PT.

  anggotadan diketahui Dinas Kehutanan Provinsi selanjutnya ditetapkan olehMenteri),Bahwa dasar AHLI melakukan kegiatan pengukuran danpemetaan kawasan hutan adalah Instruksi kerja dari Kepala BPKH danSurat Perintah Tugas.

  Saksi dalam kegiatan pengambilan titik koordinatperkebunan kelapa sawit PT Agro Indomas menggunakkan GPSmap 60Csx Garmin, Kompas, Kamera dan Peta Kawasan Tahura dengan dasarkegiatan Surat Perintah Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda No PT49/BPKH IV2/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan pengambilan titikkoordinat sebanyak 9 titik dan tracking menggunakkan GPS,Bahwa titik koordinat tersebut meliputi :1) Titik 1 di Patok THR No. 1551 Koordinat Geografis (1165111.73dan05224.71"),2) Titik 2 di Pos Jaga Koordinat

  SK.554/MenhutII/2013tanggal 2 agustus 2013tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutanmenjadi bukan kawasan hutan seluas 395.621 Ha, Perubahan FungsiKawasan Hutan Seluas 276.240 Ha dan Penunjukan bukan kawasan hutanmenjadi kawasan hutan seluas 11.732 Ha di Provinsi Kalimantan Timur,Halaman 61 dari 84 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Tgt.Foto copy BPKH Wilayah IV Samarinda Laporan ReKonstruksi BatasTahura Bukit Suharto Kab.

  SK.554/Menhut11/2013 tanggal 2 agustus 2013tentang Perubahan PeruntukanKawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 395.621 Ha,Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas 276.240 Ha danPenunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas11.732 Ha di Provinsi Kalimantan Timur, Fotokopi BPKH Wilayah IV Samarinda Laporan ReKonstruksi BatasTahura Bukit Suharto Kab.

• Ttn Wajib memiliki IUPHHK yaitu izin usaha pemamfaatan hasil hutan kayuyang dikeluarkan oleh UPTD BKPH Wilayah V Gayo Lues/BPKHBlangpidie ; IUPHHBK yaitu izin usaha pemamfaatan hasil hutan bukan kayu yangdikeluarkan oleh UPTD BKPH Wilayah V Gayo Lues/BPKH Blangpidie ; Bahwa dalam pemanfaat HPT harus ada izin resmi seperti IUPHHK (izinusaha pemanfaatn hasil hutan kayu) dan para terdakwa tidak memiliki itu.Menimbang, bahwa juga di depan persidangan para terdakwa telahmemberikan keterangannya sebagai

  Kedua atasKeputusan Menteri Kehutanan RI No. 865/Menhutll/2014 TentangKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh ;Bahwa benar syarat dan ijin yang harus dilengkapi seseorang mauupunkelompok dalam memamfaatkan dan pengelolaan hasi hutan yaitu : Wajib memiliki IUPHHK yaitu izin usaha pemamfaatan hasil hutan kayuyang dikeluarkan oleh UPTD BKPH Wilayah V Gayo Lues/BPKHBlangpidie ; IUPHHBK yaitu izin usaha pemamfaatan hasil hutan bukan kayu yangdikeluarkan oleh UPTD BKPH Wilayah V Gayo Lues/BPKH

  RINo. 865/Menhutll/2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi PerairanProvinsi Aceh dan di ubah untuk kedua kali dengan Keputusan Menteri LHK RINo. 859/MenLHK/SETJEN/PLA.2/II/2016 Tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Menteri Kehutanan RI No. 865/MenhutlI/2014 Tentang KawasanHutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa setiap orangWajid memiliki IUPHHK yaitu izin usaha pemamfaatan hasil hutan kayu yangdikeluarkan oleh UPTD BKPH Wilayah V Gayo Lues/BPKH

  Blangpidie danUPHHBK yaitu izin usaha pemamfaatan hasil hutan bukan kayu yang dikeluarkanoleh UPTD BKPH Wilayah V Gayo Lues/BPKH Blangpidie tetapi kedua izintersebut tidak dimiliki oleh para Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, makaunsur Dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpaIzin telah terbukti secara sah menurut Hukum;Ad.3.

• (satujuta rupiah) dan terdakwa mengangkut kayu sonokeling berasal dari hasilpenebangan dalam kawasan hutan di register 28 tanpa izin dari pihak yangberwenang.Bahwa ahli Suhaimi dari BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XXBandar Lampung yang melakukan pengukuran titik koordinat terhadap lokasipengambilan kayu sonokeling dikawasan hutan lindung Pematang NebaRegister 28 pada titik koordinat 0527'22,44 LS dan 1044658,64BTmenerangkan kordinat terhadap lokasi posisi (tunggul) pengambilan kayusonokeling

  Ketika dilakukan pemeriksaanditemukan kayu jenis sonokeling sejumlah lebih kurang 99 potong denganbentuk balok kaleng (persegi empat) dengan ukuran panjang antara 1,5 meters/d 2 meter sedangkan lingkaran kayu tergantung besaran kayu yang ditebang(tidak pasti) yang berasal dari kKawasan hutan register 28 tanpa dilengkapi suratdokumen yang sah yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang.Bahwa ahli Suhaimi dari BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XXBandar Lampung yang melakukan pengukuran

• ;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan KonsultanHukum, berkantor di Kantor Advokat Badan Pembelaan danKonsultasi Hukum (BPKH)MKGR Jateng, Jalan HOSCokroaminoto, No. 23, Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus No. 054/Suku/BPKH/JT/V1/2016 tanggal 10 Juni 2016;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG,tempat kedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro, No. 23,semarang;ll.1. Ir.

  ,atas nama Mariyam Kusni, kemudian Penggugat menunjuk Kuasa Hukumpada Kantor Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH) MKGRJawa Tengah untuk mengurus permasalahan tersebut;Bahwa Kuasa Hukum setelah mendapat Kuasa kemudian mencariinformasi tentang tanah yang tercatat dalam Buku C Desa No.305/Karanganyar, dan memperoleh informasi tanah tersebut sedangdisengketakan di Pengadilan Negeri Semarang. Selanjutnya Kuasa Hukummengirim surat kepada Bapak Ace Wahyudin, S.H.

  Putusan Nomor 485 K/TUN/2016Maret 2015 Penggugat diberitahu oleh Kuasa Hukumnya pada KantorBadan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH) MKGR Jawa Tengahsetelah mendapatkan surat jawaban dari Bapak Ace Wahyudin, S.H.

  Putusan Nomor 485 K/TUN/2016Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 054/Suku/BPKH/JT/V1/2016 tanggal 10 Juni 2016 diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Juni 2016 sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 031/G/2015/PTUN.SMG yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

• SAKSISUNARNA Bin PARTO REJO (Alm) dibawah sumpah padapokoknya menerangkan ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi adalah petugas perhutani di BPKH Lawu utara ;Bahwa para terdakwa adalah penduduk di sekitar BPKH Lawu utara ;Hal 11 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN KrgBahwa saksi mengetahui kalau Para terdakwa melakukan penebangankayu pinus di Petak 33 RPH Blumbang BKPH Lawu Utara KPH SurakartaDesa Gondosuli Kecamatan Tawangmanggu Kabupaten Karanganyar

  menggunakangergaji ;Bahwa para terdakwa sempat pulang ke rumahnya sebelum truk yangbuat mengangkut kayu pinus datang ;Bahwa rencananya kayu pinus tersebut mau dibawa ke tempatpemotongan kayu ;Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ; SAKSILSUTARNO Bin AMAT TAMAN (Alm) dibawah sumpah padapokoknya menerangkan ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi adalah petugas perhutani di BPKH

  Lawu utara ;Bahwa para terdakwa adalah penduduk di sekitar BPKH Lawu utara ;Hal 12 dari 26 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN KrgBahwa saksi mengetahui kalau Para terdakwa melakukan penebangankayu pinus di Petak 33 RPH Blumbang BKPH Lawu Utara KPH SurakartaDesa Gondosuli Kecamatan Tawangmanggu Kabupaten Karanganyar ;Bahwa saksi setiap 1(satu) bulan sekali selalu melakukan sosialisasitentang larangan penebangan ;Bahwa pohon yang ditebang para terdakwa milik Perhutani ;Bahwa kepemilikan kayu pinus

  terdakwa telah melakukanpenebangan kayu pinus sebanyak 3(tiga) pohon bersamasama dengan SaudaraSugiyono (DPO) dan saudara Lardi (DPO) di petak 33 RPH Blumbang BPKHLawu Utara Surakarta yang merupakan Hutan milik Negara dalam hal ini milikPerhutani di Dea Gondosuli Kecamatan Tawangmanggu KecamatanTawangmanggu Kabupaten Karanganyar itu dilarang dan tidak mendapatkan izindari pihak yang berwenang (Menteri Kehutanan) kepada para terdakwa untukmelakukan penebangan di hutan lindung petak 33 RPH Blumbang BPKH

• Kepala BPKH Wil XXII Kdi Prov. Sulawesi Tenggara;

• Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 200.K/70/DJB/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan batubara Nomor 256.K/70/DJB/2018 tentang Pengangkatan Koordinator Inspetur Tambang;
• 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ridwan Botji, ST.

  Toshida yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP Jabatan Staf ISDH Instansi BPKH XXII; Disetujui dengan syarat;

240a. 1 (satu) lembar Saran / Masukkan atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP. dari BPKH Wilayah XXII Kendari dengan saran RKAB Tahun 2020 PT.

+ 20 miliyar lebih; lsi Lembar saran dari BPKH yang dihadiri oleh saudara SUDIRMAN tersebutyaitu setujui dengan syarat;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan dari saksitersebut.2.

tidak hadir;Alasan kenapa BPKH tidak hadir dalam RKAB tahun 2021 saksi tidak tahu;Sepengetahuan saksi IUP PT.

Namun setelah berubah menjadi BPKH XXII Kendari,belum ada informasi sejak 2014 s.d sekarang sudah dilakukan verifikasi atautidak.

Toshida Indonesia pada setiap tahun terkait kewajibanpembayaran PNBP PKH;Untuk perpanjangan tangan dari Dirjen PKTL di daerah adalah BPKH dimanadi wilayah Prov. Sultra, adalah BPKH Wilayah XXII Kendari dimana surat baiktagihan pembayaran PNBP PKH 1,2 dan 3, surat peringatan pembayaranPNBP PKH 1, 2 dan 3 sampai dengan surat Rencana Pencabutan IPPKH an.PT. Toshida Indonesia dari Dirjen PKTL kepada PT.

Itu yang mau saya garis bawahi.169 Dalam Kepmen 1806 Lampiran Vdinyatakan bahwa mengakomodasi saran dan pendapat dari instansi terkait,khusus mengenai saran dari BPKH yang didalamnya itu tidak disetujui menjadidisetujui dengan syarat.

• Singingi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ProvinsiRiau telah melakukan pengambilan tikik koordinat bersama dengan penyidikPolres Kuansing dilokasi penebangan pohon dengan menggunakan GPSGARMIN GPS MAPS 64s dengan hasil titik 1 koordinat S 004006.7 E1013502.1 dan titik2 koordinat S 004006.5 E 1013502.2. selanjutnya titikkoordinat tersebut dilakukan ngukuran dan pemetaan dengan cara memplotingtitiktitik koordinat yang dilakukan oleh SYAFRUDIN PERWIRA NEGARA selakuPEH (Pengendali Ekosistem Hutan) di BPKH

  Albahri, S.Hut, M.Si yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa Ahli ALBAHRI, S.Hut, M.Si adalah Ahli dari Balai PengelolaanHutan Produksi Wilayah Ill Kementerian Lingkungan Hidup danHalaman 15 dari 40 Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2020/PN TIkKehutanan RI;Bahwa bentuk perbuatan yang dilakukan oleh sdr MARJOHAN PURBAdan sdr ILHAM MARISI yang mana ada melakukan penebangan pohonyang berdasarkan keterangan dari BPKH Wilayah XIX KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan di Pekanbaru

  Riparian PT.RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) tersebutbenar merupakan termasuk kegiatan penebangan pohon;Bahwa pohon dengan ciriciri berdiameter + 63 cm dengan panjang + 8meter tersebut yang ditebang oleh sdr MARJOHAN PURBA dan sdrILHAM MARISI yang berdasarkan keterangan dari BPKH Wilayah XIXKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pekanbaru berada diAreal Konsensi Riparian PT.RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) sudahmerupakan kategori pohon sebagaimana Berdasarkan UU RI Nomor 18tahun 2013

  buah parang yangdigunakan oleh sdr MARJOHAN PURBA dan sdr ILHAM MARISI untukmelakukan penebangan pohon yang berdasarkan keterangan dari BPKHWilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diPekanbaru berada di Areal Konsensi Riparian PT.RAPP (Riau AndalanPulp and Paper) benar merupakan alatalat yang lazim digunakan untukmenebang memotong atau membela pohon;Bahwa ketentuan dari perobuatan sdr MARJOHAN PURBA dan sdr ILHAMMARISI yang melakukan penebangan pohon yang berdasarkanketerangan dari BPKH