Daerah Pabeansebesar Rp2.298.784.275,00; yang tidak dapat dipertahankan MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkaraa quo doktrin hukum Lex specialis derogat

lex generalis dan LexSuperior derogat Legi Inferior, dan telah dilakukan pemeriksaan,pengujian dan diputus serta diberikan pertimbangan hukum oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim AgungHalaman 5 dari 8 halaman.

1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halaldimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya dari suatu sebab yanghalal dengan menyebut suatu sebab adalah terlarang; Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan dengan unsur keempat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatuperjanjian akan tidak sah apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baikdan ketertiban umum; Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat

legi generaliterhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya dan peraturanperundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda, doktrin Lexspecialis derogat legi generali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yangsama dengan substansi masalah yang diatur sama dimana yang satu lebih khususdaripada yang lain, seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satuUndangundang mengatur hal secara umum sementara Undangundang yang lainmengatur secara khusus, namun bila produk hukum

Hikmahanto Juwana, SH,LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur

Ketentuan Contractdimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum /ex specialisderogat legi generalis dan lex superior derogat legi inferiori, makaperbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 yangHalaman 4 dari 8 halaman.

Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu : (a)P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4),sehingga berdasar prinsip /ex consumen derogat legi consumte karenaketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT Lasmo Sanga SangaLimited ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UU PPh.

Putusan Nomor 411 B/PK/Pjk/2018diikat dalam doktrin hukum Lex specialis derogat lex generalis dan LexSuperior derogat Legi Inferiori yang mendapat fasilitas pembebasanatas Bea Masuk dan pembebasan PPN atas impor, yang didukungdengan Back to Back Co dan Contractual Agreement forWarehousing Logistics serta SKA Nomor VNSG14/02/09510 tanggal18 April 2014 yang telah dilakukan pengujian dan penilaian sertapertimbangan hukum karena tidak mencantumkan Form D dan tanda(v) pada kolom 19 dan PT Selvi Singapore

berdasarkan KetentuanPeraturan Perunangundangan yang berlaku dibawah ini ;Menimbang, bahwa Ketentuan mengenai pengajuan gugatan telah diaturdidalam UndangUndang No.2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial Pasal 81, yang menyatakan :"Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnyameliputi Tempat Pekerja/Buruh Bekerja ;Menimbang, bahwa Ketentuan ini merupakan suatu Azas Hukum yaituLEX SPECIALIS DEROGAT

LEGI GENERALIS, terhadap ketentuanUmum yang berlaku yaitu Hukum Acara Perdata (HIR) yang mana didalam Hukum Acara Perdata menyatakan gugatan diajukan dimanatempat Tergugat berada.Selanjutnya, dalam pertimbangan menyatakan : Menimbang, bahwaberdasarkan azas Hukum Lex Specialis Derogat Legi Generalis, yangberarti dapat mengesampingkan ketentuan Umum yaitu Hukum AcaraPerdata (HIR) dan yang berlaku adalah Ketentuan Khusus yang telahdiatur oleh UndangUndang No.2 Tahun 2004 ;Namun selanjutnya, pertimbangan

Penggugat sekarang ParaTerlawan), fakta tersebut di atas adalan Fakta Hukum, dimanaPertimbangan Majelis Hakim adalah pertimbangan yang telah keliru dansalah dalam menerapkan hukum dan atau setidaktidaknya didalammenjatuhkan putusan a quo telah memberi pertimbangan pertimbangansangat kotradiktif/konfroversial sehingga Onvoldoende Gemotiveerd)sebab, senyata dan sebenarnya, Berdasarkan Ketentuan Hukum yangtertera di atas (Vide Pasal 57 Jo Pasal 81 UndangUndang No.2 Tahun2004, dengan Azas Lex Specialis Derogat

dan memahamiNilainilai Hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yangdalam penjelasannya, dinyatakan : Ketentuan ini dimaksud agar putusanHakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, makajudex facti seyogianya menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidakbenar dan atau beritikad buruk, karenanya menolak Perlawanan (Verzet)Pelawan untuk seluruhnnya dan menguatkan putusan Verstek Nomor :104/PHI.G/2007/PHI.PN.JKT.PST, tertanggal 13 Juni 2007, sebabdengan Azas Lex Specialis Derogat

Putusan Nomor 410 B/PK/Pjk/2018diikat dalam doktrin hukum Lex specialis derogat lex generalis dan LexSuperior derogat Legi Inferiori yang mendapat fasilitas pembebasanatas Bea Masuk dan pembebasan PPN atas impor, yang didukungdengan Back to Back Co dan Contractual Agreement forWarehousing Logistics serta SKA Nomor VNSG14/02/11662 tanggal15 Mei 2014 yang telah dilakukan pengujian dan penilaian sertapertimbangan hukum karena tidak mencantumkan Form D dan tanda(v) pada kolom 19 dan PT Selvi Singapore

specialis derogat lex generali ! & &(volledig ) (bindend),$ & & & && & "$$ & && 3 3+ & $ 3 SS & &i & ( & 5+$ 3+ 6$ & & ! &5 + , & ik& & & & $! & & $ & & &! & & $) $& & ! & & r! & & &YYVVVIVVIVIVIIIIIIII III IVI IID III IDI IDI III III DDD)$3 S$ & & ! & &5 + , +& NY)VVVI)V))90)0))9)9))3 S & & ! & & &DIVIIIDIIIVIIIIIDIIIIIII III III III III III IID III III(3 $ & & ! & &! & & ! = $DYVVIIIIIIIIIIII III III III III)3 $ & & ( ! & & &! & & & !

oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang , bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / JaksaPenuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkaratersebut, telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan atau menetapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penerapan asas Lexspecialis derogat

legi generalis.Bahwa yang dimaksud dengan asas Lex specialis derogat legi generalisadalah salah satu asas dalam hukum pidana yang mengandung makna bahwa aturanhukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum di mana dalamUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatursecara khusus mengenai perlindungan anak sedangkan dalam KUHP hanya mengatursecara umum mengenai perlindungan terhadap anak baik sebagai korban maupunsebagai pelaku tindak pidana.

No. 1659 K/Pid.Sus/2013pelaku masih berstatus sebagai anak maka kiranya sangat tepat jika kitamengesampingkan aturan hukum yang bersifat unum dan mengutamakan aturan hukumyang bersifat lebih khusus di mana hal itu tentunya sejalan dengan penerapan asashukum pidana yang ada yaitu Lex specialis derogat legi generalis.Bahwa menurut kami Penuntut Umum, memang terhadap pelaku yang masihanakanak seyogyanya aparat hukum lebih mengedepankan perlindungan bukanmenyengsarakan anak namun kita juga tidak bisa

perkara a quo akan memicumeningkatnya perkara sejenis di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara yang saat inisudah tinggi karena perbuatan para Terdakwa yang memenuhi unsur Pasal UndangUndang Perlindungan Anak namun tidak dihukum dengan UndangUndangPerlindungan Anak.Atas pertimbangan tersebut terhadap alasan halhal yang memberatkan danmeringankan para Terdakwa dalam penjatuhan lamanya pidana penjara kami PenuntutUmum sependapat namun hendaknya hal tersebut tidak mengesampingkan asas Lexspecialis derogat

Bahwa pihak Termohon Keberatan adalah sebuah perusahaanPembiayaan (Leasing) dan menggunakan Undangundang' khusus(spesialis) yaitu UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia, maka asaz hukumLex Specialis Derogat leg generalis turut juga diabaikan oleh MajelisHakim;Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Keberatan memohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk memutuskan sebagaiberikut :1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untukseluruhnya;2.

Nomor 0611 1241 0435 tanggal 28 Agustus 2012,sehingga Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah mengikatkandirinya dalam suatu perikatan, oleh karenanya harus pula tunduk padaketentuan pasal 1320 KUHPerdata;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan dan TermohonKeberatan harus tunduk pada ketentuan hukum perikatan, maka memorikeberatan Pemohon Keberatan tentang UU No. 12 tahun 2011 tentangpembentukan perundangundangan pada bagian penjelasan pasal 7 Ayat (2)dan asaz hukum Lex Specialis Derogat

Putusan Nomor 408 B/PK/Pjk/2018diikat dalam doktrin hukum Lex specialis derogat lex generalis dan LexSuperior derogat Legi Inferiori yang mendapat fasilitas pembebasanatas Bea Masuk dan pembebasan PPN atas impor, yang didukungdengan Back to Back Co dan Contractual Agreement forWarehousing Logistics serta SKA Nomor VNSG14/02/09000 tanggal14 April 2014 yang telah dilakukan pengujian dan penilaian sertapertimbangan hukum karena tidak mencantumkan Form D dan tanda(v) pada kolom 19 dan PT Selvi Singapore

dandijatuhi hukuman berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1997tepatnya Pasal 60 ayat (2) Undangundang nomor 5 Tahun 1997 Jo Pasal55 KUHP dan Pasal 71 ayat (1) Undangundang No. 5 tahun 1997, makaterhadap perkara Pemohon Kasasi tersebut telah diperlakukan hukumpidana khusus yaitu Undangundang Nomor 5 Tahun 1997 mengingatUndangUndang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika merupakantermasuk hukum pidana khusus yang mengatur tentang psikotropika besertaancaman hukumannya ;Berdasarkan asas Lex Specialist Derogat

Dengandemikian, berdasarkan asas Lex Specialist Derogat Lex Generalis dan aspekasas legalitas maka Judex Facti tidak boleh menjatuhkan pidana laindaripada yang telah ditentukan undangundang ;Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela,yaitu adanya suatu. ketentuan dalam undangundang pidana yangmerumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan sanksi terhadapnya.Asas legalitas mensyaratkan terikatnya Hakim pada UndangUndang jugaHal. 13 dari 16 hal. Put.

Berdasarkan asas Lex Specialist Derogat Lex Generalis dan aspek asaslegalitas tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan UndangUndangtersebut, Judex Facti telah melampaui batas kewenangannya dalammenjatuhkan pidana dan atau Judex Facti telah menjatuhkan pidana laindaripada yang telah ditentukan oleh UndangUndang yaitu dalam halpenjatuhan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer karenaUndangUndang Nomor 5 Tahun 1997 yang dijadikan dasar pemidanaanterhadap Pemohon Kasasi tidak terdapat

Dari ketentuan Pasal 2 KUHPM tersebut membuktikan bahwa KUHPMmenganut asas Lex Specialist Derogat Lex Generalis dan aspek asaslegalitas aspek tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan UndangUndang (yang telah dijelaskan panjang lebar di atas) sehingga jikapertimbangan putusan Judex Facti mengenai penjatuhan hukumantambahan pemecatan dari dinas militer dengan menerapkan Pasal 26KUHPM merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan Pasal 2KUHPM ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah

oleole, y,7 ,#, ,,y ,Sy lA ylA y,lA y,def/ vspecialis derogat lex generalis4olledig5 (bindende)/a fi/S's/$/)), Ck#TAT vv v1## v v#4'50 azas lexv vvv vvnazegeling fg's0 79va quo /) 22)v v" rT, (FRE pt) (+"3, 1 JO,0/22)J/if2"8jo,$/nperson54 500@oyCH222&!ful ,S$ % 2//#/ y , 0#/ 0 0/ v y y vMarriage break down5' 6 6 &!

Ketentuan Contract dimaksudtidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum Lex specialis derogatlex generalis dan Lex Superior derogat Legi Inferior, maka perbedaanpengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak PenghasilanMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 yang dilakukan olehTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat danbenar mengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku tax domesticlaw, sedangkan

Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a)P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4),sehingga berdasar prinsip /ex consumen derogat legi consumte karenaketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT Lasmo Sanga SangaLimited ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UU PPh.

dalam perkara Pemohon Kasasi ini, Pemohon Kasasi didakwa, dituntutdan dijatuhi hukuman berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1997tepatnya Pasal 62 Undangundang nomor 5 Tahun 1997, maka terhadapperkara Pemohon Kasasi tersebut telah diperlakukan hukum pidana khususyaitu Undangundang Nomor 5 Tahun 1997 mengingat UndangUndang Nomor5 Tahun 1997 tentang psikotropika merupakan termasuk hukum pidana khususyang mengatur tentang psikotropika beserta ancaman hukumannya ;Bahwa berdasarkan asas Lex Specialist Derogat

Dengan demikian,berdasarkan asas Lex Specialist Derogat Lex Generalis dan aspek asaslegalitas maka judex facti tidak boleh menjatuhkan pidana lain daripada yangtelah ditentukan UndangUndang ;Bahwa syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela,yaitu adanya suatu ketentuan dalam undangundang pidana yang merumuskanperbuatan tercela itu dan memberikan sanksi terhadapnya.

Sehingga dengan demikian, berdasarkan aspekasas legalitas tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan UndangUndang,judex facti tidak berwenang memutus perkara Pemohon Kasasi denganhukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer ;Bahwa berdasarkan asas Lex Specialist Derogat Lex Generalis dan aspek asaslegalitas tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan UndangUndang tersebut,judex facti telah melampaui batas kewenangannya dalam menjatuhkan pidanadan atau judex facti telah menjatuhnkan pidana

Oleh karena itu, sesuai dengan hukum danperaturan perundangundangan yang berlaku, dalam perkara a quoseharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menerapkan adagium hukumlex superior derogat legi inferior (ketentuan hukum yang tingkatannyalebih tinggi mengesampingkan ketentuan hukum yang tingkatannya lebihrendah);Ringkasan Latar Belakang Sengketa Pajak4.

Sebagaimanayang telah diuraikan di atas, asas bahwa peraturan khusus dapatmengesampingkan peraturan yang lebih umum (/ex specialis derogat legigenerali) hanya dapat berlaku jika kedua peraturan tersebut sederajatkedudukannya, yang bukan halnya dalam perkara a quo;Halaman 24 dari 51 halaman. Putusan Nomor 433 B/PK/PJK/20124.

Asas hukum /ex superior derogat legi inferiorHalaman 27 dari 51 halaman. Putusan Nomor 433 B/PK/PJK/2012yang merupakan aturan yang bersifat universal juga sesuai dengan tujuanhukum yang sangat mendasar, antara lain, kepastian hukum, ketertiban dankeadilan.

Untuk mendukung uraianuraian tersebut di atas mengenai asas hukum /exsuperior derogat legi inferior, Pemohon Peninjauan Kembali akanmengutip pula pendapatpendapat para sarjana mengenai asas hukumtersebut di bawah ini.a. Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, S.H. dalam Kata Pengantar pada bukutulisan Dr.

Asas ini biasanyadinyatakan dengan ungkapan Latin: Lex superior derogat legiinferior.c. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Mengenal Hukum(Suatu Pengantar), Edisi ke5, Cetakan ke2, Liberty, Yogyakarta,2005, halaman 87, menyatakan (Bukti PK12):Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR No.

Menghukum Tergugat 1 untuk membatalkan Keputusan Rapat KAN NagariSungai Asam Nomor 03/KAN NSA/XI2008 tanggal 4 Januari 2009terutama point Ill adalah bertentangan dengan Hukum yang lebih tinggi danbersifat diskrimitatif(Lex superior derogat legi inferior) dan subjektif yangditerapkan di wilayah pemerintahan Nagari Sungai Asam dengankonsekuensi Batal Demi Hukum.5.

Menghukum Tergugat 2 untuk memerintahkan kepada Tergugat 2 untukmembatalkan Peraturan Wali Nagari Sungai Asam Nomor 03 Tahun 2016tentang Tata Cara Pengurusan SuratSurat Untuk Nikah (NA) adalahbertentangan dengan Hukum yang lebih tinggi dan bersifat diskrimitatif(Lexsuperior derogat legi inferior)dan subjektif yang diterapkan di wilayahpemerintahan Nagari Sungai Asam dengan konsekuensi Batal Demi Hukum6.

Atau menghukum Tergugat 3 untuk memerintahkan kepada Tergugat 3untuk membatalkan Peraturan Wali Nagari Sungai Asam Nomor 03 Tahun2016 tentang Tata Cara Pengurusan SuratSurat Untuk Nikah (NA) yangtelah ditetapkan tanggal 26 Februari 2016 karena bertentangan denganHukum yang lebih tinggi dan bersifat diskrimitatif (Lex superior derogat legiinferior),bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak mencerminkantata kelola pemerintahan nagari yang baik.7.

a quo karena substansi gugatanyang diajukan oleh Penggugat dalam Petitum angka 6 halamann 10pada naskah gugatan yang ditujukan kepada Tergugat 3 (BupatiPadang Pariaman adalah Atau menghukum Tergugat 3 untukmemerintahkan pada Tergugat 3 untuk membatalkan Peraturan WaliNagari Sungai Asam Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tata CaraPengurusan SuratSurat untuk Nikah (NA) yang telah ditetapkantanggal 26 Februari 2016 karena bertentangan dengan hukum yanglebih tinggi dan bersifat diskrimitatif (Lex Supenor Derogat

legi inferior) dan subjektif yang diterapkan di wilayahpemerintahan Nagari Sungai Asam dengan konsekuensi Batal Demi Hukum;Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat 3 untuk memerintahkan kepadaTergugat 2 untuk membatalkan Peraturan Wali Nagari Sungai Asam Nomor 03Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurusan SuratSurat Untuk Nikah (NA)adalah bertentangan dengan Hukum yang lebih tinggi dan bersifatdiskrimitatif(Lex superior derogat legi inferior)dan subjektif yang diterapkan diwilayah pemerintahan Nagari

Putusan Nomor 407 B/PK/Pjk/2018hukum Lex specialis derogat lex generalis dan Lex Superior derogat LegiInferion yang mendapat fasilitas pembebasan atas Bea Masuk danpembebasan PPN atas impor, yang didukung dengan Back to Back Codan Contractual Agreement for Warehousing Logistics serta SKA NomorVNSG14/02/09278 tanggal 15 April 2014 yang telah dilakukanpengujian dan penilaian serta pertimbangan hukum karena tidakmencantumkan Form D dan tanda (v) pada kolom 19 dan PT SelviSingapore untuk tanda (v) pada

Putusan Nomor 409 B/PK/Pjk/2018hukum Lex specialis derogat lex generalis dan Lex Superior derogat LegiInferion yang mendapat fasilitas pembebasan atas Bea Masuk danpembebasan PPN atas impor, yang didukung dengan Back to Back Codan Contractual Agreement for Warehousing Logistics serta SKA NomorVNSG14/02/02905 tanggal 14 April 2014 yang telah dilakukanpengujian dan penilaian serta pertimbangan hukum karena tidakmencantumkan Form D dan tanda (v) pada kolom 19 dan PT SelviSingapore untuk tanda (v) pada

Putusan Nomor 2696/B/PK/Pjk/2020derogat legi generalis dan lex superior derogat legi inferiori, makaperbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan, untuk Masa Pajak Januari s.d.

Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a)P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4),sehingga berdasar prinsip /ex consumen derogat legi consumte karenaketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT Exxonmobil OilIndonesia Inc ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitasperpajakan dan berlaku tarif BPT 20% UU PPh.

menjatuhkanputusan dalam bagian menimbang seharusnya mengacu kepada UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia quod non mempedomanisecara sepihak Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memeriksa perkara KonsumenNomor 03/P3K/II/2015 dan Peraturan Menperindag Nomor 350/BPSKKS/ARBT/III/2015;Pertanyaannya adalah apakah Pengadilan Negeri Rengat Judex Facti tidakmemasukkan dalam pertimbangan hukumnya pemberlakuan asasasas: Lex specialis derogat

legi generali atau; Lex posterio derogat legi priori,Lebin lengkapnya asas Lex Specialis deroogat lex generalis: Hukum(peraturan) knusus menyingkirkan peraturan umum;Lex posterio derogat legi prior. ...Undangundang yang lebih barumenyingkirkan undangundang yang lama atau undangundang kemudianmenyingkirkan undangundang terdahulu;(Vide: Kamus Hukum, DR.