Ditemukan 150 data
51 — 6
BANJAR PRINT, saksi TAJUDIN NOOR selaku Drektur CV.OJO LALI dan saksi ENDANG SUSILOWATI selaku Direktur CV. RIZDON kepadasaksi Drs. H.
ARDHI PADMA,SH
Terdakwa:
MURTI BINTI MISAN
275 — 57
Bahwa tiap hari ada pencairan kredit antara 45 dan6 orang nasabah ; Bahwa kerugian dari PT BPR Dhasastra ArthaSempurna sebesar Rp. 6.706.389.012, (enam milyar tujuh ratus enamribu tiga ratus delapan puluh sembilan dua belas rupiah); Bahwa saksi pernah melihat sendiri ketika Pak AgusBudi Hananto menyerahkan uang kepada terdakwa ; Bahwa saksi tidak tahu pemotongan uang nasabahyang dilakukan terdakwa ; Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengajuankredit adalah Pak Agus Budi Hananto selaku Drektur Operasional
LUTFI NOOR ROSIDA, SH
Terdakwa:
1.THE SUNG SENG Alias RONNI
2.YUSRI
209 — 112
Bahwa ada Drektur Utama yang baru meminta suratsurat perusahaankepada para terdakwa ini, direktur utama yang tanda tangan ada suratsuratnya(diperlintakan dipersidangan) Surat Ini yang buat Direktur Utama yang baru danKomisaris. Bahwa surat yang pertama tanggal 16 februari 2015 No. 001/SKBditerima oleh para terdakwa, yang kedua tidak ada terima. Bahwa selama pengajuan pembubaran, perusahaan selama beroperasiberjalan itu perusahaan untung.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ERRY SULISTIO Diwakili Oleh : ERRY SULISTIO
1226 — 895
NORTHCLIFF INDONESIA nomor rekening 877777 780808889;1 (satu) lembar fotocopy legalisir SURAT KUASA dari ERRYSULISTIO selaku Drektur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIAkepada VERDY RUSLI selaku Direktur PT.
NORTHCLIFF INDONESIA nomor rekening 877777 780808889;1 (satu) lembar fotocopy legalisir SURAT KUASA dari ERRYSULISTIO selaku Drektur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIAkepada VERDY RUSLI selaku Direktur PT. NORTHCLIFFINDONESIA di jakarta pada tanggal 25 Oktober 2017;1 (Satu) lembar fotocopy legalisir TANDA DAFTAR PERUSAHAANPERSEORANGAN TERBATAS (PT) nomor: 1908/24.3PT.7/31/74/1.824.27/e/2017 dan nomor TDP 09.03.1.74.63711;1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan TerbatasPT.
NORTHCLIFF INDONESIA nomor rekening877777780808889;1 (satu) lembar fotocopy legalisir SURAT KUASA dari ERRYSULISTIO selaku) Drektur Utama PT.
79 — 15
kepada saksi, bahwa rekananpemenang karena sakitsakitan dan waktu pelaksanaan pengadaansudah mepet, kemudian mereka (Panitia Lelang) menyodorkan kepadasaksi surat penetapan SP2BJ, kemudian saksi ada bertanya kepadaPanitia apa ini tidak salah, dijawab oleh Panitia (Fahmi) tidak Bu, karenapemenang sudah mengundurkan diri, selanjutnya dengan itikad baik,saksi menandatangani SP2BJ itu untuk pemenang II yakni PT DutaMedika Sari Utama Direkturnya Sofyansyah, akan tetapi kontraknyaditandatangani oleh Drektur
72 — 12
Terlebin dalam ADART PT Gunung Jati Nusantara Abadi kedudukan MOCHAMADSODIK adalah sebagai Direktur Utama dan tidak disebutkan adanyaposisi Drektur satu. Inilan salah satu bukti gugatan Penggugattersebut tidak jelas dan kabur serta membingungkan Mochamad Sodikdidalam membela diri dalam kasus ini!
107 — 24
Bond : 118001102051400204dengan nilai Jaminan Rp. 16.900.000, dengan Premi yang dibayar :198.000, berlaku selama 150 hari kalender dan efektif mulai daritanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014 ,dikeluarkan di Ambon pada tanggal 26 April 2014 PenanggungjawabPT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA Raid Heru Prasetyawan,Frederik B Sayhailatua selaku Drektur Fa Libra .b. Jaminan Uang Muka , No.
79 — 29
Surya Kencana tidak mungkin menyelesaikan pekerjaan dalamHalaman 139 dari 151 Putusan Nomor: I I/Pid.SusTPK/2015.PN.Pdgtahun 2012, dan menyatakan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan, makapenyelesaian pekerjaan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dilakukanAddendum Kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari DIPA tahunAnggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.Menimbang bahwa telah terjadi perselisihan perdata dalampembayaran jual beli antara Johannes drektur PT Surya
341 — 140
Aidir Amin Daud,SH.MH.DPM (Drektur JenderalAdministrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM RI),L 86 : Memorandum No.1254/MMO/GRK/V/2014 tertanggal 7Mei2014, dengan perihal Pencairan Kredit atas nama PT.Likotama Harum yang menjelaskan bahwa penarikan kreditatas nama PT. Likotama Harum sebesar Rp. 29.771.871.567,belum dapat dilaksanakan karena syarat pengesahan dariKementerian Hukum dan HAM atas akta akta perseroanmengenai perubahan kepemilikan PT.
Aidir AminDaud,SH.MH.DPM (Drektur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n.Menteri Hukum dan HAM RI),:Memorandum No.1254/MMO/GRK/V/2014 tertanggal 7 Mei2014,dengan perihal Pencairan Kredit atas nama PT. Likotama Harum yangmenjelaskan bahwa penarikan kredit atas nama PT. Likotama Harumsebesar Rp. 29.771.871.567, belum dapat dilaksanakan karena syaratpengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atas akta aktaperseroan mengenai perubahan kepemilikan PT.
69 — 24
dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tidak terbatas padakedudukan/jabatan seseorang sebagai pegawai negeri tetapi meliputi jugapegawai swasta;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidanganapakah dari rangkaian perbuatan terdakwa, telah terbukti melakukanpenyelahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyasehubungan dengan jabatan terdakwa sebagi Drektur
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
269 — 126
Surat ditandatangani oleh Aditia Mardarisky danyang mengetahui Dulles Tampubolon Pemimpin GrupKomersial dan KorporasiPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Relis Sapindo Utama dengan Nomor.AHUAH.01.1017277tanggal 7 Mei 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani olehDr.Aidir Amin daud,SH.MH.DPM ( Drektur JenderalAdministrasi Hukum Umum a.n.
Mohamad Nur Azis
Terdakwa:
Harry van Sidabukke
1757 — 1722
Untuk itu) Terdakwamemperkenalkan saksi LALAN SUKMAYA dengan saksi LUCKY FALIANSETIABUDI selaku Drektur PT.AGRI TECH SEJAHTERA sebagai pihak yangakan menggantikan /PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE sebagai supplierdalam penyediaan bansos sembako non beras bagi PT Pertani (Persero).Terdakwa juga menyampaikan bahwa urusan koordinasi dengan pihakKemensos termasuk pemberian fee tetap menjadi tugas dan tanggungjawabTerdakwa.
Untuk itu) Terdakwamemperkenalkan saksi LALAN SUKMAYA dengan saksi LUCKY FALIANSETIABUDI selaku Drektur PT.AGRI TECH SEJAHTERA sebagai pihak yangakan menggantikan Terdakwa/PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE sebagaiSupplier dalam penyediaan bansos sembako non beras bagi PT.Pertani(Persero). Terdakwa juga menyampaikan bahwa urusan koordinasi dengan pihakKemensos termasuk pemberian fee tetap menjadi tugas dan tanggungjawabTerdakwa.
95 — 32
Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah bukanmerupakan delik inti atau bestandde/ delict, tapi merupakan e/emen delict yangmerupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidanayang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya dan dalam perkara inisubjek hukum yang diduga melakukan suatu delik tertuju pada terdakwa terdakwayang mana ldentitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan ;Menimbang, bahwa Terdakwaterdakwa selaku Drektur
162 — 87
Dalam kedudukannya selaku Drektur Pengolahan PTPertamina (Persero) dan pada bulan September 2004 sampai dengan september2005 telah menyetujui Rencana Kebutuhan Material pengadaan TEL,memberikan persetujuan harga TEL hasil negosiasi dan memberikan persetujuanHal. 186 dari 217 hal.
Terbanding/Terdakwa : DJOKO SAPUTRO.
280 — 185
Gadang No.47 Rt.001 Rw.003 KelurahanSungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok JakartaUtara ;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta / Drektur Utama Perum Jasa Tirta II (Priode12 Mei 2016 s/d 12 Desember 2018;Pendidikan : S2;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :1.Penyidik sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal19 Oktober 2019;Perpanjangan Penuntut Umum Sejak Tanggal 20 Oktober 2019 sampaidengan Tanggal 28 Nopember 2019 ;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri
62 — 22
PAS) di Bank Mandiri Cabang Sidoarjo tersebut, yangberwenang utnuk menanda tanganinya adalah Saudara PRADITYAYUNGTO RIZANJAYA (terdakwa) selaku Drektur dan Saudara DIDIKPURWANTO (belum tertangkap) selaku Komisaris dan disertai denganstempel perusahaan.Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;38.
181 — 66
Hal. 68Dari penyampaian permasalahan dari pihak BKKBN tersebutkemudian oleh Drektur PLP Hankam BPKP (BEA REJEKITIRTADEWI) menyampaikan bahwa akan dilakukan kajian lebihdahulu atas proses pengadaan alat kontrasepsi termasuk dokumendokumen pendukungnya, bersamasama dengan pihak InspektoratBKKBN sehingga Irtama dapat segera mengajukan surat kepadaBPKP.
66 — 16
Tati ( Pemegang KasPengeluaran).143Bahwa saksi menjelaskan lupa siapa yang memberikan KUITANSI tersebut, akan tetapipada saat saksi menerima KUITANSI tersebut sudah ada tanda tangan dari TerdakwaTAUFIK HIDAYAT.Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu Daftar Riwayat Harga Perkiraan Sendiri (HPS)tanggal 20 Januari 2014. masih mencantumkan PPH sebesar 2% Padahal sudah ada PPN10%.Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya tidak kenal dengan ODziektur CV.ARSIMETRIKS damais yaitu saksi CHUSNUL HIDAYAT dan Drektur CV.KARYASA
46 — 13
Tati ( Pemegang KasPengeluaran).143Bahwa saksi menjelaskan lupa siapa yang memberikan KUITANSI tersebut, akan tetapipada saat saksi menerima KUITANSI tersebut sudah ada tanda tangan dari TerdakwaTAUFIK HIDAYAT.Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu Daftar Riwayat Harga Perkiraan Sendiri (HPS)tanggal 20 Januari 2014. masih mencantumkan PPH sebesar 2% Padahal sudah ada PPN10%.Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya tidak kenal dengan ODziektur CV.ARSIMETRIKS damais yaitu saksi CHUSNUL HIDAYAT dan Drektur CV.KARYASA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
224 — 113
Aidir Amin Daud,SH.MH.DPM~ (Drektur JenderalAdministrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM RI),Memorandum No.1254/MMO/GRK/V/2014 tertanggal 7Mei2014, dengan perihal Pencairan Kredit atas nama PT.Likotama Harum yang menjelaskan bahwa penarikan kreditatas nama PT. Likotama Harum sebesar Rp. 29.771.871.567,belum dapat dilaksanakan karena syarat pengesahan dariKementerian Hukum dan HAM atas akta akta perseroanmengenai perubahan kepemilikan PT.