Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT KATINGAN INDAH UTAMA KALIMAN ESTATE, tersebut;

PT KATINGAN INDAH UTAMA KALIMAN ESTATE VS EBENHARD M.S. RASA,

PUTUSANNomor 130 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT KATINGAN INDAH UTAMA KALIMAN ESTATE, yangdiwakili oleh Direktur Utama Rizal Purnawarman, berkedudukandi Jalan H.M.

Katingan Indah Utama (Kaliman Estate)melakukan pelanggaran tidak membayarPesangon 1 x 9 x Rp9.200.000,00 = Rp 82.800.000,00;Uang penghargaan masa kerja 7 x Rp9.200.000,00 = Rp 64.400.000,00;Pengganti Perumahan dan Pengobatan15 % X Rp147.200.000,00 = Rp 22.080.000,00;Jumlah = Rp169.280.000,00;(seratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah),kepada Penggugat, karenanya memerintahkan Tergugat untuk segeramembayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uangpengganti hak

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT KATINGANINDAH UTAMA KALIMAN ESTATE, tersebut;2. Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ditetapbkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 olehSudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M.

MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 450/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE, beralamat diGraha KIIC Lantai 2, Jalan Permata Raya Lot C1B,Kawasan Industri KIIC, Sukaluyu Telukjambe Timur,Karawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Sanny Iskandar,jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40

Kunio Yano termasuk dalam pengertian pengurus sehinggaberwenang menandatangani surat keberatan atas nama PT MaligiPermata Industrial Estate perusahaan;2. Bahwa Surat Keberatan Nomor 038/MPIE/FA/VI/2015 tertanggal 11 Juni2015 telah memenuhi persyaratan formal dan seharusnya pihakTergugat dapat memproses surat keberatan tersebut;3.

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104618.99/2012/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 17 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal PajakNomor S3444/WPJ.07/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang PemberitahuanSurat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor00012/206/12/059/15 tanggal 13 Mei 2015, atas nama PT Maligi PermataIndustrial Estate

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M.

KUMALA CEMERLANG ESTATE, DK VS LALLA DG. NGANI,

telah beralih kepada PT KumalaCemerlang Estate berdasar Akta Jual Beli tanggal 01 Februari 2010 yangHalaman 10 dari 36 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2016dibuat oleh Sri Hartini Widjaja Sarjana Hukum selaku Pejabat PembuatAkta Tanah Kota Makassar;6.

Kumala Cemerlang Estate, yang awal mulanya berasal dariSertipikat Hak Milik Nomor 29/Jongaya Kecamatan Tamalate KabupatenGowa, yang gambar situasinya dibuat belakangan pada tanggal 18 Maret1983 Nomor719, Luas 44.055 atas Nama: H.A Tjintjing Karaeng Lengkese,Lalu beralih kepada Bank Dagang Negara Tjabang Makassar.

Kumala Cemerlang Estate;Karena Bukti Hak Lama atau (alas hak atas tanah objeksengketa yang lama yang digunakan pada waktu pendaftarantanahobjek sengketa untuk pertama kali berdasar PP 10 Tahun1961 yang diatur secara tidak sah karena dilaksanakan dengancara merekayasa (istilah pidana = memalsukan) identitas diti dandokumendokumen lain oleh H.A.

atasnama PT.Kumala Cemerlang Estate yang dahulu terletak di Desa KampungHalaman 26 dari 36 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2016Jongaya Distrik Mangasa Kabupaten Gowa tetapi sekarang terletak di JalanSultan AlauddinRT.1 RW.5 Kel. Pabaengbaeng Kec.

KUMALA CEMERLANG ESTATE dan PemohonHalaman 35 dari 36 halaman.

MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 449/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE, beralamat diGraha KIIC Lantai 2, Jalan Permata Raya Lot C1B,Kawasan Industri KIIC, Sukaluyu Telukjambe Timur,Karawang, Jawa Barat, yang diwakili olen Sanny Iskandar,jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40

Kunio Yano termasuk dalam pengertian pengurus sehinggaberwenang menandatangani surat keberatan atas nama PT MaligiPermata Industrial Estate perusahaan;2. Bahwa Surat Keberatan Nomor 037/MPIE/FA/VI/2015 tertanggal 11 Juni2015 telah memenuhi persyaratan formal dan seharusnya pihakTergugat dapat memproses surat keberatan tersebut;3.

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104617.99/2010/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 17 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal PajakNomor S3317/WPJ.07/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang PemberitahuanSurat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor00006/206/10/059/15 tanggal 13 Mei 2015, atas nama PT Maligi PermataIndustrial Estate

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M.

BUANA ESTATE

Buana Estate, beralamat di Gedung Teja Buana, Lantai 3, Jalan MentengRaya No. 29, Jakarta 10340, Rt. 004/Rw. 009, Kebon Sirih, Menteng,Jakarta Pusat, masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, makaHalaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 554/PDT/2021/PT BDG.berdasarkan Pasal 118 HIR ayat (1) (2) (3) (4) yang berhak mengadiliperkara ini secara relatif adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Buana Estate sebagai perbuatan melawan hukum denganganti rugi akibat adanya pembongkaran bangunan diatas tanah milikTergugat yang digarap Penggugat secara melawan hak tanpamendapat ijin dari Tergugat, maka karena gugatan bersifat tunggalhanya PT.

Buana Estate;Bahwa karena jelasjelas alamat tinggal atau tempat diam diketahui dansah menurut hukum, maka Pengadilan Negeri Cibinong tidakberwenang mengadili perkara ini dengan berdasarkan Pasal 118 HIRayat (3) karena objek gugatan harta tetap tidak dapat digunakan untukdan dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cibinongberwenang mengadili perkara ini.

Lagi pula haruslah dicermati secarateliti bahnwa gugatan Penggugat bukan mengenai hak kepemilikanHalaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 554/PDT/2021/PT BDG.terhadap benda tetap, karena Penggugat hanya penggarap dan tidakmemiliki hak kepemilikan dan menggarap tanpa jin dari pemilik PT.Buana Estate.1.4.

Buana Estate(Tergugat) dan dikuasai Tergugat dan diperpanjang masa berlakunyasesuai Sertipikat HGU No. 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 (Empatjuta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluhlima meter persegi), dan dari luas tersebut seluas 2.117.500 M2 (Duajuta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) dalam sengketakarena digarap secara melawan hukum oleh PT.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT TUNGGAL YUNUS ESTATE

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT TUNGGAL YUNUS ESTATE

PT INTI UTAMA DHARMA REAL ESTATE VS PT GEGET GIGIT

PUTUSANNomor 1651 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT INT UTAMA DHARMA REAL ESTATE yangdiwakili oleh HENDRI SUTANDINATA, MBA,Direktur, berkedudukan di Jakarta, beralamat diJalan Cipinang Indah Raya Kav.BZ1 Kota JakartaTimur, dalam hal ini memberi kuasa kepada:R. YURIS BHARATA, S.H.

yang kalah, makaPemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT INT UTAMADHARMA REAL ESTATE

SRI MULYAWATI VS PT HARMAS JALESVEVA REAL ESTATE INDONESIA (REI)

., & Associates,beralamat di Komplek Ruko Kampus Widuri, Blok A Nomor 7,Lantai Il, Jalan Palmerah Barat Raya Nomor 353, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27Desember 2018;Termohon Kasasi:DanREAL ESTATE INDONESIA (REI), berkedudukan di RukanSimprug Indah, Jalan Teuku Nyak Arief, Nomor 9B, KebayoranLama, Jakarta Selatan;Halaman 1 dari 10 hal. Put.

SUPIAH binti SARIDAN, DKK VS PT THE NEW ASIA ESTATE

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TOYOTA TSUSHO REAL ESTATE CIKARANG

Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagai karyawan Hotel COMO SHAMBA ESTATE yang tidak membayarkan sebagian dari kewajiban pajak Penggugat, padahal Penggugat telah mengeluarkan uang untuk pembayaran tersebut, merupakan suatu perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan hukum akibat perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 519.873.821,- (lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);4.

BEGAWAN GIRI ESTATE

BEGAWAN GIRI ESTATE, diwakili oleh Yosep Yulius Diaz, jeniskelamin lakilaki, tempat tanggal lahir Buleleng, 17111962, agama Katolik, pekerjaan karyawanSwasta, status perkawinan Kawin, pendidikanterakhir Diploma Ill Parawisata, alamat di JalanPlawa No.79 Denpasar, NIK 5171021711620001,Jabatan Direktur PT.

Begawan Giri Estate, beralamatdi Como Shambhala Estate Banjar Begawan, DesaMelinggih Kelod, Kecamatan Payangan, KabupatenGianyarBali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanyabernama Fredrik Billy SH. dan N.Lony Rihi, SE.SH.Advokat berkantor pada kantor Advokat Billy&Partners d/a dEA GRAHA Jalan Bedugul No.17Sidakarya Denpasar, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 17 September 2017 selanjutnyaHal 1 dari 20 Put Perdata Nomor 200/Pdt/2017/PT DPSdisebut TERBANDING/ PEMBANDING semulaPENGGUGAT;Pengadilan

Bahwa Tergugat adalah salah satu karyawan Hotel COMOSHAMBA ESTATE sejak tahun 2002 dengan jabatan terakhir adalahGeneral Assistant Account yang salah satu tugasnya adalahmelakukan pembayaran pajakpajak perusahaan di Kantor Pajakdi Denpasar maupun di Gianyar selain di departamen Acounting.3.

Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagai karyawanHotel COMO SHAMBA ESTATE yang tidak membayarkan sebagiandari kewajiban pajak Penggugat, padahal Penggugat telahmengeluarkan uang untuk pembayaran tersebut, merupakan suatuperbuatan melawan hukum;3. Menyatakan hukum akibat perobuatan melawan hukum Tergugattersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 519.873.821,(lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribudelapan ratus dua puluh satu rupiah);4.

BEGAWAN GIRI ESTATE adalah secaraemail dan jawaban bukti P5 tersebut dari CIMB NIAGA adalahsesuai dengan asli karena subtansinya bukandi bukti Surat P4akan tertapi dijawaban surat yang berupa Bukti P5 tersebut;Menimbang, bahwa kuasa pihak Pembanding/Terbanding semulasebagai Penggugat (PT Begawan Giri Estate) dalam memori bandingmengajukan alasanalasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;1.Bahwa didalam pertimbangan hukum Yudex Factie ( vide hal.49 )terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan

JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG

JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG,berkedudukan di Jalan Pulo Kambing No. 1, KawasanIndustri Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam sengketa inimemberikan kuasa kepada: 1. M. kkhsan Ingratubun, S.H. ; 2. Zulaini Wahab, S.H. ; 3.

., BAGERPANG ESTATE tersebut;

., BAGERPANG ESTATE VS NURHUDANI

., BAGERPANG ESTATE tersebut dan membatalkan PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor41/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn, tanggal 4 November 2020 selanjutnyaMahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yangakan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaHalaman 11 dari 14 hal. Put.

JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG

Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Bukti P9).2.2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 173/G/2013/PTUNJKT., tanggal 25 Maret 2014, antara PT. SuryandaraNusa Bhakti, dkk. (17 Penggugat dan Penggugat II Intervensi) melawanDirektur Utama PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung Persero (BuktiP10).V. ALASAN PERMOHONAN1.

Jakarta Industrial Estate Pulogadung Nomor: 6068, tanggal13 Oktober 2015, Perihal Perpanjangan Penggunaan Tanah Industridan Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL).(Fotokopi sesuai dengan asli);Surat PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung Nomor: 7616, tanggal15 Desember 2015, Perihal Rekomendasi Perpanjangan SHGB.(Fotokopi sesuai dengan asli);Letter Of Confirmation dari PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung.(Fotokopi sesuai dengan asli);Draf Surat Perjanjian dari PT.

Jakarta Industrial Estate Pulogadung.(Fotokopi sesuai dengan asli);Salinan Keputusan Direksi PT. Jakarta Industrial Estate PulogadungNomor: 095 Tahun 2015, tanggal 14 September 2015, TentangPemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Dengan Hak Guna Bangunan/Perpanjangan Di Kawasan Industri Pulogadung.

JakartaIndustrial Estate Pulogadung. (Fotokopi dari fotokopi);Salinan Akta Nomor: 4, tanggal 22 Juli 2014, tentang Pemberhentiandan Pengangkatan AnggotaAnggota Direksi PT. Jakarta IndustrialEstate Pulogadung. (Fotokopi dari fotokop1);Surat PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung Nomor: 6109, tanggal15 Oktober 2015, Perihal Survey HGB di atas HPL. (Fotokopi darifotokopi);Surat PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung Nomor: 7616, tanggal15 Desember 2015, Perihal Rekomendasi Perpanjangan SHGB.

Jakarta Industrial Estate PulogadungNomor: 6109, tanggal 15 Oktober 2015, PerihalSurvey HGB di atas HPL Bukti T4 berupa : Surat PT. Jakarta Industrial Estate PulogadungNomor: 7616, tanggal 15 Desember 2015, PerihalRekomendasi Perpanjangan SHGB;Terungkap fakta hukum bahwa:1.

ABDUL JALAL, dkk VS PT BINA REKSA ESTATE (BRE), dkk

Sagala &Rekan beralamat di Blok O Nomor 32 perumahan PoldaSrigunting Indah, Sunggal, Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 8 September 2017;Para Pemohon Kasasi;LawanPT BINA REKSA ESTATE (BRE), berkedudukan di Medan,Kompleks Taman Polonia 4 Nomor 29, Kelurahan Sukadamai,Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dalam hal ini memberikuasa kepada Torang Manurung, S.H., M.H., Advokat padaChairuddin Ismail & Partners, beralamat di Jalan Taman PoloniaIV Nomor 29 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

PT TUNGGAL YUNUS ESTATE

BUANA ESTATE

ESTATE TEHANG;

PUDJIPAPAN KREASINDO, Real Estate Developer VS Ny. HALIMAH. dkk

PUDJIPAPAN KREASINDO, Real Estate Developer,diwakili oleh Damian Pudjiadi, MBA, selaku Direktur Utamadan Toto Sasetyo Dwi Budi L, selaku Direktur, berkedudukandi Hotel Jayakarta Lantai 21 Jalan Hayam Wuruk Nomor 126,Jakarta 11180 Indonesia, dalam hal ini memberi kuasakepada Amir Hood Nasution, S.H., dan kawankawan, ParaAdvokat berkantor di Jalan Bendungan Jatilunur Nomor 54,Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni2013;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;melawan1. Ny.

Pudjipapan Kreasindo real estate developer, Hotel Jayakartalantai 21, Jalan Hayam Wuruk Nomor 126 Jakarta 11180, Indonesia;Bahwa agar Tergugat tunduk pada isi putusan yang dijatunkan, makaPenggugat mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugatmembayar Qdwangsom (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilanterhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti(inkracht) serta menghukum Tergugat untuk patuh

PUDJIPAPANKREASINDO, Real Estate Developer tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Prof. Dr. H.