Bahwa Tergugat III didalam perkara ini agar selama proses perkara iniberjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyeksengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama dan ataupembebanan dalam bentuk apapun baik dari Tergugat atau siapapunharap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukumpasti/tetap (in kracht), dan atau berdasarkan Peraturan PemerintahNo.24 hatun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 45 ayat 1 hurufe Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaranperalihan

penjualan lelangdengan bantuan Tergugat Ill tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yangmengikat ;10.Bahwa Terlawan Il dilibatkan didalam perkara ini agar selama proses perkaraini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketaposita angka 2 gugatan, apabila ada permohonan perubahan balik namaataupun Pembebanan baik dari Terlawan atau siapapun harap menungguputusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (in kracht)dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 hatun

tersebut Terlawan harus melakukan gugatan kepada ParaPelawan lewat Pengadilan Negeri Sukoharjo.10.Bahwa Terlawan II dilibatkan didalam perkara ini agar selama proses perkara11ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketaposita angka 2 gugatan, apabila ada permohonan perubahan balik namaataupun Pembebanan baik dari Terlawan atau siapapun harap menungguputusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (in kracht)dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 hatun

Hak Tanggungan dan bertentangan dengan pasal 4Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas tanah obyek sengketa ;Bahwa Tergugat Ill didalam perkara ini agar selama proses perkara iniberjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa,apabila ada permohonan perubahan balik nama dan atau pembebanandalam bentuk apapun baik dari Tergugat atau siapapun harap menungguputusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (inkracht), dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 hatun

Obyek Hak Tanggungan yangbersangkutan;Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pat.G/2020/PN Kin10.11.12.Bahwa Tergugat Il dilibatkan didalam perkara ini agar selama prosesperkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyeksengketa posita angka 2 gugatan, apabila ada permohonan perubahanbalik nama baik dari Tergugat atau siapapun harap menunggu putusanperkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (in kracht), danatau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 hatun

Tanggunganberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi letak Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan;Bahwa Tergugat Il didalam perkara ini agar selama proses perkara iniberjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa,apabila ada permohonan perubahan balik nama, maupun pembebanandalam bentuk apapun baik dari Tergugat atau siapapun harap menungguputusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (inkracht), dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 hatun

meminta kembali apa yang dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yangditentukan dalam peljanjian ;Bahwa Tergugat II dilibatkan didalam perkara ini agar selama proses perkara iniberjalan, untuk tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa positaangka 2 gugatan, dan apabila ada permohonan perubahan balik nama baik dariTergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyaikekuatan hukum pasti/tetap (in kracht) atau berdasarkan Peraturan PemerintahIndonesia No.24 hatun

tersebut diatas denganmenunda pelaksanaan lelang sampai putusan perkara ini sudahmempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht);Bahwa Tergugat Ill dan Tergugat IV dalam perkara ini agar selamaproses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik namaterhadap obyek sengketa, dan apabila ada permohonanperubahan balik nama baik dari Tergugat maupun Tergugat Ilatau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudahmempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht), dan atauberdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 hatun

Bahwa Tergugat Il dilibatkan di dalam perkara ini agar selamaproses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik namaterhadap obyek sengketa, apabila ada permohonan perubahan balikHalaman 5 , Putusan Nomor 517/Pdt/2018/PT SMGnama dan atau pembebanan dalam bentuk apapun baik dariTergugat atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudahmempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (in kracht), dan atauberdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 hatun 1997 pasal 45 ayat1 huruf e Kepala Kantor Pertanahan

menolak atas permintaan Tergugat maupun Tergugat Ill untukmenerbitkan Surat Keterangan Tanah untuk lelang ( SKPT) ;Bahwa Tergugat Il dalam perkara ini agar selama proses perkara ini berjalantidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa positaangka 2 gugatan, apabila ada permohonan perubahan balik nama ataupunPembebanan baik dari Tergugat atau siapapun harap menunggu putusanperkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (in kracht) danatau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 hatun

Bahwa Tergugat II maupun Tergugat III dalam perkara ini agarselama proses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik namaterhadap obyek sengketa posita angka 2 gugatan, apabila ada permohonanperubahan balik nama maupun pembebanan lainnya baik dari Tergugat atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyaikekuatan hukum pasti/tetap (in kracht), dan atau berdasarkan PeraturanPemerintah No.24 hatun 1997 pasal 45 ayat 1 hurufe Kepala KantorPertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran

lama yang mempunyai reputasi baik terhadap Tergugat dantelah banyak kontribusi yang diberikan Penggugat kepada Tergugat ;Bahwa Tergugat II didalam perkara ini agar selama proses perkara ini berjalantidak melakukan perubahan terhadap obyek sengketa, apabila ada permohonanperubahan balik nama dan atau pembebanan dalam bentuk apapun baik dariTergugat atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudahmempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (in kracht), dan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah No.24 hatun

pasal 4 Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) yang telah disepakati bersama atas tanah obyeksengketa tersebut ;Bahwa Tergugat II didalam perkara ini agar selama proses perkara ini berjalantidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa, apabila adapermohonan perubahan balik nama dan atau pembebanan dalam bentukapapun baik dari Tergugat atau siapapun harap menunggu putusan perkaraini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (in kracht), dan atauberdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 hatun

Hak Tanggungan danbertentangan dengan pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)atas tanah obyek sengketa ;Bahwa Tergugat Ill didalam perkara ini agar selama proses perkara iniberjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyeksengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama dan ataupembebanan dalam bentuk apapun baik dari Tergugat atau siapapunharap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukumpasti/tetap (in kracht), dan atau berdasarkan Peraturan PemerintahNo.24 hatun

Bahwa Tergugat II dalam perkara ini agar selama proses perkara iniberjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa,apabila ada permohonan perubahan balik nama ataupun Pembebanan baikdari Tergugat atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudahmempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (in kracht) dan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah No.24 hatun 1997 pasal 45 ayat 1 huruf e KepalaKantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralinan ataupembebanan hak , jika salah

Bahwa Tergugat Ill dilibatkan didalam perkara ini agar selamaproses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik namaterhadap obyek sengketa, apabila ada permohonan perubahan baliknama dan atau pembebanan dalam bentuk apapun baik dariTergugat atau siapapun harap menunggu putusan perkara inisudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (in kracht), dan atauberdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 hatun 1997 pasal 45ayat 1 huruf e Kepala Kantor Pertanahan menolak untukmelakukan pendaftaran peralihan

Tanggungan atas obyek sengketa tersebut batal demihukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat11.Bahwa Tergugat III didalam perkara ini agar selama proses perkara iniberjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa,apabila ada permohonan perubahan balik nama dan atau pembebanandalam bentuk apapun baik dari Tergugat atau siapapun harap menungguputusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (inkracht), dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 hatun

Kin4 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang telah disepakati bersamaatas tanah obyek sengketa tersebut;12.Bahwa Tergugat II didalam perkara ini agar selama proses perkara iniberjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa,apabila ada permohonan perubahan balik nama dan atau pembebanandalam bentuk apapun baik dari Tergugat atau siapapun harap menungguputusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (inkracht), dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 hatun

karena tidak sah nya pelaksanaan lelang maka Tergugat harusmenolak dan tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah( SKPT ) untuk lelang ;Bahwa Tergugat didalam perkara ini agar selama proses perkara iniberjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa,apabila ada permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat III atauSiapapun harap menunggu putusan perkara ini Ssudah mempunyaikekuatan hukum pasti/tetap (in kracht), dan atau berdasarkan PeraturanPemerintah No.24 hatun

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi letak Obyek Hak Tanggungan yangbersangkutan;Bahwa Tergugat Il dilibatkan didalam perkara ini agar selama proses perkaraini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketaposita angka 2 gugatan, apabila ada permohonan perubahan balik namabaik dari Tergugat atau siapapun harap menunggu putusan perkara inisudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (/n kracht), dan atauberdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 hatun