Ditemukan 330 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 02-12-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 B/PK/PJK/2010
Tanggal 2 Desember 2010 — PT. NESTLE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
199 Berkekuatan Hukum Tetap
  • paragraf 8 yangmenyatakan : bahwa menurut Majelis, Form D adalahdokumen yang membuktikan origin/asal barang impor,sehingga Form D bukanlah dokumen penetapan klasifikasiPos Tarif tidak tepat, karena Form D bukan semata matasebagai dokumen yang menyatakan asal barang saja tetapijuga penetapan klasifikasi Pos Tarif atas barang yangdiexpor yang dinyatakan telah benar dalam kolom 12 olehBureau. of CustomsDepartment of Finance Philipinasebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagaiberikut: "it is hereby
Putus : 29-12-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207/B/PK/PJK/2009207/B/PK/PJK/2009
Tanggal 29 Desember 2009 — PT. NESTLE INDONESIA ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
175 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menyatakan*bahwa menurut Majelis, Form D adalah dokumen yangmembuktikan origin/asal barang impor, sehingga FormD bukanlah dokumen penetapan klasifikasi pos tariftidak tepat, karena FORM D bukan semata matasebagai dokumen yang menyatakan asal barang sajatetapi juha penetapan klasifikasi pos tariff atasbarang yang diekspor yang dinyatakan telah benardalam kolom 12 oleh Bureau of Customs Departmentof Finance the Republic of the Philippinessebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut : /t is hereby
Register : 18-05-2010 — Putus : 06-07-2011 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250 B/PK/PJK/2010
Tanggal 6 Juli 2011 — PT. NESTLE INDONESIA VS DIRJEN BEA DAN CUKAI;
4821 Berkekuatan Hukum Tetap
  • B/PK/PJK/2010.menyatakan : bahwa menurut Majelis, Form D adalah dokumen yangmembuktikan origin/asal barang impor, sehingga Form D bukan dokumenpenetapan klasifikasi Pos Tarif tidak tepat, karena FORM D bukan sematamata sebagai dokumen yang menyatakan asal barang saja tetapi juga penetapanklasifikasi Pos Tarif atas barang yang diexpor yang dinyatakan telah benar dalamkolom 12 oleh Bureau of CustomsDepartment of Finance Philipina sebagaimanaPemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut: "it is hereby
Register : 02-12-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 31/PID.TPK/2019/PT MKS
Tanggal 21 Januari 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : FADLY.A. SAFAA,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Haeruddin, SE Diwakili Oleh : Haeruddin, SE
7941
  • perkara lain;
  • Asli 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor :503/99/PM/CV/SIUP/DPMPTSP/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 CV.Binanga;
  • Asli 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Badan Komanditer Nomor TDP 503/99/PM/CV/ SIUP/DPMPTSP/ III/2018 tanggal 7 Maret 2018 CV.Binanga;
  • Asli 1(satu) lembar Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Nomor : 503/99/PM/CV/SIUP/DPMPTSP/III/2018 tanggal
    7 Maret 2018 CV.Binanga;
  • Asli 1(satu) lembar Certificate Hereby
    Januari 2017;Tetap terlampir dengan berkas perkara;109) Asli 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MenengahNomor :503/99/PM/CV/SIUP/DPMPTSP/III/2018 tanggal 7 Maret 2018CV.Binanga110) Asli 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Badan Komanditer NomorTDP 503/99/PM/CV/SIUP/DPMPTSPIIII/2018 tanggal 7 Maret 2018CV.Binanga;111) Asli 1(satu) lembar Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Nomor :503/99/PM/CV/SIUP/DPMPTSP/III/2018 tanggal 7 Maret 2018CV.Binanga;112) Asli 1(satu) lembar Certificate Hereby
    TA 2017 tanggal 12 Januari 2017;Tetap terlampir dengan berkas perkaraAsli 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Menengah Nomor :503/99/PM/CV/SIUP/DPMPTSPIIII/2018tanggal 7 Maret 2018 CV.Binanga;Asli 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Badan KomanditerNomor TDP 503/99/PM/CV/SIUP/DPMPTSP/III/2018 tanggal7 Maret 2018 CV.Binanga;Asli 1(satu) lembar Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Nomor :503/99/PM/CV/SIUP/DPMPTSP/III/2018 tanggal 7 Maret 2018CV.Binanga;Asli 1(satu) lembar Certificate Hereby
    kepada Jaksa Penuntut Umumuntuk dijadikan bukti dalam perkara lain;Asli 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Menengah Nomor :503/99/PM/CV/SIUP/DPMPTSP/III/2018tanggal 7 Maret 2018 CV.Binanga;Asli 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan BadanKomanditer Nomor TDP 503/99/PM/CV/ SIUP/DPMPTSP/11/2018 tanggal 7 Maret 2018 CV.Binanga;Asli 1(satu) lembar Surat Izin Gangguan Tempat UsahaNomor : 503/99/PM/CV/SIUP/DPMPTSP/IIII/2018 tanggal7 Maret 2018 CV.Binanga;Asli 1(satu) lembar Certificate Hereby
Putus : 26-04-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 B/PK/PJK/2010
Tanggal 26 April 2010 — PT. NESTLE INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
145 Berkekuatan Hukum Tetap
  • . 36 B/PK/PJK/201011.12.bahwa menurut Majelis, Form D adalah dokumen yang membuktikanorigin/asal barang impor, sehingga Form D bukanlah dokumen penetapanklasifikasi pos tarif tidak tepat, karena FORM D bukan sematamata sebagaidokumen yang menyatakan asal barang saja tetapi juga penetapan klasifikasipos tarif atas barang yang diekspor yang dinyatakan telah benar dalam kolom12 olen Bureau of CustomsDepartment of Finance Philipina sebagaimanaPemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut : It is hereby
Putus : 11-02-2011 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102/B/PK/PJK/2010
Tanggal 11 Februari 2011 — PT. NESTLE INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
1219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Paragraf 6 yangmenyatakan : bahwa menurut Majelis, Form D adalah dokumen yangmembuktikan origin/asal barang impor, sehingga Form D bukanlahdokumen penetapan klasifikasi pos tarif tidak tepat, karena Form Dbukan sematamata sebagai dokumen yang menyatakan asal barangsaja tetapi juga penetapan klasifikasi pos tarif atas barang yang di exporyang dinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureau of CustomsDepartement of Finance Philipina sebagaimana Pemohon PeninjauanKembali kutip sebagai berikut : It is hereby
Putus : 04-02-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10/B/PK/PJK/2010
Tanggal 4 Februari 2010 — PT. NESTLE INDONESIA, , ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
177 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengekspor) ditegaskan kembali bahwa apa yang telahdinyatakan dalam FORM OD. tersebut dinyatakan sudahbenar,termasuk juga pengklasifikasian Lactogen1 dan Lactogen2 ke dalamHS 0402.29.10.00 sudah benar, FORM D bukan sematamatasebagai dokumen yang menyatakan asal barang saja, tetapi jugapenetapan klasifikasi pos tarif atas barang yang diexpor yangdinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureau of CustomsDepartment of Finance Philipina sebagaimana Pemohon PeninjauanKembali kutip sebagai berikut : "It is hereby
Register : 13-11-2014 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 826/ PDT.Plw / 2014 / PN. DPS
Tanggal 3 September 2015 — MOTOR IMAGE ENTERPRISE PTE LTD, dk. melawan Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Bea dan Cukai cq Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai (“Dirjen Bea Cukai KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai”, dk.
13360
  • (hereby referred as MIE), havingregistered address in Singapore as: 25 Leng Kee Road and PT TCSubaru (hereby referred as PTTCS), a PMA company, having registeredaddress in Jakarta as: Jalan Sultan Iskandar Muda no: 24, Jaksel, aretwo business entities registered with the same ownership.
Putus : 02-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. METAL ONE INDONESIA
14836 Berkekuatan Hukum Tetap
  • nyata, naiksebagian atau seluruhnya;2. bahwa berdasarkan Brokerage Agreement antara Metal One Corporation(The First Party) dan PT Metal One Indonesia (The Second Party)diketahui halhal sebagai berikut:1) Whereas, The First Party desires to receive services from The SecondParty as broker in order to develop and promote its business and TheSecond Party is willing to furnish The First Party with such service;Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 231/B/PK/PJK/20162) Appointmenta) The First Party hereby
    appoints The Second Party as broker forThe First Party to develope and promote The First Partys businessin Indonesia,b) The Second Party hereby accepts the appointment and agrees toperform the duties as set forth under section 2 hereof;3) Duties of The BrokerThe Second Party shall, when requested by The First Party, renderfollowing services:a) To obtain offers of bids of The First Party to customers orsuppliers, andb) To convey offers or bids of The First Party to costumers orsuppliers, andc) To
Register : 12-11-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 13-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 706/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 11 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG
Terbanding/Tergugat I : MENTERI KEUANGAN QQ PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET PERSERO
272164
  • atastindakan yang dilakukan berdasarkan perintah khusus BPPN sejaktanggal 21 Agustus 1998 (BUKTI P10);Bahwa surat Release and Discharge tanggal 25 Mei 1999 ditandatanganioleh Farid Harianto selaku Wakil Ketua BPPN bertindak untuk dan atasnama Ketua BPPN, dan disetujui juga oleh Sjamsul Nursalim, yangmenyatakan sebagai berikut:in consideration of the consummation by Mister Sjamsul Nursalim andPT Bank Dagang Nasional Indonesia (the Bank) of the transactionscontemplated by the Master Agreement, BPPN hereby
    Putusan Nomor 706/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.10.11.Bahwa Surat Release and Discharge tanggal 25 Mei 1999 jugadipertegas oleh BPPN dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan notaris sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna(volledig bewijs) mengenai KEBENARAN isi yang dinyatakan didalamnya, yaitu Akta Letter of Statement yang menyatakan sebagaiberikut:THAT, in consideration of the consummation by Mister SJAMSULNURSALIM of the transactions contemplated by the Master Agreement,BPPN hereby agrees
    that it has released and discharged MisterSJAMSUL NURSALIM from further liability under the Liquidity Support,and hereby releases and agrees to return to Mister SJAMSULNURSALIM each of the items comprising the Liquidity Security as soonas possible.Terjemahan:Bahwa, dengan pertimbangan pemenuhan oleh Tuan SJAMSULNURSALIM atas transaksitransaksi yang dimaksud dalam PeranjianInduk, BPPN dengan ini setuju bahwa BPPN telah membebaskan danmelepaskan Tuan SJAMSUL NURSALIM dari tanggung jawab lebihlanjut
Putus : 29-12-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 B/PK/PJK/2009
Tanggal 29 Desember 2009 — PT. NESTLE INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
175 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menyatakan : bahwa menurut Majelis, Form Dadalah dokumen yang membuktikan origin/asal barang impor,sehingga Form D bukanlah dokumen penetapan klasifikasi pos tariftidak tepat, karena FORM D bukan sematamata sebagaidokumen yang menyatakan asal barang saja tetapi juga penetapanklasifikasi pos tarif atas barang yang diekspor yang dinyatakan telahbenar dalam kolom 12 oleh Bureau of CustomsDepartemen ofFinanceRepublic of the Philippines sebagaimana PemohonPeninjauan Kembali kutip sebagai berikut : it is hereby
Putus : 31-08-2010 — Upload : 19-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 B/PK/PJK/2010
Tanggal 31 Agustus 2010 — PT. NESTLE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
249 Berkekuatan Hukum Tetap
  • olehPengekspor) ditegaskan kembali bahwa apayang telah dinyatakan dalam Form D tersebutdinyatakan sudah benar, termasuk jugapengklasifikasian Lactogen1 dan lactogen 2ke dalam HS 0402.29.10.00 sudah benar, FormD bukan semata mata sebagai dokumen yangmenyatakan asal barang saja tetapi jugapenetapan klasifikasi pos tarif atas barangyang di expor yang dinyatakan telah benardalam kolom 12 oleh Bureau of CustomsDepartement of Finance Philipina sebagaimanaPemohon Peninjauan Kembali kutip sebagaiberikut : /t is hereby
Putus : 21-02-2011 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283/B/PK/PJK/2010
Tanggal 21 Februari 2011 — PT. NESTLE INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
168 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Paragraf 11 yangmenyatakan : bahwa menurut Majelis, Form D adalah dokumen yangmembuktikan origin/asal barang impor, sehingga Form D bukanlahdokumen penetapan klasifikasi pos tarif tidak tepat, karena Form Dbukan sematamata sebagai dokumen yang menyatakan asal barangsaja tetapi juga penetapan klasifikasi pos tarif atas barang yang di exporyang dinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureau of CustomsDepartement of Finance Philipina sebagaimana Pemohon PeninjauanKembali kutip sebagai berikut : It is hereby
Putus : 26-04-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453 B/PK/PJK/2009
Tanggal 26 April 2010 — PT. NESTLE INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
2511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • paragraf 8 yang menyatakan : bahwamenurut Majelis, Form D adalah dokumen yang membuktikan origin/asalbarang impor, sehingga Form D bukanlah dokumen penetapan klasifikasi postarif tidak tepat, karena FORM D bukan sematamata sebagai dokumen yangmenyatakan asal barang saja tetapi juga penetapan klasifikasi pos tarif atasbarang yang diekspor yang dinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureauof CustomsDepartment of Finance Philipina sebagaimana PemohonPeninjauan Kembali kutip sebagai berikut : Jt is hereby
Putus : 11-01-2011 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425/B/PK/PJK/2009
Tanggal 11 Januari 2011 — PT. NESTLE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
13424 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengekspor) ditegaskan kembali bahwa apa yang telahdinyatakan dalam FORM D tersebut dinyatakan sudah benar, termasuk jugapengklasifikasian Lactogen1 dan Lactogen2 kedalam HS.0402.29.10.00 sudahbenar, FORM D bukan sematamata sebagai dokumen yang menyatakan asalbarang saja tetapi juga penetapan klasifikasi Pos Tarif atas barang yang diexporyang dinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureau of CustomsDepartment of Finance Philipina sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembalikutip sebagai berikut: "it is hereby
Putus : 20-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173/B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. PHILIP MORRIS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA dan CUKAI
7516 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 2 dari License agreement menyatakan sebagai berikut:"PM Products hereby grants to Licensee under the terms andconditions of this Agreement the nonexclusive right to use theTrademarks and the Other Intellectual Property Rights for themanufacture by Licensee or any Authorized Manufacturer of theproducts and the sale by Licensee of the products in the Territory.Yang diterjemahkan sebagai berikut:"PM Product memberikan hak kepada penerima lisensi sesuai denganterms dan ketentuan yang ditetapkan
    Selanjutnya, Pasal 2 dariLicense agreement mendefinisikan pemberian lisensi sebagaimanaditetapkan di bawah ini:"Licensor PM Product hereby grants to Licensee PM Indonesiaunder the terms and conditions of this Agreement the nonexclusiveHalaman 11 dari 71 halaman Putusan Nomor 173 B/PK/PJK/2015right to use the Trademarks and the Other Intellectual Property Rightsfor the manufacture by Licensee or any Authorized Manufacturer of theProducts and the sale by Licensee of the Products in the Territory(Article
    License Agreement mengatur lisensiyang diberikan Philip Morris Products kepada Philip Morris Indonesia,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 License Agreement sebagaiberikut (Bukti PK5):Halaman 25 dari 71 halaman Putusan Nomor 173 B/PK/PJK/2015Licensor Philip Morris Product hereby grants to Licensee PemohonPeninjauan Kembali/Philip Morris Indonesia under the terms andconditions of this Agreement the nonexclusive right to use theTrademarks and the Other Intellectual Property Rights for themanufacture
Register : 21-06-2010 — Putus : 02-12-2010 — Upload : 09-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365 B/PK/PJK/2010
Tanggal 2 Desember 2010 — PT. NESTLE INDONESIA VS DIRJEN BEA DAN CUKAI;
10014 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengeksporditegaskan kembali bahwa apa yang telah dinyatakan dalarn FORM D tersebutdinyatakan sudah benar, termasuk juga pengklasifikasian Lactogen1 danLactogen2 kedalam HS 0402.29.10,00 sudah benar, FORM D bukan sematamatasebagai dokumen yang menyatakan asal barang saja tetapi juga penetapan klasifikasiPos Tarif atas barang yang diexpor yang dinyatakan telah benar dalam kolom 12oleh Bureau of CustomsDepartment of Finance Philipina sebagaimana PemohonPeninjauan Kembali kutip sebagai berikut: "it is hereby
Putus : 30-12-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320/B/PK/PJK/2009.-
Tanggal 30 Desember 2009 — PT. NESTLE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
146 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengekspor) ditegaskankembali bahwa apa yang telah dinyatakan dalam Form D. tersebutdinyatakan sudah benar, termasuk juga pengklasifikasian Lactogen1 danLactogen2 kedalam HS 0402.29.10,00 sudah benar, FORM D bukansematamata sebagai dokumen yang menyatakan asal barang saja tetapijuga penetapan klasifikasi pos tarif atas barang yang diexpor yangdinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureau of CustomsDepartement of Finance Philipina sebagaimana Pemohon PeninjauanKembali kutip sebagai berikut : "it is hereby
Putus : 28-11-2014 — Upload : 02-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014
Tanggal 28 Nopember 2014 — PT. SUMI ASIH VS VINMAR OVERSEAS Ltd
581334 Berkekuatan Hukum Tetap
  • All claims for relief not expressly grantedabove are hereby denied;Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Internasional Nomor 50 181 T00101 08 tanggal 4 Mei 2009 tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatanpembatalan Putusan Arbitrase Internasional di depan persidangan PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:Hal. 2 dari 45 hal. Put. No.88 PK/Pdt.SusArbt/20141.
    Putusan AAA dijatunkan di Houston, Texas, Amerika Serikat,sebagaimana dinyatakan dalam halaman 2 Putusan AAA:We hereby certify that... the Final Award was made in Houston, Texas,United States of America.;Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:Dengan ini kami menyatakan bahwa ... Putusan Final ini dijatuhkan diHouston, Texas, Amerika Serikat.;4.
Putus : 26-08-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355/B/PK/PJK/2010
Tanggal 26 Agustus 2010 — PT. NESTLE INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
2014 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengekspor) ditegaskan kembalibahwa apa yang telah dinyatakan dalam FORM Dtersebut dinyatakan sudah benar, termasuk jugapengklasifikasian Lactogen 1 dan Lactogen 2kedalam HS.0402.29.10.00 sudah benar, FORM Dbukan semata mata sebagai dokumen yang menyatakanasal barang saja tetapi juga penetapanklasifikasi pos tarif atas barang yang diexporyang dinyatakan telah benar dalam kolom 12 olehBureu of CustomsDepartment of Finance Philipinasebagaimana Pemohon' Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut : "/t is hereby