bambu danmembakarnya menggunakan korek api merek Cricket warna kuning dantersangka ada meminta tolong kepada Saksi Kale dan tiga orang lagi untukmenjaga api agar tidak mengenai lahan milik orang lain; Bahwa perbuatan tersangka tidak ada mendapat ijin dan dilakukan padasaat kemarau dengan akumulasi curah hujan di wilayah Bengkayang daritanggal 1 sampai dengan 10 Agustus 2018 berkisar antara 2150 milimeterdengan sifat hujan di bawah normal dan akibat dari perbuatan tersangkadapat memacu pemanasan iklim

Bahwa perbuatan tersangka tidak ada mendapat ijin dan dilakukan padasaat kemarau dengan akumulasi curah hujan di wilayah Bengkayang daritanggal 1 sampai dengan 10 Agustus 2018 berkisar antara 2150 milimeterdengan sifat hujan di bawah normal dan akibat dari perbuatan tersangkadapat memacu pemanasan iklim global dari hasil pembakaran yangmeningkatkan penguapan CO: ke atmosfir serta menyebabkan terjadinyapencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

sekira pukul 16.00 WIBterdakwa membakar lahan tersebut dengan cara mengumpulkan daun danranting bambu kering dan menghidupkan api dengan menggunakan korek apigas sehingga akhirnya api menjalar di ladang tersebut seluas + 1 (Satu) hektare; Bahwa akibat kebakaran lahan/ladang tersebut menimbulkan asap; Bahwa terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tidak ada dantanpa izin dari Kepala Desa; Bahwa terdakwa melakukan pembakaran lahan pada saat kondisi cuacakemarau panjang dan panas berdasarkan analisa iklim

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacaketerangan Ahli Jauharotul Khasanah, S.Si, Ahli Osmar Mubin SKM, MH danAhli Hj Yenny As, SH, MH sebagaimana termuat di dalam Berita AcaraPemeriksaan Ahli yang dibuat oleh Penyidik dan termuat dalam berkas perkarapenyidikan;Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN BekMenimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti suratberupa Analisa iklim

Putusan Nomor 33 K/PID.SUS/2017yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yangdiperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan tetapmemperhatikan kepentingan masyarakat luas;8.

Bahwa dengan dijatuhkan hukuman sebagaimana tersebut di atas dapatmenimbulkan suatu efek negatif berupa tingkat kepercayaan investor asingakan berkurang sehingga akan mempengaruhi iklim bisnis Pay7TV diIndonesia dimana Negara Indonesia telah menjadi anggota berbagaikonvensi/perjanjian Internasional di bidang penyiaran. sehingga apabilaMajelis Hakim Judex Facti mempertimbangkan kepentingan nasional/Internasional maka hukuman yang dijatunhkan terhadap Terdakwa tidaklahsebagaimana yang dijatuhkan;9.

Hidup yangberkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan Pada Pasal 4 Ayat (1),(2),(3), dan (4) yang diperbolehkan membakar adalah hanya untukmasyarakat hukum adat dengan luas maksimal 2 Ha per KK untuk varietasLokal dengan syarat tambahan harus memberitahukan kepada KepalaDesa Kemudian Kepala desa meneruskan kepada Instansi Yangmembidangi Lingkungan Hidup, sebagai catatan pembakaran lahan olehMasyarakat Hukum adat tidak berlaku pada kondisi curah hujan dibawahnormal, kemarau panjang dan/atau iklim

Pembakaran dilakukan pada kondisi curah hujan dibawah normal,kemarau panjang dan/atau iklim kering sesuai publikasi BadanMetereologi dan Geofisika.

berkaitan dengan Kebakaran Hutandan/atau Lahan Pada Pasal 4 Ayat (1), (2), (3), dan (4) yangdiperbolehkan membakar adalah hanya untuk masyarakat hukum adatdengan luas maksimal 2 Ha per KK untuk budidaya tanaman varietasLokal dengan syarat tambahan harus memberitahukan kepada KepalaDesa Kemudian Kepala desa meneruskan kepada Instansi Yangmembidangi Lingkungan Hidup, sebagai catatan pembakaran lahan olehMasyarakat Hukum adat tidak berlaku pada kondisi curah hujan dibawahnormal, kemarau panjang dan/atau iklim

Burhanuddin, MPselaku Dosen Fakultas Kehutanan Untan, setiap orang dilarang melakukanpembukaan lahan dengan cara pembakaran karena dampak kebakaran akanmemacu pemanasan iklim global karena hasil dari pembakaran akanmeingkatkan penguapan CO. ke atmosfir dan mendorong terjadinya iklimpemanasan global; Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli, Jauharotul Khasanah, S.Siselaku Prakirawan Stasiun Klimatologi Kelas Il Mempawah diketahui bahwacurah hujan di wilayah terdekat dengan Kecamatan Teriak yaitu KecamatanBengkayang

Nomor 490 K/Pat/2018Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;Menyatakan Para Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannyauntuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehinggaterjadinya pemicu pemanasan global yang memperparah dampakterjadinya perubahan iklim di wilayah Kota Samarinda, Kalimantan Timur;Menyatakan Para Tergugat telah lalai sehingga mengakibatkan kerugianmateriil dan immateriil terhadap seluruh warga Kota Samarinda yangterkena dampak dari terjadinya perubahan iklim

Sehingga diperlukan perlindungan hukumyang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yangdiperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan tetapmemperhatikan kepentingan Masyarakat Luas;Bahwa dengan dijatuhkan hukuman sebagaimana tersebut diatas dapatmenimbulkan suatu efek negatif berupa tingkat kepercayaan investor asingakan berkurang sehingga akan mempengaruhi iklim bisnis PayTV diIndonesia dimana Negara Indonesia telah menjadi anggota berbagaikonvensi/ perjanjian Internasional

Sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai agarterdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalammelaksanakan pembangunan nasional dengan tetap memperhatikankepentingan masyarakat luas;.

Bahwa dengan dijatunkan hukuman sebagaimana tersebut di atas dapatmenimbulkan suatu efek negatif berupa tingkat kepercayaan investorasing akan berkurang, sehingga akan mempengaruhi iklim bisnis Pay TVdi Indonesia di mana Negara Indonesia telah menjadi anggota berbagalkonvensi/perjanjian internasional di bidang penyiaran, sehingga apabilaMajelis Hakim Judex Facti mempertimbangkan kepentingan nasional/internasional maka hukuman yang dijatunkan terhadap Terdakwa tidaklahsebagaimana yang dijatuhkan;.

Burhanuddin, MPselaku Dosen Fakultas Kehutanan Untan, setiap orang dilarang melakukanpembukaan lahan dengan cara pembakaran karena dampak kebakaran akanmemacu pemanasan iklim global karena hasil dari pembakaran akanmeingkatkan penguapan C02 ke atmosfir dan mendorong terjadinya iklimpemanasan global; Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli, Jauharotul Khasanah, S.Siselaku Prakirawan Stasiun Klimatologi Kelas Il Mempawah diketahui bahwacurah hujan sampai pada tanggal 20 Agustus 2018 masuk dalam ketegoricurah

Sehingga diperlukan perlindungan hukumyang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yangdiperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan tetapmemperhatikan kepentingan Masyarakat Luas;.

Bahwa dengan dijatunkan hukuman sebagaimana tersebut diatas dapatmenimbulkan suatu efek negatif berupa tingkat kepercayaan investor asingakan berkurang sehingga akan mempengaruhi iklim bisnis Pay TV diIndonesia dimana Negara Indonesia telah menjadi anggota berbagaikonvensi/perjanjian Internasional di bidang penyiaran.

dua) hektar per kepalaHalaman 11 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.B/LH/2019/PN Kgnkeluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajibmemberitahukan kepada kepala desa.2) Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) # kepada instansi yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupkabupaten/kota.3) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemaraupanjang, dan/atau iklim

kering.4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang,dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3)sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologiklimato10gi dan geofisika.

>Kepala desa menyampaikan pemberitahuan tersebut kepadainstansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.Pembakaran lahan tersebut tidak berlaku pada kondisi curahhujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.

>Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang,dan/atau iklim kering tersebut sesuai dengan publikasi darilembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.Dengan demikian, maka apabila pembakaran lahan/hutan itudilakukan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dikatakanbersifat melawan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 108 Jo.Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009.Bahwa seseorang dapat disangkakan telah melanggar

Sehingga diperlukanperlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usahayang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasionaldengan tetap memperhatikan kepentingan Masyarakat Luas;.

Bahwa dengan dijatuhkan hukuman sebagaimana tersebut diatas dapatmenimbulkan suatu efek negatif berupa tingkat kepercayaan investor asingakan berkurang sehingga akan mempengaruhi iklim bisnis PayTV diIndonesia dimana Negara Indonesia telah menjadi anggota berbagaikonvensi/perjanjian Internasional di bidang penyiaran, sehingga apabilaMajelis Hakim Judex Facti mempertimbangkan kepentingan Nasional/Internasional maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklahsebagaimana yang dijatuhkan;Hal.

Terkait kKewajiban melakukan penyesuaian tata ruang IUPHHKHTI danRKUPHHKHTI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.17/MenLHK/Setjen/ KUM.1/2/2017adalah upaya dalam rangka perlindungan ekosistem gambut yang rentandan telah mengalami kerusakan agar fungsi ekologis ekosistem gambutdalam mendukung kelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan air,sebagai penyimpan cadangan karbon, penghasil oksigen, danpenyeimbang iklim dapat tetap terjaga, dengan penjelasan

Akan terganggunya keseimbangan iklim dan pengelolaan air,hilangnya penyimpan cadangan~ karbon, tidak lestarinyakeanekaragaman hayati, berkurangnya sumber oksigen, memicuterjadinya pemanasan global tidak hanya di Indonesia tetapiberdampak di negara lain.4. Akan bertentangan dengan hasil kesepakatan Paris (Paris Agreement)yang telah diratifikasi dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2016(vide Bukti T5) yang mewajibkan setiap negara untuk mengurangiemisi karbon.

;Fotokopi UndangUndang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan ParisAgreement To The United Nations Framework Vonvention On ClimateChange (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja PerserikatanBangsaBangsa Mengenai Perubahan Iklim (Bukti T5)Tambahan jawaban Termohon :Latar Belakang1.Memperhatikan, Pasal 28 H, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :Masyarakat berhak akan lingkungan hidup yang baik dan sehat.Gambut merupakan ekosistem yang sangat strategis dalam pengaturan airtawar di Indonesia

Putusan Nomor. 49P/HUM/2017dan penyeimbang iklim dapat terjaga, Pemerintah menetapkan kebijakanmelalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.17/Menlhk/Setjen/ Kum.1/2/2017 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MenlhklI/2015tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (obyek HUM a quo).4.

Akan terganggunya keseimbangan iklim dan pengelolaan air, hilangnyapenyimpan cadangan karbon, tidak lestarinya Keanekaragaman hayati,berkurangnya sumber oksigen, memicu terjadinya pemanasan global tidakhanya di Indonesia tetapi berdampak di negara lain.4.

Januari 2012 ; b) Pedoman Teknis Pengembangan Konservasi Air / Antisipasi Anomali Iklim dari Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI tanggal 02 Januari 2012 ..... Desember 2011 ; 13 Asli Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), berupa : a. Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2012 tanggal ..... Januari 2012 ; b.

Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Pengembangan Konservasi Air / Antisipasi Anomali Iklim dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2012 tanggal .....

Januari 2012 ;b) Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Pengembangan KonservasiAir / Antisipasi Anomali Iklim dari Dinas Perkebunan Provinsi SumateraSelatan tahun anggaran 2012 tanggal ..... Januari 2012 ;14.

Januari 20121516171819b) Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Pengembangan KonservasiAir / Antisipasi Anomali Iklim dari Dinas Perkebunan ProvinsiSumatera Selatan tahun anggaran 2012 tanggal ..... Januari 2012 ;14.

Januari 2012 ;Pedoman Teknis Pengembangan Konservasi Air / Antisipasi Anomali Iklim dariDirektorat Pengelolaan Air Irigasi Ditjen Prasarana dan Sarana PertanianKementerian Pertanian RI tanggal 02 Januari 2012 ..... Desember 2011 ;Asli Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), berupa :a Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Perluasan Areal Perkebunandari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2012tanggal .....

Januari 2012 ;b Petunjuk Pelaksanaan (SSUKLAK) Kegiatan Pengembangan Konservasi Air /Antisipasi Anomali Iklim dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatantahun anggaran 2012 tanggal .....

Januari 2012 ;b Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Pengembangan Konservasi141516171819Air / Antisipasi Anomali Iklim dari Dinas Perkebunan Provinsi SumateraSelatan tahun anggaran 2012 tanggal .....

Sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai agarterdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kepentinganmasyarakat luas;.

Bahwa dengan dijatunkan hukuman sebagaimana tersebut di atas dapatmenimbulkan suatu efek negatif berupa tingkat kepercayaan investor asingakan berkurang sehingga akan mempengaruhi iklim bisnis Pay TV diIndonesia dimana Negara Indonesia telah menjadi anggota berbagaikonvensi/perjanjian internasional di bidang penyiaran. sehingga apabilaMajelis Hakim Judex Facti mempertimbangkan kepentingan nasional/internasional maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklahsebagaimana yang dijatuhkan;.

Lembaga penyiaran berlangganan yang sudah memiliki izin yangsah, karena keberadaan lembaga penyiaran tanpa izin akanmengganggu iklim persaingan usaha yag tidak sehat.3. Masyarakat karena tidak adanya perlindungan hokum.a Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 33 ayat (1) juncto Pasal 58 huruf b Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa yangpada pokoknya sebagai berikut :1.

keadilan bagi masyarakat sekitarnya, dandirasa tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehinggadikwatirkan tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa menurut hukumpidana Nasional tidak bisa tercapai, mengingat perbuatan Terdakwasangat merugikan komponen masyarakat yaitu :1.Pemerintah karena tidak membayar biaya izin penyelenggaraanpenyiaran sebagai penerimaan bukan pajak (PNBP) ;2.Lembaga penyiaran berlangganan yang sudah memiliki izin yangsah karena keberadaan lembaga penyiaran tanpa izin akanmengganggu iklim

Hal tersebut bertentangan dengan amanah UU No. 20Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untukHalaman 13 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMGmenyediakan lokasi yang wajar, mewujudkan iklim usaha yang sehat, danmemberdayakan PKL;10.Bahwa Para Penggugat telah mengajukan keluhan secara tertulis kepada11Bupati dan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM mengenaisepinya pengunjung dan memohon kebijakan mengenai hal tersebut, namunsampai dengan saat ini belum mendapatkan tanggapan, akibatnya

Haltersebut bertentangan dengan amanah UU No. 20 Tahun 2008 tentangUsaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menyediakan lokasi yangwajar, mewujudkan iklim usaha yang sehat, dan memberdayakanPKL.Penempatan PKL ke lokasi penampungan darurat bukan merupakansolusi, namun merupakan bentuk penelantaran.

Pelaksanaan relokasi eks PKL Alun Alun Purworejo sudahmemperhitungkan kemampuan dan nilai ekonomis bagi para pedagang,Halaman 18 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG16.Bahwa hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugatuntuk menyediakan lokasi yang wajar bagi PKL,iklim usaha yangsehatdan memberdayakan PKL sebagaimana diamanahkan oleh UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Kemudiandalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM disebutkan tanggung jawabpemerintah daerah antara lain: menciptakan iklim usaha yang sehat, danmemberikan tempat yang wajar bagi PKL. Perbuatan Tergugat telahmengakibatkan kerugian sehingga tingkat penghidupan ekonomi Penggugatmenjadi terganggu beserta segala dampak ikutannya. Para Tergugat telahmengabaikan hak Para Penggugat untuk mendapatkan pekerjaan danpenghidupan yang layak.

Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang mengatursebagai berikut : Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secaraaktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha.Halaman 21 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG23.Bahwa pemindahan lokasi PKL tanpa suatu kajian yang dapat diuji dariaspek kemanfaatannya akan berpotensi besar mengakibatkan hilangnyaakses ekonomi bagi PKL.Prof Maria SW Sumardjono berpendapat bahwakonsep kepentingan umum selain harus memenuhi peruntukannya jugaharus dapat dirasakan kemanfaatannya

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Pemohon Ilhidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Dusun Ujan Rintis, DesaMertak Tombok, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan telahdikaruniai1 (Satu) orang anak yaitu bemama : Iklim Syarikat Nada, jeniskelamin perempuan, Umur 4,5 Tahun;5.

juga bahwa ukuran Raket Bulu Tangkis yang sesuaidengan SNI 1210181996 (SNI terlampir) yaitu :Lebar : 1922 cm;Panjang areasenar : 2428cm;Lebar area senar : 1922 cm;Bilah, sesuai spesifikasi teknis di juknis bahan dari karet, tetapi barangyang dikirim dari bahan spon ;JAWAB :Jika yang Penggugat kirim adalah bilah dengan bahan spon karet(Rubber Sponge) untuk pembuktian adanya kandungan bahan karetpada bilah yang Penggugat kirim, Penggugat sudah mengirimkansample bilah pada Badan Pengkajian Kebijakan Iklim

PemerintahanDaerah ;Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 302 K/TUN/201515.16.17.18.19.20.21.Bahwa, kerugian yang diderita Penggugat sangat besar dan signifikan,dimana Penggugat tidak bisa menjalankan usaha dengan baik karena tidakdibayarkannya uang milik Penggugat oleh Tergugat ;Bahwa, keputusan Tata Usaha Negara sepihak yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat adalah bukti nyata jika Tergugat telah melakukankesalahan dengan tidak melakukan pembayaran terhadap Penggugat yangbisa menimbulkan keresahan dalam iklim

sewenangwenang telah melakukan pencairanuang jaminan pelaksanaan milik Penggugat sebesar Rp.271.000.000, (duaratus tujuh puluh satu juta rupiah) pada tanggal 5 Pebruari 2014 di BankJatim cabang Rungkut Surabaya ;Bahwa, keadaan yang demikian tidak dapat dibiarkan mengingat Tergugatadalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang seharusnya dapatbertindak lebih arif dan bijaksana serta menghargai proses hukum yangsedang berjalan, bukan justru bertindak dengan arogansi kekuasaannyasehingga menciptakan iklim

Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun1961 milik Penggugat sebagai penunjang identitas keluarga (identity) yangdiwujudkan pada kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan oleh rumah.Kebutuhan akan tempat tinggal dimaksudkan agar penghuni dapat memilikitempat berteduh guna melindungi diri dari iklim Setempat ;Hal. 8 dari 86 hal. Putusan Nomor : 152/G/2017/PTUN.BDG19.20.2edes22.23.24.25.Bahwa rumah tinggal yang beralamat di JI. Kebon Kembang No. 28, RT. 005,RW. 011, Kel. Tamansari, Kec.

Kebutuhanakan tempat tinggal dimaksudkan agar penghuni dapat memiliki tempatberteduh guna melindungi diri dari iklim setempat ;Bahwa rumah tinggal yang beralamat di JI. Kebon Kembang No. 4, RT. 005,RW. 011, Kel. Tamansari, Kec.

Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun1978 milik Penggugat IV sebagai penunjang identitas keluarga (identity) yangdiwujudkan pada kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan oleh rumah.Kebutuhan akan tempat tinggal dimaksudkan agar penghuni dapat memilikitempat berteduh guna melindungi diri dari iklim Setempat ;50.Bahwa rumah tinggal yang beralamat di JI. Kebon Kembang No. 33, RT. 007,RW. 011, Kel. Tamansari, Kec.