No 09/Pdt.G/2016/PN.Trg, Hal. 13 dari 205 HalamanTergugat merupakan sebuah Bentuk Usaha Tetap yang bertindak sebagai KontraktorKontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah beroperasi di Kalimantan Timur sejak tahun1968.

Penguasaan Tergugat atas ObyekSengketa adalah hanya sebatas memanfaatkan dan mengupayakan ObyekSengketa dalam kapasitas sebagai KKKS dengan Pemerintah.b.

Pasal 2ayat (1) huruf a, yang masingmasing berbunyi:Pasal 1 ayat (3) Permenkeu 135/2009:Barang yang menjadi milik/Kekayaan Negara yang berasal dari Kontrak Kerja Samaselanjutnya disebut Barang Milik Negara adalah seluruh barang dan peralatan yangdibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu.Pasal 2 ayat (1) huruf a Permenkeu 135/2009:(1) Barang Milik Negara merupakan Kekayaan Negara yang digunakan dandiperoleh atau dibeli KKKS sebagai pelaksanaan kontrak kerja sama antara

BA01/WKN.13/2015 dan BA245/SJA/VIPKKKS/2015, yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Inventarisasi Barang MilikNegara KKKS Berupa Tanah tanggal 16 Februari 2016.Bahwa kedudukan Tergugat Il / Turut Termohon Intervensi Il (PT.

Dengan demikian terhadap petitum angka 3beralasan hukum untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dihubungkan dengan bukti PI15 danP16 jelas bahwa seluruh pengendalian Kontrak bagi hasil KKKS, assetasset baik tanahmaupun barangbarang yang dibeli yang menjadi milik KKKS beserta seluruh bangunan,instalasi sarana dan prasarana infrastruktur pengolahan minyak dan gas bumi yang berdiridiatasnya di wilayah Kalimantan Timur menjadi tanggung jawab Penggugat Intervensi selakupemegang kendali

yang terkena frase tol dengan barang milik negara (BMN) untukdigunakan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) PT ChevronPasifik Indonesia dalam rangka kegiatan hulu migas, yang berpotensimenjadi perkara di pengadilan, sehingga ganti rugi untuk tanah a quoakan di konsinyasi di pengadilan, sedangkan ganti rugi lainnya untukPemohon Keberatan telah dihitung secara layak dan independen olehTermohon Kasasi III:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh

NAZIR untuk golongan Illpembayaran uang saku sebesarrapat kerja bersama Rp700.000.dengan KKKS di Batam Perhitunganjumlah Rp. 5.000.000, Rp700.000 x 5yang menerima KARTUBI Hari.yang menyerahkan MHD.NAZIR.5) KwitansiNo. Badan Rp 5,000,000 Rp 3,500,000 Rp 1,500,000 Menurut SSHPerjuangan Migas Natuna nomortanggal 10 Juli 2012 22.03.02.08telah terima dari MHD. Uang sakuNAZIR untuk pembayaran golongan Illuang sakurapat kerja sebesarbersama dengan KKKS di Rp700.000.Batam jumlah Rp.

Uang sakuNAZIR untuk pembayaran golongan Illuang saku rapat sebesarkerja bersama dengan Rp700.000.KKKS di Batam jumlah PerhitunganRp. 5.000.000, yang Rp700.000 x 5menerima MHD.

NAZIR untuk golongan Illpembayaran uang saku sebesarrapat kerja bersama Rp700.000.dengan KKKS di Batam Perhitunganjumlah Rp. 5.000.000, Rp700.000 x 5yang menerima KARTUBI Hari.yang menyerahkan MHD.NAZIR.5) KwitansiNo. Badan Rp 5,000,000 Rp 3,500,000 Rp 1,500,000 Menurut SSHPerjuangan Migas Natuna nomortanggal 10 Juli 2012 22.03.02.08telah terima dari MHD. Uang sakuNAZIR untuk pembayaran golongan Illuang saku rapat kerja sebesarbersama dengan KKKS di Rp700.000.Batam jumlah Rp.

Tpg bersama dengan KKKS di Rp700.000.Batam jumlah Rp. Perhitungan5.000.000, yang Rp700.000 x 5menerima ROY SIANIPAR Hari.yang menyerahkan MHD.NAZIR8) KwitansiNo. Badan Rp 5,000,000 Rp 3,500,000 Rp 1,500,000 Menurut SSHPerjuangan Migas Natuna nomortanggal 10 Juli 2012 22.03.02.08telah terima dari MHD. Uang sakuNAZIR untuk pembayaran golongan Illuang saku rapat sebesarkerja bersama dengan Rp700.000.KKKS di Batam jumlah Rp.

PENJELASAN UMUM/LATAR BELAKANGTergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan usaha huluminyak dan gas bumi dan melaksanakan kegiatannya berdasarkan Kontrak KerjaSama dengan BPMIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan GasBumi) atau disebut sebagai Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).Selain sebagai KKKS, Tergugat juga adalah anak perusahaan dari PT Pertamina(Persero) yang diberi tanggung jawab oleh Negara Republik Indonesia yangutamanya untuk menyediakan kebutuhan bahan bakar

EXCEPTIO PLURIUM LITISCONSORTIUM).e Tergugat yang bergerak di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi,pada tanggal 17 September 2005 telah menandatangani kontrak kerjasamadengan BPMIGAS sebagai badan yang dibentuk oleh Pemerintah berdasar Pasal1 angka 23 Jo Pasal 4 ayat (3) Jo Pasal 6 ayat (1) UndangUndang No. 22 tahun2001.Bahwa berdasarkan kontrak kerja sama tersebut, maka BPMIGAS (sekarang SKKMigas) selaku badan pelaksana adalah bertindak sebagai manajemen dariKontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS

Sesuai dalam ketentuanKUHPerdata, maka majikan bertanggung jawab terhadap pihak ke III ataspelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh buruhnya.Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf D UndangUndang No. 22 tahun 2001 secarategas diatur mengenai kewenangan BPMIGAS (sekarang SKK Migas) untukmelakukan pembinaan terhadap seluruh asset KKKS yang menjadi milik negara.Maka berdasarkan hal tersebut, maka agar gugatan para Penggugat ini sempurnaseharusnya BPMIGAS (sekarang SKK Migas) harus ikut digugat dalam perkara

TERGUGAT yang bergerakdi bidang kegiatan usahahulu minyak dan gas bumi,pada tanggal 17 September2005 telah menandatanganikontrak kerjasama denganBPMIGAS sebagai badanyang dibentuk olehPemerintah berdasar Pasal 1angka 23 Jo Pasal 4 ayat (3)Jo Pasal 6 ayat (1) UndangUndang No. 22 tahun 2001.Bahwa berdasarkan kontrak kerja sama tersebut, maka BPMIGAS (sekarangSKK Migas) selaku badan pelaksana adalah bertindak sebagai manajemendari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tersebut dan posisiTERGUGAT adalah

Sesuai dalam ketentuan KUHPerdata, maka majikan bertanggungjawab terhadap pihak ke III atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukanoleh buruhnya.Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf D UndangUndang No. 22 tahun 2001secara tegas diatur mengenai kewenangan BPMIGAS (sekarang SKKMigas) untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh asset KKKS yangmenjadi milik negara.Maka berdasarkan hal tersebut, maka agar gugatan PARA PENGGUGAT inisempurna seharusnya BPMIGAS (sekarang SKK Migas) harus ikut digugatdalam perkara

tersebut tidakdisebabkan karena halangan yang sah, maka tanpa melalui proses mediasi pemeriksaanperkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan acara pembacaan suratgugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangantelah mengajukan buktibukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dilegaliser diKepaniteraan Pengadilan Negeri Surabay, sebagai berikut :1,Fotocopy Sertifikat No.15377/KKKS

12. 1 (satu) bundel pertanggung jawaban kegiatan lomba UKS;13. 1 (satu) bundel pertanggung jawaban kegiatan lomba paduan suara;14. 1 (satu) bundel pertanggung jawaban kegiatan lomba jagoan MTK;15. 1 (satu) bundel pertanggung jawaban kegiatan lomba olahraga usia dini SD;16. 1 (satu) bundel pertanggung jawaban rapat kerja guru SD;17. 1 (satu) bundel pertanggung jawaban kegiatan UUB SD;18. 1 (satu) bundel pertanggung jawaban kegiatan EBTADA;19. 1 (satu) bundel pertanggung jawaban kegiatan KKKS

Kegiatan Sekolah ;Lomba Jagoan MAtematika ;Lomba Olahraga Usia SD (O2SN) ;Rapat Kerja Guru SD ;456 Lomba Paduan Suara ;78910 Ulangan Umum Bersama (UUB) kelas I s/d kelas VI;11 Monitoring Evaluasi BelajarTahap Akhir Daerah(EBTADA) ;12 Panitia Kecamatan ;13 Panitia Koreksi Silang ;14 Pengawasan Silang ;15 Pelaksanaan Pelaporan ;16 Pendistribusian naskah soal ;17 Sekolah Penyelenggara ;18 Peringatan Hari Pendidikan ;19 Kegiatan Kelompok Pengawas Sekolah (KKPS) ;20 Kegiatan Kelompok Kepala Sekolah (KKKS

;Lomba Olahraga Usia SD (O2SN) ;0 Onn an FB W WNRapat Kerja Guru SD ;oOUlangan Umum Bersama (UUB) kelas I s/d kelas VI;Monitoring Evaluasi BelajarTahap Akhir Daerah(EBTADA) ; 1Panitia Kecamatan ;woPanitia Koreksi Silang ;APengawasan Silang ;Hal 22 dari 213 halaman, Putusan No.22/Pid.Sus/2013/PN.Jbi.15161718192021222324Pelaksanaan Pelaporan ;Pendistribusian naskah soal ;Sekolah Penyelenggara ;Peringatan Hari Pendidikan ;Kegiatan Kelompok Pengawas Sekolah (KKPS) ;Kegiatan Kelompok Kepala Sekolah (KKKS

sebesar Rp 95.000, (sembilan puluh lima riburupiah),honorium anggota pelaksana UUB sebesar Rp. 95.000,(sembilan puluh lima ribu rupiah),honorium anggota pelaksana UUBsebesar Rp. 95.000, (sembilan puluh lima ribu rupiah),honoriumanggota pelaksana KKGA sebesar Rp. 95.000, (sembilan puluh limaribu rupiah),honorium anggota pelaksana UUB sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah), honorium anggota pelaksana KKKS sebesar Rp71.250, (tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), honorpanitia Pelaksana

pelaksana KKKS sebesar Rp 71.250,(tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), sebagainarasumber KKGOR Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah), transportdan akomodasi narasumber KKGOR Rp 300.000,(tiga ratus riburupiah), sebagai panitia pelaksana Rekerda guru SD Rp. 71.250,(tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), sebagai panitiaUUB Rp. 95.000, (sembilan puluh lima ribu rupiah), sebagai ketua,sekretaris dan anggota panitia kegiatan UPTD Rp.1.140.000,(satujuta seratus empat puluh ribu

sebesar Rp 95.000, (sembilan puluh lima riburupiah),sebagai anggota pelaksana UUB sebesar Rp. 95.000,(sembilan puluh lima ribu rupiah), sebagai anggota pelaksana UUBsebesar Rp. 95.000, (sembilan puluh lima ribu rupiah), sebagaianggota pelaksana KKGA sebesar Rp. 95.000, (sembilan puluh limaribu rupiah),sebagai anggota pelaksana UUB sebesar Rp. 95.000,(sembilan puluh lima ribu rupiah), sebagai panitia KKKS sebesar Rp71.250, (tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), sebagaiHal 85 dari 213

Disamping itu, KKKS tidak melakukan usaha yang terutang PPN yangtidak memiliki kewajiban atas penerbitan Faktur Pajak, dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4A ayat (2) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto

perubahanatas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.Bahwa bersama Permohonan Keberatan tersebut, telah Pemohon Bandinglampiri Jaminan Tertulis Petrochina International Jabung LidNo.502/PCJL/JT/2013 tanggal 23 Mei 2013 serta dukungan dariSKKMIGAS melalui surat Permohonan Penggunaan Jaminan TertulisPetrochina International Jabung Ltd No. 0764/SKKD0000/2013/S7 tanggal17 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Petrochina International Jabung Ltdmerupakan salah satu Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS

proses pengajuan keberatan dimana haltersebut menguatkan Pemohon untuk mengambil sikap bahwaJaminan Tertulis tersebut telah cukup/memenuhi syarat danPermohonan Keberatan atas SPP650/WBC.05/2013 tanggal 03April 2013 =yang Pemohon ajukan telah memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam pasal 93 UndangUndang Nomor 17Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 tentang KepabeananBerangkat dari pemikiran serta kesadaran bahwa PCJL adalahmerupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS

SH( &S# * &="oleW ("oleSHS,8B#S= Uk &"Q> kKKS(ae1% 2olealeoleaeoleoleKTolewee>*2%(ole*W"HSSwtW W Q, &6.Weoleole~"ESS #ZI SH "SH#SS%o.o#)oleoleole"#) %oleoleyole"(SSS *"PSS #%rUeS SH) SSty."#%,Toleoley"Tt UPSRSSSX SHE Ht,W W fe)1 &6.1 ott) %wt +&".itole#SoleoleKesatu"ESSH%%aituddin Alias Jay Bin Syamsuddin ("Wyoleoleoleoleoleoleoleoleolest %!oleekoleoleoleoleoleol?

Disamping itu, KKKS tidak melakukan usaha yang terutang PPN yangtidak memiliki kewajiban atas penerbitan Faktur Pajak, dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4A ayat (2) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto

NAZIR untuk golongan Illpembayaran uang saku sebesarrapat kerja bersama Rp700.000.dengan KKKS di Batam Perhitunganjumlah Rp. 5.000.000, Rp700.000 x 5yang menerima KARTUBI Hari.yang menyerahkan MHD.NAZIR.5) KwitansiNo. Badan Ro 5,000,000 Rp 3,500,000 Rp 1,500,000 Menurut SSHPerjuangan Migas Natuna nomortanggal 10 Juli 2012 22.03.02.08telah terima dari MHD. Uang sakuNAZIR untuk pembayaran golongan Illuang saku rapat kerja sebesarbersama dengan KKKS di Rp700.000.Batam jumlah Rp.

Uang sakuNAZIR untuk pembayaran golongan Illuang saku rapat kerja sebesarbersama dengan KKKS di Rp700.000.Batam jumlah Rp. Perhitungan5.000.000, yang Rp700.000 x 5menerima ROY SIANIPAR Hari.yang menyerahkan MHD.NAZIR8) KwitansiNo. Badan Ro 5,000,000 Rp 3,500,000 Rp 1,500,000 Menurut SSHPerjuangan Migas Natuna nomortanggal 10 Juli 2012 22.03.02.08telah terima dari MHD. Uang sakuNAZIR untuk pembayaran golongan Illuang saku rapat sebesarkerja bersama dengan Rp700.000.KKKS di Batam jumlah Rp.

NAZIR untuk golongan Illpembayaranuang saku sebesarrapat kerja bersama Rp700.000.dengan KKKS di Batam Perhitunganjumlah Rp. 5.000.000, Rp700.000 x 5yang menerima KARTUBI Hari.yang menyerahkan MHD.NAZIR.5) KwitansiNo. Badan Rp 5,000,000 Rp 3,500,000 Rp 1,500,000 Menurut SSHPerjuangan Migas Natuna nomortanggal 10 Juli 2012 22.03.02.08telah terima dari MHD. Uang sakuNAZIR untuk pembayaran golongan Illuang saku rapat kerja sebesarbersama dengan KKKS di Rp700.000.Batam jumlah Rp.

NAZIR untuk golongan Illpembayaran uang saku sebesarrapat kerja bersama Rp700.000.dengan KKKS di Batam Perhitunganjumlah Rp. 5.000.000, Rp700.000 x 5yang menerima KARTUBI Hari.yang menyerahkan MHD.NAZIR.5) KwitansiNo. Badan Rp 5,000,000 Rp 3,500,000 Rp 1,500,000 Menurut SSHPerjuangan Migas Natuna nomortanggal 10 Juli 2012 22.03.02.08telah terima dari MHD. Uang sakuNAZIR untuk pembayaran golongan Illuang saku rapat kerja sebesarbersama dengan KKKS di Rp700.000.Batam jumlah Rp.

Di samping itu, KKKS tidak melakukan usaha yangterutang PPN yang tidak memiliki kewajiban atas penerbitan FakturPajak dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 4A ayat (2) UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto

Di samping itu, KKKS tidak melakukan usaha yangterutang PPN yang tidak memiliki kewajiban atas penerbitan FakturPajak dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 4A ayat (2) UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto

Disamping itu, KKKS tidak melakukan usaha yang terutang PPN yangtidak memiliki kewajiban atas penerbitan Faktur Pajak, dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4A ayat (2) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto

Ariaz selaku Ahli PTK 007 dari SKKMigas, dalam pemeriksaan ahli di persidangan sudah menjelaskan bahwa : Penyatuan atau pemisahaan paket pekerjaan di dalam tenderitu lebih kepada strategi pelaksanaan tendernya dan tergantung padapertimbangan KKKS masingmasing.

PTK 007 hanya mensyaratkan agar kontrak harusmemuat kondisi apa yang dapat menyebabkan terminasi dini, jadi penilaianmaupun batasan jangka waktu' terminasinya diserahkan kepadapertimbangan KKKS.2.6 Bahwa Sdr. Dino Andrian selaku Saksi dari KaSubdinPengadaan SKK Migas dan Sdr. Drlng Bonar TH.

Sel PTK 007 tidak mengatur secara rinci mengenai sistempenilaian maupun teknis penilaian suatu pengadaan, karena KKKS dianggaplebih tahu halhal apa saja yang perlu dinilai untuk mencapai suatu hasildimana dapat dipastikan bahwa apa yang ditawarkan sesuai dengan standaryang diharapkan.

Ariaz juga menegaskanbahwa penyatuan atau pemisahaanpaket pekerjaan di dalam tender itulebih kepada strategi pelaksanaantendernya dan tergantung padapertimbangan KKKS masingmasing.Oleh karena itu, di dalam PTK 007keduanya diatur, apakah maudigabung atau dipisahkan, keduaduanya diperbolehkan.

PTK 007hanya mensyaratkan agar kontrakharus memuat kondisi apa yang dapatmenyebabkan terminasi dini, jadipenilaian maupun batasan jangkawaktu terminasinya diserahkankepada pertimbangan KKKS;(vide:Keterangan Ahli Sdr. Pandji A. Ariaz); Pandji A.

Siti Aisjah jabatan KasubditPenghargaan dan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan Perintis Kemerdekaan, DirektoratKepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial R.I. dan Dra.Juariah jabatan Kasie Penghargaan pada Sub Direktorat Keperintisan danKesetiakawanan Sosial, Kementerian Sosial R.I. berdasarkan Surat Tugas Nomor :149/DYSHalaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 79/G/2014/PTUNJKT.PK/KKKS/04/2014 tanggal 29 April 2014 serta Marlina Tambunan, S.H., Fahmi, S.H.dan Yuanita Prasasti

Selain sebagai KKKS, Tergugat Ill diberi tanggung jawab olehNegara Republik Indonesia yang utamanya untuk menyediakankebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi Nasional. Kegiatanusaha Tergugat Ill berkaitan secara langsung dengan peningkatanproduksi minyak dan gas bumi Nasional;3.

Pasal 4ayat (3) Jo Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 22 Tahun2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;Bahwa berdasarkan kontrak kerja sama tersebut, makaBPMIGAS (sekarang SKK Migas) selaku badan pelaksanaadalah bertindak sebagai manajemen dari Kontraktor KontrakKerja Sama (KKKS) tersebut dan posisi Tergugat Ill adalahsebagai operator atau dapat diibaratkan bahwa BPMIGAS(sekarang SKK Migas) adalah majikan dan Tergugat Ill adalahburuhnya.

Sesuai dalam ketentuan KUHPerdata, maka majikanbertanggungjawab terhadap pihak ke Ill atas pelaksanaanpekerjaan yang dilakukan oleh buruhnya.Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf D UndangUndang Nomor 22Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi secara tegas diaturmengenai kewenangan BPMIGAS (sekarang SKK Migas) untukmelakukan pembinaan terhadap selurun asset KKKS yangmenjadi milik negara.

Penggugat tersebut, pihak Tergugatdalam mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 23 Oktober 2013 juga telahMengajukan gugatan Rekonpensi kepada para Penggugat yang pada pokoknya sebagaiberikut :I PENJELASAN UMUM/LATAR BELAKANGTergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan usaha huluminyak dan gas bumi dan melaksanakan kegiatannya berdasarkan Kontrak KerjaSama dengan BPMIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan GasBumi) atau disebut sebagai Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS

).Selain sebagai KKKS, Tergugat juga adalah anak perusahaan dari PT Pertamina(Persero) yang diberi tanggung jawab oleh Negara Republik Indonesia yangutamanya untuk menyediakan kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumiNasional.

EXCEPTIO PLURIUM LITISCONSORTIUM).e Tergugat yang bergerak di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi,pada tanggal 17 September 2005 telah menandatangani kontrak kerjasamadengan BPMIGAS sebagai badan yang dibentuk oleh Pemerintah berdasar Pasal1 angka 23 Jo Pasal 4 ayat (3) Jo Pasal 6 ayat (1) UndangUndang No. 22 tahun2001.Bahwa berdasarkan kontrak kerja sama tersebut, maka BPMIGAS (sekarang SKKMigas) selaku badan pelaksana adalah bertindak sebagai manajemen dariKontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS

Sesuai dalam ketentuanKUHPerdata, maka majikan bertanggung jawab terhadap pihak ke III ataspelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh buruhnya.Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf D UndangUndang No. 22 tahun 2001 secarategas diatur mengenai kewenangan BPMIGAS (sekarang SKK Migas) untukmelakukan pembinaan terhadap seluruh asset KKKS yang menjadi milik negara.Maka berdasarkan hal tersebut, maka agar gugatan para Penggugat ini sempurnaseharusnya BPMIGAS (sekarang SKK Migas) harus ikut digugat dalam perkara

untuk proses belajar mengajar disekolah maka diperkenankan untuk membeli genset.Pembiayaan Perawatan sekolah yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor,perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler, perbaikan sanitasisekolah, dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar biaya honortenaga honorer yang membantu administrasi BOS.Pengembangan Profesi Guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS

Pengembangan Profesi Guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah.

in casusubstansinya yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pajak sudah benar.Hal ini didukung dengan penyelenggaraan pembukuan dari PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang sudah benar danmemiliki kaitan hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip matchingcost against revenue, sebab berdasarkan prinsip substance over theform tidak terdapat kerugian atas pendapatan atau hilang keuangannegara dari tindakan yang dilakukan Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali sebagai KKKS