JAKARIAH danditaksir dengan NJOP seharga + Rp. 70.000.000 (tujuhpuluh juta rupiah);6.9. Tanah Tegalan , seluas 10.607 M2, Nomor SPPT 0910yang terletak di So Doro Toi watasan Desa PandaiKecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batasbatassebagai berikut: Sebelah barat berbatasan dengan tanah : H.

Muhammad.Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagaiTanah Obyek Sengketa XXIII, yang sekarang dikuasai olehA.BAKAR Bin AHMAD dan ditaksir dengan NJOP seharga+ Rp. 80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus riburupiah);6.24 Tanah Tambak , 1 petak ,seluas 7.300 M2, Nomor SPPT0237 yang terletak di SO.

Muhammad.Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagaiTanah Obyek Sengketa XXIll, yang sekarang dikuasai olehA.BAKAR Bin AHMAD dan ditaksir dengan NJOP seharga+ Rp. 80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus riburupiah);7.24 Tanah Tambak , 1 petak ,seluas 7.300 M2, Nomor SPPT0237 yang terletak di So.

Jakariah (Almh) yangmerupakan ibu dari P1, P2 dan P3 dan sekarang dikuasai olehA.BAKAR Bin AHMAD (P2) dan ditaksir dengan NJOP seharga+Rp. 80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);8.24.

No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bmditaksir dengan NJOP seharga + Rp. 45.500.000 (empat puluh lima juta limaratus ribu rupiah);. Terhadap obyek gugatan 6.24 berupa Tanah Tambak , 1 petak ,seluas 7.300M2, Nomor SPPT 0237 yang terletak di So. Rade Maju watasan DesaPandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima tercatat atas nama H. MALIKBin H.

Koreksi atas NJOP Bumi sebesar Rp231.771.280.000,002.

Koreksi atas NJOP Bangbunan sebesar Rp77.797.420.000,00Koreksi Nilai Jual Objek Pajak tanah (bumi) sebesar Rp231.771.280.000,00: bahwa berdasarkan Rincian Penghitungan Nilai dari KPP Pratama Bangko diketahuibahwa kebun sawit Pemohon Banding sudah dalam kondisi menghasilkan semua;: bahwa menurut Pemohon Banding kelas tanah tersebut terlalu tinggi untuk jenisusaha perkebunan sehingga Pemohon Banding mohon agar kelas tanah tersebutdisesuaikan menjadi kelas 168 dengan nilai Rp3.500,00/m2;: bahwa koreksi

PT Kresna Duta Agroindo NOP15.03.070.011.9990001.1 Alamat Objek Pajak Desa Tanjung, Kelurahan Tanjung,Kecamatan Batin VIII, Sorolangun, Jambi, Tahun Pajak 201 1;bahwa dalam Laporan Analisa Nilai Dasar Tanah tersebut di atas dinyatakan bahwaKlasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi Sektor Perkebunan Tahun2011 dengan NOP 15.03.070.011.9990001.1 Alamat Objek Pajak Desa Tanjung,Kelurahan Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Sorolangun, Jambi, Tahun Pajak 2011masuk ke dalam kelas bumi 157 dengan NJOP

PER64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan BangunanSektor Perkebunan disebutkan bahwa: Dalam hal Wajib Pajak meminta informasirinci perhitungan nilai tanah dan nilai bangunan objek pajak PBB sektor perkebunan,KPP Pratama harus menerbitkan RPN sebagaimana ditetapbkan pada Lampiran VIIISurat Edaran Direktur Jenderal ini, sehingga apabila Pemohon Banding inginmengetahui dasar perhitungan atas SPPT PBB dapat meminta penjelasan ke KPPPratama Bangko;Menurut PemohonMenurut Majelis: bahwa kenaikan NJOP

Sarolangun Tahun 2010;Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Tahun 2011 untuk Kabupaten /KotaSorolangun;bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis atas data yang ada dalam berkasbanding diketahui bahwa penetapan klasifikasi nilai Bangunan yang dilakukan olehTerbanding ke dalam kelas 61 dengan Nilai NJOP Bangunan/m2 sebesar = Rp1.410.000,00 didasarkan pada Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Tahun2011 yang berlaku untuk Kabupaten Sorolangun yang telah diolah sedemikian rupadengan memperhitungkan

Putusan Nomor 373 B/PK/Pjk/2019menambah PBB terhutang dari yang Pemohon Banding ajukan atas SPPTPBB Nomor PTB.NM.63.02.000.734.324.0002.3 tahun pajak 2013 tertanggal16 Juni 2013 atas nama PT Bahari Cakrawala Sebuku dapat dibatalkan danhasil penetapan atas SPPT PBB tahun pajak 2013 menjadi sebagai berikut(dalam Rupiah):NJOP di luar bumi produktif Rp229.694.180.800,00 NJOP bumi produktif Rp 82.930.310.609,00Jumlah Rp312.624.491.409,00Dikurangi: NJOPTKP Rp (7.000.000,00)Jumlah Rp312.617.491.409,00NJKP

2014 tentang Keberatan atas Surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor PTB.NM.63.02.000.734.324.0002.3 tanggal 16 Juni 2013 Tahun 2013, atas nama PTBahari Cakrawala Sebuku, NPWP 01.609.929.3734.001, beralamat di KEMTower 17th Floor Suite AB, Jalan Landasan Pacu Barat Blok B.10 Kav. 2Kotabaru, Bandar Kemayoran Jakarta 10610, dengan perhitungan menjadisebagai berikut:NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Rp 315.152.180.800,00 BangunanNJOP Tidak Kena Pajak (Rp 7.000.000,00)NJOP

Putusan Nomor 373 B/PK/Pjk/2019a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif NJOP PBB Tahun 2013 yang Berasaldari Koreksi terkait Penentuan Biaya Produksi Galian Tambang sebagaiDasar Untuk Menentukan Hasil Bersih Produksi Galian Tambangsebesar Rp186.819.751.840,00 (dari total koreksi seluruhnya adalahRp191.644.810.253,00) yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali

buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang diawali dengan UjiBukti olen Para Pihak dihadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa,diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalin pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu baikberupa penentuan angka kapitalisasi maupun penentuan biaya produksidalam menentukan NJOP

Putusan Nomor 373 B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp630.290.361,00; dengan perincian sebagai berikut:NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan = Rp315.152.180.800,00 NJOP Tidak Kena Pajak (Rp 7.000.000,00)NJOP untuk penghitungan PBB Rp315.145.180.800,00NJKP (40%) Rp126.058.072.320,00Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang (0,5%) Rp 630.290.361,00Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Rp 630.290.361,00Menimbang, bahwa berdasarkan

Putusan Nomor 714/B/PK/PJK/2013 BumiA.24 = 11.127 m2 x Rp 285.000/m2 = Rp 3.171.195.000, Bangunan A.13 = 2.257 m2 x Rp 162.000/m2 = Rp 365.634.000,Jumlah NJOP = Rp 3.536.829.000, NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = Rp 3.536.829.000, NJOP tidak kena pajak Rp8.000.000, NJOP untuk perhitungan PBB Rp 3.528.829.000, NJKP 40 % x Rp 3.528.829.000 = Rp 1.411.531.600, PBB yang terutang 0.5= Rp7.057.658, Dengan perincian penghitungan sebagai berikut :Uraian ass m a a KeteranganBumi Bangunan Bumi BangunanSemula

Tentang penetapan NJOP Bumi per meter persegi atas Pajak Bumi danBangunan Tahun 2008 dengan Kelas A13 Rp1.274.000/m2.1.

FTP DC33K/35 Sei Rengas, Medan Ampias, Medan,Sumatera Utara telahditerbitkan dengan perhitungan sebagai berikut: Objek Pajak (M2) NJOP (Rp)JumlahBumi = Luas 1.127m2 xRp1,274,000 Kelas A13 14.175.798.000Bangunan = Luas 2.257m2 xRp310.000 Kelas A09 699.670.000NJOP dasar pengenaan PBB 14.875.468.000NJOPTKP 8.000.000NJOP Penghitungan PBB 14.867.468.000NJKP = 40% x NJOP Penghitungan PBB 5.946.987.200PBB Terutang = 0,5% x NJKP 29.734.936Faktor Pengurang/Stimulus =PBB yang Harus Dibayar 29.734.936 Bahwa

Bumi Raya/Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dengan NOP 12.75.021.001.0140145.0dimana telah ditetapbkan NJOP atas Bumi kelas A13 adalah Rp.1.274.000/m2 dan Bangunan kelas AO9 NJOP Rp,310.000/m2 yangditetapbkan oleh KPPBB Medan Kota/Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding);Halaman 18 dari 25 halaman. Putusan Nomor 714/B/PK/PJK/201315.

Bahwa tahuntahun sebelumnya Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak mengajukan keberatan ataspenetapan NJOP bumi yang dapat diartikan bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah setuju dantelah membayarnya, dan permohonan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) meloncat jauh daritahuntahun sebelumnya dimana tahun sebelumnya NJOP bumidalam kelas A20, A14, A13;20.6.

Lalu saksi AIDA SANTI mengirim pesansingkat atau SMS kepada terdakwa untuk menanyakan apakahterdakwa dapat menurunkan NJOP atas dua bidang tanah Hak Miliknomor 3992 atas nama NURMASIAH dan Hak Milik nomor 3993 atasnama NURMASIAH itu tetapi saat itu terdakwa belum menyanggupi.Setelah beberapa hari kemudian terdakwa mengirimkan pesansingkat atau SMS kepada saksi AIDA SANTI bahwa terdakwa bisamenurunkan NJOP atas dua bidang tanah Hak Milik nomor 3992 atasnama NURMASIAH dan Hak Milik nomor 3993 atas

Lalu saksi AIDA SANTI mengirim pesansingkat atau SMS kepada terdakwa untuk menanyakan apakahterdakwa dapat menurunkan NJOP atas dua bidang tanah Hak MilikHalaman 26 dari 44 Halaman Putusan No.17/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMRnomor 3992 atas nama NURMASIAH dan Hak Milik nomor 3993 atasnama NURMASIAH itu tetapi saat itu terdakwa belum menyanggupi.Setelah beberapa hari kemudian terdakwa mengirimkan pesansingkat atau SMS kepada saksi AIDA SANTI bahwa terdakwa bisamenurunkan NJOP atas dua bidang tanah Hak Milik

tujuh ribu rupiah) sedangkan nilai limit lelang yang ditentukanoleh Tergugat 1 adalah sebesar Rp483.000.000,00 nilai limit lelang tersebutlebih kecil dari NJOP tanah dan bangunan milik Penggugat sehinggapenentuan nilai limit oleh Tergugat tidak memenuhi dan melanggarketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang karena Tergugat telah tidak kompeten dantidak professional dalam menentukan nilai limit yang seharusnya menimalsesuai dengan NJOP 2013 yaitu

yang mana Tergugat telah menentukannilai limit sebesar Rp483.000.000,00 yang mana jumlah nilai limit tersebutberada di bawah NJOP 2013 yaitu sebesar Rp755.297.000,00 (tujuh ratuslima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehinggaHalaman 4 dari 18 hal.

Nomor 471 K/Pdt/2015pada NJOP saja, akan tetapi juga dipengarui oleh factorfaktor lain menurutUndang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunanyang telah diubah berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentangPBB, Nilai Jual Objek Pajak NJOP adalah harga ratarata yang diperoleh daritransaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dimana nilainya ditentukanmelalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilaiPerolehan

Baru atau Nilai Objek Pajak Pengganti Karena NJOP dilakukandalam transaksi jual beli yang terjadi secara wajar (normal) berdasarkan nilaiindikasi ratarata yang diperoleh dari penilaian masal dan tidak per objeksedangkan penilaian objek lelang dilakukan didasakan nilai per objek denganmemperhatikan faktorfaktor lain yaitu faktor lingkungan sekitar dan faktorresiko yang akan terjadi akibat pelelangan tersebut.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan TermohonKasasi , dahulu Pembanding Tergugat dalam menetapkan Nilai Limitberada di bawah NJOP adalah wajar dimana hal tersebut tidaklah berartibahwa penjual dalam menentukan nilai limit objek lelang tidak didasarkanpada metode yang dapat dipertanggung jawabkan, Pendapat Majelis HakimHalaman 13 dari 18 hal. Put.

RAMLImelalui surat Nomor : 973/5822 tanggal 20 April 2004 tentang Penetapan NJOP PBB, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Terdakwa melalui surat yang dibuat danditandatanganinya Nomor : S758/WPJ.01/KB.0602/2003 tanggal 20 April 2004perihal Penetapan NJOP PBB dan isi surat tersebut berupa penyampaian 3 (tiga)SPPT tahun 2004 sebagai berikut :Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 1966 K/PID.SUS/20111 Bagian depan seluas 4000 M? an. PD PKM Sub Unit Kb.

:e NJOP 4000 M? x Rp. 1.573.000, Rp. 6.292.000.000,e Harga pasar 4000 M? x Rp. 1.350.000, Rp. 5.400.000.000,e Nilai Rp. 5.846.000.000,Tanah bagian tengah seluas 10.000 M?:e NJOP 10.000 M? x Rp. 200.000, Rp. 2.000.000.000,e Harga pasar 10.000 M? x Rp. 1.350.000, Rp. 13.500.000.000,NilaiRp. 7.750.000.000,Tanah bagian belakang seluas 15.900 M? :Harga 15.900 M? x Rp. 160.000, Rp. 2.544.000.000,Harga pasar 15.900 M?

:e NJOP 4000 M? x Rp. 1.573.000, Rp. 6.292.000.000,e Harga pasar 4000 M? x Rp. 1.350.000, Rp. 5.400.000.000,e Nilai Rp. 5.846.000.000,Tanah bagian tengah seluas 10.000 M?:NJOP 10.000 M? x Rp. 200.000, Rp. 2.000.000.000,Harga pasar 10.000 M? x Rp. 1.350.000, Rp. 13.500.000.000,Nilai Rp. 7.750.000.000,Tanah bagian belakang seluas 15.900 M? :Harga 15.900 M? x Rp. 160.000, Rp. 2.544.000.000,Harga pasar 15.900 M?

Hasbiyah Elriani ;121 Copy legalisir Surat Lurah Simalingkar B No. 973/0122 tanggal 19 April 2009tentang Harga Pasar Tanah dan NJOP 2004 di JI.

GEMILANG KREASI UTAMA No. 539/7497dan No. 01/PK/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 ;Asli surat Sekda Kota Medan No. 973/5822 tanggal 20 April 2004perihal Penetapan NJOP PBB ditujukan kepada Kantor PelayananPBB Medan ;Asli surat Sekda Kota Medan No. 970/5822 tanggal 26 Maret 2004perihal Permintaan Data NJOP PBB dan Harga Pasaran Tanah ;Asli surat Sekda Kota Medan No. 973/4911 tanggal 30 Maret 2004perihal Permintaan Data NJOP PBB dan Harga Pasaran Tanah ;Asli 1 (satu) bundel surat dari PD Pembangunan Kota

Bank Sri Partha (namaTermohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sebelumnya);Bahwa dalam transaksi penjualan inventaris tanah dan ataubangunan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menetapkan nilai (harga) jual yang lebihrendah jika dibandingkan dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)yang wajar;Dengan adanya nilai (harga) jual yang lebih rendah dari Nilai JualObyek Pajak (NJOP) yang wajar maka dapat disimpulkan bahwaterdapat penghasilan atau keuntungan dari penjualan

) dari masingmasing Properti yang dijual;179 Dengan mempertimbangkan pengertian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Pajak Bumi danBangunan, maka Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dari masingmasingProperti yang dijual dapat dipergunakan sebagai data pembanding karenanilai tersebut ditentukan berdasarkan nilai jual wajar di masingmasinglokasi dimana obyek pajak terletak.

Gatha adalah data Nilai Jual ObyekPajak (NJOP) dari masingmasing Properti yang dijual.Dengan demikian maka penentuan nilai transaksi yang wajar atas PenjualanKembali Properti yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berdasarkan pada data Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) darimasingmasing Properti yang dijual, adalah telah sesuai dengan pengakuannilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan menurut ketentuanperundangundangan yang berlaku;11 Dengan mempertimbangkan faktafakta dan

menghitung besarnya nilai keuntungan atau labapenjualan tanah dan/atau bangunan adalah dengan membandingkan nilaijual berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang wajar dengan nilaisisa buku dari tanah dan/atau bangunan yang dijual.Faktanya, nilai jual berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang wajaradalah sebesar Rp11.451.660.170,00, dan faktanya, nilai sisa buku atas tanahdan/atau bangunan yang dijual adalah sebesar Rp7.637.727.546,00.Sehinggadengan demikian terdapat keuntungan atau laba

NilaiJual Obyek Pajak (NJOP) dari masingmasing Properti yang dijual, dapatdipergunakan sebagai data Pembanding karena nilai tersebut ditentukanberdasarkan nilai jual wajar di masingmasing lokasi dimana obyek pajakterletak.

Bahwa dalam transaksi penjuala tanah dan/atau bangunan antara duabadan hukum yang usaha pokoknya bukan penyerahan tanah dan/ataubangunan yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dimungkinkanterjadinya transaksi penjualan dengan nilai yang lebih rendah dari NJOP.Dalam hal nilai transaksi lebin rendah daripada nilai NJOP, PajakPenghasilan yang harus dibayar oleh penjual adalah 5% dikalikandengan nilai tertinggi antara nilai transaksi dengan NJOP.

Dengandemikian jelas bahwa yang digunakan sebagai acuan menentukankeuntungan adalah nilai transaksi, bukan NJOP..

Bahwa pihak Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)menggunakan NJOP sebagai penetapan harga jual (menggantikannilal pasar) untuk menghitung laba penjualan aktiva serta DPP PPN.Namun berdasar rekaman data SPPT PBB, nilai NJOP Bangunanuntuk tahun 1999 2008 tampak sebagai berikut : LUASTAHUN NJOP BANGUNAN KELAS NJOP PER M2BANGUNAN Tahun 1999 Rp. 6.557.495.000 05 11.021 M2 Rp. 595.000 Tahun 2000 Rp. 6.557.495.000 05 11.021 M2 Rp. 595.000 Tahun 2001 Rp. 7.714.700.000 04 11.021 M2 Rp. 700.000

Dengandemikian penggunaan NJOP sebagai dasar menentukan harga jualaktiva yang terjadi pada tahun 2007 akan mencerminkanketidakadilan.. Bahwa dalam uraian Pendapat Majelis pada halaman 28 alinea ke4,Majelis menyatakan bahwa menurut Terbanding supaya laporanappraisal dapat diterima ada ketentuan yang harus dipenuhi yaituHalaman 14 dari 18 halaman.

Namun dalam kenyataan sepertitampak pada tabel di atas, NJOP yang telah ditentukan tidakmencerminkan harga pasar seperti yang telah diargumentasikan olehpihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).Bahwa dengan memaksakan penggunaan NJOP tersebut untukmengkoreksi nilai transaksi penjualan tanah dan bangunan yang telahdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding), menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) telah memaksakan suatu putusan yang tidakmencerminkan

SaidBarat : Jalan KerbauNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 X 960 =Rp.61.440.000.Sebidang tanah yang terletak di Keluranan/Desa : Kedu Jaya, Kec.Curug, Tangerang, Luas : 1750 M2 berdasarkan Girik No.946 a/n H.SUNATANilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 X 1750 =Rp.112.000.000.Sebidang tanah yang terletak di Keluranan/Desa : Kedu Jaya, Kec.Curug, Tangerang, Luas : 6200 M2 berdasarkan Girik No.935 a/n H.SUNATANilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 160.000/m2 X 1750 =

Tng.15.16.17.18.19.20.Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 X 5760 =Rp.368.640.000.

Luas : 12170 M2 berdasarkan Girik No.882 a/n H.RESANNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 160.000/m2 X 12170 =Rp.1.947.200.000,Sebidang tanah yang terletak di Keluranan/Desa : Kedu Jaya, Kec.Curug, Tangerang, Luas : 945 M2 berdasarkan Girik No.876 a/nSURYATINilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 X 945 =Rp.60.480.000,Sebidang tanah yang terletak di Keluranan/Desa : Kedu Jaya, Kec.Curug, Tangerang, Luas : 2990 M2 berdasarkan Girik No.867 a/n H.ATIKNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar

Tng.50.51.52.53.Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m2 X 1205 =Rp.72.300.000,Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec.Curug, Tangerang, Luas : 7743 M2 Berdasarkan Akta Jual BeliNo.971/J13/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh danASAN, batasbatas tanah di sebelah:Utara : MilikH. SaripTimur : Milik Mukrim SaraSelatan : Milik KimsenBarat : JalanNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m2 X 7743 =Rp.464.580.000.

SunataNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m2 X 824 =Rp.41.200.000.Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdang Wetan, Kec.Legok, Tangerang, Luas : 190 M2 Berdasarkan Akta Jual BeliNo.1651/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari HAuINASIUN IDAN, batasBatas tanah di sebelah:Utara : Kali CirarabTimur : Tanah Milik H. SunataSelatan : Tanah Milik H. SunataBarat : Kali CirarabNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m2 X 190 =Rp.9.500.000,Hal. 73.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang oleh Pengadilan Tinggi Kupangdipakai sebagai dasar perhitungan harga tanah sengketa adalah NJOPTahun Pajak 1992 atau nilai jual tanah sengketa 22 tahun lalu.

PadahalPengadilan Tinggi Kupang baru memutus perkara ini tahun 2014sehingga NJOP yang harus dipakai adalah NJOP Tahun Pajak 2014 ataukarena Tahun Pajak 2014 belum ditetapkan oleh instansi yangberwenang maka NJOP yang harus dipakai adalah NJOP Tahun Pajak2013 yaitu sebesar Ro335.000,00/meter persegi (vide: bukti Tahun Pajak2013 terlampir).

Nomor 3005 K/Pat./2014sebagai dasar perhitungan menurut NJOP, meskipun sudah hampirseperempat abad yang lalu;c. Bahwa perhitungan tambahan 20 (dua puluh) persen karena nilai tanahsengketa menurut NJOP lebih murah dari harga pasar, juga tidak jelas,karena dari mana Pengadilan Tinggi Kupang menetapkan angka 20 (duapuluh) persen dimaksud?

Akantetapi Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya telah mengganti denganPara Tergugat membayar ganti rugi berupa uang yang perhitungannya,dengan menggunakan NJOP Tahun Pajak 1992 atau NJOP 22 tahun laluyang sama sekali tidak sebanding dengan harga pasaran tanah di LabuanBajo sebagai daerah pariwisata yang kini berharga Rp5.000.000,00 sampaidengan Rp6.000.000,00/meter persegi;Putusan mana sangat merugikan Penggugat karena NJOP yang seharusnyadijadikan dasar perhitungan adalah NJOP Tahun Pajak 2013

untuk menentukan nilai jual objek sengketadiambil nilai jual 22 tahun lalu atau tahun 1992 yang hampir seperempatabad lamanya;NJOP Tahun Pajak Terakhir (tahun 2013) = Rp335.000,00/meter persegiSedangkan NJOP Tahun Pajak 1992 = Rp14.000,00/meter persegiBukankah Penggugat dirugikan = Rp321.000/meter persegiJika ada keraguraguan mengenai sesuatu dalam hal ini mengenai NJOPtanah sengketa maka haruslah diputuskan halhal yang menguntungkanPenggugat (azas hukum in dubio pro reo) karena tanah sengekta telahdibenarkan

a quo padahalaman 24 alinea kedua terhadap tuntutan ganti rugiyang diajukan oleh para penggugat sebagaimana yang adadalam petitum gugatan poin 4 majelis hakimmempertimbangkan bahwa meskipun penggugat menuntutganti rugi sebesar Rp.7.895.690, (tujuh juta delapanratus Sembilan puluh lima ribu enam Sembilan puluhrupiah), namun karena tidak didukung oleh bukti yangmemadai, maka berdasarkan pertimbangan majelis hakimadalah adil apabila ganti rugi tersebut ditetapkanberdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP

Dalam hal = inipertimbanan majelis hakim kami anggap tidak ail, karenadalam menetapkan ganti rugi didasarkan pada Nilai jualobjek pajak (NJOP) yang tidak jelas dan terperinci dantidak menentukan secara pasti NJOP yang mana yang harusdijadikan sebagai dasar pembayaran ganti rugi mengingatdilokasi perkara terjadi perbedaan NJOP sesuaipemanfaatan berdasarkan kepentingan bisnis, sosial dankepentingan umum serta peruntukan perumahan.

Adalah amar putusan yang tidak jelas,tidak terperinci dan tidak final karena NJOP dalamSuatu kawasan/ruas jalan dapat terjadi perbedaan nilaijual objek pajak (NJOP) yang disebabkan karena adanyapemanfaatan binis, sosial dan kepentingan umum sertaperuntukan perumahan, maka dengan demikian putusantersebut dapat mengaburkan dasar dan penetapan besarannilai ganti rugi atas objek sengketa (Keputusan tidakmemiliki kepastian hukum).

Bahwa adapun alasan atau dalil Tergugat/Pembandingdidalam Memori Bandingnya, bahwa majelis hakim tidakadil karena dalam menetapkan ganti rugi tidak jelas dantidak terperinci berdasarkan NJOP, menurut ParaPenggugat/Para Terbanding hal tersebut bukanlahmerupakan hal pokok karena yang menjadi hal utama dalamperkara a quo adalah untuk memperoleh kepastian hukumatas objek tanah sengketa dan bukan sematamata hanyamendapatkan gantirugi;.

Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia menerima Ganti Rugidibawah nilai NJOP yang seharusnya dibayar olehPIHAK KEDUA sesuai ketentun Pasal 1 dan Pasal 2adalah Luas Tanah sengketa 10.344 M2 dikali denganNilai Jual Objek Pajak Rp .802.000/m2 =Rp.8.295.888.000, (delapan milyar dua ratussembilan puluh lima juta delapan ratus delapanpuluh delapan ribu rupiah) ;.

bulat ukuran besar dari material kayu warna kemerahan terdapat tulisan BENDAHARA PENERIMAAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK;

, NJOP BUMI M², NJOP BANGUNAN, PERHITUNGAN BPHTB, PERHITUNGAN BPHTB YANG DISETOR, PD BPHTB NO, PD BPHTB;

stempel bentuk bulat ukuran besar dari material plastik warna merah hitam terdapat tulisan BENDAHARA PENERIMAAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK;