Kemudian proses tersebutpun dilakukan tanpa melaluiprosedur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundangundanganyang berlaku, yang diantaranya ialah pengangkatan perangkat Desa tersebuttidak melalui proses penjaringan yang dilakukan oleh Pansel sebagaimanaketentuan yang termuat dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah KabupatenSumbawa Nomor 10 Tahun 2016 tetang perubahan atas Peraturan DaerahPutusan Nomor : 51 /G/2020/PTUN.MTR Halaman 33Kabupaten Sumbawa Nomor 3 tahun 2015 tentang perangkat

Karang Agung;Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;Keterangan saksi Tequh Prastopo Susanto pada pokoknya adalah: Bahwa saksi mengetahui mutasi perangkat desa;Bahwa penjaringan yag saksi ketahui adalah tentang pemilihan Kepala Dusun,namun kenyataannya perangkat teknis yang direkrut dan yang diumumkan olehpanitia seleksi;Bahwa yang menjadi Panitia pelaksana saat itu Masyarakat, Perangkat Desa danAnggota BPD ;Bahwa saksi sebagai Sekretaris BPD ;Bahwa diumumkan oleh Pansel

perihal pemilinan perangkat Desa selama 2 (dua)hari, lalu diperpanjang sampai 5 (lima) hariBahwa hasil seleksi tidak diumumkan oleh Pansel saat itu ;Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;Putusan Nomor : 51 /G/2020/PTUN.MTR Halaman 65Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telahmengajukan 2 (dua) orang saksi di persidanganyaitu atas nama Ahyar Rasidi danAkhyar dimana keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah,sebagaiberikut;Keterangan

termohon uraikan tersebut diatas termohon mohonkepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau untukmenjatuhkan putusan sebagai berikut:I Dalam Eksepsi1 Mengabulkan Eksepsi Termohon 2 (dua) seluruhnya.2 Menolak permohonan Pemohon atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima.Il Dalam Pokok Perkara1 Mengabulkan jawaban Termohon 2 (dua) untuk seluruhnya.2 Menyatakan proses pelelangan yang dilaksanakan oleh PejabatPanitia Pelaksana Proyek sebagaimana Pengumuman PelelanganNo.602.1/001/Pansel

Putusan Nomor 2 P.KHS/2020sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 01/BA/PANSEL/JPTJBR/XII/2019, dengan kesepakatan hasil rapat Panitia Seleksi yangberjumlah 5 orang, sebagai berikut: (Bukti T55)1) Terdapat total 22 (dua puluh dua) orang Pejabat Pimpinan TinggiPratama dan 3 (tiga) orang Pejabat Administrasi yang akanmengikuti Uji Kompetensi.2) Metode Penilaian Uji Kompetensi yang terdiri:a. Kualifikasi dan Pengalaman Jabatanb. Wawancara Uji Kompetensi Bidang Teknis;c.

Putusan Nomor 2 P.KHS/2020dalam Berita Acara Nomor 02/BA/PANSEL/JPTJBR/XII/2019, denganagenda Rapat Hasil Penilaian Uji Kompetensi Pejabat Tinggi Pratamadan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember (BuktiT56), dengan kesepakatan sebagai berikut:1) Terdapat total 22 (dua puluh dua) orang Pejabat Pimpinan TinggiPratama dan 3 (tiga) orang Pejabat Administrasi yang telahmengikuti Uji Kompetensi.2) Hasil akhir Penilaian Uji Kompetensi yang terdiri:a.

Berdasarkan hasil penilaian uji kompetensi Pejabat Tinggi Pratama danAdministrator sebagaimana dimaksud dalam poin ke 8, Panitia Seleksimelaporkan Hasil Seleksi Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan TinggiPratama dan Administrasi kepada Bupati Jember melalui surat nomor:03/PANSEL/JPTJBR/XII/2019 perihal: Laporan Hasil Seleksi UjiKompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrasi tanggal28 Desember 2019. (Bukti 57)9.

tanggal 7 Februari 2019tentang Pengangkatan Dalam Jabatan (T50);Keputusan Bupati Nomor 821.2/31/414/2019 tanggal 22 Februari 2019tentang Pengangkatan Dalam Jabatan (T51);Keputusan Bupati Nomor 821.2/35/414/2019 tanggal 6 Maret 2019tentang Pengangkatan Dalam Jabatan (T52);Keputusan Bupati Nomor 821.2/38/414/2019 tanggal 11 Maret 2019tentang Pengangkatan Dalam Jabatan (T53);Surat Bupati Jember Nomor 800/5223/41 4/2019, tanggal 23 Desember2019, perihal Uji Kompetensi (T54);Berita Acara Nomor 01/BA/PANSEL

/JPTJBR/XII/2019, dengankesepakatan hasil rapat Panitia Seleksi yang berjumlah 5 orang (T55);Berita Acara Nomor 02/BA/PANSEL/JPTJBR/XII/2019, dengan agendaRapat Hasil Penilaian Uji Kompetensi Pejabat Tinggi Pratama danAdministrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember (T56);Surat Panitia Seleksi Nomor: 03/PANSEL/JPTJBR/XII/2019 perihal:Laporan Hasil Seleksi Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratamadan Administrasi tanggal 28 Desember 2019 (T57);Surat Bupati Jember No. 800/01/414/2020, perihal

undangundang jadi pejabat pembinakepegawaian membentuk namanya panitia seleksi itu diketuai oleh Sekda(Sekretaris Daerah) atau bukan Sekda (Sekretaris Daerah) juga boleh tapibiasanya Sekda (Sekretaris Daerah) lalu anggotanya maksimum 11 (Sebelas)minimal adalah 5 (lima), kalau minimal biasanya 2 (dua) dari pemerintahprovinsi 3 (tiga) dari LAN (Lembaga Administrasi Negara) harus ganjil jadikalau voting hasilnya tidak sama dan itu seleksi terbuka tidak ada petunjukteknisnya dan ketentuannya;Bahwa tim pansel

pejabatpejabat importdari Kaltim (Kalimantan Timur);Bahwa untuk seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) prosesnya terdiri daripersiapan pelaksanaan dan monitoring/evaluasi, pada tahap persiapandilakukan pembentukan panitia seleksi yang di ketuai oleh sekretaris daerahdan itu terdiri dari berbagai unsur jadi 45% dari internal dan 55% eksternalterdiri dari LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan akademisi dariUniversitas Borneo;Bahwa Saksi juga ikut dalam tim seleksi jabatan pimpinan tinggi sebagaianggota pansel

bukti T15 adalah Ibnu Saud;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;2.Saksi Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Saksi untuk saat ini bekerja di PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)sejak tahun 2010 dan posisi Saksi saat ini adalah sebagai kabag humassejak 22 April 2021;Bahwa Terdakwa menjabat sebagai direktur PDAM (Perusahaan Daerah AirMinum) sejak 1 April 2020 dengan mekanisme pansel

seharusnya lebih menggunakan kebijakanmemanfaatkan putraputra daerah, hal itulah yang Terdakwakritisisebenarnya, kalau diambil orangorang yang dari Kaltara (Kalimantan Utara)maka gerbong mutasi pasti sangat besar tetapi Saksi Irianto lebihmengutamakan orangorang dari Kaltim (Kalimantan Timur);Bahwa Terdakwa mengetahul nama nama PNS (Pegawai Negeri Sipil) dariKaltim (Kalimantan Timur) yang dipindahkan oleh gubernur ke Kaltara(Kalimantan Utara) yakni Saksi Ishak, Sdri Barnis yang datang jauh sebelumadanya pansel

., M.Si. pada Jabatan Kepala Badan Pendapatan DaerahKabupaten Tojo UnaUna, tanggal 2 Mei 2017; h.Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor: 004/PANSEL PJPT/2017 tentang Penetapan Hasil Assessment KompetensiSeleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Tojo UnaUna, tanggal 12 Mei 2017 telah dilakukan pengumuman yangmana 23 orang dinyatakan lulus seleksi; Bahwa setelah berlakunya Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiHalaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor

0000000000000000000Bahwa sehubungan dengan pemberhentian Penggugat sebagaiKepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo UnaUnaPenggugat tidak pernah mengajukan permohonan pengundurandiri, tidak menjalankan cuti di luar tanggungan negara, tidak dalamtugas belajar, tidak dipindahtugaskan, dan tidak ada penataanorganisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo UnaUna; # QOQ000000 00 000000000 000000000 00 00000000000 000000000 00000000000 0000 000000000000000000000Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada polemik dalam Pansel

berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/MTahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Sub KomiteInvestigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap Anggota Komite NasionalKeselatamatan Transportasi Tanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknyatelah memberhentikan Penggugat, diketahui pula pengangkatan terhadappejabat baru pada posisi jabatan Penggugat, sebagaimana yang Penggugatketahui jika yang bersangkutan adalah orang yang berada pada posisi dibawahPenggugat pada hasil Pansel

Bahwa penggantiposisi jabatan Penggugat juga pernah melamar ke KNKT menjadi investigatordan setelah mengikuti pelaksanaan Pansel investigator KNKT, yangbersangkutan dinyatakan tidak lulus diantaranya karena yg bersangkutan tidakmenguasai pengetahuan pelayaran dan belum menyelesaikan pendidikantertinggi pada ijazah kepelautan (Ahli Nautika 2 / ANT 2), llazah S1 dan belumpernah menjadi investigator.

K2 Tahun 2013sesuai Surat Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Nomor: 800/861 BKD/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Pemberitahuan JadwalSeleksi Tenaga Honorer Kategori Il yang menyatakan pada pokoknyabahwa pengadaan CPNS Tahun 2013 dilakukan secara terbuka dantransparan dan dalam juknis diatur bahwa kepada para peserta HonorerK2 yang mengikuti seleksi CPNS tidak dikenakan biaya ataupunpungutan untuk administrasi apapun.Bahwa tanggungawab Kadis meneruskan informasi surat yang ditetapkanketua Pansel

kehormatan negara, Pemerintah, danmartabat PNS ;pasal 4 angka 1, yang menentukan: Setiap PNS dilarang:menyalahgunakan wewenang ;pasal 4 angka 2, yang menentukan: Setiap PNS dilarangmenjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadidan/atau orang lain dengan menggunakan kewenanganorang Iain;pasal 4 angka 7, yang menentukan: Setiap PNS dilarangmemberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepadasiapapun baik secara langsung atau tidak langsung dandengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; Bahwa Pansel

Daerah menyelenggaran seleksi penerimaan CPNShonorer K2, sedangkan penentuan kelulusan di Pansel Pusat.

Bahwa Daerah hanya memfasilitasi tempat ujian sedangkan soalsoaldari Pansel Pusat. Bahwa seleksai CPNS tidak ada biaya adminsitrasi. Bahwa Kadis merekomendasikan calon sesuai kriteria yang ditur dalamketentuan. Bahwa yang dimaksud honorer K 2 adalah tenaga yang tidak dibiayaidengan APBD usia paling rendah 19 tahun paling tinggi 46 tahun perdesember 2005.Yang tidak dibayai dari APBD disebut juga sukarelawan. Bahwa prinsipprinsip pengadaan : terbuka, Bahwa Kadis merekomendasikan calon kepada BKD.

sesuai dengan asili);Surat Nomor: 015/DEWAS.RRI /02/2020 tanggal 11 Februari2020 perihal menolak keberatan administratif (foto kopi);Surat Nomor: 013/JPLF/II/2020 tanggal: 19 Februari 2020perihal Banding atas keberatan Jawaban (foto kopi sesuaidengan asli);Surat Nomor: B3/Kemensetneg/D3/AN.01.02/03/2020tanggal 4 Maret 2020 (foto kopi);Surat Nomor: 028/DEWAS.RRI/03/2020 tanggal 11 Maret2020 (foto kopi);Surat Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI No. 006 tahun2016 perihal Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel

) CalonDewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia (LPP RRI) Periode 20162021 (foto kopi);Surat Keputusan Dewan Pengawas Dewan Pengawas LPPRRI No. 019 tahun 2016 (foto kopi) ;Surat Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI No. 004 tahun2019 perihal Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) CalonDirektur Layanan Pengembangan dan Usaha Pengganti AntarWaktu 20192021 Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia (LPP RRI) (foto kopi);Halaman 37 dari 69 halaman, Putusan Nomor: 60/G/2020/PTUN.JKT

ujian jadi yang berkasnya memenuhisyarat adalah mengikuti ujian, ujian yang pertama seleksi, seleksinya adalahseleksi tertulis, seleksi tertulis itu kaitan dengan UndangUndang, Pancasila,NKRI, pemahaman tentang ketata negaraan dan setelah ujian tertuliskemudian ujian kesehatan setelah kesehatan wawancara, wawancara iniHalaman 83 dari 99 halaman, Putusan Nomor 195/G/2019/PTUNJKTjuga melibatkan partisipasi publik, ketika ada pengaduan atau laporan darimasyarakat caloncalon tertentu dikonfirmasi oleh Pansel

berkas dia tidak bisa ketahap selanjutnya, jaditahapan yang berangkai sampai akhirnya adalah fit and proper test,kemudian tadi ada disampaikan Putusan Pengadilan yang mepersoalkandalam konteks gugatan berkaitan dengan Berita Acara karena dianggap tidaksesuai dengan prosedur sehingga Keputusan KPU yang di Jakarta belumbisa final karena masih ada proses hukum tentang Berita Acara belum tuntasjadi dituntaskan dulu artinya fit and proper test itu harus ada Putusan KPUjadi di UndangUndang diatur ketika Pansel

kader untuk menjadi bakal calon anggota Legislatifdalam pemilihan umum tahun 2019.Saksi Menerangkan Bahwa untuk dokumen persyaratan sebagai Bakalcalon Anggota Legislatii DPRD dari partai gerindra sesuai denganpersyaratan yang ditentukan undangundang seperti :o Fotocopy KTP dan KKo Fotocopy ijazaho skcko Keterangan sehatjasmani Rohanio Surat keterangan Bebas Narkobao Surat keterangan dari Pengadilano fotoBahwa perlu saksi jelaskan sebelum melakukan penjaringan PartaiGerindra membentuk team Seleksi (Pansel

Pansel No. 67, Medan Selayang: 1271212603470001: Syafruddin Syarah / Syafruddin Syarah (EMOl): JI. Mesjid Dusun VII, No. 782, Percut Sei Tuan No. No.: 1207262211530001: Abdul Kadir Yacob / Abdul Kadir Yacob (EMOl): Komp. Bumi Seroja Permai H1, Medan Sunggal: 1271022606490001: M Effendy HS / M. Effendy Hasan (EMO)l): Komp. Griya Kenanga Asri E 18, Medan Sunggal> 1271021110510001: Asbari Usman / Asbary Usman (EMOl): Jl. Rel Kereta Api H. M.

kembaliobjek a quo karena dianggap tidak sesuai prosedur dan mekanismePeraturan PerundangUndangan dan Tergugat menanggapi dengansurat Nomor : 140/30/2/ BLT/2021 dibuat pada tanggal 7 Juni 2021Bahwa tindak lanjut dari Keputusan Kepala Desa Belanting, Nomor 25Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, pada tanggal11 Mei 2021 Desa Belanting Tentang Pemberrhentian Kepala DusunOtorita atas nama MARZUKI Saudara Tergugat melakukanPenjaringan dan Penyaringan pengangkatan Perangkat Desa melaluiTim Pansel

Agunggantikan Pak Bambang ....Halaman 15 dari 120 Putusan Nomor 1 19/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg73.74.75.76.th78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.3 (tiga) lembar Surat Wakil Bupati Cirebon kepada Gubernur jawaBarat Perihal Permohonan Anggota Pansel bertempat di Sumbertanggal 12 Januari 2018 yang pada halaman pertama terdapat tulisantangan dengan tinta pena warna biru dan pensil.1 (satu) bundel BERITA ACARA KLARIFIKASI hari Jumat, 12 Oktober2018 Yang memberi keterangan An. SUPADI PRIYATNA, SH.

Agung gantikanPak Bambang ....3 (tiga) lembar Surat Wakil Bupati Cirebon kepada Gubernur jawa BaratPerinal Permohonan Anggota Pansel bertempat di Sumber tanggal 12Januari 2018 yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangandengan tinta pena warna biru dan pensil.1 (satu) bundel BERITA ACARA KLARIFIKASI hari Jumat, 12 Oktober2018 Yang memberi keterangan An. SUPADI PRIYATNA, SH.,Msi. DanYang meminta keterangan An.

Agunggantikan Pak Bambang ....3 (tiga) lembar Surat Wakil Bupati Cirebon kepada Gubernur jawaBarat Perihal Permohonan Anggota Pansel bertempat di Sumbertanggal 12 Januari 2018 yang pada halaman pertama terdapat tulisantangan dengan tinta pena warna biru dan pensil.1 (satu) bundel BERITA ACARA KLARIFIKASI hari Jumat, 12 Oktober2018 Yang memberi keterangan An. SUPADI PRIYATNA, SH.,Msi.Dan Yang meminta keterangan An.

ditetapkan dan/atau dilakukan.Bahwa Tergugat dalam menetapkan objek sengketa dalamperkara a quo telah disesuaikan dengan informasi, dokumen dandata yang relevan sebagaimana yang diatur dalam peraturanperundangundangan yang melandasi atau sebagai pendukungdalam penetapan objek sengketa dalam perkara a quo.Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengikutiSeleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkanPengumuman Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan TinggiPratama Nomor : 03/PANSEL

Kinerja Pegawai NegeriKeputusan Bupati Rejang Lebong Nomor :Sipil di Kabupaten Rejang Lebong tanggal 6 Mei 2019(Sesuai dengan aslinya);Berita acara Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri SipilKabupaten Rejang Nomor820/Bid.I/BA/08/2019(Sesuai dengan aslinya); 800/685/Bid.1/Aparatur SipilLebongtanggal 27 September 2019Surat Bupati Rejang Lebong Nomor :BKPSDM/2019 Kepada Ketua KomisiNegara Perihal permohonan rekomendasi Pengisian JPTTanggal 26 September 2019(Sesuai dengan aslinya);Pengumuman Nomor : 03/PANSEL

Perumda AULJ yang terdiri dari KPM, yaitu Bupati yangmewakili Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam KepemilikanKekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda, Dewan Pengawasdan Direksi, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2)PPeraturan Daerah Kabupaten Lamongan (PERDA Nomor 5 Tahun2019);Bahwa Pengangkatan Direksi pada Perumda AULJ diangkat danditetapkan oleh KPM, yang terlebih dulu diawali dengan adanya prosespemilihan dan penjaringan bakal calon anggota Direksi yang dilakukanoleh Panitia Seleksi (Pansel

sebagimana dimaksudkan dalam Pasal 38A, kegiatan administrasi suratmenyurat ditujukan kepada alamat rumahmasingmasing anggota Tim Seleksi hingga tahap akhir proses gugatanhukum selesai dimaksudkan adalah pemanggilan oleh KPU RI karena masakerja Tim Seleksi telah berakhir karena Ad Hoc, tidak mungkin diajukankealamat kantor sekretariat Tim Seleksi parallel dengan ketentuan Pasal 38Atersebut di atas hal mana tentunya sejalan dengan siapa yang akanmelaksanakan eksekusi putusannya adalah KPU RI bukan Ketua Pansel

pada Seleksi Administrasimenunjukkan tidak konsistennya pelaksanaan Seleksi Administrasi yangdiselenggarakan oleh Tim Seleksi Anggota KPU/Bawaslu Periode Tahun20122017 ; Bahwa Penggugat juga pernah mengikuti Seleksi Pemilihan Calon AnggotaKomisi Yudisial pada tahun 2010, dan setelah Penggugat menerima BuktiPendaftaran Calon Anggota Komisi Yudisial dengan pemberian persyaratanyang diminta oleh Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial,pada Pengumuman Seleksi Administrasi Nomor: 038/Pansel