produk akhir a quo seharusnya dapat dikreditkan oleh PemohonBanding;bahwa Terbanding juga mengakui bahwa Pajak Masukan Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juni 2008 yang dikoreksi Terbanding terkait langsung dengan kegiatanusaha Pemohon Banding namun tetap tidak dapat dikreditkan karena tidak terkaitdengan penyerahan CPO dan PK yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, Majelisberpendapat bahwa proses produksi untuk menghasilkan CPO dan PK merupakansuatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan secara parsial

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan FungsiKawasan Hutan, berbunyi :Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui :a. tukar menukar kawasan hutan ; danb. pelepasan kawasan hutan.2.

SK.7651/MenhutVII/KUH/201 1tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau,merupakan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi,sehingga perubahan peruntukan secara parsial ditempuh melaluimekanisme pelepasan kawasan hutan bukan tukar menukar.Dengan demikian maka penerbitan Keputusan TUN a quo tidakbertentangan dengan asasasas umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)khususnya asas kepastian hukum, sehingga dalil gugatan Penggugat tidakberalasan hukum dan harus ditolak.Berdasarkan uraian

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata CaraPerubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang menyatakan :Pasal 7 Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui :a. Tukar menukar kawasan hutan ; ataub.

Pelepasan kawasan hutan.Pasal 8 ayat (1) Perubahan peruntukan kawasan secara parsial sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan permohonan .Pasal 9Ayat (1) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harusmemenuhi persyaratan administrasi dan teknis.Ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi danteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri.Pasal 19Ayat (1) : Pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 huruf b hanya

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan,yang berbunyi :Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui :a. tukar menukar kawasan hutan ; danb. pelepasan kawasan hutan.2.

menghasilkan produk akhir a quo dapat dikreditkanPemohon Banding;bahwa Terbanding juga mengakui bahwa Pajak Masukan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2008 yang dikoreksi Terbandingterkait langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding namun tetaptidak dapat dikreditkan karena tidak terkait dengan penyerahan CPO dan PKyang terutang Pajak Pertambahan Nilai, Majelis berpendapat bahwa prosesproduksi untuk menghasilkan CPO dan PK merupakan suatu mata rantaiyang tidak dapat dipisahkan secara parsial

Putusan Nomor 599/B/PK/PJK/2015produksi untuk menghasilkan CPO dan PK merupakan suatu matarantai yang tidak dapat dipisahkan secara parsial walaupunPemohon Banding untuk menghasilkan produk akhimyamenggunakan jasa pengolahan pihak lain melalui perjanjian jasatitip olah; menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pangadilan Pajaktidak dapat memisahkan perlakuan perpajakan antara perusahaanyang memproduksi sendiri CPO dan PK karena memiliki sendiriPabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan perusahaan yangmemproduksi

Dengan demikian atas pendapat Majelis Hakim pengadilan pajakyang menyatakan bahwa :Majelis berpendapat bahwa proses produksi untuk menghasilkanCPO dan PK merupakan suatu mata rantai yang tidak dapatdipisahkan secara parsial walaupun Termohon PK (semulaPemohon Banding untuk menghasilkan produk akhimyamenggunakan jasa pengolahan pihak lain melalui perjanjian jasatitip olah;Nyatanyata telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan khususnya Pasal 16 B ayat (3) UU PPN.

Faktanya putusan Pengadilan TingkatPertama sangat minim alasanalasan hukum dalam pertimbangan hukumnyaserta melanggar prinsipprinsip hukum pembuktian yaitu adil, tidak beratsebelah dan tidak parsial dalam memutus suatu perkara.

Nomor 734 K/Pdt/2015sebelah dan tidak parsial sebagaimana yang digariskan dalam peraturanperundangundangan yang berlaku;.

Bahwa Judex Facti in casu Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalammenerapkan hukum pembuktian dalam pertimbangan hukumnya, karenaJudex Facti (Hakim) tidak adil, berat sebelah dan secara parsial dalammenilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

Tanpa Hak dan Melawan Hukum Permufakatan Jahat menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalahbersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatansecara parsial, harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secarakumulatif;Menimbang, bahwa Permufakatan jahat diartikan bahwa adanya suatuperbuatan persekongkolan atau kerjasama

unsur ini telah dipertimbangkan dalamdakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambilalih menjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanyaunsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan dalm bentuk bukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalahbersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatansecara parsial

Sinkronisasi dan konsistensi gugatan sangat menentukan penyelesaianperkara ini secara menyeluruh, tidak parsial dan tidak menyisakan masalah baru yangbisa membuat Penggugat mendapatkan kerugian yang lebih besar;Menimbang, bahwa antara surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugatsecara lisan tersebut terdapat cacat pada materi gugatan, khusus dalam perkara initerletak pada inkonsistensi Penggugat itu sendiri.

secara jelas dan tegas, serta lengkap mengenai semua ahliwaris dari pewaris, sehingga semua ahli waris tercakup dalam permohonantersebut dan hakhak semua ahli waris terakomodir, serta tidak ada ahli warisyang dirugikan dengan adanya permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut ;Menimbang, bahwa demikian juga petitum permohonan Penetapan AhliWaris harus memohon semua ahli waris dimasukkan dalam Penetapan AhliWaris dari pewaris termasuk dua orang anak Asmaran Yahdi, dan tidakdibenarkan petitum bersifat parsial

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama Jakarta sebagaimana tersebut pada halaman 14 dan 15, telahbersifat parsial terhadap bukti T22 T45 dan T41 dan pertimbangan hukumHakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, sebagaimana tersebut padahalaman 29, juga telah bersifat parsial terhadap bukti T45, T46 s/d T48bukti T41, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta danPengadilan Agama Jakarta Utara yang menangani dan memutus perkarasengketa tanah yang dimaksud di atas, samasama

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan KeteranganTerdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, ternyata

dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alihmenjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur iniharuslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Halaman 13 Putusan No. 42/Pid.Sus/2015/PNLbp14Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalahbersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatansecara parsial, harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secarakumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan,berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwaterdakwa

unsur ini telah dipertimbangkan dalamdakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambilalin menjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanyaunsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan dalm bentuk bukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalahbersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatansecara parsial

Mataram hanyamenguatkan begitu saja Putusan Hakim PN.Selong Tanpa adapertimbangan hukum secuiloun, padahal Hakim PN.Mataram jelasjelasdalam mengadili perkara No. 52/Pdt.G/2006/PN.Sel, telah mengutipketerangan saksi secara parsial sehingga berdasarkan hukum olehkarena mengutip keterangan saksi MASU'UD, Nusiah alias AmaqRabiah, Amaq Ruayah alias Murjan, Lalu Ishak dan Salman secaraparsial atau hanya bagianbagian tertentu tidak dalam kontekskeseluruhan yang kemudian langsung menarik kesimpulan yang

Selong tidak menyimpulkan dalam suatu rangkaianhanya sepotongpotong secara parsial. Bahwa jelas terhadappertimbangan PT.Mataram yang demikian tersebut tidak bisadipertahankan karena salah dalam menerapkan hukum dan haruslahdibatalkan.15.Bahwa putusan Majelis Hakim PT. Mataram yang telah menguatkanputusan PN.

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa sendiri

karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alihmenjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur iniharuslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial

melaksanakan sita eksekutorial dan eksekusi lelang atas obyekSebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggalyang terurai daam Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 11062/Mekarjaya, luas434 m2, rertulis atas nama XXXXXXdan XXXXXX, batasbatas :Utara : Rumah milik orang lain;Timur 1 XXX XXX j anna renee cece nee cee nnn nen nnn nnnSelatan : Jalan Komplek ;2 2202020222222 ne ee n=Barat 1 KXKXKXKX jeewes enews ners cease nen enna nse n nn eee ene cneencnseenenBahwa dengan eksekusi secara parsial

Bahwa permohonan eksekusi hanya boleh diajukan oleh pihak yangmemenangkan perkara, oleh karenanya dalam perkara a quo Terlawanyang mengajukan obyek eksekusi secara parsial dan sekehendaknyaadalah wujud dari etikat buruk dan mau menangnya sendiri yang hal iniadalah sebagai penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga peradilandan sebagai perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikanPelawan baik secara moril maupun materiil ;7.Bahwa Pelawan bersama ini memohon kepada Yth.

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan KeteranganTerdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, ternyata

karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alihi 3menjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur iniharuslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial

tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formalGapal CIGSHAIa ~~~~~~~~ ~~ nnn nn nnn nnn nnn nnerHal 3 dari 9 hal.Put.No.298/Pdt/2013/PT.SmgMenimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam memoribandingnya tertanggal 24 Juni 2013 mengemukakan keberatankeberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pembanding / Tergugat tidak sependapat denganpertimbangan judex factie yang tidak utuh, bersifat parsial

produk akhir a quo seharusnya dapat dikreditkan oleh PemohonBanding;bahwa Terbanding juga mengakui bahwa Pajak Masukan Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak April 2008 yang dikoreksi Terbanding terkait langsung dengan kegiatanusaha Pemohon Banding namun tetap tidak dapat dikreditkan karena tidak terkaitdengan penyerahan CPO dan PK yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, Majelisberpendapat bahwa proses produksi untuk menghasilkan CPO dan PK merupakansuatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan secara parsial

Penilaianpembuktian dalam perkara a quo, mestinya dilakukan secarakomprehensif (saling berhubungan) dan bukan secara parsial yanghanya mengacu pada sebagian keterangan saksi yang relevan.Pembuktian seperti itu, cenderung menghasilkan kebenaran dankeadilan prosedural, jauh dari keadilan subtansial. Sebab hakimterpatron cara berpikir legalistik formal, menafsirkan pasal 19 huruf (f)PP No. 9 Tahun 1975 secara tekstual.

Sumatera Utara sebagaimana dimaksud padahuruf (a), telah dilakukan penataan batas dan/atau penetapankawasan hutan serta penunjukan, perubahan peruntukan danperubahan fungsi kawasan hutan secara parsial,;5.7 Bahwa SK. 579/MenhutII/2014 sesuai dengan poin di atas ditetapkanbertentangan dengan ketentuan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan jo.

No.579/Menhutll/2014 dalam poin (d) menyatakan Bahwadalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan danoptimalisasi fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud padahuruf a telah dilakukan penataan batas dan/atau penetapankawasan hutan serta penunjukan, perubahan peruntukan danperubahan fungsi kawasan hutan secara parsial. ArtinyaHalaman 16 dari 40 halaman.

Putusan Nomor 42 P/HUM/2017Termohon mengakui penataan batas dan/atau penetapan kawasanhutan serta penunjukan, perubahan peruntukan dan perubahan fungsikawasan telah dilakukan atas tuntutan dinamika pembangunan danoptimalisasi fungsi kawasan hutan tetapi masih sebahagian darikeseluruhan kawasan hutan (parsial) di Prov.

Alam Dengan Fungsi Taman NasionalDengan Nama Taman Nasional Batang Gadis (Bukti P. 9),;5.17 Bahwa dengan diterbitkannya SK. 579/Menhutll/2014 Oleh MenteriKehutanan Republik Indonesia atas Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 47 P/HUM/2011 tanggal 2 Mei 2012 yangbelum menjalankan mekanisme sebagaimana Pasal 15 ayat (1) danayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jelasbertentangan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999, karena dalam poin(d) konsideran aquo mengakui masih dilakukan secara parsial

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksi 1. J. Sigalingging, 2.

unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alihmenjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur iniharuslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial

Tanpa Hak dan Melawan Hukum Permufakatan Jahat menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalamjual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalahbersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatansecara parsial, harus diartikan sebagai telah teroenuhinya unsur ini secarakumulatif;Menimbang, bahwa Permufakatan jahat diartikan bahwa adanya suatuperbuatan persekongkolan atau kerjasama

unsur ini telah dipertimbangkan dalamdakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebutdiambil alin menjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini,karenanya unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalm bentuk bukantanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalahbersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatansecara parsial