Akta JualBeli yang seolaholah isinya benar dan tidak palsu tersebut terdakwa gunakanuntuk membuat ikatan jual belli atas 2 (dua) kavling tanah dengan saksi NINANUR FITRIANDARI.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal264 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 826/Pid.B/2020/PN KpnMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut

Hal ini diatur dan ditegaskan pasal 196 HIR dan pasal264 Rbg. Dengan demikian eksekusi a quo wajib dijalankan secara paksajika pihak yang kalah tidak mau mematuhi dan melaksanakan isi putusanPengadilan in casu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.216/Pdt/G/1984/PN.JKTBAR. Jo. 228/.G/1985/PN.JKT.BAR. hal inisebagamana pendapat ahli hukum Perdata R. Subekti dan Retnowulan.9.

Bahwa Alasan Permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa padapoin 7 pada intinya menjelaskan proses pengurusan sertifikat danmemberikan kesimpulan bahwa PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIMPENGADILAN NEGERI BITUNG TIDAK BERDASARKAN HUKUM,KARENA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSURUNSUR PASAL264.Bahwa sungguh miris jika kita langsung menyimpulkan pendapat kitasendiri atas hak yang telah nyata dan terungkap dalam persidanganyang dibuka terbuka untuk umum.

Negeri Bitung tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggisendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan yangberbentuk dakwaan alternatif subsidaritas, sehingga menjadi pilinan MajelisHakim untuk memilin dakwaan manakah yang tepat untuk diterapkan terhadapTerdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilin dakwaan Pertama Primair, Pasal264

B/2014/PNBnakemudian terdakwa II juga di tangkap dan di giring pula ke Polda Aceh untukpenyidikan lebih lanjut dalam mempertanggung perbuatan para terdakwa ;Perbuatan para terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal264 ayat (1) Ke1 KUHPidana ;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan sudahmengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan 7 (tujuh) orang saksi, yang hadir di

BonitaIndah harus membayar cicilan 4 (empat) unit kendaraan tersebut setiapbulannya.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal264 ayat (1) KUHP.Subsidiair:Bahwa ia Terdakwa NENI SANITRA, S.H., M.Kn, pada sekira tanggal 30Maret 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011bertempat di Kantor Terdakwa di Jalan Nangka Kota Pekanbaru atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPekanbaru, membuat surat palsu atau memalsukan surat

JONENDRO dalam kondisi belum ditempeli foto dan belum ada tandatangan pejabat Rektor dane Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengan saksiARTA TRI HANDOKO tas perintah dari saksi WAHYUSULISTIAWAN Alias WAWAN tersebut pihak Universitas IslamIndonesia (UII) merasa dirugikan karena jika ijasah tersebutdigunakan dan semakin banyak ijasah UII palsu yang beredar makanama baik kampus UII akan tercemar sehingga memberi dampaknegative untuk kampus UII ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal264

tandatangan pejabat Rektor danBahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengan saksiARTA TRI HANDOKO tas perintah dari saksi WAHYUSULISTIAWAN Alias WAWAN tersebut pihak Universitas IslamIndonesia (UII) merasa dirugikan karena jika ijasah tersebutdigunakan dan semakin banyak ijasah UII palsu yang beredar makanama baik kampus UII akan tercemar sehingga memberi dampaknegative untuk kampus UII ;Halaman 17 dari 56 halaman Putusan No 124/Pid.B/2015/PN YykPerbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal264

Daeng Bora; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Negara;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 Ayat (2) KUHP:Hal. 6 dari 101 hal.

tersebut di atas, maka unsur ketiga Pasal 264Ayat (2) KUHP tidak perlu lagi dibuktikan, karena berdasarkanundangundang semua unsur pasal yang didakwakan kepadaTerdakwa harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan; Unsur ketiga Pasal 264 ayat (2) KUHP, jika pemakaian akte itudapat mendatangkan suatu kerugian, maka secara hukumharus ada timbul kerugian kepada pihak lain, maka pihak yangmerasa dirugikan itu melaporkan halnya kepada pihak berwajib.Unsur ini adalah merupakan unsur terpenting dari unsur Pasal264

telah mempertimbangkan dantelah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadilitelah dilaksanakan menurut ketentuan UU dan pengadilan tidak melampauibatas wewenangnya; Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan KTP yang tidak benar danTerdakwa merekayasa agar tanah di Pulau Panjang dan Pulau MeriamBesar dapat dikuasai oleh Terdakwa karena tanah tersebut ternyatanyabukan milik Kaharuddin maupun Syamsuddin, sehingga rangkaianperbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana melanggar Pasal264

Agustami DH pada Data Kependudukan/DataPerorangan Dalam Kartu Keluarga tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal264 jo Pasal 263 ayat (1) dan atau ayat (2) telah di laporkan ke PenyidikPolda Riau ;8. Bahwa Penggugat dengan alasanalasan yuridis sebagaimana akandiuraikan nanti dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat a quo danmenganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat.

Putusan Nomor : 61/G/2018/PTUN.PBR1471112408090002 dengan alamat Jalan Darma Bakti Rukun Tetangga 001Rukun Warga 005 Kelurahan Labuhbaru Barat Kecamatan Payung SekakiKota Pekanbaru Provinsi Riau, dengan Nomor Seri K 14710791868 yangditerbitkan di Pekanbaru tanggal 23 Agustus 2017 atas Laporan PolisiNomor LP/459/IX/2018/SPKT/RIAU tanggal 19 September 2018 atas namapelapor Tergugat Il Intervensi adalah merupakan obyek atau barang buktidalam proses perkara tindak pidana pemalsuan surat sebagaiman Pasal264

., dengan dakwaan bersamasama membuatsurat (authentiek) palsu atau memalsukan surat vide Pasal 263 dan Pasal264 KUHP;Bahwa sehubungan dengan dugaan peristiwa pidana tersebut pada posita 3,Pengadilan Negeri Ujung Pandang (kini Makassar) berdasarkan putusanHalaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015tanggal 10 Juli 1998 No.701/Pid.B/1997/PN.Uj.Pdg. telah menjatuhkanputusan yang amar pokoknya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa yang tersebut namanya di atas :dr.

sebuah kendaraan bermotor roda empat atauiebih digunakan sebagai bukti seolaholan kendaraan benar teiahmelakukan pengujian atau pemeriksaan uji kendaraan di DinasPerhubungane Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat Buku KIR dan Stiker KIR palsutersebut, pendapatan daerah berkurang dan potensi kecelakaan kendaraantinggi karena kendaraan yang menggunakan Buku KIR dan Stiker KIRpalsu tidak diiakukan pengujian kendaraan secara sebenarbenarnyaPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal264

Agustus 2019 Nomor JKT721788 bukti (QC) adalah Non Identtik atau merupakan produk cetakyang berbeda dengan pembanding (KC). 1 (satu) Buah Tanda Tangan atas nama DEDY DWI WIDODO yangterdapat pada 1 (satu) Buku KIR / Kartu Uji Berkala KendaraanBermotor tanggal 22 Agustus 2019 Nomor JKT 721788 bukti (QT)adalah hasil produk cetak digital printing (ink jet) sedangkan tandatangan pembanding (KT) adalah merupakan tanda tangan original(basah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal264

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasitanggal 15 Agustus 2011 sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa Adang Bin Sarip telah terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana Bersamasama menggunakanAkta atau Surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 Ayat (2) Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kedua;Hal. 13 dari 21 hal. Put.

./0.5.42/EUH.2/02/2016, tanggal Pebruari 2016telah melaksanakan putusan pengadilan NegeriSurabaya No. 2742/Pid.b/2015/PN.Sby, tanggal 04Pebruari 2016 dalam perkara atasnama terdakwa LELY NUR APRILIA melanggar pasal264 ayar (2) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1, KUHPdan Pasal 5 UndangUndang Republik Indonesia Nomor8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke12.

STPL No.Pol: STPL/480.a/V/2005/KA SPK tanggal 17 Mei 2005, dan tidakmau mengerti tentang akibat pelanggaran Pasal264; 266/242 KUHPidana, THE JUNG HUI dan LIE MEl,dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kisaran/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung Rl tetapdikalahkan, karena Sertifikat Hak Milik Nomor:2131tanggal O7 September 2001, yang Alas Hak PenerbitanSertifikat Hak Milik tersebut adalah Akta Jual Belitanggal 15 Agustus 2001, adalah palsu makaSertifikat Hak Milik Nomor:2131 tersebut AutomatisCacat

Requisitoir serta pembelaan (Pledoi), yangselengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, namunsebelumnya dipandang perlu bagi Majelis Hakim untuk mempertegas bahwauntuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dimuatmaupun sebagai lampiran dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggapsebagai telah dimuat pula selengkapnya dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh JaksaPenuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar pasal264

terjadi pada sekira tahun 2018 dan 2019 di Jakarta Utara,Tangerang dan sekitarnya, yang diduga dilakukan oleh MUHAMMADHUSEIN HOSEA, JUNIAR, AGUS BUTAR BUTAR, IMELDA RINI danSUHARDI TEDJA SETIAWAN;Bahwa objek dugaan tindak pidana turut serta bersamasamamelakukan pematsuan dan atau pemalsuan akta otentik yang dilakukanoleh pejabat yang berwenang dan atau memasukkan keterangan palsuke dalam akta otentik dan atau memberikan keterangan palsu dibawahsumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal264

S.TH. hadir sebagai Saksi dalam persidangan gugatanperkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tercatat dalam nomorregister: 198/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, dan telah diputuskan oleh MajelisHakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasmaka telah terdapat kerja sama yang diinsyafi atau secara sadar diantaraTerdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA S.TH. dengan AGUS BUTAR BUTAR,S.T., S.H., M.M., M.H. dan JUNIAR alias VERO untuk terwujudnya delik Pasal264

Padil dan Sdr.Budi Supriyadi alias Dedi BinWarsa Suparsa, saksi lip Tasripin Bin Sujana merasa dirugikan karena tidakpernah menceraikan saksi Sri Mulyani Binti Aan Supena sebagai istrinyasehingga saksi Sri Mulyani Binti Aan Supena telah menikah kembali dengansaksi Rahmat Bin Juardi.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 ayat (1) ke1 KUHPidana Jo.

Untuk kekurangan uang kas pada UPC Dapur 12 yang dilakukan oleh diduga pelakusebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal264 Ayat (1) ke3 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ARIF NURHIDAYAT Bin APRI BUDIANTOAlias ARIF pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di KantorPegadaian Cab.

Rivai Kota Palembang.Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal264 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana.ATAUKEDUABahwa Terdakwa RA.RIZKA VIVIANI.Amd BINTI R.M.HUSNI bersamasama dengan Saudara YUSUF (DPO) masih dalam kurun waktu bulan AprilTahun 2018 atau setidaktidaknya pada pada waktu lain dalam bulan Tahun2018 bertempat di Gedung Bank Mandiri Kantor Wilayah II Jalan Kapten A.RivaiNomor 1008, Kelurahan llir Barat Kota Palembang atau setidaktidaknyadisuatu tempat

Rivai Kota Palembang.Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal264 Ayat (1) KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, PenasihatHukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus denganPutusan Sela Nomor 996/Pid.B/2020/PN.Plg tanggal yang amarnya sebagaiberikut:1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasehat Hukum TerdakwaRA.Rizka Viviani Amd Binti RM.Husni tersebut tidak dapat diterima;2.

24 Tahun 1997 dan PeraturanMenteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997, sehingga PemohonPeninjauan Kembali sependapat dengan Majelis Hakim Judex Factiyang tidak menemukan adanya sifat melawan hukum pada perbuatanTerdakwa oleh karenanya semua SuratSurat tersebut adalah sah dantidak palsu, sehingga unsur ini tidak terpenuhi ;Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan Majelis HakimJudex Facti yang mengatakan bahwa unsur Membuat Surat Palsu atauMemalsukan Surat sebagimana diatur dan diancam di dalam Pasal264