Ditemukan 2831562 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-08-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 684 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 12 Agustus 2019 — KOPERASI PEGAWAI TELEKOMUNIKASI KANDATEL SURABAYA BARAT (KOPEGTEL SBB), VS ARIE NURYANTI, S.E
48 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI PEGAWAI TELEKOMUNIKASI KANDATEL SURABAYA BARAT (KOPEGTEL SBB), tersebut;
    KOPERASI PEGAWAI TELEKOMUNIKASI KANDATEL SURABAYA BARAT (KOPEGTEL SBB), VS ARIE NURYANTI, S.E
    PUTUSANNomor 684 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:KOPERASI PEGAWAI TELEKOMUNIKASIKANDATEL SURABAYA BARAT (KOPEGTELSBB), diwakili oleh Ketua dan Bendahara Koperasi,Heri Joko Subagyo dan Jaimin, berkedudukan diJalan Ketintang Nomor 156 Surabaya, dalam hal inimemberi kuasa kepada Sudiyono, S.H, dan kawan,Para Advokat, berkantor
    Menyatakan bahwa Penggugat telah diangkat sebagai pegawai tetap padaTergugat sejak tanggal 2 Agustus 2000, berdasarkan Surat KeputusanPengurus Koperasi Pegawai Telekomunikasi Kandatel Surabaya Barat(KOPEGTEL SBB) Nomor 238/HK.410/PK/2001 tentang PengangkatanPegawai Tetap juncto Keputusan Badan Pengurus KOPEGTEL NomorSK.1045/PS.390/PK/B/2001 tentang Pengangkatan Pegawai KopegtelKandatel Surabaya Barat:4.
    13 Tahun 2003; Bahwa alasanalasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karenamerupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian dipersidangan yang tidak termasuk alasanalasan pada pemeriksaan ditingkat kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi KOPERASI PEGAWAI
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 05-05-2023 — Putus : 30-08-2023 — Upload : 19-09-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 107/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 30 Agustus 2023 — Penggugat:
ADI SOEDJONO, DKK
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI MARITIM KOPEGMAR
258 — 295
  • Penggugat:
    ADI SOEDJONO, DKK
    Tergugat:
    KOPERASI PEGAWAI MARITIM KOPEGMAR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 06-09-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 September 2017 — Drs. SIRAJUDDIN M. THAYEB, M.Pdl
967 — 708 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu. Dalam putusannya, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat ... [Selengkapnya]
  • ;Tempat lahir : Bambapun Kabupaten ToliToli ;Umur/tanggal lahir : 41 tahun/O9 November 1966 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Asam Il Nomor 24 RT 02 RW 06,Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, KotaPalu ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;Terdakwa berada di dalam Tahanan Kota :1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 04September 2008 ;2.
    Nomor 361 K/PID.SUS/2017Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut adalah pertimbanganyang tidak mendasar, sebab apa yang Terdakwa kerjakan adalah adanyaperintah dari atasan dalam hal ini Kakanwil Depag Provinsi Sulawesi Tengahuntuk membantu para Kepala Sekolah Madrasah dalam hal pengelolaan danpengadaan buku ajar dan buku perpustakaan ;Proyek tersebut adalah DIPA Kementerian Agama Pusat yang PanitiaPengelola semuanya Pegawai
    Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu mempertimbangkan bahwa dalamtuntutan pidana Penuntut Umum menyatakan karena ketentuan Pasal 3adalah aturan khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor Nomor 20 Tahun 2001, maka berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil padaKantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapatditerapbkan Pasal 2 UndangUndang Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-12-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3375 K/Pdt/2020
Tanggal 10 Desember 2020 — MEGAH UTAMA SELARAS ABADI Lawan KOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOPEGMAR) Tanjung Priok
110 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MEGAH UTAMA SELARAS ABADILawanKOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOPEGMAR) TanjungPriok
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 12-12-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 22-06-2024
Putusan PN SITUBONDO Nomor 15/Pdt.G.S/2018/PN Sit
Tanggal 17 Januari 2019 — SURYADI
Tergugat:
Koperasi Pegawai Republik Indonesia HANDAYANI
31 — 0
  • SURYADI
    Tergugat:
    Koperasi Pegawai Republik Indonesia HANDAYANI
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 03-10-2012 — Putus : 21-01-2013 — Upload : 11-03-2013
Putusan PTA SEMARANG Nomor 227/Pdt.G/2012/PTA.Smg.
Tanggal 21 Januari 2013 — PEMBANDING vs TERBANDING
101 — 50
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa yang tertuang didalam posita angka 23 (huruf a hingga jj)5.
    tidakmempertimbangkan ketentuan dalam pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut sertaYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 409 K/AG/2010 tanggal 1382010 dan SuratKetua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor: 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober2002, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan perintah penyampaian salinanpenetapan ikrar talak kepada Pegawai
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mengirimkan SalinanPenetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon sertatempat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyeksengketa yang tertuang didalam posita angka 23 (huruf a hingga jj).
Pengadilan PN MUARA BULIAN Perdata
Register : 10-04-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 03-05-2023
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Mbn
Tanggal 18 April 2023 — Penggugat:
DIANA
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KOPENEGKABRI) KABUPATEN BATANGHARI
106 — 3
  • Penggugat:
    DIANA
    Tergugat:
    KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KOPENEGKABRI) KABUPATEN BATANGHARI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 19-05-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1300 K/Pdt/2022
Tanggal 19 Mei 2022 — KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SEJAHTERA PRAJA MANDIRI VS PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI, DKK
111 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIASEJAHTERA PRAJA MANDIRI VS PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-12-2017 — Upload : 03-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1351 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (PKP - RI) Kota Medan VS HOTDIMAN SITIO
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (PKP - RI) Kota tersebut;
    PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (PKP - RI) Kota Medan VS HOTDIMAN SITIO
    PUTUSANNomor 1351 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (PKP RI) Kota Medan, berkedudukan di Jalan H. M. Said/Durian Nomor2.H1 Medan, yang diwakili oleh Drs. H. M.
    Yunus Lubis, selakuKetua Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP RI)Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada IbrahimNainggolan, S.H., dan kawankawan, Para Advokat, beralamatJalan H.M. Said/Durian Nomor 2.
    Bahwa Saya telah bekerja pada Pusat Koperasi Pegawai RepublikIndonesia (PKPRI) Kota Medan, dengan masa kerja 27 (dua puluh tujuh)tahun, 11 (sebelas) bulan dan memperoleh Upah sebesar Rp3.908.500,00(tiga juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah);2. Bahwa selama bekerja Saya telah melaksanakan tugas Saya dengan baikdan penuh tanggung jawab;3. Bahwa sejak tanggal 1 Desember 2016, Saya tidak lagi bekerja karenaPensiun (Usia 56 Tahun);4.
    Bahwa oleh karena koperasi telah memiliki Peraturan Kerja KaryawanKoperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) kiranya Judex Factimenjadikan peraturan tersebut untuk memberikan hak Penggugat/TermohonKasasi dikurangkan dengan hutang kepada koperasi;7.
    Bahwa berdasarkan uraian fakta dan saksisaksi serta bukti suratTergugat/Pemohon Kasasi telah mampu membuktikan Tergugat/PemohonKasasi memiliki Peraturan Kerja Karyawan Koperasi Pegawai RepublikIndonesia (PKPRI) Kota Medan berlaku dan sah secara hukum;8.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 04-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 05-07-2021
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Rap
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat:
Osmar Manurung
Tergugat:
Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kab. Labuhanbatu
4 — 2
  • Penggugat:
    Osmar Manurung
    Tergugat:
    Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kab. Labuhanbatu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-11-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1684 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — ADE AWALUDIN, Pegawai Bank Syariah Mega Indonesia vs PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA
96 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ADE AWALUDIN, Pegawai Bank Syariah MegaIndonesia vs PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA
    PUTUSANNomor 1684 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:ADE AWALUDIN, Pegawai Bank Syariah MegaIndonesia, bertempat tinggal di Jalan Melon Raya A5/10,RT/RW 007/010, Kelurahan Rangkapan Jaya, KecamatanPancoran Mas, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaDr.Maqdir Ismail, S.H., LLM., dan kawankawan,Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada MaqdirIsmail & Partners Law
    ThamrinNomor 2 Jakarta Pusat, diwakili oleh Darmin Nasutionselaku Pimpinan Dewan Gubernur Bank Indonesia, dalamhal ini memberikan kuasa kepada Hari Sugeng Raharjo,S.H., M.H., dan kawankawan, Para Pegawai BankIndonesia, beralamat di Bank Indonesia Jalan M.H.Thamrin Nomor 2 Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 Desember 2012;Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/TurutTerbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata
    bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telahHal 1 dari 44 hal.Put.Nomor 1684 K/Pdt/2015menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknyaatas dailildalil:Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat:1.Bahwa sejak 6 Oktober 2009 Penggugat adalah pegawai tetap denganjabatan Gadai Unit Manager Panglima Polim di PT Bank Syariah MegaIndonesia/Tergugat (Bukti P1);.
    hari selama 300 hari yaitu Rp19.800.000,00 (sembilan belasjuta delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp85.800.000,00 (delapanpuluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);Sehingga total kerugian materiil sebagaimana yang telah diuraikandi atas, berjumlah Rp138.352.500,00 (seratus tiga puluh depalanjuta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);Hal 22 dari 44 hal.Put.Nomor 1684 K/Pdt/2015Immateriil:e Tindakan semenamena dari Tergugat kepada Penggugat yangtidak mengetahui hukum;e Menelantarkan pegawai
    Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugatmengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi:1.Eksepsi kompetensi mengadili (Kompetensi Absolut Pengadilan)Bahwa Penggugat dalam komparisi maupun dalam dalil suratgugatan menyatakan selaku Pegawai (Pekerja/buruh) pada Tergugatdengan jabatan Gadai Unit Manager (GUM
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-08-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2165 K/Pdt/2020
Tanggal 24 Agustus 2020 — KPRI-UNM (Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Makassar), DK VS HJ. JASMIAH
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KPRI-UNM (Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Makassar), DK VS HJ. JASMIAH
    KPRIUNM (Koperasi Pegawai Republik IndonesiaUniversitas Negeri Makassar), dalam hal inidiwakili oleh Ketua Koperasi Drs. Muhammadlbrahim, M.Si, yang berkedudukan hukum di JalanRaya Pendidikan Blok B4B10, Kelurahan Tidung,Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, SulawesiSelatan;2. Drs. H.
    KPRIUNM(Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas NegeriMakassar), 2. Drs. H. KANDU KARIM, M.Si, tersebut harus ditolak;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkansejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSenin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 12-12-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SITUBONDO Nomor 15/Pdt.G.S/2018/PN Sit
Tanggal 17 Januari 2019 — SURYADI
Tergugat:
Koperasi Pegawai Republik Indonesia HANDAYANI
36 — 7
  • SURYADI
    Tergugat:
    Koperasi Pegawai Republik Indonesia HANDAYANI
    ,Advokat yang beralamat di Perum Panji Permai, RT. 03,RW. 22, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, KabupatenSitubondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6Desember 2018;LawanKOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) HANDAYANI,berkedudukan di Jalan Madura, Nomor 55 Situbondo, dalamhal ini diwakili oleh Drs.
    Bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Handayani Situbondo tidak pernah mempunyai nasabah atau Investor atauPenyimpan orang yang bernama Drs. SURYADI (yang mengakumenjabat sebagai Ketua KPRI RINGGIT Kecamatan KenditKabupaten Situbondo) atau pihak manapun yang mengatas namakanKPRI RINGGIT, dengan kata lain Tergugat tidak mempunyai hubunganhukum apapun dengan Penggugat;3.
    Bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)"Handayani Situbondo, memiliki Jenis jenis Simpanan yang terdiridari, Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sosial danSimpanan Manasuka; Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Sosialhanya dilakukan oleh Anggota Koperasi yang terdiri dari PegawalNegeri Sipil ataupun Purna Pegawai Negeri Sipil;A.
    Bahwa benar Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Situbondo memang membuka kesempatan kepadaMasyarakat Umum atau pihak manapun untuk menyimpan dananya diKPRI Handayani Situbondo melalui Simpanan Manasuka, denganHalaman 4 dari 16 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2018/PN Sitketentuan dan cara cara sebagaimana yang telah ditentukan olehPengurus serta terlebih dahulu melalui rapat dan persetujuan pengurus;5.
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 12-12-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN SITUBONDO Nomor 16/Pdt.G.S/2018/PN Sit
Tanggal 24 Januari 2019 — SURYADI
Tergugat:
Koperasi Pegawai Republik Indonesia HANDAYANI
49 — 11
  • SURYADI
    Tergugat:
    Koperasi Pegawai Republik Indonesia HANDAYANI
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 41/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 30 Juni 2014 — .; SERIKAT PEGAWAI SURVEYOR INDONESIA (SPASI).;
65 — 42
  • .;SERIKAT PEGAWAI SURVEYOR INDONESIA (SPASI).;
    Usaha Jasa Ic2 ;Hal 1 dari 20 hal Put.No.41/B/2014/PT.TUN.JKT7 Parlautan Napitupulu, staf pada Biro HukumKementerian BUMN $;8 Fahresha Muchtar, staf pada Biro Hukum KementerianBerdomisili hukum di Kementerian BUMN, Jalan MedanMerdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU235/MBU/2013 tanggal 30Agustus 2013, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/PEMBANDING ; LAWANSERIKAT PEGAWAI SURVEYOR INDONESIA (SPASD, diwakili oleh IrmanBustamam, dan Pedi Fadillah, keduanya
    PTUN.JKT telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat/Terbanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding;Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding telah diberitahukan amarputusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor W2TUN 11320/HK.06/XI/2013 tanggal 21 November 2013;Menimbang, bahwa kuasa Tergugat/Pembanding yang bernama FahreshaMuchtar, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
    Kerugian materiilyaitu adanya mutasi dan/atau demosi yang menyebabkan berkurangnyapendapatan/ penghasilan selaku pegawai, penurunan jabatan dan grade.Kerugian immateriil yakni menjatuhkan nama baik, reputasi karier, dankesempatan berkembang, serta mutasi/demosi yang tidak adil, tidak terbuka,tidak objektif, dan diskriminatif ; Bahwa terbitnya objek sengketa juga menimbulkan kerugian dalam halberkurangnya kesempatan anggota Penggugat/Terbanding dalam fungsinyaturut serta memajukan perusahaan karena
    Surveyor Indonesia (Persero)mengalami goncangan dan terjadi unjuk rasa pegawai PT.
    luaskepada keamanan aset bergerak dan tidak bergerak dan nasib pegawai PTSurveyor Indonesia (Persero), serta guna mencegah timbulnya akibatakibatlain yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara ; Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat/Terbanding padapokoknya mendalilkan objek sengketa mengandung cacat hukum dan bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan Tergugat/Pembanding tidakmenerapkan asasasas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya beralasanhukum apabila
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 26-07-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 129/G/2013/PTUN.JKT
Tanggal 21 Nopember 2013 — SERIKAT PEGAWAI SURVEYOR INDONESIA (SPASI);MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
136 — 65
  • SERIKAT PEGAWAI SURVEYOR INDONESIA (SPASI);MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
    yangsecara faktual telah efektif menjadi wadah aspirasi dan secara konkritmemperjuangkan hakhak anggotanya yakni pegawai PT.
    Hal demikian mengakibatkanhilangnya kesempatan kalangan internalBUMN cq Pegawai PT.SurveyorIndonesia (Persero) selaku anggotaSPASI dalam kiprah memajukanperusahaan yang diakui dalam PerjanjianKerja Bersama. Sehingga menimbulkankerugian Penggugat dalam halkesempatan sumber daya internal BUMNcq. Pegawai PT.
    Surveyor Indonesia (Persero) mengalami kegoncangan danterjadinya unjuk rasa pegawai PT.
    Pegawai Surveyor IndonesiaNo.
    penyelesaian perbedaanperbedaan pendapat dan perselisihan ;e Menciptakan, memelihara dan meningkatkan disiplin serta hubungan industrialantara pengusaha, serikat pegawai dan para pegawai ;(bukti P2) ;Halaman 49 dari 57 halaman Putusan No. 129/G/2013/PTUNJKTPAGEMenimbang, bahwa setelah mencermati Perjanjian Kerja Bersama antara PT.Surveyor Indonesia dengan Serikat Pegawai Surveyor Indonesia(SPASI), Pengadilan berkesimpulan bahwa Serikat Pegawai Surveyor Indonesiamempunyai kwalitas untuk mengajukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-06-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/Pdt/2005
Tanggal 9 Juni 2009 — INDOSAT TBK VS PRIMER KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI (PRIMKOPPRARPOSTEL)
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDOSAT TBK VS PRIMER KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI (PRIMKOPPRARPOSTEL)
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 23-05-2017 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 286/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST.
Tanggal 22 Mei 2018 — YAYASAN PERUMAHAN PEGAWAI X NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR BANK INDONESIA (BI), Cs.
115 — 123
  • YAYASAN PERUMAHAN PEGAWAI X NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR BANK INDONESIA (BI), Cs.
    sehingga tidak memiliki alas hak untuk dan atasnama Jajasan Perumahan Pegawai termasuk melakukan pengurusanharta kekayaan Jajasan Perumahan Pegawai ;Bahwa secara hukum, sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia 7 Juli 1971, Reg.
    pada tanggal 27 Juni1956, dan secara hukum tidak memiliki kepentingan untuk mengurusharta Jajasan Perumahan Pegawai yang didirikan pada tanggal 27Juni 1956 (apabila benar Jajasan Perumahan Pegawai 27 Juni 1956memiliki harta kekayaan).
    Soerojo Notaris di Djakartatanggal 27 Djuni 1956 tentang Jajasan Perumahan Pegawaiberkedudukan di Djakarta ;: Fotocopy dari copy Tambahan Berita Negara RepublikIndonesia Nomor 165 tahun 1956, tentang Anggaran DasarJajasan Perumahan Pegawai Nomor 246 ;: Fotocopy sesuai dengan aslinya Susunan Pegawai JajasanPerumahan Pegawai Djakarta, 28 Oktober 1957 ;: Fotocopy sesuai dengan aslinya Personalia, SusunanPengurus Jajasan Perumahan Pegawai ;: Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Addendum yangdibuat oleh
    Mengusahakanbidangbidang tanah untuk dijadikan milik bagi para pegawai negeri yangmenaruh minat pada Jajasan ini ; 2.
    Utara dengan mendirikan kembali Yayasan Perumahan Pegawai yangberdiri pada tahun 1956 seolaholah Jajasan Perumahan Pegawai yang berdiritahun 1956 tersebut belum berbentuk badan hukum, padahal telahdipertimbangkan di muka bahwa dengan terbuktinya Jajasan PerumahanPegawai yang berdiri pada tahun 1956 telah diumumkan dalam TambahanBerita Negara No. 96 Tahun 1956 maka Jajasan Perumahan Pegawai tersebuttelah berbentuk badan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim untuk tetapdiakui Jajasan Pegawai Negeri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-05-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 833 K/Pdt/2020
Tanggal 6 Mei 2020 — YAYASAN PERUMAHAN PEGAWAI VS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR BANK INDONESIA (BI), dkk.
156 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN PERUMAHAN PEGAWAI VS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR BANK INDONESIA (BI), dkk.
    PUTUSANNomor 833 K/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN PERUMAHAN PEGAWAI, beralamat di JalanAmbalun Nomor 18, RT 002 RW 006, Pondok Labu, Cilandak,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Alwiyah Partiwie Husinselaku Ketua dan Itjeu Sukardi selaku Sekretaris, dalam hal inimemberi kuasa kepada DR Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H.
    ThamrinNomor 2, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Agus D.W.Martowardojo Gubernur Bank Indonesia, dalam hal inimemberi kuasa kepada Panji Achmas, S.H., LL.M., dankawankawan, Para Pegawai Bank Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2017;2. LEMBAGA PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA(LPPI), berkedudukan di Jalan Kemang Raya Nomor 35Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Dr.Ir. Hartadi A.
    ., dankawankawan, Para Pegawai LPPI, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 24 November 2017;Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 833 K/Pdt/20203.
    PerubahanKedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Bahwa lagipula, setelan membaca dan mempelajari pertimbanganJudex Facti dinubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memorikasasi tanggal 19 Agustus 2019 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontramemori kasasi tanggal 3 September 2019, Mahkamah Agung berpendapatbahwa putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungan hukum sehingga bukanpenerus Yayasan Perumahan Pegawai
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASANPERUMAHAN PEGAWAI tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 oleh Syamsul Maiarif, S.H., LL.M., Ph.D.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 01-10-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby
Tanggal 15 Januari 2019 — Penggugat:
Ainur Rofiq
Tergugat:
Koperasi Pegawai Telekomunikasi Kandatel Surabaya Barat
26 — 0
  • Penggugat:
    Ainur Rofiq
    Tergugat:
    Koperasi Pegawai Telekomunikasi Kandatel Surabaya Barat