1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
361 K/PID.SUS/2017

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 K/PID.SUS/2017
    Tanggal 6 September 2017 — Drs. SIRAJUDDIN M. THAYEB, M.Pdl
    Nomor 361 K/PID.SUS/2017
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Korupsi Dana Bantuan Langsung/Block Grant; unsur setiap orang
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Krisna Harahap, Lumme
    Panitera A. Bondan
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya TLK PRBAIKAN TDW
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 6 September 2017
    Tanggal Dibacakan 6 September 2017
    Kaidah Unsur “setiap orang” diperuntukkan baik bagi swasta, maupun Pegawai Negeri/Pejabat yang mempunyai wewenang
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu. Dalam putusannya, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sebagai pegawai negeri sipil tidak dapat diterapkan Pasal 2 UU Tipikor. Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum, yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dibebaskan dari dakwaan primair (Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor). Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah membenarkan pertimbangan hukum tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri. Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie. Dalam pertimbangan hukumnya, MA berpendapat bahwa Unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor diperuntukkan baik bagi swasta, maupun Pegawai Negeri/Pejabat yang mempunyai wewenang.


787
648