Menyatakan Terdakwa Djoni Tjendra alias Joni Chandra alias JohnSetiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukumbersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secaraberkelanjutan dan tindak pidana menggunakan surat palsu yang dilakukansecara berkelanjutan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimanaDakwaan Kesatu dan Dakwaan Ketiga dan Dakwaan Keempat;2.

Apalagiternyata pembelian tersebut dibuat atas nama Terdakwa dimana tidakmungkin Terdakwa melakukan pencucian uang dengan membeli baranguntuk dirinya sendiri.

hukumdan/maupun hubungan hukum a quo dalam bisnis peminjaman uang milikTjung Thin Long melalui Terdakwa kepada Pihak Ketiga maka perbuatantersebut tidak dapat dikualifisir sebagai memenuhi unsur dari tindakpidana pencucian uang.

Dan apalagi pembelian aset milik Lina Setiawanoleh Terdakwa adalah dalam rangka penagihan uang milik Tjung ThinLong yang dipinjam oleh Lina Setiawan melalui Terdakwa dan perbuatantersebut tidak dapat dikualifisir sebagai tindak pidana pencucian uang;.

Bahwa untuk melakukan aksi penipuan dan pencucian uang tersebut,Terdakwa menggunakan 3 nama yaitu Terdakwa menggunakan nama JohnSetiawan di Bank Internasional Indonesia, Kemudian nama Joni Chandra diBank BCA sedangkan nama Djoni Tjendra digunakan di Bank Danamon;.

Menyatakan Terdakwa I - IVAN DEWANTO Bin ADNAN dan Terdakwa II - RUDI SANIJAN Bin SETIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Pencucian uang " ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I - IVAN DEWANTO Bin ADNAN dan Terdakwa II - RUDI SANIJAN Bin SETIMAN dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan ;3.

Menyatakan bahwa Terdakwa I IVAN DEWANTO dan Terdakwa IlRUDI SANIJAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukantindak pidana : pencucian uangmelanggar Pasal 3 UURI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dansebagaimana dalam Surat DakwaanPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHP ;2.

Unsurunsur pokok tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 5 UU RINo.8 tahun 2010 :1.2.Setiap Orang ;Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran,hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan ;Harta Kekayaan;Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana ;Menurut Pasal 3 UU RI NO.8 Tahun 2010, suatu tindakan sebagai tindakpidana Pencucian uang, apabila memenuhi unsurunsur : dengan sengajamenempatkan

:Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa dalam tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) terdapat TPPU secaraAktif dan TPPU secara Pasif :1.

Bahwa terhadap mekanisme pencucian uang bahwa pencucian uangdilakukan dalam tiga pola. Adapun polapola pencucian uang tersebutsebagai berikut : Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunaiyang berasal dan tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financialsystem) atau lembaga yang terkait dengan keuangan.

Tahapan integrasi ini merupakantahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karenamemasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatanekonomi yang sah.

., tanggal 08 September 2015 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa YULIAN HARTONO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan TindakPidana Pencucian Uang;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YULIAN HARTONO. tersebut olehkarenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dendasebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama4 (empat)

No. 366 K/Pid.Sus/2016Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor170/Pid.B/2015/ PN Bgl tanggal 8 September 2015 yang dimintakan bandingtersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarselengkapnya menyebutkan sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa YULIAN HARTONO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan TindakPidana Pencucian Uang;.

keseriusan yang diterima oleh Terdakwatersebut adalah hasil kejahatan;Bahwa mengenai perbuatan Terdakwa mentransfer dll terhadap uangkeseriusan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yangditerima dari saksi Bebby Hussy, antara lain ditujukan kepada pihakpihak terkait dalam melaksanakan perjanjian atau kesepakatan yangdibuat antara saksi Bebby Hussy dengan Fajar Suryanto di manaTerdakwa hanya sebagai Penjamin, seharusnya tidak termasuk dantidak dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana pencucian

Pasal 55 Ayat (1) Kesatu KUHP danPasal 33 Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat(1) Kesatu KUHP serta pasalpasal lain dalam UndangUndang Nomor8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan;Catatan Pemohon Kasasi :1.

No. 366 K/Pid.Sus/2016berbentuk alternative acucusation atau alternative teulasteleggingyang baik;" Pencucian Uang dapat diterapkan dalam setiap perkara yang belumtentu terbukti tindak pidana asalnya secara bebas;5.

Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriSurabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1)KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 juncto Pasal 64Ayat (1) KUHP; atauDakwaan Kedua~ : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian

DAVID HUTAPEA telah terbukti secara sahdan meyakinkan Secara BersamaSama Melakukan Perbuatan TindakPidana Berlanjut Berupa Pemerasan Dengan Ancaman dan TindakPidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 368 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 yuncto Pasal 64Ayat (1) KUHP dan Kedua dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 juncto Pasal 65 ayat (1)KUHPdalam dakwaan Kesatu

dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili ia Terdakwa, menempatkan, mentransfer,mengalihnkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uangatau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotikadengan tujuaan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaandipidana karena tindak pidana Pencucian

Menyatakan Terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRA telah terbuktibersalah dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalamPasal 3 Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasa Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dakwaan PertamaJaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRAdengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dendaRp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulandengan perintah Terdakwa tetap ditahan;3.

Menyatakan Terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRA telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana Pencucian uang ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRAdengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesarRp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)bulan ;3.

Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman;Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa telahmenjalani perkara pokok yang hukumannya cukup berat sehingga pidanapenjara dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang sudah bijaksana dansesuai rasa keadilan;Bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai barang bukti berupa 1(satu) unit mobil Honda Jazz berserta BPKB nya menurut Penuntut Umumseharusnya di rampas untuk negara dapat dibenarkan, karena dalam amarputusan Judex Facti yang memerintahkan agar barang

Menyatakan Terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRA telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian uang ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRAdengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesarRp5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila dendaHal. 13 dari 13 hal. Put. No. 545 K/Pid.Sus/2017tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)bulan ;3.

Ag telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);3. Menetapkan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;4.

analisis Hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaandengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan ahlikhususnya dibidang tindak pidana pencucian uang guna kepentinganpemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat penyidikan diKepolisian, Kejaksaan maupun pemeriksaan di Sidang Pengadilan; Saksi menerangkan bahwa;1) Dalam TPPU terdapat TPPU Secara Aktif dan TPPU secara Pasif.a.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan atauturunan dari tindak pidana asal. Sebagai suatu tindak pidana lanjutanatau turunan dari tindak pidana asal maka penyelidikan dan penyidikantindak pidana pencucian uang dilakukan setelah ditemukan adanyadugaan atau indikasi tindak pidana asal yang menghasilkan hartakekayaan dan kemudian ditemukan adanya dugaan atau indikasi tindakpidana pencucian uang berdasarkan buktibukti permulaan yangditemukan oleh penyidik.

Jawahir Amiruddin Masser als Amir Jawahir didugamelakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan/atautindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dimaksud dalampasal 378 dan 372 KUHP jo.

uang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 UndangUndang No.8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.20.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1 UndangundangHukum Pidana, Pasal 3 Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa JAWAHIR AMIRUDDIN MASEER, S. Ag telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTAMELAKUKAN PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG;2.

Menyatakan Terdakwa FENNY LUSIANTI alias FENNY binti TINTINSUMARNI dan Terdakwa II FIORENA ROSEVELT SURYALI alias FIObintti ROSSY ERNA WIDIAWATI bersalan melakukan tindak pidanaPenipuan dan pencucian uang yang dilakukan secara bersamasamadan berlanjut sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Ketiga PenuntutUmum:2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FENNY LUSIANTI aliasFENNY binti TINTIN SUMARNI dan Terdakwa II FIORENA ROSEVELTHal. 2 dari 23 hal. Put.

Menyatakan Terdakwa FENNY LUSIANTI alias FENNY binti TINTINSUMARNI dan Terdakwa II FIORENA ROSEVELT SURYALI alias FIObint ROSSY ERNA WIDIAWATI, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukanpenipuan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan danTurut serta melakukan tindak pidana pencucian uang secara terusmenerus sebagai perbuatan berlanjut;.

melampaui kewenangannya;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjuncto Pasal 64 KUHP, Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

(Ahli dari PPATK) di persidangan menyebutkan bahwa untuk tindakpidana pencucian uang harus dibuktikan predicate crimenya sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana PencucianUang bersamasama dengan tindak pidana pencucian uangnya dalam artibahwa tindak pidana yang disebut dalam Pasal 3 tidak bisa dilepaskan dariketentuan Pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang ;Bahwa selain hal tersebut di atas, ternyata Majelis Hakim tingkat bandingjuga telah bersikap inkonsisten

Apakahdengan demikian, sebagian masyarakat Indonesia melakukan tindakpidana gratifikasi dan pencucian uang?

No. 791 K/Pid.Sus/2010Berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa telahjelas dan nyata menyebutkan tidak pernah terjadi gratifikasi dan tindakpidana pencucian uang, namun ternyata judex facti dengan mendasarkanpada bukti petunjuk menyimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uangtelah terjadi, padahal keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwamemperlihatkan bahwa tindak pidana gratifikasi dan pencucian uangtidak pernah terjadi ;Disebabkan judex facti telah merangkai bukti petunjuk

Uang, pelaku tindak pidana pencucian uang harus terlebih dahulumelakukan tindak pidana pokok (predicate crime) sesuai Pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang dan kemudian melakukanpenempatan atau perbuatan lainnya sesuai dengan Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga perbuatan dalam Pasal 3UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat dipisahkan dariPasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang, karena perbuatandalam Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Pencucian

Uang bukanmerupakan tindak pidana jika dilepaskan dari Pasal 2 UndangUndangTindak Pidana Pencucian Uang ;Namun demikian, judex facti justru memutus Terdakwa melakukan tindakpidana pencucian uang tanpa membuktikan adanya tindak pidana pokok(predicate crime).

DUTA COAL ENERGY, Terdakwa jugamentransfer ke pihak lain pada tanggal 18 Mei 2010 untuk pembayaran batubarasebesar US $ 100.000;e Bahwa tujuan Terdakwa melakukan transfer atas nama DANANG NURLAINISYAHRUNI Nomor rekening 1240005648150 ke rekening DUTA COAL ENERGYNomor: 1240005270724 dengan tujuan untuk menyamarkan asalusul dari keuanganyang didapatkan oleh Terdakwa;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 3 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

No. 1925 K/PID.SUS/2012Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan kedua kami;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANANG NURLAINI alias BAIMSYAHRUNI SAID dengan pidana selama: 8 (delapan) Tahun dikurangiselama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetapditahan;3.

No. 1925 K/PID.SUS/2012Bahwa dengan demikian Judex Facti telah salah menafsirkan unsur dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan, yang secara nyata dapat dibuktikanbaik keterangan saksi dibawah sumpah maupun keterangan dari ahli serta keteranganTerdakwa;Oleh karena itu, kami sangat berkeyakinan bahwa seluruh Pasal 3 UndangUndang Nomor 8tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telahterpenuhi;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon

penasehat hukum yang ditunjuk pada saatpemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan NegeriJakarta Selatan, hal ini berakibat pada batalnya Putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan tanggal 30 Mei 2012, Nomor: 101/PID.B/2012/PN JAK;Bahwa pada dakwaan kedua Penuntut Umum mendakwa Terdakwa DANANGNURLAINI alias BAIM SYAHRUNI SAID dengan dakwaan Perbuatan Terdakwadiatur dan diancam pidana Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

No. 1925 K/PID.SUS/2012Pidana Pencucian Uang, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangansebagai berikut:1 Bahwa meskipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidanaasal, yaitu tindak pidana penipuan, namun hasil tindak pidanaberupa uang sebesar US $ 368.000 yang telah Terdakwatempatkan atau transfer dari rekening milik Terdakwa kerekening milik PT.

No. 1175 K/Pid.Sus/2010sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan dari hasil pemeriksaan wajibpajak ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3ayat (1) huruf a dan c Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang TindakPidana Pencucian Uang ;Atau ;Kedua ;Bahwa ia Terdakwa Raden Handaru Ismoyojati pada sekitar bulan Juni2007 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2007 atau setidaktidaknya masih dalam

Dan Terdakwa menerima ataumenguasai penempatan melalui pentransferan, sebagai pembayaran, hibah,sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan dari hasil pemeriksaan wajibpajak ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKarawang

Menyatakan Raden Handaru Ismoyojati tersebut tidak terbukti secara syahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang ;2. Membebaskan ia oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa PenuntutUmum ;3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya ;4.

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian UangJuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Pusat tanggal 3 Januari 2018 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa LOUIS GUNAWAN KHOE bersalah melakukantindak pidana Penipuan dan pencucian uang sebagaimana diatur dandiancam melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP dan Kedua Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010tentang

Menyatakan Terdakwa LOUIS GUNAWAN KHOEbersalahmelakukan tindak pidana Secara bersama sama melakukanPenipuan dan Pencucian Uang;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LOUIS GUNAWAN denganpidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesarRp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukumankurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

Sus/2018Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapatdibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusanJudex facti/Pengadilan Negeri mengenai kwalifikasi tindak pidana yangmenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "Secara bersamasama melakukan penipuandan pencucian uang", telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturanhukum serta cara mengadili telan dilaksanakan menurut ketentuanundangundang

Dan lainlain ;Perbuatan Terdakwa YULIA SARI SUTOPO alias YULI diatur ataudiancam pidana sesuai Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa YULIA SARI SUTOPO alias YULI pada waktu dantempat sebagaimana pada dakwaan Primair diatas ia Terdakwa telahmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan,pengalihan hakhak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaanyang diketahuinya atau

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang PencegahanPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIA SARI SUTOPO denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dengan perintah agarTerdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satumililar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;Menyatakan barang bukti berupa :Paspor BCA Platinum Nomor 6019 004511934190 ;Kartu ATM Mandiri Nomor 4617005106524222 :BRI

Menyatakan Terdakwa YULIA SARI SUTOPO alias YULIA terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Pencucian Uang ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIA SARI SUTOPO selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan, bahwa dendatidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara ;3. Menyatakan barang bukti berupa :3.1. Mobil Toyota Camry No.

;Bahwa seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas tidak dapat dipertahankandan harus dibatalkan, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakansebagai berikut :"(1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindakpidana :a. Korupsi ;b. Penyuapan ;c. Dst...

;Dengan demikian, YULIA SARI SUTOPO/Terdakwa/Pembanding/PEMOHONKASASI tidak terbukti melakukan tidak pidana pencucian uang, sebagaimanayang didakwakan oleh Penuntut Umum ;KEBERATAN KEDUA :JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG UNSURYANG MENEMPATKAN, MENTRANSFER, MENGALIHKAN, MEMBELANJAKAN, MEMBAYARKAN, MENGHIBAHKAN, MENITIPKAN, MEMBAWA KELUAR NEGERI, MENGUBAH BENTUK, MENUKARKAN DENGAN MATAUANG ATAU SURAT BERHARGA ATAU PERBUATAN LAIN ATAS HARTAHal. 411 dari 428 hal. Put.