Ditemukan 550 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-07-2012 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 19-06-2013
Putusan PA CIAMIS Nomor 2867/Pdt.G/2012/PA.Cms
Tanggal 19 Februari 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
171
  • isterinya) selama 4 tahun (48 bulan) mengacukepada hak bagian isteri dari gaji suami yaitu 1/3 gaji minimal Rp.2.000.000, per bulan dengan jumlah total Rp. 96.000.000,Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Majelis HakimPengadilan Agama Ciamis agar hak bagian isteri dari gaji suami1/3 gaji agar diberikan kepada Penggugat karena perceraian inikesalahan Tergugat;Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Majelis HakimPengadilan Agama Ciamis agar hak bagian isteri dari gaji ke 13,tunjangan jabatan, remonisasi, rapel
Putus : 24-07-2013 — Upload : 21-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 929 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 24 Juli 2013 — MARWAN S.P., M.Si. bin MUHAMMAD ALI
11234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Astani untuk melakukan pengecekan ke Bagian Anggaran, apakahtersedia dalam buku anggaran dan apabila dana tersedia baru terjadi pencairandana sebagaimana yang dimohonkan;Selanjutnya setelah dilakukan proses pencairan dana PenunjangKegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara, melalui juru bayar SPPD yaitu Edy Bambang Triwibowo kemudianmembayarkan secara rapel dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinandan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masingmasingAnggota
    Anggota DPRD KabupatenKutai Kartanegara, dalam rangka mengikuti Pelatihan LAPI di Jakarta tanggal 20 22September 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);9) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1302, tanggal 27 Oktober 2005,Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD KabupatenKutai Kartanegara, dalam rangka kunjungan ke Jawa Timur (Malang) tanggal 25 28 Juni2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran secara rapel
    No. 929 K/Pid.Sus/2012Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran secara rapel untukkegiatan perjalanan dinas Keluar Daerah dan kegiatan Peningkatan SDM, tidakmelaksanakan atau tidak mempertanggungjawabkan beberapa kegiatan yangterdapat dalam Biaya paket penunjang kegiatan yang ganda/rangkap denganbiaya paket perjalanan dinas sehingga secara otomatis tidak dapatmelampirkan bukti pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalamlampiran penjelasan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188
    K/Pid.Sus/2012Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mengikuti Pelatihan LAPI diJakarta tanggal 20 22 September 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah);9) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1302, tanggal 27 Oktober 2005,Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRDKabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka kunjungan ke Jawa Timur(Malang) tanggal 25 28 Juni 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah);Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran secara rapel
Register : 28-09-2016 — Putus : 27-01-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 53/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 27 Januari 2017 — Drs. NUR ALAM Bin YUNUS
13386
  • SEDANG/BERAT GEDUNGKANTOR Sebesar Rp. 30.900.000,1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08477/019/SP2DLS/GJ/X1I/2011 tanggal15Nov2011 LS.PEMBAYARAN RAPEL BERAS GLN.JANUARI 2010 s/dFEBRUARI 2011 Sebesar Rp. 16.506.280,1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00286/019/SP2DLS/GJ/III/2011 tanggal3Mar2011 LS.TP.
    Pembayaran Rapel Gaji Berkala golongan Ill An.Herwan Daud, S.Sos, sebesar Rp. 1.043.712,238. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03401/019/SP2D GU/BL/V/201231 Mei2012GU. Rutin, sebesar Rp. 6.333.500,239. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03402/019/SP2D GU/BL/V/201231 Mei2012GU. Rutin, sebesar Rp. 90.427.000,240. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03594/019/SP2D LS/GJ/V 2012 tanggal07 Juni 2012LS.
    SEDANG/BERAT GEDUNGKANTOR Sebesar Rp. 30.900.000,1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08477/019/SP2DLS/GJ/X1/2011 tanggal15Nov2011 LS.PEMBAYARAN RAPEL BERAS GLN.JANUARI 2010 s/dFEBRUARI 2011 Sebesar Rp. 16.506.280,1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00286/019/SP2DLS/GJ/III/2011 tanggal3Mar2011 LS.TP.
    Rapel beras pns kantor perwakilan provinsibengkulu untuk bulan november 2012, sebesar Rp. 9.081.884.341. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11362/019/SP2D LS/GJ/XV2012 tanggal22 Nopember 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan November2012, sebesar Rp. 11.948.000,342. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11370/019/SP2D LS/GJ/XV2012 tanggal22 Nopember 2012 LS.
Putus : 27-08-2010 — Upload : 27-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 K/PID.SUS/2010
Tanggal 27 Agustus 2010 — Drs. AHMAD MUNIF, M.Si
3615 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lissari,yang bertanggung jawab atas Permintaan Pembayaran Gaji Rapel CPNS,Hal. 45 dari 50 hal. Put. No.241 K/Pid.Sus/2010dengan adanya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas seorang CPNS(SPMT) yang dibuat oleh KAKANDEPAG Kota Pasuruan Sdr. Suyud, S. Ag.P.Pd.l.... (bukti terlampir);Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi pada halaman 29 point 1 dan 2adalah tidak benar bahwa Terdakwa selaku Kasubag TU memerintahkanSdr.
    Bahwa yang benar maupun dalam keterangan saksi bahwakepala Kantor Depag memberikan keterangan kepada CPNS di GedungAula tentang diusahakan rapel gaji dan saat itu Kepala Kantor Depag KotaPasuruan. Dan pada halaman 23 alinea pertama didampingi oleh analisSdr. Amin Tohari dan Kasubag TU (terdakwa) adalah tidak benar yangdicantumkan Selanjutnya pada tanggal 09 s/d. 13 Mei 2008 Depag KotaPasuruan mengadakan pembekalan.
    No.241 K/Pid.Sus/201021ditandatangani CPNS dan tidak ada pemotongan uang gaji rapelan tersebutyang dilakukan oleh petugas Bendahara maupun Kasubag TU;.Bahwa para CPNS setelah 10 hari dari penerimaan gaji rapel kKemudianmenyerahkan uang berkisar 1,5 bulan gaji kepada koordinator yang juga dariCPNS untuk diserahkan ke Kakandepag Kota Pasuruan Sdr. Suyud,S.Ag.PM.Pd. ada yang melalui Kasubag TU, melalui Bendahara saksiSaifullon ada pula yang penyerahannya melalui para Kasatker Min, Man danMTSN.
    stafbawahannya dan Kakandepag merupakan yang bertanggung jawab dalammenentukan suatu kebijakan yang dijalankan oleh bawahannya, bahkankegiatan/pekerjaan yang dilakukan staf bawahan selalu mendapat petunjukdan putusan atasan selaku Kepala Kantor Depag yang mempunyai decisionmaking;24.Bahwa selaku bawahan Staf Kasubag TU, Bendahara, Analis dan paraKasatker hanyalah merupakan kepanjangan tangan dari tugas KakandepagKota Pasuruan, sehingga Kasubag TU/ Terdakwa tidak ada kewenangan;25.Bahwa terhadap gaji rapel
    Bahwa Terdakwa tidak ada niatan untuk mencarikeuntungan/ memperkaya diri sendiri atau orang lain;28.Bahwa saksi CPNS telah menerima gaji rapel tanpa adanya potongan sertadinikmati sendiri, bahkan CPNS bersedia bertanggungjawab untukmengembalikan uang yang bukan haknya pada kas Negara;29.Bahwa Terdakwa tidak mendapat hasil/ keuntungan uang dari dana CPNSsatu rupiahpun, hanya mendapat bagian kain seragam yang sama jatahnyadengan karyawan Kandepag lainnya;30.Bahwa Terdakwa sangat berat sekali dengan
Putus : 08-03-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 PK/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 8 Maret 2018 — ENDANG WERDININGSIH VS PT TOYOTA ASTRA MOTOR
7040 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membayar seluruh rapel atas selisin kKenaikan upah mulai tahun 2015sampai dengan tahun 2017 yang harus dibayarkan bersama denganpembayaran kewajiban sebagaimana angka 1 (satu) tersebut diatas;3.
Register : 17-10-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 16-12-2017
Putusan PA CIANJUR Nomor 1375/P/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — Pemohon I Pemohon II
1510
  • Anak 3,Spd bin xxxxxxxxxBahwa semasa hidupnya Anak 1 binti Mahpud alias Muhamad Rapel adalahPegawai Negeri Sipil di SDN Giri Mukti Kecamatan Sukanagara, KabupatenCianjur;Bahwa untuk pengurusan uang Taspen di PT.
Putus : 25-03-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 25 Maret 2015 — MARTEN APUY anak dari APUY BILUNG
9047 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masingmasing Anggota DPRD Periode 20042009 termasuk Terdakwa;Selanjutnya Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 20042009 melalui masingmasing mendapatkan Dana Penunjang KegiatanOperasional kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, setelahdilakukan proses pencairan dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinandan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui juru bayar SPPDyaitu Edy Bambang Triwibowo kemudian membayarkan secara rapel
    No. 198 PK/Pid.Sus/2014DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka kunjungan ke JawaTimur (Malang) tanggal 2528 Juni 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah);Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran secara rapel untukkegiatan perjalanan dinas keluar daerah dan kegiatan peningkatan SDM,tidak melaksanakan atau tidak mempertanggungjawabkan beberapakegiatan yang terdapat dalam biaya paket penunjang kegiatan yangganda/rangkap dengan biaya paket perjalanan dinas sehingga secaraotomatis
    Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara kepada masingmasing Anggota DPRDPeriode 20042009 termasuk Terdakwa;Selanjutnya Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 20042009 melalui masingmasing mendapatkan Dana Penunjang KegiatanOperasional kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, setelahdilakukan proses pencairan dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinandan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui juru bayar SPPDyaitu Edy Bambang Triwibowo kemudian membayarkan secara rapel
    KegiatanAnggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mengikutiPelatinan LAPI di Jakarta tanggal 2022 September 2005 sebesarRp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor: 1313 tanggal 27 Oktober 2005,Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan AnggotaDPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka kunjungan ke JawaTimur (Malang) tanggal 2528 Juni 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah);Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran secara rapel
    No. 198 PK/Pid.Sus/2014mendapatkan Dana Penunjang Kegiatan Operasional kepada Ketua DPRDKabupaten Kutai Kartanegara, setelah dilakukan proses pencairan danaPenunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD KabupatenKutai Kartanegara, melalui juru bayar SPPD yaitu Edy Bambang Triwibowokemudian membayarkan secara rapel dana PenunjangKegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara kepada masingmasing Anggota DPRD termasuk Terdakwa,yaitu untuk Kegiatan Perjalanan Dinas
Register : 18-02-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 28/G/2014/PHI.PN.BDG
Tanggal 14 Juli 2014 — A N T O N; LILIS SOLIHAH; NENI NURFADILAH; JAMAL HAERUDIN; YENI MULYANI; LAWAN; PT. AURORA WORLD CIANJUR;
7210
  • No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo KEP.100/MEN/VI/2004 Jo KEPMENAKER No. 102 /MENVI/2004 tentang Perhitungan UpahLembur;Bahwa faktanya Tergugat telah mempekerjakan Para Penggugat melebihi waktukerja sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 setiapharinya 30 ( tiga puluh ) menit/atau /% jam tanpa dibayar lembur tindakan Tergugattersebut telah bertentangan dengan pasal 78 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 danTergugat wajib membayar upah lembur kepada Para Penggugat secara rapel
    ;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas Para Penggugat mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukumTergugat membayar upah lembur kepada Para Penggugat secara rapel denganrincian : 1/173x Rp. 970.000, upah = Rp. 5607 per jam lembur jam pertama 146upah perjam = Rp. 8410: 2 = Rp. 4205 upah lembur 46 jam x 25 hari ( 1 bulan ) =Rp. 105.130. x 12 bulan ( 1 tahun ) = Rp. 1.261.561. per orang x 3 orang Penggugat( sdr.
Putus : 07-12-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 122/G/2015/PHI.Sby
Tanggal 7 Desember 2015 — JUNAEDY IMRAN, ST, DKK MELAWAN PT. YAMINDO
8916
  • Memerintahkan Tergugat untuk membayar kenaikkan UMSK Tahun 2014sejak tanggal 1 Mei 2014 sampai sekarang (di Rapel) ;3.
    Yamindo mulai bulan Januari 2014 sampaidengan bulan Mei 2014 sejak bulan Juni 2014 dengan system rapel.
Putus : 24-07-2013 — Upload : 19-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 930 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 24 Juli 2013 — SUDARTO, BA bin KASAN ANWAR
7433 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Astani untuk melakukan pengecekan ke Bagian Anggaran, apakahtersedia dalam buku anggaran dan apabila dana tersedia baru terjadi pencairandana sebagaimana yang dimohonkan;Selanjutnya setelah dilakukan proses pencairan dana PenunjangKegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara, melalui juru bayar SPPD yaitu Edy Bambang Triwibowo kemudianmembayarkan secara rapel dana Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinandan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masingmasingAnggota
    Anggota DPRD KabupatenKutai Kartanegara, dalam rangka mengikuti Pelatihan LAPI di Jakarta tanggal 20 22September 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);9) Sesuai dengan bukti pembayaran No. 1321, tanggal 27 Oktober 2005,Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRD KabupatenKutai Kartanegara, dalam rangka kunjungan ke Jawa Timur (Malang) tanggal 25 28 Juni2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran secara rapel
    No. 930 K/Pid.Sus/2012Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran secara rapel untukkegiatan perjalanan dinas Keluar Daerah dan kegiatan Peningkatan SDM, tidakmelaksanakan atau tidak mempertanggungjawabkan beberapa kegiatan yangterdapat dalam Biaya paket penunjang kegiatan yang ganda/rangkap denganbiaya paket perjalanan dinas sehingga secara otomatis tidak dapat melampirkanbukti pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam lampiranpenjelasan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188
    No. 930 K/Pid.Sus/2012dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut,seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan:Hal yang memberatkan: Terdakwa mempunyai niat tidak baik dalam menerimauang rapel paket yang ternyata merupakan tunjanganganda tersebut padahal kegiatannya tidak pernahdilaksanakan;e Perbuatan Terdakwa mempermalukan sendiri jabatanyang diembannya sebagai
Putus : 30-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1797 K/PID.SUS/2012
Tanggal 30 Juli 2013 — SAIFUL ADUAR, S.Pd., M.Pd., Bin H. ALI ; JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TENGGARONG
7759 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASTANI untuk melakukan pengecekan kebagian Anggaran, apakah tersedia dalam buku anggaran dan apabila danatersedia baru terjadi pencairan dana sebagaimana yang dimohonkan ;Selanjutnya setelah dilakukan proses pencairan dana PenunjangKegiatan / Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara, melalui juru bayar SPPD yaitu EDY BAMBANG TRIWIBOWOkemudian membayarkan secara rapel dana Penunjang Kegiatan /Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegarakepada masingmasing
    (lima belas juta rupiah) ;Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran secara rapel untukkegiatan perjalanan dinas Keluar Daerah dan kegiatan Peningkatan SDM,tidak melaksanakan atau tidak mempertanggung jawabkan beberapakegiatan yang terdapat dalam biaya paket penunjang kegiatan yang ganda /rangkap dengan biaya paket perjalanan dinas sehingga secara otomatistidak dapat melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan sebagaimana yangtelah diatur dalam lampiran penjelasan Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor
    (lima belas juta rupiah) ;Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran secara rapel untukkegiatan perjalanan dinas Keluar Daerah dan kegiatan Peningkatan SDM,tidak melaksanakan atau tidak mempertanggungjawabkan beberapakegiatan yang terdapat dalam biaya paket penunjang kegiatan yang ganda /rangkap dengan biaya paket perjalanan dinas sehingga secara otomatistidak dapat melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan sebagaimana yangtelah diatur dalam lampiran penjelasan Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor
Putus : 30-03-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 K/PDT.SUS/2011
Tanggal 30 Maret 2012 — PT. JUANG JAYA ABDI ALAM ; ARDI JOHAN
6332 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa gaji yang diterima Termohon Kasasi bulan Juli, Agustus danOktober 2010 sebesar Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribuRupiah), sebagaimana rincian gaji bulan Agustus 2010 sebagai berikut : Gaji pokok (periode 16 Juli15 Agustus 2010) = Rp 6.900.000,00 ; Uang makan (periode 16 Juli15 Agustus 2010) =Rp 300.000,00 ; Uang transport (periode 16 Juli15 Agustus 2010) =Rp 200.000,00 ; Lembur Tunjangan jabatan = Rp 1.000.000,00 ; Rapel Premi Jamsostek =Rp 381.360,00 ; Tunj.
    Rp 6.900.000,00 ; Gaji pokok prorata :(16 sampai dengan 20 September 2010) =Rp 985.714,00 ; Uang makan :(16 Agustus15 September 2010) =Rp 300.000,00 ; Uang makan prorata :(16 sampai dengan 20 September 2010) =Rp 42.857,00 ; Uang transport :(16 Agustus sampai dengan 15 September 2010) =Rp 200.000,00 ; Uang transport prorata :(16 sampai dengan 20 September 2010) =Rp 28.571,00 ; Lembur Tunjangan jabatan = Rp 1.000.000,00 ; Tunj. jabatan prorata :(16 sampai dengan 20 September 2010) =Rp 142.857,00 ; Rapel
    Bahwa Pemohon Kasasi masih membayar gaji dan hakhak lainnyayang biasa di terima Termohon Kasasi bulan Oktober 2010 denganperincian sebagai berikut: Gaji pokok (periode 16 Juli15 Agustus 2010) = Rp 6.900.000,00 ; Uang makan (periode 16 Juli15 Agustus 2010) =Rp 300.000,00 ; Uang transport (periode 16 Juli15 Agustus 2010) = Rp 200.000,00 ;Hal. 23 dari 34 hal.Put.No. 427 K/PDT.SUS/201119.20.21.Lembur Tunjangan jabatan = Rp 1.000.000,00 ; Rapel Premi Jamsostek =Rp 381.360,00 ; Tunj.PPH =Rp 470.773,00+
Putus : 02-04-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/PID/2014
Tanggal 2 April 2014 — APAN SOPANDI bin USIN , dkk
5921 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pentanindo Agro Pratama memanggilcalon karyawan untuk menerima Surat Keputusan yang ke2 yang isinyaantara lain menjelaskan bahwa calon karyawan terhitung tanggal 01 April2009 diberi hak sebesar 80% dari gaji pokok walau belum bekerja secaraefektif dan akan diberikan secara rapel setelah terbitnya surat tugas.
    Pentanindo memanggil calon karyawan untuk melakukanpemeriksaan kesehatan ulang;Pada tanggal 01 April 2009 PT Pentanindo Agro Pratama memanggilcalon karyawan untuk menerima Surat Keputusan yang ke2 yang isinyaantara lain menjelaskan bahwa calon karyawan terhitung tanggal 01 April2009 diberi hak sebesar 80% dari gaji pokok walau belum bekerja secaraefektif dan akan diberikan secara rapel setelah terbitnya surat tugas.
Putus : 08-10-2018 — Upload : 13-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 951 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — PERUM PERCETAKAN NEGARA RI VS SUTISNA
8349 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untukmembayarkan terlebin dahulu upah pekerja yang belum dibayarkanselama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung dengan perinciansebagai berikut: Gaji pokok @ Rp6.292.562,00 x25bulan Rp 157.314.050,00 Insentif @ Rp6.292.562,00 x 2 bulan Rp = 12.585.124,00 Transport/minggu @Rp 250.000,00 x52 minggu Rp 13.000.000,00 Bingkisan puasa @Rp 775.000,00 x2 Rp 1.550.000,00 THR @ Rp6.292.562,00 x4 Rp =. 25.170.000,00 Bingkisan lebaran @Rp 725.000,00 x2 Rp 1.450.000,00 Rapel
Putus : 19-08-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 983 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 19 Agustus 2021 — PT. INDO PLATING TECHNOLOGY INDUSTRY VS 1. ANGGA GUPRON, DK
931 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat untuk membayarkan sisa rapel upah Para Penggugat masing-masing sebesar Rp2.501.550,00 (dua juta lima ratus seribu lima ratus lima puluh rupiah);5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa cuti tahunan Para Penggugat masing-masing sebesar: - Angga Gupron Rp1.209.528,00- Tahti Rodiyallah Rusli Rp2.177.145,006. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
Register : 09-03-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 473/Pdt.G/2020/PA.Bpp
Tanggal 20 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
2712
  • Bahwa penyebab perselisinan dan pertengkaran tersebut terjadikarena Tergugat bekerja tetapi Tergugat tidak pernah membawa gajidengan alasan gaji tersebut di rapel, sebagai seorang istri Penggugattidak curiga terhadap suami namun lama kelamaan Penggugatmengetahui bahwa gaji Tergugat tersebut di pakai untuk bermain judi,Tergugat juga pernah berhutang kepada Penggugat dengan alasanteman Tergugat sedang membutuhkan uang pinjaman dan ternyatauang tersebut kembali di pakai oleh Tergugat untuk bermain judi
Register : 06-02-2018 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 23-02-2018
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 0068/Pdt.G/2018/PA.Pkp
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
186
  • Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada awal bulan desember tahun2016 yang disebabkan Tergugat marah marah kepada Penggugat ketikaPenggugat meminta uang gaji dalam mencukupi kebutuhan RumahTangga yang telah dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat, yangmana Tergugat menyebutkan kalau uang gaji Tergugat sebagai CleaningService di Bandara Depati Amir di rapel selama tiga bulan, namunnyatanya Tergugat sama sekali tidak pernah bekerja di Bandara tersebut,kecewa dengan sikap Tergugat sehingga antara
Register : 06-08-2007 — Putus : 17-01-2008 — Upload : 01-06-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 65/G/2007/PTUN-BDG
Tanggal 17 Januari 2008 — dr. ROSDENI ARIFIN, SpM VS BUPATI BOGOR
12277
  • secara terusmenerus tidak masuk kerja secara sah diberhentikangajinya mulai bulan ketiga" Kriteria pelanggaran disiplin berat : apabila 6(enam) bulan secara terus menerus tidak masuk kerja tanpaalasan yang sah, Bagi PNS dan pegawai lainnya, diberhentikantidak dengan hormat sebagai PNS";Perlu) diketahui pula, bahwa meskipun Penggugattidak pernah ' = menjalankan~ kewajibannya sebagai PNSantara lain masuk kerja pada Dinas Kesehatan KabupatenBogor tetapi Penggugat tetap mengambil dan menerimagaji serta rapel
    Merdi tanggal 7 Maret2006, yang intinya memberikan kuasa penuh kepada Sadr.Merdi untuk mengambil dan menerima gaji bulan Februaridan Maret 2006 serta rapel kenaikan gaji bulan Januari2006Bahwa oleh karena Penggugat terbukti telahmelanggar Pasal 12 ayat (1) PP No. 32 Tahun1979, maka sejak bulan Juli 2006 ( 9 bulansejakPenggugat tidak masuk kerja yaitu sejak tanggal 41November 2005), pembayaran gaji atas nama Penggugatyang telah dihentikan.
    MERDI, tertanggal 7 Maret 2006 yangintinya memberikan kuasa penuh kepada = sdr.MERDI untuk mengambil dan menerima gaji bulanFebruari, Maret tahun 2006 dan rapel kenaikangaji bulan Januari 2006 ;T5 a. Surat Perintah Kepala Dinas Kesehatan KabupatenBogor Nomor : 824.3/173 Kepeg Tanggal : 14Desember 2005 :T7T8Surat Plt.
Register : 08-08-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 26-09-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 110/Pdt.P/2017/PA.LLG
Tanggal 12 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
152
  • RAPEL;5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangmenggangu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pulapara pemohon tetap beragama islam;6. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini pemohon II adalah satusatunya istri pemohon dan tidak pernah terjadi perceraian;7.
Putus : 28-02-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 28 Februari 2018 — PT. DUTAPALMA NUSANTARA dan PT. CERENTI SUBUR VS 1. RUDIANTO HARAHAP, DKK
11567 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put.Nomor 59 K/Padt.SusPHI/2018 Uang perumahan dan pengobatan:Rp48.825.000,00 x 15% Rapel upah sejak bulan Januari 2016 sampaiRp7.323.750,00dengan bulan Juli 2016 sebesarRp199.500,00 x 7 bulan = Rp1.396.500,00 += Rp57.545.250,00Terbilang: lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribudua ratus lima puluh rupiah;. Penggugat108 sebagai Ahli Waris Alm.
    Sarmauli Panjaitan (bekerjasejak bulan Februari 2000 + 16 Tahun): Uang pesangon:Rp2.325.000,00 x 9 x 2 = Rp41.850.000,00 Uang penghargaan:Rp2.325.000,00 x 6 = Rp13.950.000,00 += Rp55.800.000,00 Uang perumahan dan pengobatan:Rp55.800.000,00 x 15% = Rp8.370.000,00 Rapel upah sejak bulan Januari 2016 sampaidengan bulan Juli 2016 sebesar:Rp199.500,00 x 6 bulan = Rp1.197.000,00 += Rp66.763.500,00Terbilang: enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribulima ratus Rupiah;.
    Put.Nomor 59 K/Padt.SusPHI/2018 Rapel upah sejak bulan Januari 2016 sampaidengan bulan Juli 2016 sebesar:Rp199.500,00 x 6 bulan = Rp1.197.500,00 += Rp66.763.500,00Terbilang: enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribulima ratus Rupiah;10.Membebankan biaya yang timbul dalam perselisihan ini pada TergugatTergugat;Atau:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain,maka dalam pengadilan yang baik mohon putusan yang adil;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan