Ditemukan 697 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 24-06-2014 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 24 Juni 2014 — Dra. NUR EL YATIMAH KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI
8233
  • .= Pengadaan Belanja Modal Alatalat Studioe Kamera DigitalKamera Digital Canon SX 1001S, 8 mega pixel 10 x optical zoom 13e Webcam pakete Resolusi tinggi e Bahwa spesifikasi barang ditentukan sebagai berikut : Nama Barang Spesifikasi Sat Jum DokumenPendukung2 3 4 5 6Tower Station Antene triangel (40 x40) 40 m (ketinggian 40 meter Paket TT Yaeeeeeeseeseees)Tower BTS Antenne Square (50 x 50) 40 m (Ketinggian 40 paket 6 s(assxaveazeuersse,meter BTS Central Wireless Central Outdoor Remote (COR) 2000
    Web Cam Paket Resolusi Tinggi Tidak ada e Bahwa dari hasil pemeriksaan di 13 (tiga belas) titik lokasi dapat disimpulkanseperti tabel di bawah ini :DAFTAR BARANG TIDAK SESUAI SPEK DAN TIDAK ADA No Lokasi Barang tdk sesuai spek (bh) Barang tdk ada(bh)1 KAPENDUK 4 92 SANAN KULON 4 183 GARUM 4 22;4 SRENGAT 3 285 SUTOJAYAN 4 246 WLINGI 4 24ie NGLEGOK 3 108 SELOPURO 3 109 KESAMBEN 3 1010 DOKO 3 1011. KANIGORO 3 1012 GANDUSARI 3 1013.
    Paket pemeliharaan / jaminan pekerjaan selama5 (lima) tahun. 1212121213 UnitUnitUnitUnitPaketPaketUnit 43= Pengadaan Belanja Modal Alatalat StudioKamera Digitale Kamera DigitalCanon SX 1001S, 8 mega pixel 10 x optical zoome = Webcam pakete Resolusi tinggi13 e Bahwa spesifikasi barang ditentukan sebagai berikut : Nama BarangSpesifikasiSatJumlDokumenPendukung 23 Tower StationAntene triangel (40 x40) 40 m (ketinggian 40 meter)Paket Tower BTSAntenne Square (50 x 50) 40 m (Ketinggian 40meterpaket BTS
    Web Cam Paket Resolusi Tinggi Tidak ada 32Bahwa dari hasil pemeriksaan di 13 (tiga belas) titik lokasi dapat disimpulkanseperti tabel di bawah ini :DAFTAR BARANG TIDAK SESUAI SPEK DAN TIDAK ADA No Lokasi Barang tdk sesuai spek (bh) Barang tdk ada(bh)1 KAPENDUK 4 92 SANAN KULON 4 183 GARUM 4 224 SRENGAT 3 285 SUTOJAYAN 4 246 WLINGI 4 247 NGLEGOK 3 108 SELOPURO 3 109 KESAMBEN 3 1010 DOKO 3 1011 KANIGORO 3 1012. GANDUSARI 3 1013.
    Web Cam 1 Paket Resolusi TinggiTidak ada Bahwa dari hasil pemeriksaan di 13 (tiga belas) titik lokasi dapat disimpulkan seperti tabel dibawah ini.DAFTAR BARANG TIDAK SESUAI SPEK DAN TIDAK ADA No Lokasi Barang tdk sesuai spek (bh) Barang tdk ada (bh)1 KAPENDUK 4 92 SANAN KULON 4 183. GARUM 4 224 SRENGAT 3 285 SUTOJAYAN 4 246 WLINGI 4 247 NGLEGOK 3 108 SELOPURO 3 109 KESAMBEN 3 1010 DOKO 3 1011 )/KANIGORO 3 1012 )JGANDUSARI 3 1013.
Register : 12-03-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Juli 2019 — Penuntut Umum:
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH
Terdakwa:
NGADIMUN Alias DIMUN bin SAIMAN
179104
  • Terlentang : posisi badan tiduranmenghadap langit berjalan dengan tumpuan bahubelakang.Bahwa saksi dan terdakwa sudah mengetahui bahwa ISISmerupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi DewanKeamanan PBB termasuk di Indonesia.5.
    Bahwa saksi dan terdakwa sudah mengetahui bahwa ISISmerupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi DewanKeamanan PBB termasuk di Indonesia.6.
    Bahwa saksi dan terdakwa sudah mengetahui bahwa ISISmerupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi DewanKeamanan PBB termasuk di Indonesia.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.7.
    UtrBahwa saksi dan terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISISmerupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi DewanKeamanan PBB dan sebagai organisasi teroris domestik di NegaraIndonesiaAtas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.8.
    Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS merupakanorganisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB dandi Indonesia.
Register : 15-01-2019 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 23-01-2019
Putusan PN BATULICIN Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Bln
Tanggal 21 Januari 2019 — Pemohon:
Adolfus Hubertus Tahel
2417
  • ;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
Register : 20-06-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PA LIMBOTO Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.Lbt
Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
122
  • semestinya dalam rumah tangga salingmeneladani antara suami istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya,begitu pula seyogianya mengetahui peran serta masingmasing agarterhindar dari konflik rumah tangga yang berkepanjangan yang akanmengakibatkan terjadinya pertengkaran.Menimbang, bahwa tatkala rumah tangga sudah terjadi perselisinandan pertengkaran itu menandakan permasalahan dalam rumah tanggasudah memuncak dan sulit untuk diredam lagi sebagaimana dialamiPemohon dan Termohon yang seharusnya mencari resolusi
Register : 10-12-2014 — Putus : 14-01-2015 — Upload : 13-04-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 153/Pid.Sus/2014/PN.Tbk
Tanggal 14 Januari 2015 — HENDRO GUNAWAN Als. HENDRO Bin ABDUL MUIS
6724
  • Selain itu harus mengetahui statuspenyakit hewan negara asal didasarkan pada World Oraganization for AnimalHealth (WOAH)/OIE ;Bahwa berdasarkan Resolusi No. 17 yang dikeluarkan oleh OIE di Paris Tahun2013 tentang Recognition of the Food and Mouth Disiase, status negara Malaysiatidak termasuk dalam daftar negara yang diakui bebas penyakit Mulut dan Kuku(PMK), sedangkan masih berdasarkan Resolusi yang sama negara India jugatidak termasuk negara yang diakui bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku;Bahwa berdasarkan
    Oyong Bin Amir yang dibawa dari negara Malaysia,namun daging kerbau tersebut berasal dari negara India, berasal dari negaranegara yang berdasarkan Resolusi No. 17 yang dikeluarkan oleh OIE di ParisTahun 2013 dilarang pemasukannya ke wilayah Republik Indonesia, karenaberpotensi menyebarkan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah RepublikIndonesia; Bahwa daging kerbau seberat + 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) kg yangdipesan oleh saksi Hoyong Liza Als.
Register : 26-10-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN BATULICIN Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Bln
Tanggal 1 Nopember 2021 — Pemohon:
NYAMIN
20
  • ;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehHalaman 7 dari 9 penetapan perdata nomor 42/Pdt.P/2021/PN Bin.Indonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh
Register : 03-01-2020 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Bln
Tanggal 20 Januari 2020 — Pemohon:
NURFAIDA S.A
2115
  • anakanak Pemohon tersebut dapat berjalan denganlancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuhkembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan HakimHalaman 7 dari 10 penetapan perdata nomor 1/Pdt.P/2020/PN Bin.berpendapat bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukungoleh setiap elemen negara dan masyarakat;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi
Register : 01-10-2018 — Putus : 05-10-2018 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 138/Pdt.P/2018/PN Bln
Tanggal 5 Oktober 2018 — Pemohon:
Gatot Yusman Arifianto
4616
  • ;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
Putus : 08-10-2007 — Upload : 01-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212PK/PDT/2007
Tanggal 8 Oktober 2007 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEHUTAN REPUBLIK INDONESIA ; PT. PERHUTANI (dahulu Perum PERHUTANI) ; PRA DR. H. MAULANA PAKUNINGRAT, SH.
94132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pohon Jati tersebuttelah dilakukan beberapa kali penebangan yaitu pada tahun 1547, 1597dan tahun 1678 untuk perbaikan / pemugaran Masjid Agung KesepuhanCirebon, sedangkan pada tahun 1808 pada masa kepemimpinan SultanSepuh VII (Joharudin) dilakukan peremajaan dengan menanam kembalipohon Jati baru ;Bahwa pada masa penjajahan Inggris (18111816), hak milikSultan Sepuh Kesepuhan Cirebon atas tanah sengketa tidak diganggugugat dan tetap diakui, bahkan dipertegas lagi oleh Gubernur JenderalRaffles melalui Resolusi
    Tentang Kekhilafan dan Kekeliruan Yang Nyata Dalam MenilaiDan Mempertimbangkan Alat Bukti .Bahwa judex luris memeriksa dan memutus perkara a quo yangmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sebuahkekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana dinyatakan pada:Halaman 12 angka 1 yang menyatakan .... akta pengalihan hak dariPemerintah Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Rafles kepadaSultan Supa Mumamed dan ahli warisnya (vide Resolusi Statementantara Gubernur Jenderal Rafles dengan Sultan
Register : 26-01-2017 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 26/PID.SUS/2017/PT.DKI
Tanggal 22 Februari 2017 — LUTHFI RIZKY RAMADHAN alias LUTHFI
249176
  • Kemudian aktifitas fisik berenang di laut Kejawanan,Cirebon bersama saksi Dodi, saksi Junedi alias JJ, Sigit dan yanglainnya;Bahwa perbuatan Terdakwa dan temantemannya yang berjihad diwilayah Indonesia untuk mendukung dan berdirinya ISIS di Suriahtersebut menimbulkan keresahan di dalam masyarakat Indonesiakarena berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1267Halaman 7 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2017/PT KI.Tahun 1999 yang diperbaharui Nomor 1989 Tahun 2011, ResolusiDewan Keamanan PBB Nomor 2170 tanggal
    aktif dalam mendukungkelompok Isis yang dipimpin Syeh Abu Bakar Al Bagdadi dan Terdakwajuga telah berbaiat kepada ISIS yang dipimpin Syeh Abu Bakar AlBagdadi dengan kewajiban bagi yang telah berbaiat dengan Syeh AbuBakar Al Bagdadi wajib melaksanakan jihad semampunya di wilayahmasingmasing seperti yang dilakukan kelompok Mujahidin IndonesiaTimur pimpinan Santoso di Poso yang telah menerapkan hukum Islamdengan cara berjihad melawan Pemerintah Indonesia, Densus 88, Polisiatau tentara dan berdasarkan Resolusi
Register : 20-04-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Bln
Tanggal 28 April 2020 — Pemohon:
NURIPAH
1812
  • ;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
Register : 15-01-2019 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 23-01-2019
Putusan PN BATULICIN Nomor 23/Pdt.P/2019/PN Bln
Tanggal 21 Januari 2019 — Pemohon:
Adolfus Hubertus Tahel
2313
  • ;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
Register : 05-11-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN BATULICIN Nomor 153/Pdt.P/2018/PN Bln
Tanggal 12 Nopember 2018 — Pemohon:
M.ABIDIN
3511
  • ;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
Register : 11-11-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 14-08-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 136/Pdt.P/2019/PN Bln
Tanggal 26 Nopember 2019 — Pemohon:
HERU PRASTIYO
389
  • ;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
Register : 12-06-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Bln
Tanggal 18 Juni 2020 — Pemohon:
APRILIA YESI SELINA
3510
  • ;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehhalaman 7 dari 10 penetapan perdata nomor 34/Pdt.P/2020/PN Bin.Indonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan
Register : 19-02-2020 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Bln
Tanggal 25 Februari 2020 — Pemohon:
TURUT
1611
  • ;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
Register : 09-07-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN BATULICIN Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Bln
Tanggal 16 Juli 2019 — Pemohon:
A RAHMAT HIDAYAT
2018
  • ;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
Register : 19-09-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 133/Pdt.P/2018/PN Bln
Tanggal 25 September 2018 — Pemohon:
Jali Rahman
9027
  • ;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
Register : 17-07-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN BATULICIN Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Bln
Tanggal 23 Juli 2019 — Pemohon:
SUMARNI
1515
  • ;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
Register : 19-08-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 564/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
PT Johnson Controls Indonesia
Tergugat:
PT Mitra Matra Teknika
10329
  • Tidak ada ketentuan, provisi dari peraturan, hukum, kontrak, laporankeuangan, perjanjian atau resolusi yang mengikat Pihak tersebut yang dapatbertentangan dengan atau menghalangi penandatanganan dan pelaksanaanketentuan Kesepakatan Perdamaian ini.Pasal 9HUKUM YANG MENGATURKesepakatan Perdamaian ini diatur dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum NegaraRepublik Indonesia dan oleh karenanya Para Pihak menundukkan dirinya padaHukum Negara Republik Indonesia dalam membuat dan melaksanakan KesepakatanPerdamaian