Ditemukan 697 data
82 — 33
.= Pengadaan Belanja Modal Alatalat Studioe Kamera DigitalKamera Digital Canon SX 1001S, 8 mega pixel 10 x optical zoom 13e Webcam pakete Resolusi tinggi e Bahwa spesifikasi barang ditentukan sebagai berikut : Nama Barang Spesifikasi Sat Jum DokumenPendukung2 3 4 5 6Tower Station Antene triangel (40 x40) 40 m (ketinggian 40 meter Paket TT Yaeeeeeeseeseees)Tower BTS Antenne Square (50 x 50) 40 m (Ketinggian 40 paket 6 s(assxaveazeuersse,meter BTS Central Wireless Central Outdoor Remote (COR) 2000
Web Cam Paket Resolusi Tinggi Tidak ada e Bahwa dari hasil pemeriksaan di 13 (tiga belas) titik lokasi dapat disimpulkanseperti tabel di bawah ini :DAFTAR BARANG TIDAK SESUAI SPEK DAN TIDAK ADA No Lokasi Barang tdk sesuai spek (bh) Barang tdk ada(bh)1 KAPENDUK 4 92 SANAN KULON 4 183 GARUM 4 22;4 SRENGAT 3 285 SUTOJAYAN 4 246 WLINGI 4 24ie NGLEGOK 3 108 SELOPURO 3 109 KESAMBEN 3 1010 DOKO 3 1011. KANIGORO 3 1012 GANDUSARI 3 1013.
Paket pemeliharaan / jaminan pekerjaan selama5 (lima) tahun. 1212121213 UnitUnitUnitUnitPaketPaketUnit 43= Pengadaan Belanja Modal Alatalat StudioKamera Digitale Kamera DigitalCanon SX 1001S, 8 mega pixel 10 x optical zoome = Webcam pakete Resolusi tinggi13 e Bahwa spesifikasi barang ditentukan sebagai berikut : Nama BarangSpesifikasiSatJumlDokumenPendukung 23 Tower StationAntene triangel (40 x40) 40 m (ketinggian 40 meter)Paket Tower BTSAntenne Square (50 x 50) 40 m (Ketinggian 40meterpaket BTS
Web Cam Paket Resolusi Tinggi Tidak ada 32Bahwa dari hasil pemeriksaan di 13 (tiga belas) titik lokasi dapat disimpulkanseperti tabel di bawah ini :DAFTAR BARANG TIDAK SESUAI SPEK DAN TIDAK ADA No Lokasi Barang tdk sesuai spek (bh) Barang tdk ada(bh)1 KAPENDUK 4 92 SANAN KULON 4 183 GARUM 4 224 SRENGAT 3 285 SUTOJAYAN 4 246 WLINGI 4 247 NGLEGOK 3 108 SELOPURO 3 109 KESAMBEN 3 1010 DOKO 3 1011 KANIGORO 3 1012. GANDUSARI 3 1013.
Web Cam 1 Paket Resolusi TinggiTidak ada Bahwa dari hasil pemeriksaan di 13 (tiga belas) titik lokasi dapat disimpulkan seperti tabel dibawah ini.DAFTAR BARANG TIDAK SESUAI SPEK DAN TIDAK ADA No Lokasi Barang tdk sesuai spek (bh) Barang tdk ada (bh)1 KAPENDUK 4 92 SANAN KULON 4 183. GARUM 4 224 SRENGAT 3 285 SUTOJAYAN 4 246 WLINGI 4 247 NGLEGOK 3 108 SELOPURO 3 109 KESAMBEN 3 1010 DOKO 3 1011 )/KANIGORO 3 1012 )JGANDUSARI 3 1013.
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH
Terdakwa:
NGADIMUN Alias DIMUN bin SAIMAN
179 — 104
Terlentang : posisi badan tiduranmenghadap langit berjalan dengan tumpuan bahubelakang.Bahwa saksi dan terdakwa sudah mengetahui bahwa ISISmerupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi DewanKeamanan PBB termasuk di Indonesia.5.
Bahwa saksi dan terdakwa sudah mengetahui bahwa ISISmerupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi DewanKeamanan PBB termasuk di Indonesia.6.
Bahwa saksi dan terdakwa sudah mengetahui bahwa ISISmerupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi DewanKeamanan PBB termasuk di Indonesia.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.7.
UtrBahwa saksi dan terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISISmerupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi DewanKeamanan PBB dan sebagai organisasi teroris domestik di NegaraIndonesiaAtas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.8.
Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS merupakanorganisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB dandi Indonesia.
Adolfus Hubertus Tahel
24 — 17
;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
12 — 2
semestinya dalam rumah tangga salingmeneladani antara suami istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya,begitu pula seyogianya mengetahui peran serta masingmasing agarterhindar dari konflik rumah tangga yang berkepanjangan yang akanmengakibatkan terjadinya pertengkaran.Menimbang, bahwa tatkala rumah tangga sudah terjadi perselisinandan pertengkaran itu menandakan permasalahan dalam rumah tanggasudah memuncak dan sulit untuk diredam lagi sebagaimana dialamiPemohon dan Termohon yang seharusnya mencari resolusi
67 — 24
Selain itu harus mengetahui statuspenyakit hewan negara asal didasarkan pada World Oraganization for AnimalHealth (WOAH)/OIE ;Bahwa berdasarkan Resolusi No. 17 yang dikeluarkan oleh OIE di Paris Tahun2013 tentang Recognition of the Food and Mouth Disiase, status negara Malaysiatidak termasuk dalam daftar negara yang diakui bebas penyakit Mulut dan Kuku(PMK), sedangkan masih berdasarkan Resolusi yang sama negara India jugatidak termasuk negara yang diakui bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku;Bahwa berdasarkan
Oyong Bin Amir yang dibawa dari negara Malaysia,namun daging kerbau tersebut berasal dari negara India, berasal dari negaranegara yang berdasarkan Resolusi No. 17 yang dikeluarkan oleh OIE di ParisTahun 2013 dilarang pemasukannya ke wilayah Republik Indonesia, karenaberpotensi menyebarkan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah RepublikIndonesia; Bahwa daging kerbau seberat + 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) kg yangdipesan oleh saksi Hoyong Liza Als.
NYAMIN
2 — 0
;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehHalaman 7 dari 9 penetapan perdata nomor 42/Pdt.P/2021/PN Bin.Indonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh
NURFAIDA S.A
21 — 15
anakanak Pemohon tersebut dapat berjalan denganlancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuhkembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan HakimHalaman 7 dari 10 penetapan perdata nomor 1/Pdt.P/2020/PN Bin.berpendapat bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukungoleh setiap elemen negara dan masyarakat;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi
Gatot Yusman Arifianto
46 — 16
;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
94 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pohon Jati tersebuttelah dilakukan beberapa kali penebangan yaitu pada tahun 1547, 1597dan tahun 1678 untuk perbaikan / pemugaran Masjid Agung KesepuhanCirebon, sedangkan pada tahun 1808 pada masa kepemimpinan SultanSepuh VII (Joharudin) dilakukan peremajaan dengan menanam kembalipohon Jati baru ;Bahwa pada masa penjajahan Inggris (18111816), hak milikSultan Sepuh Kesepuhan Cirebon atas tanah sengketa tidak diganggugugat dan tetap diakui, bahkan dipertegas lagi oleh Gubernur JenderalRaffles melalui Resolusi
Tentang Kekhilafan dan Kekeliruan Yang Nyata Dalam MenilaiDan Mempertimbangkan Alat Bukti .Bahwa judex luris memeriksa dan memutus perkara a quo yangmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sebuahkekhilafan dan kekeliruan yang nyata sebagaimana dinyatakan pada:Halaman 12 angka 1 yang menyatakan .... akta pengalihan hak dariPemerintah Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Rafles kepadaSultan Supa Mumamed dan ahli warisnya (vide Resolusi Statementantara Gubernur Jenderal Rafles dengan Sultan
249 — 176
Kemudian aktifitas fisik berenang di laut Kejawanan,Cirebon bersama saksi Dodi, saksi Junedi alias JJ, Sigit dan yanglainnya;Bahwa perbuatan Terdakwa dan temantemannya yang berjihad diwilayah Indonesia untuk mendukung dan berdirinya ISIS di Suriahtersebut menimbulkan keresahan di dalam masyarakat Indonesiakarena berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1267Halaman 7 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2017/PT KI.Tahun 1999 yang diperbaharui Nomor 1989 Tahun 2011, ResolusiDewan Keamanan PBB Nomor 2170 tanggal
aktif dalam mendukungkelompok Isis yang dipimpin Syeh Abu Bakar Al Bagdadi dan Terdakwajuga telah berbaiat kepada ISIS yang dipimpin Syeh Abu Bakar AlBagdadi dengan kewajiban bagi yang telah berbaiat dengan Syeh AbuBakar Al Bagdadi wajib melaksanakan jihad semampunya di wilayahmasingmasing seperti yang dilakukan kelompok Mujahidin IndonesiaTimur pimpinan Santoso di Poso yang telah menerapkan hukum Islamdengan cara berjihad melawan Pemerintah Indonesia, Densus 88, Polisiatau tentara dan berdasarkan Resolusi
NURIPAH
18 — 12
;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
Adolfus Hubertus Tahel
23 — 13
;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
M.ABIDIN
35 — 11
;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
HERU PRASTIYO
38 — 9
;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
APRILIA YESI SELINA
35 — 10
;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehhalaman 7 dari 10 penetapan perdata nomor 34/Pdt.P/2020/PN Bin.Indonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan
TURUT
16 — 11
;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
A RAHMAT HIDAYAT
20 — 18
;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
Jali Rahman
90 — 27
;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
SUMARNI
15 — 15
;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan
PT Johnson Controls Indonesia
Tergugat:
PT Mitra Matra Teknika
103 — 29
Tidak ada ketentuan, provisi dari peraturan, hukum, kontrak, laporankeuangan, perjanjian atau resolusi yang mengikat Pihak tersebut yang dapatbertentangan dengan atau menghalangi penandatanganan dan pelaksanaanketentuan Kesepakatan Perdamaian ini.Pasal 9HUKUM YANG MENGATURKesepakatan Perdamaian ini diatur dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum NegaraRepublik Indonesia dan oleh karenanya Para Pihak menundukkan dirinya padaHukum Negara Republik Indonesia dalam membuat dan melaksanakan KesepakatanPerdamaian