MBERU memerintahkan melalui telepon masingmasing kepadaLaurensius Levi Wadhi sebagai bendahara bantuan keuangan daerah/pemegang kas bantuan di Setda Kabupaten Ende dan Semu Anastasia, SEselaku Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Ende untukmengirim dana Pemerintah Kabupaten Ende kepada Samuel F.

Mberu (Pemohon PK) tidak terbuktimemerintahkan saksi Laurensius Levi Wadhi dan Semu Anastasia dandikuatkan oleh saksi Samuel F. Matutina bahwa setiap pencairan uangtersebut hanya berhubungan dengan ketiga saksi (Tili Anfridus, SE,Semu Anastasia, SE dan Laurensius Levi Wadhi) dan tidak pernahberhubungan dengan Terdakwa (in casu Pemohon PK) sebagaimanatelah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Kupang(Vide : Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 114/Pid.

Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012Bahwa kerugian keuangan Negara/ daerah sebesar Rp1.517.633.000,00baru terjadi atau timbul ketika uang tersebut dipindahkan dari Kas Daerahmelalui transfer oleh Bendahara Bantuan Keuangan Daerah/ PemegangKas Bantuan in casu saksi Laurensius Levi Wadhi dan KasubagPerbendaharaan in casu saksi Semu Anastasia, SE ke rekening yangditentukan Samuel F.

Anastasia untukmengeluarkan anggaran sebesar Rp2.023.058.885,00 jelas bertentangan denganfaktafakta hukum dalam perkara ini, mengingat saksi Semu Anastasia tidakpernah diperintahkan Terdakwa (Pemohon PK) untuk mengeluarkan anggaransebesar Rp2.023.058.885,00 sebagaimana keterangan saksi Semu Anastasia :Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pentransferan uang sebesarRp2.023.058.885,00 (dua milyar dua puluh tiga juta lima puluh delapan ribudelapan ratus delapan puluh lima rupiah) untuk menutupi hutang

Paulinus Domi hal. 34).Bahwa Saksi Semu Anastasia dan saksi Laurensius Levi Wadhi dalamkedudukan masingmasing sebagai Kasubag Perbendaharaan dan BendaharaBantuan Keuangan Daerah/ Pemegang Kas Bantuan hanya mengeluarkan uangkas daerah sebesar RpRp1.517.633.000,00 untuk membayar sewa pesawatdengan cara mentransfer secara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali.

(Perundangundangan semu adalah tata aturan olehorgan pemerintahan yang terkait tanpa memiliki dasar ketentuanundangundang yang secara tegas memberikan kewenangan kepadaorgan tersebut);Definisi di atas memberikan pengertian bahwa legislasi semumengandung beberapa unsur, yaitu:e legislasi merupakan tata aturan (regelstelleing), yang berartitampak dari luar seolaholah dia adalah tata aturan biasa sepertihalnya dengan peraturan perundangundangan yang dikenal jenis,bentuk dan tata urutannya.

Disebut legislasi semu karenamenyerupai peraturan perundangundangan, namun sebenarnyabukan perundangundangan;e Legislasi semu dibuat oleh organ pemerintahan yangbersangkutan (betrokken bestuursorgaan), yang berarti legislasisemu dibentuk, diterbitkan atau dibuat oleh badanbadanpemerintahan (badan tata usaha negara) baik di tingkat pusatmaupun daerah, yang menyelenggarakan tugas umumpemerintahan;e Legislasi semu tidak berdasarkan kepada suatu ketentuanperundangundangan yang secara tegas (ultdrukkelijkebepalingen

Ini berarti legislasi semu tidakperlu. menyebutkan dasar pertimbangan yang secara tegas(eksplisit) memerintahkan pembentukan legislasi tersebut.Pemberian kewenangan mengeluarkan legislasi semu (aturanHalaman 4 dari 29 halaman.

Putusan Nomor 304 K/TUN/2015kebijakan tersebut) merupakan doktrin dalam hukum tatapemerintahan (bestuursrechtelijkke doctrine) yang menegaskanbahwa suatu) organ pemerintahan dibolehkan memilikikewenangan secara implicit (inplicite bevoegdheid) untukmenyusun aturan kebijakan (beleidsregels) dalam rangkamenjalankan tugas umum pemerintahan;Ciriciri Legislasi Semua (Peraturan Kebijaksanaan):Menurut Bagir Manan, seperti dikutip oleh Ridwan HR, peraturankebijaksanaan (legislasi semu) mempunyai Ciriciri

;SEMU. No. : 56/ 2P.0.2/ DAU/ 2002 tanggal 28 Maret 2002Rp.10.895.000.;Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 2393 K/Pid.Sus/2009SEMU. No. : 176/ 2P.G2/ DAU/ 2002 tanggal 4 Juni 2002Rp.107.792.500.,;SEMU. No. : 318/ 2P.0.2/ DAU/ 2002 tanggal 20 Agustus 2002Rp. 87.735.000,;SEMU.

;SEMU. No. : 56/ 2P.0.2/ DAU/ 2002 tanggal 28 Maret 2002Rp.10.895.000.;SEMU. No. : 176/ 2P.G2/ DAU/ 2002 tanggal 4 Juni 2002Rp.107.792.500.;SEMU. No. : 318/ 2P.0.2/ DAU/ 2002 tanggal 20 Agustus 2002Rp. 87.735.000.;SEMU.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Jayadi Bin HM Semu) terhadap Penggugat (Dedeh Kurniasih Binti Amir S); 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur,. Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan. Kabupaten.Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu; 5.

Semu, tempat tanggal lahir Bekasi 07 Mei 1968, umur 48tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Kampung Leuweung MalangRT.002 RW. 001 Desa Suka Resmi Kecamatan CikarangSelatan Kabupaten Bekasi.

ini, oleh karena ituPenggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggilpara pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untukitu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenanmemutuskan dengan amar sebagai berikut :1.2Mengabulkan gugatan Penggugat;Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Jayadi Bin HM Semu

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Jayadi Bin HM Semu)terhadap Penggugat (Dedeh Kurniasih Binti Amir S);4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkansalinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiHalaman 12 dari 14 halaman Perkara Nomor 1856/Pdt.G/2016/PA.CkrPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur,.Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Cikarang Selatan.

Memberi izin kepada Pemohon ( Agus Gunadi bin Suratno ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( Eka Amanda Sari binti Suparman ) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semu biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp566.000,00 ( lima ratus enam puluh enam ribu );

Terbanding/Jaksa Penuntut : SEMU, SH.
Terbanding/Jaksa Penuntut : I WAYAN WAHYUDISTIRA,SH.
Terbanding/Jaksa Penuntut : AGUS SUHAIRI, SH

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pajar Ramadan bin Anen Suranen) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suyani binti Semu) di hadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus

Notaris di Surabaya adalah perbuatanhukum hutang piutang yang diformulasikan dalam perbuatan hukum jual beli,oleh karenanya perbuatan hukum itu merupakan perbuatan hukum semu (schijnhadeliing), sehingga dengan demikian perbuatan hukum tersebut harusdinyatakan perbuatan hukum semu (schijn hadeling) serta gugur atau batal demiATU CO LtBahwa oleh karena perbuatan yang patut dinyatakan perbuatan hukumsemu (schijn hadeling) oleh karenanya sangat patutlah pula, bahwasannya AktaHal. 8 dari 18 hal.

perbuatan melawanhukum dan perbuatan melanggar hukum ;Bahwa akibat perbuatan hukum hutang piutang yang diformulasikan kedalam perjanjian jual beli secara Notariil tersebut, dengan demikian makasangatlah patutlah bahwasannya perbuatan itu adalah perbuatan hutangpiutang dan dinyatakan bahwa para Penggugat Rekonvensi mempunyai hutangsebesar Rp.165.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah) sesuai dengan uangyang diterimanya ;Bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat Rekonvensi karenaperbuatan hukum semu

dengan seksamasemua berkas perkara, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwapendapat dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam sengketa ini tidaktepat karena terjadi kesalahan dalam penafsiran dan penerapan hukum.Adapun kesalahan tersebut adalah sebagai berikutSSeS HHEHsnSRiee SERS Status dan sifat produk hukum =$antaraTergugat / Terbanding denganTergugat Il / Terbanding adalah berbeda ; Status dan produk hukum Tergugat II/Terbanding adalah merupakanlembaga Quatie Rechts Praak ( peradilan semu

Peradilan semu tidakidentik/sama dengan peradilan murni, maka pendapat Hakim tingkat yangmenganggap produk hukum Tergugat Il/Terbanding sebagai putusanlembaga peradilan adalah tidak tepat (putusan hal. 6162) ; Menimbang, bahwa demikian juga produk hukum Tergugat /Terbanding yang dianggap menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketamerupakan keputusan yang berdasar hasil pemeriksaan badan peradilani( Tergugat Il / Terbanding ) adalah juga tidak tepatMenimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan dan

Penetapan 159/Pdt.P/2020/PA.SubDusun Semu, RT 003 RW 001, Desa Banda, Kecamatan Tarano, KabupatenSumbawa.Dengan calon suaminya bernama :Juanda bin Nanang Kasim, Tempat tanggal lahir : Lab. Bontong, 20 Juni1999, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal diDusun Bontong, RT 011 RW 006, Desa Labuhan Bontong, KecamatanTarano, Kabupaten Sumbawa.4.

Membebankan biaya perkara poet hukum.SUBSIDER : a = menasehati Pe ey perempuannyacukup umur untuk (an ikesabnasil:mohon tersebut yang isinya tetap wpertanankan oleh Pemohon;Bahwa Pebft : platy ymenghaciggah untuk didengarketerangannya bern acl rrrEri Puspita Dewi bin ir : Banda, 01 Mei2002, , agama Islam, peR aadal di Dusun Semu, RT 003RW 001, Desa Banda, Kecamata , Kabupaten Sumbawa; Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon, lahir tanggal 01 Mei 2002; Bahwa ia telah berkenalan dengan seorang lakilaki

berceraiberhasil, maka selanjutnya pemeriksaanpngan membacakan gugatan yang isinyaNuhkan dalildalil gugatannya, PenggugatPenduduk atas nama Penggugat, bermeteraiokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode buktidicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksiyang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:1.Sahrimin bin Samburang, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Semu

tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggupmau rukun lagi dengan Tergugat;ansyah bin Samaila, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Semu RT.004RW.004, Desa Banda, Kecamatan Tarano, KabupatenSumbawa, menerangkan pada pokoknya :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karenasaksi adalah tetangga Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, semularumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis dengan tinggalbersama terakhir

PA.Clp.BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdata dalamTingkat Pertama dengan Persidangan Majlis telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara:PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SDpekerjaan lbu rumah tangga, bertempat tinggal diKabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ; 222222222222 nnn eneTERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan buruh, semu

,MH, masingmasing sebagaiHakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi HakimHakim Anggota tersebut dengandibantu oleh ANI MULYANI, Sm.Hk sebagai Panitera Pengganti, dihadiri SEMU, SH sebagaiPenuntut Umum dan terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,1. ACHMAD RASJID, SH. GUSTI AYU SUSILAWATI, SH.MH 2.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Surono bin Semu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lasemi binti Ramel) di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara

. : 3 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnTampak adanya luka memar semu kemerahan dipipi kiri denganbatas tidakberaturan 200 no non nn nnn nnn nn nn nn nn nn nn nc ncncncnKesimpulan :Tampak adanya luka memar semu kemerahan di pipi kiri denganbatas tidak beraturan akibat benturan bendaPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 351 ayat (1) KUH.Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa PenuntutUmum No. Reg.Perk.

Saputra (bukti P2) ;3 Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Manis (bukti P3);4 Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Desa Kebomlati di Tuban atas nama BagasMulyono (bukti P4) ;5 Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Robbayani Shoghiro (bukti P5);6 Fotocopy Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Surabaya atas nama RobbayaniShoghiro (bukyi P6) ;7 Fotocopy permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya atasnama Sujono alias Suyono bin Karsono dan Robbayani Shoghiro binti Semu

oleh alat bukti berupa surat dan saksisaksi ;Menimbang, bahwa pemohon mengajukan bukti tertulis yang di beri tanda P1 sampai dengan P9 yang telah diberi materai sebagaimana mestinya dan telah puladisesuaikan dengan aslinya sedangkan saksisaksi telah disumpah terlebih dahulu menurut tatacara agama yang dipeluknya , karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagaibukti yang sah ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa Penetapan Pengadilan Agama Tuban dimana Robbayani Shoghiro binti Semu

S.H) merupakan suatu perbuatan akalakalan sehingga perbuatan itubersifat semu (pseudohandeling) yang patut untuk dibatalkan;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pelawan mohonkepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagaiberikut:Primair:1.2.Menerima serta mengabulkan gugatan Perlawanan untuk seluruhnya;Menyatakan sebagai hukum perbuatan pembuatan Surat perikatan Jual Belidan Surat Kuasa Menjual adalah perbuatan semu, bertentangan denganhukum;Menyatakan batal demi hukum

S.H.) merupakanperbuatan akalakalan sehingga perbuatan itu bersifat semu yang patut untukdibatalkan. Bahwa apabila Pelawan mendalilkan hal tersebut, makaseyogyanya dan sepatutnya PT.

Nomor 1222 K/Pdt/2004 tertanggal 3 April 2009 (tentangjualbeli purapura/semu); Putusan MA RI Nomor 663/K/Sip/1971 jo. Putusan MA RI Nomor 3135K/Pdt/1983 (tentang memori banding); Perma Nomor 1 Tahun 1956 (tentang pemeriksaan perkara pidana danperdata); Yurisprudensi MA.RI Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 1661971 (HakPelawan/Penggugat untuk menentukan siapasiapa yang akan digugatnya); Akta pernyataan bersama Nomor 31 tanggal 27 April 2011 di hadapanNotaris Esnawan, S.H;Hal. 15 dari 22 Hal.

Nomor 1222 K/Pdt/2004tertanggal 3 April 2009 tentang JualBeli Purapura/Semu) berikut ketentuanPERMA Nomor 1 Tahun 1956 sebagai pedoman: apabila pemeriksaanperkara pidana harus diputuskan adanya suatu hal perdata atas suatu barangatau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, makapemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatuputusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atautidak adanya hak perdata;1) Bahwa Judex Facti dalam hal ini Pengadilan

menerangkan lebih lanjut mengenaipengertian unsur bersekongkol dalam Pasal 22, yaitu :"kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atasinisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkanpeserta tender tertentu".yang dapat dilakukan dengan bentuk berupa : a. kerjasama antara dua pihak atau lebih ;b. secara terangterangan maupun diamdiam melakukan tindakanpenyesuaian dokumen dengan peserta lainnya ;membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan ;menciptakan persaingan semu

peran panitia tender ;Pedoman Pasal 22 telah menjelaskan jenis persekongkolan dalamtender menjadi 3 (tiga), yaitu :(1) Persekongkolan horizontal;(2) Persekongkolan vertikal; dan(3) Gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal.Persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadiantara pelaku usaha (penyedia barang dan jasa) dengan sesamapelaku usaha (atau penyedia barang dan jasa) pesaingnya ;Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolandengan menciptakan persaingan semu

Malista Konstruksi telah terbuktisaling bekerjasama dan bersekongkol pada Tender PLTMH Kaltim,berupa persaingan semu untuk mengarahkan dan menentukanTermohon Kasasi sebagai pemenang tender paket a quo, dan bersalahmelanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 ;Hal ini juga telah diungkap dalam Putusan KPPU pada bagian dudukperkara butir 9.3.1.3. pada halaman 11, yang dapat kami kutip sebagaiberikut :9.3.1.3. Terkait Kesamaan Dokumen Penawaran Terlapor V danTerlapor VI (vide bukti A55);9.3.1.3.1.

Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi berpendapatperilaku/tindakan Terlapor V dan Terlapor VI yangmengikuti tender pada paket pekerjaan yang sama tersebutmerupakan perilaku/tindakan yang dapat dikategorikansebagai persaingan semu;Berdasarkan penjelasan tersebut Pemohon Kasasi menyatakanmenolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex Facti yangmenyatakan pendapat/pertimbangan hukum Putusan KPPU salingbertentangan ;Pertimbangan hukum Putusan KPPU mengenai analisapersekongkolan yang melibatkan Panitia

Kerjasama antar peserta tender untuk menentukan salah satupeserta sebagai pemenang tender.Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan persaingan semu antarpeserta tender, sehingga meniadakan persaingan usaha sehat antarapara peserta tender yaitu PT. Bhakti Wira Husada (dh. Terlapor Il), PT.Wibisono Elmed (dh. Terlapor Ill) dan PT.

PIRAMIDA KONSTRINDO;Hal. 8 dari 57 hal Put Nomor 134/Pdt.SusKPPU/2019/PN.MndBahwa berkaitan dengan penggunaan peralatan Asphalt Mixing Plant(AMP) maka tidak pernah ada persaingan semu dalam bentuk kerja samadalam pengadaan alat AMP antara PEMOHON KEBERATAN denganTERLAPOR Ill karena proses pembelian peralatan AMP tersebut,berdasarkan keterangan dari AJl HERU FAHRI sebagai Manager MarketingPEMOHON KEBERATAN menjelaskan bahwa pembelian peralatantersebut dilakukan melalui Bapak Bahar yang tidak pernah

Dengandemikian, maka tidak pernah ada niat dan itikad buruk dari PEMOHONKEBERATAN untuk melakukan persaingan semu dalam bentuk kerja samadalam pengadaan peralatan AMP antara PEMOHON KEBERATAN denganTERLAPOR III ;Bahwa tidak pernah ada kerja sama antara PEMOHON KEBERATANdengan TERLAPOR Ill terkait dengan pengurusan Surat JaminanPenawaran dan Surat Keterangan Dukungan Keuangan.

Dengan demikian, maka tidak pernah ada niatdan itikad buruk dari PEMOHON KEBERATAN untuk melakukanpersaingan semu dalam bentuk kerja sama dalam pengadaanperalatan AMP antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERLAPORIII ;Bahwa tidak pernah ada kerja sama antara PEMOHON KEBERATANdengan TERLAPOR Ill terkait dengan pengurusan Surat JaminanPenawaran dan Surat Keterangan Dukungan Keuangan.

Berdasarkanfakta persidangan Pemohon dan Terlapor Il merupakan perusahaan yangberbeda baik direksi maupun karyawan, perusahaan Pemohon dan TerlaporIl tidak memiliki hubungan kekerabatan sehingga putusan Termohon yangmenyebut Pemohon melakukan kerjasama dan persaingan semu merupakanhal yang mengadaada.

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah MBOK SEMU alias KAMISAH binti TOHIR yang meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 1984 adalah MOCH. ISKAK bin MADARI sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum MOCH. ISKAK bin MADARI meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2015 adalah:
   1. IMAM HARTANTO bin MOCH. ISKAK, sebagai anak kandung laki-laki;
   2. RACHMAD HIDAYAT HAMZAH bin MOCH.