peningkatanmutu Bulan Juli 2010 s/d September 2010 untuk 52 pegawaidengan jumlah Rp. 33.819.000, (Tiga puluh tiga jutadelapan ratus sembilan belas ribu rupiah).89Bahwa saksi bertanda tangan pada Surat PerintahMembayar (SPM) Tanggal 07102010 Nomor: 00083 /424781 / 2010 tanggal 7 Oktober 2010 untuk pembayaranHonorarium guru tidak tetap/tenaga kependidikan,Honorarium wali kelas, honorarium piket, Honorariumpegawai tidak tetap/Tenaga Non kependidikan, Honorariumpelatinan Ektrakurikuler bidang pramuka, kreasi dan senidan

2010 s/d Desember 2010 untuk 55 pegawai denganjumlah Rp. 30.643.250, (Tiga puluh juta enam ratus empatpuluh tiga dua ratus lima puluh rupiah).Bahwa saksi bertanda tangan pada Surat PerintahMembayar ( SPM) Tanggal 06 12 2010 Nomor : 00108 /424781 / 2010 tanggal 6 Desember 2010 untuk pembayaranHonorarium guru tidak tetap / tenaga kependidikan,Honorarium wali kelas, honorarium piket, Honorariumpegawai tidak tetap / Tenaga Non kependidikan, Honorariumpelatinan Ektrakurikuler bidang pramuka, kreasi dan senidan

(tiga puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratuslima puluh rupiah).103. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar Tanggal 06122010Nomor : 00108 / 424781 / 2010 untuk Pembayaran Honorarium GuruTidak Tetap/Tenaga Kependidikan, Honorarium Wali Kelas, HonorariumPiket, Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Non Kependidikan,Honorarium Pelatihnan Ekstrakurikuler Bidang Pramuka, kreasi dan senidan Honorarium Tim Peningkatan Mutu Bulan Oktober s/d Desember2010 untuk 55 Pegawai, sejumlah Rp. 30.643.250

pihak Kesatu dengan Hj.RODIAH SUHENDAR selaku Ketua PengurusHimpunan Pendidikan dan Tenaga KependidikanAnak Usia Dini (HIMPAUDI) Kabupaten Bogorsebagai pihak Kedua.Bahwa berdasarkan Lampiran Perjanjian HibahNomor : 910/44/PRJN/ PERUU/2012 tanggal 28Mei 2012 dana hibah sebesar Rp.1.370.000.000, (satu milyar tiga ratus tujuhpuluh juta rupiah) tersebut harus dipergunakanantara lain untuk membantu kegiatan bantuanlembaga pendidikan anak usia dini, pelatihan13dan pengembangan, kegiatan sosial serta senidan

sebagai pihak Kesatu dengan Hj.RODIAH SUHENDAR selaku Ketua PengurusHimpunan Pendidikan dan Tenaga KependidikanAnak Usia Dini (HIMPAUDI) Kabupaten Bogorsebagai pihak Kedua.Bahwa berdasarkan Lampiran Perjanjian HibahNomor : 910/44/PRJN/PERUU/2012 tanggal 28Mei 2012 dana hibah sebesar Rp.1.370.000.000, (satu milyar tiga ratus tujuhpuluh juta rupiah) tersebut harus dipergunakanantara lain untuk membantu kegiatan bantuanlembaga pendidikan anak usia dini, pelatihandan pengembangan, kegiatan sosial serta senidan

Bahwa Puskesmas beroperasi pada akhir 2019 dan sampai dengansekarang masih aktif; Bahwa setahu saksi H.Jamil tidak pernah menggarap tanahsengketa dan H.Hamid juga tidak pernah menggarap tanah sengketa, dantidak pernah ada peristiwa jual beli dari Komang Gara; Bahwa saksi tidak tahu pemisahan Kabupaten Lombok Barat denganKota Mataram; Bahwa saksi pernah diberitahu oleh aparat Desa bahwa tidak pernahada tanah berasal dari tukar guling; Bahwa saksi tidak tahu kapan terbitnya sertifikat tanan Pasar Senidan

dalam hal iniadalahTergugat I ; "Pasal 36 ayat 1 PMK No. 39/2010" menyatakan ;e =Penjual/Pemilik Barang dalam menetapkan Nilai Limit,berdasarkan :a penilaian oleh Penilai; atau b penaksiran oleh Penaksir/Tim Penaksir; "Pasal 36 ayat 3 PMK No.39/2010", menyatakan:Penaksir/Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb merupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaanPenjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yangdapat dipertanggung jawabkan, termasuk kurator untuk benda senidan

Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmerupakan pihak yang berasal dari Penjual, yang melakukanpenaksiran berdasarkan metode yang dapatdipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda senidan benda antik atau kuno..

menyuruh mengaku kalau tanah yangsaksi ukur dan mau saksi beli miliknya, tetapi saksi tidak ketemu;Bahwa BASO adalah anak dari SENI ;Bahwa luas tanah BASO SENI adalah + 14, 7 Ha, dan hanya petak;Bahwa saksi bukan Calo dan tanah tersebut bukan saksi yang maumembeli tetapi Bos saksi ;Bahwa di sekitar tanah tersebut tidak ada yang menerima tanah Redisselain dari 6 (enam) orang yang saksi sebut diatas ;Bahwa tanah BASO SENI 2 (dua) lokasi ;24 Bahwa ada 2 (dua) orang yang mendapat tanah Redis 3,3 Ha yaitu SENIdan

Amal Ichwan Arindo yang bernamaMUHAMMAD;Bahwa saksi tahu sesuai dengan pengakuan Haerunisa binti Senidan KTP yang diserahkan keapda saksi bahwa haerunisa binti Senilahir pada tahun 1985, berusia 25 tahun;Bahwa saksi menegtahui nama pemilik PPTKIS PT. Amal IchwanArindo bernama HASAN dari pegawai yang bekerja pada PTtersebut;Bahwa saksi baru pertama kali mendaftarkan seseorang sebagaiCTKI pada PT.

Bahwa tindakan Tergugat memberi rekomendasi dan Tergugat Ilmenandatangani PKS tersebut selain melanggar ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD1945 juga melanggar kepentingan umum dan hakhak subyektif ParaPenggugat yaitu:i) Melanggar ketentuan Pasal 28C UUD 1945 yang menyatakan :"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhankebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan danmemperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, senidan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demikesejahteraan

Kekurangan Volumen fisik pekerjaan pembangunan Gedung Senidan Pendidikan yang tidak sesuai dengan RAB sebesar Rp.97.522.729,84 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluhdua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma delapan puluhempat rupiah)= Bahwa temuan dari Pemeriksaan APBDes Tahun Anggaran 2018 padaDesa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, KabupatenKerinci : Dengan total keseluruhan sebesar Rp 322.707.929,84 (tigaratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus duapuluh

Hal tersebut sebagaimanadimaksud dalam konstitusi dan berbagai ketentuan hukum berikut ini :1.Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan ;Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, danberkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi.2.Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan :Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhankebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan danmemperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, senidan budaya, demi meningkatkan

Hakhak ini antara lain ditegaskandalam:Pasal 28 A UndangUndang Dasar (UUD) 1945:Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankanhidup dan kehidupannya.Pasal 28C ayat (1) UUD 1945:Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhankebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan danmemperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, senidan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demikesejahteraan umat manusia.Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:Setian orang berhak untuk memajukan

menetapkan Nilai Limit, berdasarkan:a. penilaian oleh penilai; ataub. penaksiran oleh penaksir/tim penaksir;(2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakanpihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkankompetensi yang dimilikinya;(3) Penaksir/tim penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmerupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaanPenjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yangdapat dipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda senidan

oleh penilai; atau ; b. penaksiran oleh penaksir/tim penaksir; PUTUSAN NO: 04/P dt.G/2015/PN.Sru Hal. 58(2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakanpihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkankompetensi yang dimilikinya; (3) Penaksir/tim penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb merupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaanPenjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yangdapat dipertanggungjawabkan, termasuk curator untuk benda senidan

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhankebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan danmemperoleh mantaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, senidan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demikesejahteraan umat manusia.2.

Pasal 13: Setiap orang berhak untuk mengembangkan danmemperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, senidan budaya sesuai dengan martabat manusia demikesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.15.

Hal tersebut sebagaimanadimaksud dalam konstitusi dan berbagai ketentuan hukum berikut ini :1.Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan ;Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, danberkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi.2.Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan :Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhankebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan danmemperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, senidan budaya, demi meningkatkan

Penilaian oleh penilai; atau ;b. penaksiran oleh penaksir/tim penaksir;(2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakanpihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkankompetensi yang dimilikinya;(3) Penaksir/tim penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmerupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaanPenjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yangdapat dipertanggungjawabkan, termasuk curator untuk benda senidan benda antik/kuno;(4).

Bahasa adalah penelitian,pengembangan, dan pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia danDaerah;Bahwa yang dimaksud dengan Bahasa adalah sistem lambang bunyiyang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berintregasi,sedangkan Bahasa Indonesia adalah Bahasa resmi Negara Indonesiayang berfungsi sebagai bahasa resmi Kenegaraan, pengantarpendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembang kebudayaannasional, transaksi dan dokumentasi, niaga serta saranapengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, senidan

Stg13.14.15.yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda senidan benda antik/kuno.;Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Tergugat adalah Penjual yangberhak melakukan penjualan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan yangdipegangya dan setelah wanprestasinya Penggugat, serta Tergugat memiliki hak untuk melakukan penetapan Nilai Limit berdasarkan penilaianPenilai. Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk meminta persetujuanPenggugat terlebih dahulu atas Nilai Limit tersebut.

asal usul,(b) Kewenangan lokal berskala Desa;Dalam Penjelasan Atas UU Desa Pasal 19 huruf b, disebutkan:Yangdimaksud dengan kewenangan lokal berskala Desa adalahkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat Desa yang telah dijalankan olen Desa atau mampu danefektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karenaperkembangan Desa dan prakasamasyarakatDesa, antara laintambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluranirigasi, Sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar senidan