Rudolf Wakil Ketua I merangkap anggota Asisten Pemerintahan Setdakab TobaManurung SamosirWakil Ketua I merangkap Asisten Ekonomi dan Pembangunananggota Setdakab Toba SamosirHarlen Sihotang, Sekretaris merangkap anggota Kepala Kantor Pertanahan TobaS.H. Samosir Oloan Pane, S.H.Wakil Sekretaris merangkapKepala Bagian Pemerintahan Setdakab anggota Toba SamosirIr. John Piter Sirait Anggota Kepala Dinas Tata Ruang danPermukiman Toba SamosirIr.

Pemerintahan Setdakab. Toba Samosir sebagai Anggota.RUDIANTO SINAGA, SAP selaku Kasubbag Kerjasama BagianPemerintahan Setdakab. Toba Samosir sebagai Anggota.HENRYOKA LUMBANGAOL S.

Pemerintahan Setdakab. Toba Samosir sebagai Anggota.8) RUDIANTO SINAGA, SAP selaku Kasubbag Kerjasama BagianPemerintahan Setdakab. Toba Samosir sebagai Anggota.9) HENRYOKA LUMBANGAOL S.

Toba Samosir (tidak mengetahui siapaOrangnya).5) Bagian Pemerintahan Setdakab.

kuasa khusus No. 32/AKHYR/K/PDG/ VI/2018 tanggal 22 Juni 2018;Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING;Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan No. 21/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMMELAWANBUPATI PADANG PARIAMAN, Tempat Kedudukan di Parit Malintang,Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten PadangPariaman;Provinsi SumateraBarat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:1 NamaPekerjaanJabatan2 NamaPekerjaanJabatan3 NamaPekerjaanJabatanRIFKI MONRIZAL NP, SH, M.Si.Pegawai Negeri Sipil.Kepala Bagian Hukum Setdakab

PadangPariaman.FERDIANTO AMBRA, S.H.Pegawai Negeri Sipil.Kasubag Bantuan Hukum dan HAMSetdakab Padang PariamanZULMARDI, S.H.Pegawai Negeri Sipil.Staf Bagian Hukum Setdakab PadangPariaman.Berdasarkan surat kuasa khusus No. 180/01/Huk2018tertanggal 24 Juli 2018, yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Nomor:71/SK/19/VII/2018/PTUNPDG, tertanggal 31 Juli 2018,tanggal perbaikan 31 Juli 2018 ;Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata

Plt.Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaituHERMAWATI, SE yang diberi Kuasa kepada Kasubbag AnggaranBagian Adm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE.290)Fhotokopi Surat Kuasa Nomor 900/385/B.6/IIX/2012 tanggal 28 AgustusHal 34 dari 223 Halaman.

Saksi Yoki Fatrios Nahari ;Bahwa Tugas pokok dan kewenangan saksi sebagai PejabatPenatausahaan Keuangan SKPD Setdakab Mukomuko antara lain :a.

KepalaBagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu RINIEKA PUTRI yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran BagianAdm Keuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE.68) Fhotokopi Surat Kuasa Nomor 900/447/B.6/IX/2012 tanggal 25September 2012 untuk menandatangani SPM Sekretariat Daerah,SP2D Kabupaten Mukomuko dan Surat Keterangan PenghentianPembayaran dari tanggal 26 September 2012 s/d sampai dengan PltKepala Bagian Administrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUDmasuk kembali seperti biasa yang

Kepala BagianAdministrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD masuk kembaliseperti biasa yang ditandatangani oleh Plt. Kepala BagianAdministrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD yaitu RINI EKAPUTRI yang diberi Kuasa kepada Kasubbag Anggaran Bagian AdmKeuangan Setdakab Mukomuko AFRIDINATA, SE.Hal 221 dari 223 Halaman.

Kepala BagianAdministrasi Keuangan Setdakab Mukomuko/BUD masuk kembaliseperti biasa yang ditandatangani oleh Plt.

(KepalaBagian Hukum Setdakab Aceh Utara), 2. Teuku Rahmatsyah,S.H., M.H. (Jaksa Pengacara Negara), 3. Fadhil, S.H., M.H.(Kasubbag Bantuan Hukum, HAM dan PPNS pada BagianHukum Setdakab Aceh Utara) 4. Musmulyadi, S.H. (KasubbagDokumentasi dan Perpustakaan pada Bagian Hukum SetdakabAceh Utara), 5. Zulhelmi, S.H. (Jaksa Pengacara Negara), 6.Meirizal, S.H. (Staf Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara),7. Ramadhona Azmi, S.H. (Staf Bagian Hukum Setdakab AcehUtara), 8. U. Supianto, S.H.

(Staf Bagian Hukum Setdakab AcehUtara), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Aceh UtaraNomor 183.1/1/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen denganRegister Nomor W1.U3/124/HK.O2/II/SK/2015 tanggal 23Pebruari 2015, selanjutnya disebut TERBANDING semulaTERGUGAT I ;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. BADANPERTANAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANANNASIONAL PROPINSI ACEH c.q.

., Jabatan Kepala Bagian Hukum SETDAKab. Konawe Selatan ; =

Nama : MAWARDI, S.H;Jabatan Beene eeeKepala Bagian HukumAlamat : Setdakab. Aceh Barat ;Kewarganega : Kantor Bupati Aceh Barat,raa Jalan Gajah Mada No. 1Meulaboh; Indonesia;Halaman 1 Putusan No.62/B/2019/PT.

Bantuan Hukum danPembinaan PPNS: Setdakab. Aceh Barat; : Kantor Bupati Aceh Barat,Jalan Gajah Mada No. 1Meulaboh; Indonesia; : AGUS HERLIZA, S.H;: JI. Sentosa No. SK 6 Lt. Drien Rampak Meulaboh; Advokat/Pengacara;Halaman 2 Putusan No.62/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMKewarganega : Jl. Sentosa No. SK 6 Lt. raa Drien Rampak Meulaboh;Indonesia; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 167/II/2018,tertanggal 24 September 2018. Serta diwakili oleh KuasaSubstitusi yaitu ; 1.

Adril yangpada saat itu adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan dan setelah ituKuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saksi sendiri.Bahwa Bendahara Pengeluaran saat itu adalah terdakwa.Bahwa untuk lingkungan Setdakab Derah Kebupaten Solok Selatan KuasaPengguna Anggaran (KPA)nya hanya saksi dan untuk lingkungan Setdakab DerahKebupaten Solok Selatan yang menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM)nya juga saksi.Bahwa Proses keuangan tidak dapat dilanjutkan Bendahara Umum Daerah (BUD)tanpa

Solok Selatan) sebesar Rp. 2.000.000.000,(dua milyar rupiah)SPPTU tertanggal 22 Oktober 2009 untuk kegiatanpemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional(Bagian Umum Setdakab Solok Selatan) sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah)SPPTU tertanggal 22 Oktober 2009 untuk kegiatan rapatrapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah (BagianUmum Setdakab Solok Selatan) sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah)SPPTU tertanggal 22 Oktober 2009 untuk kegiatanpenyediaan

makan dan minum (Bagian Umum Setdakab SolokSelatan) sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)SPPTU tertanggal 22 Oktober 2009 untuk kegiatanpenyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan (KDH/WKDH) sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah).Menimbang, bahwa setelah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan UangPersediaan (SPPTU) dibuat oleh Presman selanjutnya terdakwa mengajukan Telaah Stafyang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan Wardi Jufri selakuAsisten Ekonomi

SetelahSPPTU disetujui dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh WardiJufri selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian diterbitkanlah SP2D yang ditandatangani oleh Akhiarli sejumlah Rp. 3.200.000.000, (tiga milyar dua ratus juta rupiah) yangseharusnya dipergunakan untuk kegiatan makan dan minum Kepala daerah/Wakil Kepaladaerah sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), untuk kegiatan rapatrapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah (Bagian Umum Setdakab

SolokSelatan) sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah), untuk kegiatan pemeliharaanrutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Bagian Umum Setdakab Solok Selatan) sebesarRp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan rapatrapat koordinasi dankonsultasi luar dan dalam daerah (Bagian Umum Setdakab Solok Selatan) sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), untuk kegiatan penyediaan makan danminum (Bagian Umum Setdakab Solok Selatan) sebesar Rp. 2.00.000.000, (dua ratus

WAHYU MARMORA SAMRY, SH, Kasubag.Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SetdaKab. Lima PuluhKota ; +2 r rrr rrr rrr rere eeeBerdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 5 Mei 2011yang telahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Padangdengan Nomor : 19/SK/09/V/2011/PTUNPDG tertanggal 11 MeiSelanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara PadangTersebut j= = ++

Soetomo nomor 16, Suak IndrapuriMeulaboh, Kabupaten Aceh Barat;2,.Nama : Mawardi, S.H.Kewarganegaraan: IndonesiaJabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab AcehBaratAlamat : Kantor Bupati Aceh Barat, Jalan GajahMada No. 1 Meulaboh;3.Nama : Ruswaidi, SSTP., M.Si.Kewarganegaraan: IndonesiaJabatan : Kepala Bagian Pemerintahan SetdakabAceh BaratAlamat : Kantor Bupati Aceh Barat, Jalan GajahMada No. 1 Meulaboh;Hal. 1 dari 10 hal.

Bantuan Hukum dan PembinaanPPNS Setdakab Aceh BaratAlamat Kantor Bupati Aceh Barat, Jalan GajahMada No.1 MeulabohAgus Herliza, S.H.IndonesiaAdvokat/ PengacaraAlamat Jalan Sentosa No. RK.6 Lt.1 DrienRampak Meulaboh.Nama Ishak, S.H.Kewarganegaraan: IndonesiaPekerjaanAlamatAdvokat / PengacaraJalan Sentosa No.

., Jabatan : KepalaBagian Hukum Setdakab Toba Samosir;2. TETTY MASRINA PANJAITAN, SH., Jabatan :Kasubbag Bantuan Hukum = Bagian HukumSetdakab Toba Samosir;3. SARTO TAMBUNAN, SH., M. Si., JabatanKasubbag PerundangUndangan Bagian HukumSetdakab Toba Samosir;4. HAMRES BUTARBUTAR, SH., JabatanKasubbag Penyuluhan dan Dokumentasi HukumBagian Hukum Setdakab Toba Samosir;5. ALEX DARWIS HERWANTO, SH., Jabatan : StafBagian Hukum Setdakab Toba Samosir;6.

., Jabatan : Staf BagianHukum Setdakab Toba Samosir;7, PANAHATAN HUTAJULU, SH., Pekerjaan Advokatpada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,beralamat pada Kantor Setdakab Toba Samosir JalanSutomo No. 1 Pagar Batu, Balige, Kabupaten TobaSamosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180/4/SKK/2019 tanggal 14 Februari 2019;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;Telah membaca;1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

AMIRUDDIN Bin YUSUFselaku Kuasa Pengguna Barang/ Anggaran pada bagianperlengkapan Setdakab Aceh Utara Tahun 2007, mempunyaitugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (3)Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaanPengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana telahdirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 85 Tahun 2006 tentang perubahan Keenam atas KeppresNomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, yakni:a.

TANZI selaku Rekanan ) dan Muhammad Faisal selakuPemegang Barang, serta diketahui Oleh Terdakwa II Drs.AMIRUDDIN Bin YUSUF, karena kenderaan diterima tanggal26 Oktober 2007 tanpa disertai BPKB dan STNK.1.13Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2007 Terdakwa II Drs.AMIRUDDIN Bin YUSUF ( selaku kepala BagianPerlengkapan Setdakab Aceh Utara) menyerahkan 2 (dua) unit Kenderaan Roda empat jenis Toyota Fortuner Vkepada Drs.

Anwar (kepala Bagian Umum Setdakab AcehUtara) yang dituangkan dalam dua berita acarayakniBerita Acara penyerahan Kenderaan Nomor024/37/BA/2007 tanggal 26 Oktober 2007 untukkenderaan Operasional Bupati dengan STCK Nomor PolisiBL.519 XA, tanpa disertai Buku Pemilik KenderaanBermotor ( BPKB), Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK )dan Tanda Nomor Kenderaan Bermotor..

Bertanggung jawab atas' pelaksanaan tugasnya kepadaPengguna Anggaran/ pengguna Barang ;Bahwa pada tahun 2007, pada Sekretariat Daerah KabupatenAceh Utara (SETDAKAB Aceh Utara) ada kegiatan pengadaan21Kenderaan Dinas/ Operasional Pemerintah Daerah KabupatenAceh Utara Tahun anggaran 2007 dengan pagu = anggaranuntuk 1 (satu ) paket sebesar Rp.1.200.000.000.

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2007 Terdakwa II Drs.AMIRUDDIN Bin YUSUF ( selaku kepala BagianPerlengkapan Setdakab Aceh Utara) menyerahkan 2 (dua )unit Kenderaan Roda empat jenis Toyota Fortuner Vkepada Drs. Anwar (kepala Bagian Umum Setdakab AcehUtara) yang dituangkan dalam dua berita acara yakni:Berita, ???.

., M.Si;Jabatan : Kepala Pemerintahan Setdakab AcehBarat ;4. Nama : MARLINDAWATI, S.H.;Jabatan : Ksb. Bantuan Hukum dan PembinaanPPNS Setdakab Aceh Barat ;5. Nama : AGUS HERLIZA, S.H;Pekerjaan : Advokat/Pengacara;6. Nama : ISHAK, S.H.;Putusan Nomor 60/B/2019/PTTUNMDN.

RANTODONGORAN, SH, Kasubbag Bantuan Hukumdan HAM, Setdakab Tapanuli Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.486/Ksb.1I1/Kumdang/2009 tanggal 19Agustus2009 danjuga diwakili oleh Kuasanya 1.BERNANTUA NADAPDAP, SH 2.BONI FSIANIPAR, SH, M.Hum 3.

., dan kawankawan, Kepala Bagian Hukum Setdakab AcehUtara dan Para PNS pada Bagian Hukum Setdakab AcehUtara, beralamat pada Sekretariat Daerah Kabupaten AcehUtara, Jalan Mayjen T. Hamzah Bendahara Lhokseumawe,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018;Para Pemohon Kasasi;Lawan:1. CUT FARIDAH binti TEUKU BULANG, bertempat tinggaldi Jalan Iskandar Muda Lr. Bandeng Kampung Jawa Lama,Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;2.

(non eselon) tanggal 09 Januari 2014.Penggugat merasa keberatan atas tindakan pemberhentian jabatan yang dilakukanoleh Tergugat tersebut.Bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari jabatan AsistenPemerintahan Umum Eselon II.b Setdakab Tapanuli Selatan menjadi Staf pada StafAhli Bupati Bidang Administrasi Umum dan SDM Kabupaten Tapanuli SelatanEselon ...

Drs.Aswad Daulay,SH,MHdirencanakan akan diusulkan pada jabatan lain, maka diusulkanlah :Hamdan Zen, SH, NIP 196605011994031005, Pangkat/Gol.Ruang Pembina Tingkat I (V/b), Jabatan Kepala BagianHukum dan Organisasi Setdakab Tapanuli Selatan;Solihuddin Harahap, NIP 196302171985111001, Pangkat/Gol. Ruang Pembina (IV/a), Jabatan kepala BagianKemasyarakatan, Unit Kerja Sekretariat Daerah KabupatenTapanuli Selatan; danM.Yani, ST, NIP 196509301986021001, Pangkat/Gol.

KabupatenTapanuli Selatan;5 Mekanisme Penghentian Penggugat dari jabatannya danPengangkatan Calon Pejabat Eselon II.b Asisten PemerintahanUmum Setdakab Tapanuli Selatan telah dilaksanakan TergugatsesuaiPeraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 2003tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil.Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dalil Penggugat atau alasan gugatanPenggugat yang menyatakan Penggugat telah menjalankan tugas dengan baiksebagai Asisten Pemerintahan Umum

Setdakab Tapanuli Selatan, adalah kelirudan tidak benar, oleh karenanya harus ditolak;b Terhadap dalil Penggugat angka 2 halaman 3, yang menyatakan keberatanPenggugat atas Keputusan TUN Bupati Tapanuli Selatan objek gugatanaquo, karena diterbitkan tanpa ada kesalahan Penggugat adalah kelirudan tidak benar, karena:1 Sesuai hasil telaah dan kesimpulan Baperjakat PemerintahKabupaten Tapanuli Selatan pada butir 4 huruf a jelas bahwaPenggugat Sdr.Drs.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang berasaldari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam koordinasi AsistenPemerintahan Umum Setdakab Tapanuli Selatan tersebut diatas, telahdiintruksikan/diteruskan kepada Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Tapanuli Selatan untuk dijadikan bahan pembahasandalam rapatrapat selanjutnya, dievaluasi dan disarankan kepadaBapak Bupati agar Job Asisten Pemerintahan Umum Setdakab TapanuliSelatan (Drs.Aswad Daulay, SH, MH)CCT PIS sa eceescece erase ceemaecnevansemenmtinmcemamesmettans

., Jabatan : KepalaBagian Hukum Setdakab Toba Samosir;2. TETTY MASRINA PANJAITAN, SH., JabatanKasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum SetdakabToaba Samosir;3. SARTO TAMBUNAN, SH., M. Si., JabatanKasubbag PerundangUndangan Bagian HukumSetdakam Toba Samosir;4. HAMRES BUTARBUTAR, SH., Jabatan KasubbagPenyuluhan dan Dokumentasi Hukum Bagian HukumSetdakab Toba Samosir;5. ALEX DARWIS HERWANTO, SH., Jabatan : StafBagian Hukum Setdakab Toba Samosir;6.

., Jabatan : Staf BagianHukum Setdakab Toba Samosir;7.

., Pekerjaan Advocatpada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamatpada Kantor Setdakab Toba Samosir Jalan Sutomo No. 1Pagar Batu, Balige, Kabupaten Toba Samosir,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/4/SKK/2019tanggal 14 Februari 2019;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor: 13/PenMH/2019/PTUNMDN tanggal O06 Februari2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim

., M.H.Jabatan : Kabag Hukum dan Organisasi SetdaKab. Bombana ; Warga negara : Indonesia ; Halaman 1 dari 61 Halaman Putusan No. 13/G/2016/PTUN.KdiAlamat : Komplek Perkantoran PemerintahDaerah Kab. Bombana ; 2. Nama : SYAHRULLAH, S.Sos ; Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan danPengadaan Pegawai BKD Kab.Bombana ;Warga negara : Indonesia ; Alamat : Komplek Perkantoran PemerintahDaerah Kab. Bombana ; 3. Nama : SYAHRIAL ABDI ARIEF, S.H. ;Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAMSetda Kab.

LUKMAN JANTI SIAGIAN, S.H, S.H, Kepala BagianHukum Setdakab Toba Samosir;2. TETTY MASRINA PANJAITAN, S.H, Kassubag BantuanHukum Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir ;3. SARTO TAMBUNAN, S.H., M.Si, Kassubag Perundangundangan Hukum Setdakab Toba Samosrir ;4. HAMRES BUTARBUTAR, S.H, Kassubag Penyuluhandan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdakab TobaSamosir ;5. ALEX DARWIS TAMBUN, S.H, Staf Bagian HukumSetdakab Toba Samosir ;6. MARIPA DOLI TAMBA, S.H, Staf Bagian HukumSetdakab Toba Samosir ;7.

PANAHATAN HUTAJULU, S.H, Advokat PemerintahKabupaten Toba Samosir ;Masingmasing Berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Advokat PadaKantor Setdakab.

Bahwa selanjutnya pada tangggal 28 Februari 2012 BerdasarkanKeputusan Bupati Simeulue Nomor : 063 Tahun 2012 ~~ TentangPenunjukan Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan PadaHalaman 3 Putusan Nomor 16/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNASekertariat Daerah Kab Simeulue TA. 2012 telah ditunjuk Tim PanitiaPenerima Hasil Perjaan sebagai berikut : No Nama/Pangkat/Golongan Kedudukan JabatanDalam Panitia 1 Rosdawati, Se Ketua Staf Bagian UmumPenata Muda (Ill/a) Setdakab Kab Simeulue2 Elly Indriani, SE Sekertaris

Staf Bagian UmumPenata Muda (Ill/a) Setdakab Kab Simeulue3 Bakhtiar Junded, ST Anggota Staf Bagian UmumPenata Muda (Ill/a) Setdakab Kab Simeulue4 Safrizal Angota Staf Bagian UmumSetdakab Kab Simeulue 4 Nurul Furgon Anggota Staf Bagian Umum Setdakab Kab Simeulue Bahwa CV Alafan Mandiri yang didirikan berdasarkan akta pendirianperseroan komanditer akta notaris nomor 71 tanggal 09 Nopember 2001dengan notaris an.sdr.Azhar Ibrahim SH dengan kepengurusansdr.EG.Yareng Susno sebagai Direktur, sdr.Armansyah

Dalam Panitia1 Rosdawati, Se Ketua Staf Bagian UmumPenata Muda (lIll/a) Setdakab Kab Simeulue2 Elly Indriani, SE Sekertaris Staf Bagian UmumPenata Muda (lIll/a) Setdakab Kab Simeulue3 Bakhtiar Junded, ST Anggota Staf Bagian UmumPenata Muda (lIll/a) Setdakab Kab Simeulue4 Safrizal Angota Staf Bagian UmumSetdakab Kab Simeulue4 Nurul Furgon Anggota Staf Bagian UmumSetdakab Kab Simeulue Bahwa CV Alafan Mandiri yang didirikan berdasarkan akta pendirianperseroan komanditer akta notaris nomor 71 tanggal

., jabatan Kepala BagianHukum Setdakab Padang Pariaman;2. FERDIANTO AMBRA, S.H., jabatan Kasubag BantuanHukum Dan HAM Setdakab Padang Pariaman;3.