Penggugat/TerbandinQ) ; Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah pembatalandiatas telah sesual dengan peraturan perundangan yangberlaku; Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 38ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan BebasDan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 Tentang PenyelenggaraanPengelolaan Lahan bahwa Pengalokasian lahan berakhir karena dibatalkansebelum waktunya berakhir, karena tidak dipenuhi syaratsyarat atau kewajibankewajiban yang tertuang dalam SPPL

tanggal 04 April 2011;- Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 1466/149/10/12/B/86/Nas, tanggal 16 Januari 1986;- Copy Surat Izin Nomor : 517/092/BMMPPT/2016, tanggal 29 Juni 2016, tentang Izin Gangguan;- Copy Surat NPWP : 02.474.096.1-421000;- Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-0682/WPJ.09/KP.0803/2005, tanggal 28 September 2005;- Copy Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak No : PEM-092/WPJ.09/KP.0803/2006, tanggal 24 Maret 2006;- Copy Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL

Bib Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM0682/WPJ.09/KP.0803/2005,tanggal 28 September 2005; Copy Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak No : PEM092WPJ.09/KP.0803/2006, tanggal 24 Maret 2006; Copy Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Nomor6671/614/KLH, tanggal 19 Agustus 2011, Perihal Pemantauan; 1 (Satu) lembar dokumen Rekapitulasi batu CV Karya Mekar dari Suplier H.Usep Uce;Tetap terampir dalam berkas perkara;4.

Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No.102432604173, tanggal 4 April 2011, Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor :1466/149/10/12/B/86/Nas tanggal 16 Januari 1986, Surat jin Nomor :517/092/BMPPT/2016 tanggal 29 Juni 2016 Tentang jin Gangguan, NPWP :02.474.096.1421000, Surat Keterangan Terdaftar No. : PEM.0682/WPJ.09/KP.0803/2005, tanggal 28 September 2005, SuratPengukuhan Perusahaan Kena Pajak No. : PEM092/WPUJ.09/KP.0803/2016tanggal 24 Maret 2006, dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan(SPPL

Komanditer Nomor :102432604173, tanggal 04 April 2011;Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 1466/149/10/1 2/B/86/Nas, tanggal16 Januari 1986;Copy Surat Izin Nomor : 517/092/BMMPPT/2016, tanggal 29 Juni 2016, tentangZin Gangguan;Copy Surat NPWP : 02.474.096.1421000;Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM0682WPJ.09/KP.0803/2005,tanggal 28 September 2005;Copy Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak No : PEM092WPJ.09/KP .0803/2006, tanggal 24 Maret 2006;Copy Surat Pernyataan Paengelolaan Lingkungan (SPPL

Nomor :102432604173, tanggal 04 April 2011; Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 1466/149/10/12/B/86/Nas, tanggal16 Januari 1986; Copy Surat Izin Nomor : 517/092/BMMPPT/2016, tanggal 29 Juni 2016, tentangZin Gangguan; Copy Surat NPWP : 02.474.096.1421 000; Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM0682WPJ.09/KP.0803/2005,tanggal 28 September 2005; Copy Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak No : PEM092WPJ.09/KP .0803/2006, tanggal 24 Maret 2006; Copy Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL

Nomor :102432604173, tanggal 04 April 2011; Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 1466/149/10/12/B/86/Nas,tanggal 16 Januari 1986; Copy Surat Izin Nomor : 517/092/BMMPPT/2016, tanggal 29 Juni 2016,tentang lan Gangguan; Copy Surat NPWP : 02.474.096.1 421000; Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM0682/WPJ.09/KP.0803/2005,tanggal 28 September 2005; Copy Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak No : PEM092WPJ.09/KP .0803/2006, tanggal 24 Maret 2006; Copy Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL

Terdakwa hanya memiliki surat pernyataan pengelolaandan pemantaun lingkungan hidup (SPPL) yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kabupaten Gorontalo padatanggal 31 Mei 2018.Bahwa kegiatan penambangan atau penggalian tanah dan bebatuan tersebuttelah berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu sejak tanggal Minggu tanggal 13Mei 2018 sekitar jam 08.00 s/d jam 16.00 wita sampai dengan hari Selasapada saat petugas Satreskrim Polres Gorontalo mendatangi lokasipenambangan tanah

Izin Lokasi/Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sesuai ketentuan yang berlaku,rekomendasi yang mengeluarkan BKPRD (Badan Koordinasi Penataan RuangDaerah);b. rekomendasi teknis dari Kepala DPUPR, dimana dalam persetujuan tetanggadiperlukan mengetahui Kepala Desa atau Lurah dan camat;c. rekomendasi dokumen Amdal/UKLUPL yang dilengkapi Izin Lingkungan bagiusaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal/UKLUPL atau SPPL bagi yang tidakwajib Amdal/UKLUPL, yang mengeluarkan dari Dinas Lingkungan Hidup;d. rekomendasi

Rekomendasi dokumen Amdal/UKLUPL yang dilengkapi Izin Lingkungan bagiusaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal/UKLUPL atau SPPL bagi yang tidakwajib Amdal/UKLUPL, yang mengeluarkan dari Dinas Lingkungan Hidup;d. Rekomendasi titik koordinat/Cell Plan dari Dinas Komunikasi dan Informatika;e.

Rekomendasi dokumen Amdal/UKLUPL yang dilengkapi Izin Lingkungan bagiusaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal/UKLUPL atau SPPL bagi yangtidak wajib Amdal/UKLUPL, yang mengeluarkan dari Dinas Lingkungan Hidup;d. Rekomendasi Titik Koordinat/Cell Plan dari Dinas Komunikasi dan Informatika;Hal 13 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.SusTPK/2018/PN.Smge.

Rekomendasi Dokumen Amdal/UKLUPL yang dilengkapi Izin Lingkungan bagiusaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal/UKLUPL atau SPPL bagi yangtidak wajib Amdal/UKLUPL, yang mengeluarkan dari Dinas Lingkungan Hidup;d. Rekomendasi Titik Koordinat/Cell Plan dari Dinas Komunikasi dan Informatika;e.

Rekomendasi Dokumen Amdal/UKLUPL yang dilengkapi Izin Lingkunganbagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal/UKLUPL atau SPPL bagiyang tidak wajib Amdal/UKLUPL, yang mengeluarkan dari Dinas LingkunganHidup;Hal 44 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.SusTPK/2018/PN.Smgd. Rekomendasi Titik Koordinat/Cell Plan dari Dinas Komunikasi danInformatika;e.

Bahwa setelah terdakwa membeli lahan tersebut, tanoa memiliki SuratPernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari Dinas LingkuhanHidup, Surat keterangan Musim Hujan dari BMKG, dan penjelasanTanaman varietas Lokal, kemudian secara sadar terdakwa mengolahlahan dengan cara mengimas lahan dengan menggunakan parang yangterbuat dari besi ( Daftar Pencarian Barang), kKemudian setelah hasilimasan tersebut kering , selanjutnya terdakwa membakar lahan denganmenggunakan mancis berwarna ungu dengan maksud nantinya

Bahwa setelah terdakwa membeli lahan tersebut, tanoa memiliki SuratPernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari Dinas LingkuhanHidup, Surat keterangan Musim Hujan dari BMKG, dan penjelasanTanaman varietas Lokal, kemudian secara sadar terdakwa mengolahlahan dengan cara mengimas lahan dengan menggunakan parang yangterbuat dari besi ( Daftar Pencarian Barang), kemudian setelah hasilimasan tersebut kering , selanjutnya terdakwa membakar lahan denganmenggunakan mancis berwarna ungu dengan maksud nantinya

kepadaterdakwa dengan harga Rp.28.000.000 ( dua puluh delapan juta)termasuk dengan biaya pengurusan tanah, setelah terdakwa melihatlokasi lahan dimaksud terdakwa pun menyetujui untuk membeli lahantersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.28.000.000, (dua puluhdelapan juta rupiah) kepada Tampubolon, dan 1 (satu) bulan kemudianterdakwa menerima SKT (Daftar Pencarian Barang) dari Kepala DesaKesuma.Bahwa setelah terdakwa membeli lahan tersebut, tanpa memiliki SuratPernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL

Nomor 1012 K/PDT/20131.22.1.23.1.24.batas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan : HadiSebelah Selatan berbatasan dengan : DarmansyahSebelah Timur berbatasan dengan : ImanSebelah Barat berbatasan dengan : DalminSesuai dengan Surat Pernyataan Pembukaan Lahan (SPPL) tanggal05 Januari 1983Wenefrida Paulina Sinum, memiliki sebidang lahan/tanah perwatasanyang terletak di RT RW I, Joyo Mulyo Desa Lempake, KecamatanSamarinda llir, sekarang berubah menjadi Kelurahan Lempake,Kecamatan Samarinda

Susaeri.Surat Pernyataan Pembukaan Lahan (SPPL) tanggal 05 Januari 1983a.n. Didik Suharyanto.Surat Jual Lahan Perbatasan (SJLP) tanggal 02 Januari 1984 a.n.Wenefrida Paulina Sinum.Surat Pernyataan Pemilikan Tanan (SPPT) tanggal 10 April 1987 a.n.Hal 23 dari 53 hal. Put. Nomor 1012 K/PDT/201326.2728.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.Lilik Muji Astuti.Surat Pernyataan Pemilikan Tanan (SPPT) tanggal 10 September 1980a.n.

Jabba.Surat Pernyataan Pemilikan Lahan (SPPL) tanggal 25 Agustus 1993 a.n.Habri.Surat Keterangan Untuk Melapaskan Hak Atas Tanah tanggal 26Februari 1992 a.n. M.Ali Mansur.Surat keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 25Agustus 1991 a.n. M. All Mansyur.Surat Keterangan Tanah Perbatasan (SKTP) tanggal 15 Mei 1975 a.n.Saeer Rembang.Surat Penguasaan Pemilikan Tanah (SPPT) tanggal 12 Desember 2002a.n. Saji.Surat Penguasaan Pemilikan Tanah (SPPT) tanggal 03 Agustus 1983a.n.

sebidang lahan/tanah perwatasan yangterletak di RT RW I, Joyo Mulyo Desa Lempake, KecamatanSamarinda llir, sekarang berubah menjadi Kelurahan Lempake,Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan ukuranpanjang : 150 m, lebar : 100 m atau seluas 15.000 m* dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan : HadiSebelah Selatan berbatasan dengan : DarmansyahSebelah Timur berbatasan dengan : ImanSebelah Barat berbatasan dengan : DalminSesuai dengan Surat Pernyataan Pembukaan Lahan (SPPL

surat ukurnomor 01261/ Sidoarum/2004; 5) Surat pernyataan pengelolaan dan pemantauanlingkungan hidup(SPPL);6) Surat Kuasa Khusus disertai fotokopi KTP penerima kuasakarena pengurusannya dikuasakan kepada pihak lain yaituSdr. HarryWahyudi:; 7) Menandatangani surat pernyataan sanggup mematuhipersyaratan tata bangunan dan lingkunganHal 25 dari 101 hal.PUTUSAN No.01/G/2013/PTUN YK. 8) Denah lokasi;d.

Surat pernyataan pengelolaan dan pemantauanlingkungan hidup (SPPL);6. Surat Kuasa Khusus disertai fotokopi KTP penerimakuasa karena pengurusannya dikuasakan kepada pihaklain yaitu Sdr. HarryWahyudi:; 7. Menandatangani surat pernyataan sanggup mematuhipersyaratan tata bangunan dan lingkungan8. Denahlokasi; c.

,luas tanah 141 m2 surat ukur Nomor01261/2004 ; Fotokopi Sesuai dengan aslinya Gambar Site plan(rencana tampak bangunan) Ruko Sidoarum di lokasiSidoarum, Godean,Sleman; a Fotokopi Sesuai dengan aslinya Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan dan Pemantauanlingkungan Hidup (SPPL) Nomor: 660.3/1166/2012,yang dibuat oleh Sriyono Hadi Putro, A.Md. tanggal 31Juli 2012;Fotokopi Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan danPemberian Kuasa dari Sriyono Hadi Putro, A.Md.kepada Harry Wahyudi untuk menguruskan

Sriyono Hadi Putro A.Md, luas tanah141 m2 Surat Ukur Nomor : 01261/2004 ;T 2Int 6: Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Site Plan(rencana tampak bangunan) Ruko Sidoarum di Lokasi Sidoarum,Godean, Sleman ; T 2Int 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PernyataanPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL ) ; T 2Int 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataandan Pemberian Kuasa dari Sriyono Hadi Putro, A.Md. kepada HarryWahyudi untuk menguruskan Izin Mendirikan Bangunan diatasSHM Nomor

perumahan untuk masyarakatberpenghasilan rendah sesuai persyaratan UndangUndang, berupa : Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang (RKK) dari Dinas Pekerjaan Umum danTata Ruang Kota Baubau, Nomor : 600/60/III/2018; Izin prinsip dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) Kota Baubau, Nomor : 640.6/009/IP/IV/2018; Site Plan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan KawasanPemukiman Kota Baubau; Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL

/Kota, KepalaInstansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Deputi Menteri setelahHalaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 209/PDT/2017/PT.PBRmenerima UKLUPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud padaayat (2) melakukan pemeriksaan UKLUPL atau pemeriksaan SPPL yangdalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menanganipemeriksaan UKLUPL atau pemeriksaan SPPL. jo pasal 7 ayat (4)berbunyi : Dalam hal Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kab/Kota, KepalaInstansi Lingkungan Hidup Provinsi, Deputi Menteri

tidak melakukanpemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau tidak menerbitkanrekomendasi UKLUPLatau persetujuan SPPL dalam jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKLUPL atau SPPL yang diajukanpenanggung jawab usaha dan / kegiatan dianggap telah diperiksa dandisahkan oleh Instansi Lingkungan Hidup Kab.

Cabang Surabayatelah mengirimkan surat kepada Penggugat yang intinya SertipikatJaminan Hutang akan lelang, sebagaimana suratnya dengan Nomor :1050/SPPL/PUNDIBASRA/10/16 tanggal 13 Oktober 2016, perihalPemberitahuan Pra Lelang ; 6. Bahwa setelah Penggugat menerima surat dari PT. Bank PundiIndonesia Tbk.

Bank Banten Tbk.)sebagaimana suratnya Nomor : 1050/SPPL/ PUNDIBASRA/10/16tanggal 13 Oktober 2016, perihal Pemberitahuan Pra Lelang ;Bahwa Sertipikat Obyek sengketa tetap menjadi Jaminan Hutangpada PT. Bank Pundi Indonesia Tbk. Cabang Surabaya yang sekarangmenjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. dan tidakpernah diperjual belikan oleh Penggugat kepada pihak lain ;Bahwa sebagaimana Surat dari PT.

Bank Pundi Indonesia Tbk.Cabang Surabaya yang ditujukan kepada Penggugat yakni suratdengan Nomor : 1050/SPPL/PUNDIBASRA/10/16 tanggal 13 Oktober2016, perihal Pemberitahuan Pra Lelang, seharusnya SertipikatObyek Sengketa yang dijadikan Jaminan Hutang setidaknyadilakukan pelelangan dimuka umum, apabila sampai dengan bataswaktu yang diperjanjikan, Hutang Penggugat kepada PT. Bank PundiIndonesia Tbk. Cabang Surabaya tidak terselesaikanPerkara Nomor : 133/G/2018/PTUN.SBY.

Uban Mas Nomor0004/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Hal. 277 dari 334 hal. Put.

Nomor 540 K/PID.SUS/201783)84)85)86)87)88)89)90)91)92)93)94)95)96)97)98)99)Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Karya Insan CemerlangNomor : 0005/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Berkah Abadi Nomor0006/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Dua Bersaudara Nomor0007/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Syazlina Bilazh Nomor0008/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan

Uban Mas Nomor0004/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Karya Insan CemerlangNomor : 0005/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Berkah Abadi Nomor0006/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Dua Bersaudara Nomor0007/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Syazlina Bilazh Nomor0008/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada

dari PPK kepada CV Berkah Abadi Nomor0006/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Dua Bersaudara Nomor0007/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Syazlina Bilazh Nomor0008/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Hervi Nomor : 0009/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Hassyifah Nomor0010/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Berita Acara Pemeriksaan

/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Karya Insan CemerlangNomor : 0005/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Berkah Abadi Nomor0006/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Dua Bersaudara Nomor0007/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Syazlina Bilazh Nomor0008/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Hervi Nomor0009/PPK/SPPL

orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajibamdal atau UKLUPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ataukegiatan (Pasal 1 angka 35 UU 32/2009).Bahwa di Indonesia usaha dan/atau kegiatan terkait dengan dokumenlingkungan hidup dibagi menjadi tiga katagori, yaitu :a. usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal,b. usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKLUPL, danc. usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL

terhadap lingkungan hidup sebagaimana diaturpada Pasal 22 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan DanPengelolaan Lingkungan Hidup.Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) UU 32/2009,usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdalwajib memiliki UKLUPL dan Pasal 35 ayat (1) UU 32/2009 lebih lanjutmenyebutkan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapidengan UKLUPL wajib membuat surat penyataan kesanggupanpengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL

Tatacara penetapannya rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKLUPL dan SPPL oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya adalah sebagai berikut : Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidaktermasuk dalam daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan wajibAmdal;Halaman 50 dari 84 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Tgt.

bahwa potensi dampak dari rencana usaha dan/ataukegiatan telah tersedia teknologi untuk menanggulangi dampaktersebut; Periksa peraturan yang telah ditetapkan oleh menteriDepartemen/sektor atau kepala LPNK tentang jenis rencana usahadan/atau kegiatan wajio UKLUPL untuk ditetapkan menjadi usahadan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKLUPL; Lakukan penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebutuntuk memastikan bahwa dampak dari rencana usaha dan/ataukegiatan tersebut memerlukan UKLUPL atau SPPL

; Tetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajibdilengkapi dengan UKLUPL atau SPPL;Bahwa dalam menetapkan rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memilikiUKLUPL atau SPPL, gubernur atau bupati/walikota dapat mengacu padaperaturan perudangundangan atau pedoman teknis yang telah ditetapkanoleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) sepertiPeraturan Menteri PU No. 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan JenisRencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang WajibDilengkapi

Sudah hampir 2 tahun; Bahwa yang dimaksud dengan perdagangan sesuai pasal 1 UU No 7Tahun 2014 adalah tatanan kegiatan terkait dengan transaksi barang danjasa di dalam Negeri dan melampaui batas wilayah negara dengantujuan pengalihan hak atas barang dan jasa yang memperoleh imbalandan kompensasi; Bahwa untuk jjin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang akanmemproduksi atau memperdagangkan barang adalah Nomor IndukBerusaha (NIB), Surat lji Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin PengelolaanLingkungan (SPPL

dengan rincian 30 tabung LPG berasal dari pembelian pada SaksiRahmadi, dimana dari 30 tabung tersebut 12 buah tabung LPG sudah terjualkepada masyarakat dan 18 (delapan belas) tabung masih ada isinya,sementara sisa 13 tabung yang disita adalah milik Terdakwa sendiri danbukan dibeli dari Saksi Rahmadi; Bahwa untuk jjin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang akanmemproduksi atau memperdagangkan barang adalah Nomor IndukBerusaha (NIB), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin PengelolaanLingkungan (SPPL

perdagangan yangdiberikan oleh Menteri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perizinan yaitu Surat IzinUsaha Perdagangan tabung LPG 3Kg dan dalam hal ini perizinan tersebutdikeluarkan oleh Menteri yaitu menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perdagangan dan merujuk pada keterangan ahli bahwauntuk jin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang akan memproduksi ataumemperdagangkan barang adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat IjinUsaha Perdagangan (SIUP), Ijin Pengelolaan Lingkungan (SPPL

Surat Keterangan Domisili Usaha ;3.5.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL) ; 4. Bahwa selain persyaratan tersebut diatas, Penggugat juga telahmelakukan pembayaran pajak ke Dinas Pendapan Daerah Kota Batam5.

Happy Land......................ccccccee cece eee e eee (Bukti P6) ;Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), pemrakarsa :CV. Happy Land, kegiatan : Arena Permainan Anakanak & Keluarga, lokasi : Sagulung Mall Lt.3 Blok C1,C2 & C3 Kel. Sagulung Kota, Kec.SAQUIUNG................00cecccccceccccceeceeeeeeeeeeesseeeee (Bukti P7) ;Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Happy LandNomor : 04 tanggal 01 Oktober 2014.........

Happy Land (bukti P5); Tanda Daftar Usaha Pariwisata tanggal 23 Februari 2015 (bukti P6 =T2); Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL) atas nama CV. Happy Land dari BadanPengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam (bukti P6); Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Happy Land Nomor: 4tanggal 1 Oktober 2014 dihadapan Notaris Titik Aminah, SH.,M.Kn. di Batam (bukti P8);Surat Keterangan atas nama Ben Sugeng dari PT.

bekerja di DinasPertambangan ;Bahwa sebagai Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan tugasdan tanggung jawab ahli antara lain melaksanakan penyiapanbahan perusahaan pertambangan dan ijin dispensasi penggunaanalat berat dan atau alat mekanis ;Bahwa syaratsyarat yang mesti dipenuhi jika seseorang maumengurus ijin penambangan antara lain :e Foto copy KTP pemohon ;e Foto copy akta pendirian perusahaan11Penguasaan lahan ;Bukti lunas PBB tahun terakhir ;Peta lokaksi yang dimohon ;Pernyataan kajian lingkungan (SPPL

DinasPertambangan ;Bahwa sebagai Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan tugasdan tanggung jawab saya antara lain melaksanakan penyiapanbahan perusahaan pertambangan dan ijin dispensasi penggunaanalat berat dan atau alat mekanis ;Bahwa syaratsyarat yang mesti dipenuhi jika seseorang maumengurus ijin penambangan antara lain :e Foto copy KTP pemohon ;e Foto copy akta pendirian perusahaane Penguasaan lahan ;e Bukti lunas PBB tahun terakhir ;e Peta lokaksi yang dimohon ;e Pernyataan kajian lingkungan (SPPL

ge piLulal sppl Abe SB Sang) Ge Sal Guts aS shay, elHal. 7 dari 11 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2018/PA Mpw.Artinya: Apabila seorang suami bepergian meninggalkan istrinya, maka jikatidak berhalangan baginya untuk kembali, maka Imam Ahmadberpendapat bahwa penetapan waktunya adalah enam bulan karenasaat ditanya: Berapa lama suami boleh meninggalkan istrinya?

16 Tahun 2009 tentangTata Bangunan:Kabupaten BandungPermohonan = izin = mendirikandan/atau mengubah fungsidan/atau mengubah bangunandiajukan secara tertulis kepadaBupati sesuai dengan tata caradan persyaratan yang ditetapkanoleh Bupati;Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 1Peraturan Bupati Bandung No. 33Tahun 2010 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Bandung Nomor 16Tahun 2009Bangunan:Tentang TataPersyaratan Administrasi untukbangunan dengan fungsi usahaadalah: dokumen(Amdal/ukl/upl/sppl

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati tersebutyaitu:a) Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 (satu) lembar;b) Photocopy Tanda Bukti Kepemilikan Tanah, dapat berupa salah satudari surat berikut: Sertifikat Tanah (Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), HakGuna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP); Girik Tanah atau Milik Adat; Akta Jual Beli; Sewa;c) Photocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);d) Photocopy Akte Pendirian Perusahaan;e) Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Tanah (IPT);f) Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL/SPPL

tahun2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.Bahwa Ahli tidak tahu persis mengenai jenis tanaman varietas local di KabupatenPelalawan, agar penyidik menanyakan kepada instansi terkait yang membidangihal tersebut.Bahwa bahwa pada lokasi yang dibakar tersebut saudara SUTAN HUTASUHUTAls SUHUT belum ada menyampaikan Surat Pernyataan PengelolaanHalaman 18 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.SusLH/2016/PNPLWLingkungan (SPPL

lahan diperbolehkan asalkan tidak melebihi 2 (dua)hektar, dengan dibuat sekat bakar, dengan terlebin dahulu ijin kepada kepaladesa yang diteruskan kepada BLH Kabupaten/Kota dengan dilengkapiketerangan musim hujan dalam batas normal dari BMKG, kemudian dilakukanoleh masyarakat hukum adat untuk tanaman variates local dan diawasi secaramelekat, maka pembakaran boleh dilakukan ; Bahwa benar sebelum terdakwa melakukan pembakaran lahan, terdakwa belummenyampaikan Surat Penyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL

lahan diperbolehkan asalkan tidak melebihi 2 (dua)hektar, dengan dibuat sekat bakar, dengan terlebin dahulu ijin kepada kepaladesa yang diteruskan kepada BLH Kabupaten/Kota dengan dilengkapiketerangan musim hujan dalam batas normal dari BMKG, kemudian dilakukanoleh masyarakat hukum adat untuk tanaman variates local dan diawasi secaramelekat, maka pembakaran boleh dilakukan ;Bahwa benar sebelum terdakwa melakukan pembakaran lahan, terdakwa belummenyampaikan Surat Penyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL

.;3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Surat PerjanjianKesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan RekeningTabungan Antara CASMI YANTO TJIA dengan SURYANANo.08/XII/SPKSDB/2017;1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian KerjasamaPengadaan hunian Karyawan;1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing CooperationAgreement Housing Development Project SuryadwipaKarawang Nomor : 001/LPCAARCIV17;1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat PerjanjianPemanfaatan Lahan No.14/DII/31/SPPL/2017, tanggal 29September

TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Surat PerjanjianKesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan RekeningTabungan Antara CASMI YANTO TJIA dengan SURYANANo.08/XII/SPKSDB/2017;1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian KerjasamaPengadaan hunian Karyawan1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing CooperationAgreement Housing Development Project SuryadwipaKarawang Nomor : 001/LPCAARCIV17;1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat PerjanjianPemanfaatan Lahan No.14/DII/31/SPPL/

ARCHINDO DEVELOPMENT yangditandatangani oleh Ridwan Suib ;1 (Satu) Bundel Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan LahanNomor: 14/DII/31/SPPL/2017 Tanggal 29 September 2017 ;Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 56/PID/2020/PT BDG175)176)177)178)179)180)181)182)183)184)185)1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Koperasi Karyawan PT.ASTRA HONDA MOTOR Nomor : 097/KKAHM/X1/2017,tanggal 14 November 2017;1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pengunduran diriRIDWAN tanggal 29 Maret 2018 ;1 (satu) bundel

S.H., M.H.;117) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Perjanjian KesepakatanTitipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara CASMIYANTO TJIA dengan SURYANA No.08/XII/SPKSDB/2017;118) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian KerjasamaPengadaan hunian Karyawan;119) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing CooperationAgreement Housing Development Project Suryadwipa KarawangNomor : 001/LPCAARCIV17 ;120) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat Perjanjian PemanfaatanLahan No.14/DII/31/SPPL

ARCHINDO DEVELOPMENT yang ditandatanganioleh Ridwan Suib ;174) 1 (satu) Bundel Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan LahanNomor: 14/DII/31/SPPL/2017 Tanggal 29 September 2017 ;175) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Koperasi KaryawanPT.

Pemenuhan kewajiban pengguna lahan sesuai dengan SPPL;e.f.Memonitor jangka waktu alokasi lahan yang akan berakhir; danMemonitor laporan realisasi penggunaan lahan dan pembangunan;Pasal 26:(1)(2)(3)Sub Direktorat Evaluasi dan Pengawasan Penggunaan Lahan melakukantindakan evaluasi terhadap pengguna lahan yang tidak menjalankankewajiban sebagaimana yang diperjanjikan di dalam SPPL;Dalam hal tidak dilaksanakannya realisasi dan pemenuhan kewajibansebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Pengusahaan Batam