Ditemukan 3137 data
M. Aulia Rahman
23 — 2
Aulia Rahman, Jenis Kelamin Lakilaki, Tempat/tgl lahir Jakarta/14April 1990, Pekerjaan PNS, Status Menikah,Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikanterakhir DIV Komputasi Statistik, beralamat AspolAlai Blok PA II No.1 RT.003 RW.005 Kelurahan AlaiParak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang,selanjutnya di sebut Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Suratsurat dalam berkas permohonan tersebut;Telanh mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan oleh Pemohondan keterangan Pemohon;TENTANG
Fotocopy ljazah Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Nomor: 53/KS/STISXV/2012atas nama M. Aulia Rahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan PusatStatistik Republik Indonesia tertanggal 5 Oktober 2012, diberi tanda P8;Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/17/IV/2017 antara M.
Aulia Rahmah, yang dikeluarkan oleh KepalaSekolah Menengah Atas Negeri 2 Bukittinggi tertanggal 16 Juni 2007 (buktiP7), ljazah Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Nomor: 53/KS/STISXV/2012 atasnama M. Aulia Rahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pusat StatistikRepublik Indonesia tertanggal 5 Oktober 2012 (bukti P8), dan Kutipan AktaNikah Nomor: 116/17/IV/2017 antara M.
25 — 10
Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk mengajukan gugatan dariBadan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu dengan Nomor :17513.121 yang dikeluarkan oleh Kepala BPS Provinsi Bengkulu An. Dyah AnugrahKuswardani MA pada tanggal 28 Agustus 2017;. Bahwa, Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia bersamaTergugat tidak mungkin akan terwujud lagi, oleh karena itu Penggugat telahberketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;.
untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dari Tergugat;Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang maksud danisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara)pada Badan Pusat Statistik
Provinsi Bengkulu telah mendapat jjin untukmelakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagai atasannyaberdasarkan Keputusan Kepala Badan Statistik Provinsi Bengkulu Nomor17513.121 tanggal 28 Agustus 2017, telah memenuhi ketentuan yang diaturberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Bahwa, meskipun Tergugat telah ternyata tidak pernah datangmenghadap dipersidangan
, telah terpenuhimaksud pasal 2 Undangundang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah terbuktiPenggugat dengan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinanyang sah, oleh karena itu masing masing berkwalitas hukum sebagai parapihak dalam perkara ini, berdasarkan semua pertimbangan diatas makagugatan Penggugat formil dapat diterima;Menimbang. bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (AparaturSipil Negara) pada Badan Pusat Statistik
Provinsi Bengkulu telah mendapat ijinuntuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagai atasannyaberdasarkan Keputusan Kepala Badan Statistik Provinsi Bengkulu Nomor17513.121 tanggal 28 Agustus 2017, telah memenuhi ketentuan yang diaturberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugatdatang
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jalan Andi Isa Nomor 18 KabupatenPinrang;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS (Kepala Seksi Statistik Sosial BPSKabupaten Pinrang dan mantan Kasi NeracaWilayah dan Analisis Statistik BPSKabupaten Luwu Utara;Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaansubsideritas sebagai berikut:Primair: melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo.
DI. 306 yang diterima dari Saudara Arman Djuhaefa dan JoniMatasik yang ditandatangani oleh Sugeng Riyadi selaku BendaharaKhusus Penerimaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara;1 (satu) map warna merah yang berisikan fotocopi kuitansikuitansipengeluaran oleh Bendahara terhadap uang yang dititipkan ke BendaharaBadan Pusat Statistik (BPS):1 (satu) lembar fotocopi SP2D tanggal 30 Mei 2014 dengan Nomor841579F/058/110 TA. 2014:1 (satu) lembar fotocopi SPM tanggal 28 Mei 2014 dengan Nomor 00062agar
DI. 306 yang diterima dari Saudara Arman Djuhaefadan Joni Matasik yang ditandatangani oleh Sugeng Riyadi selakuBendahara Khusus Penerimaan pada Kantor Pertanahan KabupatenLuwu Utara;5. 1 (satu) map warna merah yang berisikan fotocopi kuitansikuitansipengeluaran oleh Bendahara terhadap uang yang dititipkan keBendahara Badan Pusat Statistik (BPS);Hal. 5 dari 14 hal.
2018berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak dapatdibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:1.Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidanganmenurut perhitungan Penyidik, diketahui terjadinya kerugian keuanganNegara sebesar Rp172.945.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilanratus empat puluh lima ribu rupiah) yaitu Karena Terdakwa selaku PPKturut serta secara aktif bersamasama dengan Irwansyah Nawir melakukanpembebasan tanah untuk rencana Kantor Badan Pusat Statistik
48 — 6
Panjunan sebagai PengawasPRT TBAT seis cents eee eerste eee eeeneneeeneHnmieeEtbahwa pengrusakan tersebut terjadi pada bulan September 2013sekira jam 10.00 Wib di Jalan Statistik No.54 Pangaduan HeubeulKelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten ;bahwa menurut karyawan PT.
Panjunan yang terletak di Jalan Statistik No.54 PangaduanHeubeul Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara KabupatenSumedang sekitar tahun 201 3; 0 222 nnn noe nne nnnbahwa saksi yang membuat pagar gerbang besi dilokasi tersebutdengan tujuan untuk mengamankan aset TK. AlKautsar karenasebelumnya TK tersebut pernah mengalami kecurian;bahwa setelah tanah dan bangunan TK.
Panjunan cabangSumedang di Jalan Statistik No.54 Pangaduan Heubeul Kelurahan SituKecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;e bahwa benar barang bukti berupa pintu gerbang besi yang telah dirusakOleh Terdakwaj 29222 nnn nn nn nnn nnn nn nen nen cence nnn nonnewoncennen= Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telahmengajukan barang bukti berupa :1. 2 (dua) buah pintu gerbang / atau pagar besi bercat warna biru,2. 1 (Satu) berkas fotocopy dokumen Akta Jual Beli Nomor :083/2013 tanggal 22 Pebruari
Panjunan cabangSumedang di Jalan Statistik No.54 Pangaduan Heubeul KelurahanSitu Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;bahwa Terdakwa tidak meminta ijin atau tidak dibawah perintahpemilik atau pihak yang bertanggungjawab dari PT. Panjunan untukmelakukan pemotongan engsel pintu gerbang besi tersebut;bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untukmembuka akses jalan Terdakwa;bahwa PT. Panjunan memiliki pintu gerbang besi tersebut setelahmembeli tanah dan bangunan TK.
Pertimbangan Maijelis Hakim rh nsurMenghanmerusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkanbarang sesuatu,adalah sebagai berikut :woncennen= Menimbang, bahwa unsur ini mengandung subsub unsur sehinggabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut;momnnoansn Menimbang, bahwa faktafakta dipersidangan telah mengungkapkanternyata pada bulan September 2013 sekitar jam 10.00 Wib, di area PT.Panjunan cabang Sumedang di Jalan Statistik No.54 Pangaduan HeubeulKelurahan Situ
15 — 12
Statistik Industri B/S pada Badan Pusat Statistik, tempattinggal di Perumahan Taman Tridaya Indah Ill Blok L2 No. 2RT.004 RW. 015 Kelurahan Wanasari Kecamatan CibitungKabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai :" Penggugat",melawanYudhy Haeramsyah bin Abdul Muid, umur 45 tahun, agama Islam,pendidikan STM, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di PerumahanTman Tridaya Indah III Blok L2 No. 2.
Bekasi; sebagaitempat tinggal bersama;Bahwa Penggugat adalah seorang PNS di Badan Pusat Statistik dan sudahmempunyai surat izin melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh KepalaBadan Pusat Statistik tertanggal 3 November 2015;Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2orang anak, masingmasing bernama Ridho Daffasyah (Lakilaki) umur: 15tahun dan Sassi Fairuzsyifa (Perempuan) umur: 10 TahunBahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dandamai namun kurang lebih
490 — 129
Surveyor Indonesia,yaitu :a Dalam kontrak pada angka 3.b).2) yang menyatakan Data Base yangdibentuk dari data sebagaimana dimaksud pada angka disampaikan/diserahkan kepada Tim Teknis di Lingkungan Pusat Datadan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional dalam bentukCompact Disc (CD) untuk diinstalasikan pada masingmasing DinasPendidikan Kabupaten/Kota dan masingmasing Dinas PendidikanProvinsi, padahal dalam KAK Bab VIII.
Surveyor Indonesia menerbitkan dan menandatangani SuratKeputusan Direksi SKD014/DRUSP/DSDM/XI/2010 tanggal 29 November2010 tentang Pembentukan Manajemen Proyek Pemetaan dan PendataanSatuan Pendidikan pada Pusat data Statistik Pendidikan (PDSP) KementerianPendidikan dan Kebudayaan TA 2010, yaitu : No. Nama Jabatan di unit usaha Jabatan di MPstrategis jasa dukunganpemerintahan IT1 Yogi P.
SURVEYOR INDONESIA PERTANGGAL 31 DESEMBER 2010 ADALAH BELUMSELESAI 100%,1 Untuk Database yang dibentuk dari data yang terinstalisasi hanya diPusat Statistik Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan,Kementerian Pendidikan Nasional adalah 72.705 (40.99%), tidak sebanyak184.837 sekolah, dan tidak terinstalasi di masingmasing dinasdinaspendidikan kabupaten /kota dan di masingmasing dinas pendidikan propinsidan di pusat Statistik Pendidikan ;2 Untuk Koordinat lintang dan bujur titik lokasi satuan
SurveyorIndonesia,a Dalam kontrak pada angka 3.b).2) yang menyatakan Data Baseyang dibentuk dari data sebagaimana dimaksud pada angka 1disampaikan/diserahkan kepada Tim Teknis di Lingkungan PusatData dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasionaldalam bentuk Compact Disc (CD) untuk diinstalasikan padamasingmasing Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dan masingmasing Dinas Pendidikan Provinsi, padahal dalam KAK BabVIII.
November 2011 yangditandatangani oleh Suhenda ;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 106633/TU/ PDSP/2011tanggal 31 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani olehSuhenda ;Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 106632/TU/PDSP/ 2011 tanggal31 Desember 2011, yang ditandatangani antara Suhenda selaku Pejabat PembuatKomitmen Pusat Data Statistik Pendidikan dan Mirma Fadjarwati Malik selakuDirektur Operasi II PT.
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Siwabesi; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yulius Lazakar dan tanahrumah Dinas Statistik;Tanah mana selanjutnya disebut Tanah Sengketa;Bahwa tanpa sepegetahuan Penggugat, maka Tergugat telah mengklaimtanah sengketa sebagai miliknya serta menjual atau mengalihkansebagian tanah sengketa tersebut kepada Tergugat II dan diatasnya olehTergugat II telah dibangun 1 (satu) buah rumah;Bahwa sama halnya dengan point 3 diatas, Tergugat juga telah pula menjualatau mengalinkan sebagian tanah sengketa
Siwabesi; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yulius Lazakar dan tanahdan rumah Dinas Statistik;Adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00616 tahun2010;Menyatakan perbuatan pengalihan hak atas tanah sengketa baik dalambentuk jual beli, tukar menukar, hibah dan lain sebagainya yang dilakukanoleh Tergugat kepada para Tergugat batal demi hukum;Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang menjual atau mengalihkantanah sengketa kepada Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat
Bahwa apabila sertifikat hak milik Nomor 00616 tahun 2010 atas namaPenggugat adalah benar termasuk batasbatasnya yang termuatdalam sertifikat tersebut, maka para Tergugat dengan tegas menolakbahkan meragukan keabsahan sertifikat tersebut, karena pada batasbahaagian Barat, seharusnya berbatasan dengan jalan lingkunganbukan dengan berbatasan dengan tanah milik Yulius Lasakar......lebihlanjut .... para Tergugat juga mempertanyakan batasbatas tanah milikBadan Psat Statistik Kabupaten Belu berdasarkan
Bahwa menegenai pertimbangan hukum mielis tingkat Banding padahalaman 35 alinea ke dua, dapat kami menanggapinya sebagai berikut :Bahwa benar dalam pembuktian ternyata para Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tidak mampu menunjukan alat bukti surat yang asli yakniSertifikat Asli dari Badan Pusat Statistik Kab.
Nomor 3791K/Padt/2016para Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding telah dijelaskan bahwaSertifikat Atas Nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu, pada batasbatasnya terutama pada batas bahagian utara dan Timur disebutkanberbatasan dengan Hironimus Seran, dan sertifikat mana telah diterbitkanmendahului sertifikat terhadap obyek sengketa;Bahwa sangat jelas atau Nampak kejanggalan bahwa apabila benar obyeksengketa adalah milik Termohon Eksekusi/Penggugat/Terbanding makaseharusnya sertifikat milik Badan
203 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
PembandingPembanding/Tergugat I dan II dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:Objek Gugatan adalah sebagaiberikut :1.Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 820/802/XI/WKTHN 2012tanggal 06 November 2012 tentang Memberhentikan dengan hormat Herry TuaButarButar, SE. dari Jabatan Staf pada Pemerintah Kota Pematangsiantar danmengangkatnya ke dalam Jabatan Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi danMonitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik
Pematangsiantar,Unit Kerja Baru Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah KotaPematangsiantar;Tenggang Waktu Objek Gugatan :1 Bahwa Surat Keputusan Tergugat I yang menjadi objek gugatan pertama dalamperkara ini Nomor 820/802/XI/WKTHN 2012 tanggal 06 November 2012tentang Memberhentikan dengan hormat Herry Tua Butar butar, SE. dariJabatan Staf pada Pemerintah Kota Pematangsiantar dan mengangkatnyakedalam Jabatan Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada BadanPenelitian, Pengembangan dan Statistik
Erorr in ObjekBahwa salah satu objek gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana disebutpada halaman 2 angka adalah Surat Keputusan Walikota PematangsiantarNomor 820/802/XI/WKTHN 2012 tanggal 06 November 2012 tentangmemberhentikan dengan hormat Herry Tua ButarButar, SE. dari jabatan staf padaPemerintah Kota Pematangsiantar dan mengangkatnya ke dalam jabatan KepalaBidang Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian, Pengembangandan Statistik Kota Pematangsiantar;Bahwa Keputusan Walikota
Herry Tua ButarButar, SE. yang semula sebagai Staf padaPemerintah Kota Pematangsiantar diangkat sebagai Kepala BidangPelaporan, Evaluasi dan Monitoring pada Badan Penelitian, Pengembangandan Statistik Kota Pematangsiantar;m. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.24/173/XI/BKPP/2012 an. HerryTua ButarButar, SE.;4.
Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut :Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 820/802/XI/WKTHN 2012tanggal 06 November 2012 tentang memberhentikan dengan hormat Herry TuaButarButar, SE. dari Jabatan Staf pada Pemerintah Kota Pematangsiantar danmengangkatnya kedalam Jabatan Kepala Bidang Pelaporan, Evaluasi danMonitoring pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik KotaPematangsiantar;Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 824/93/XI/WKTHN 2013tanggal
- Tentang : Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan
Sub Direktorat Statistik dan DokumentasiAlamat :Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI (Lantai 5)Jl. Jenderal A. Yani Kav. 58 Bay Pass Cempaka Putih TimurJakarta Pusat, DKI JakartaTelp. 02129079201Fax. 02129079201Email : DirektoratpapuS5@gmail.com dankonsinyasi. badilum@gmail.comDirektorat Jenderal Badan Peradilan AgamaDirektorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agamau.p. Sub Direktorat Statistik dan DokumentasiAlamat :Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI (Lantai 6, 7, 8)Jl. Jenderal A.
46 — 23
/2021/PA.PgaTermohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembalikerumah orang tuanya hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 bulan,keduanya tidak pernah bersatu lagi dan antara keduanya sudah tidak salingmenjalankan kewajibannya sebagai suami isteri; Bahwa saksi maupun keluarga Pemohon pernah menasehati ataumendamaikan keduanya namun saksi melihat rumah tangga Pemohon danTermohon sudah sulit dipertahankan; Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai tenaga honor diBadan Pusat Statistik
Putusan No.125/Pat.G/2021/PA.Pga Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai tenaga honor di BadanPusat Statistik dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000, (dua jutarupiah) perbulan sedangkan Termohon adalah ibu rumah tangga; Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang bertanggung jawabdan perhatian terhadap anakanaknya, berakhlak baik dan mampu untukmengurus dan merawat anaknya; Bahwa saksi mengetahui Termohon kurang bertanggung jawab dan kurangperhatian terhadap anakanaknya, Termohon
Putusan No.125/Pat.G/2021/PA.Pga Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai tenaga honor diBadan Pusat Statistik, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;Saksi 2 SAKSI 4, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah,memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkanTermohon bernama TERMOHON karena saksi adalah kakak ipar Termohon; Bahwa Saksi tau setelah menikah
Putusan No.125/Pat.G/2021/PA.Pgaasuhan ibu Pemohon meskipun setiap hari dijenguk oleh Pemohon karenaibu kandung lebih utama dari nenek dari anak tersebut; Bahwa kedua anak tersebut masingmasing sudah memiliki aktakelahiran tetapi saat Termohon meminta untuk memfotocopy akta kelahirankedua anak tersebut, tidak diberikan oleh Pemohon; Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai tenaga honor diBadan Pusat Statistik, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya; Bahwa tidak ada keterangan lain
Putusan No.125/Pat.G/2021/PA.Pgarekonvensi bekerja sebagai tenaga honor di Badan Pusat Statistik denganpenghasilan ratarata perbulan sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah);Menimbang, bahwa di persidangan Hakim Tunggal telah mendengarketerangan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensiyang bernama : Septinima Afrika binti Anmad Maulana umur 13 tahun danMarky Zalos bin Anmad Maulana umur 9 tahun dan melihat sendiri kKedekatankedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi,
1.APRIANDO SIMANJUNTAK, SH
2.SUDARMONO TUHULELE
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.KAREL SAMPE, SH
Terdakwa:
1.OKSIMEL BEHUKU Alias XIMEL
2.RIAN NURLATU Alias ONYONG
27 — 17
Saat melewati kantor Badan Pusat Statistik,sepeda motor yang dikendarai korban berada dibelakang 2 (dua) sepedamotor dengan rincian :1)Sepeda motor pertama merek Yamaha MX King tahun 2017 warnahitam dengan nomer rangka : MH3UG0710HK225902G3E6E0328033,nomer mesin : M12105451 dan nomer polisi : DE 2181 NP yangdikendarai oleh saksi Chriscently Karubun Alias Cristi denganmembonceng terdakwa I.2) Sepeda motor pertama merek Honda Beat warna hitam dengannomer rangka : MH2JF5136CK477544 dan nomer polisi
Saat melewati kantor Badan Pusat Statistik,Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PNAmbsepeda motor yang dikendarai korban berada dibelakang 2 (dua) sepedamotor dengan rincian :1) Sepeda motor pertama merek Yamaha MX King tahun 2017 warnahitam dengan nomer rangka : MH3UG0710HK225902G3E6E0328033,nomer mesin : M12105451 dan nomer polisi : DE 2181 NP yangdikendarai oleh saksi Chriscently Karubun Alias Cristi denganmembonceng terdakwa I.2) Sepeda motor pertama merek Honda Beat warna hitam dengannomer
Bahwa setelah para Terdakwa melarikan diri meninggalkan sepedamotornya kemudian saksi mengamankan kunci sepeda motor paraTerdakwa dan membawanya ke Mapolsek Namrole sekaligus saksimembuat laporan PoliSi.Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul22.00 wit, saksi bersama dengan NURLAILA ARIFIN pulang buangsampah dan melewati depart Kantor statistik Kab.
Namrole, sampai didepan kantor statistik saksi mengikuti dari arah belakang rornbonganmotor para Terdakwa dan temanya yang mengendarai kendaraan dibagian tengah jalan raya sehingga saksi tidak bisa melewati jalanterS@DUt. 2222222 n nn nnn nn nn nnn nn nnnHalaman 8 dari 21 Putusan Nomor :265/Pid.B/2018/PNAmbBahwa kemudian saksi tetap mengikuti dari belakang para Terdakwadan setelah sarnpai di pertigaan jalan belokan menuju arah gudangbiliard di Desa Kamlanglale tibatiba salah satu sepeda motor berbelokarah
LILIS SURYAWATI,S.H.
Terdakwa:
ACHMAD ABDUL ROZAK BIN MOCH NADINUL HUSNI Alm
25 — 4
IMAN menuju ke depan kantor Badan Pusat Statistik Kota Batu Jl. MelatiKota Batu karena ganjanya sudah di ranjau disana.Selanjutnya sesampainyaditempat yang ditunjukkan sdr. IMAN sekitar jam 01.00 Wib terdakwa langsungmencari ganja tersebut di sekitar pot bunga di depan plakat kantor BadanPusat Statistik Kota Batu dan menemukan 1 (Satu) plastik warna hitam berisiganja lalu dibawa pulang ke rumahnya. Sesampainya dirumah terdakwamenelpon sdr.
saudara Iman dan oleh saudara iman disuruh menunggukabar lagi darinya; Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 00.45WIB Terdakwa disuruh oleh saudara Iman menuju kedepan kantor badan pusatStatistik kota batu di jalan melati kota batu karena ganjanya sudah diranjau disana; Bahwa kemudian Terdakwa menuju ketempat yang disampaikan olehsaudara Iman sekitar pukul 01.00 WIB dan Terdakwa menemukan ganja tersebutyang ditaruh di sekitar pot bunga di depan plakat kantor badan pusat statistik
(terlampir dalam berkas perkara) serta hasil penimbangan barangdari Pegadaian Nomor 275/IL.124200/2019 tanggal 10 Juni 2019 padasimpulannya menyatakan bahwa diperoleh total 81,07 gram yang diduganarkotika golongan jenis ganja, dengan demikian barang bukti ganja yangdimiliki olen terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan bentuktanaman;Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil ganja disekitar pot bunga di depan plakat kantor Badan Pusat Statistik Kota Batudan membawanya pulang ke rumah
11 — 7
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atasperkara cerai talak antara :Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNSpada Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan,bertempat tinggal di Desa Ranooha, Kecamatan Ranomeeto,Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberi kuasakepada Tajuddin Sido, S.H., Advokat/Penasihat
maksimal mungkin untuk menghindari agar tidakterjadi perselisihan dan percekcokan tersebut demi keutuhan rumah tangga, namunpercekcokan tersebut selalu timbul kembali dan tidak dapat dihentikan, apalagiPemohon sudah tidak bisa menerima sikap termohon tersebut;Bahwa perselisihan dan percekcokan sebagaimana tersebut di atas adalah tidak bisaterhindarkan, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon,karena selain sudah sering dilapor di Polisi juga sudah diperiksa di Kantor BadanPusat Statistik
Kendari;Bahwa tas perselisihan dan percekcokan tersebut, Pemohon merasa sudah tidakada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dengan asan Pemohonuntuk merukunkan Termohon, apalagi Pemohon sudah bulat hati untuk bercerai,bahwa upaya orang tua Pemohon dan orang tua Termohon serta atasan Pemohonuntuk merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telahdua kali dinikahkan ulang, namun semuanya siasia belaka ;10 Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik
KabupateKonawe Selatantelah mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin cerai,namun sampai saat ini belum keluar, pada hal Pemohon dan Termohon sudahdiperiksa oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon memohon kepda KetuaPengadilan Agama Kendari cq.
Kabupaten Konawe Selatan, telah mengajukan Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor 74500.006 Tahun 2015 atas nama PemohonXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik ProvinsiSulawesi Tenggara, tanggal 13 Januari 2015;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan/merukunkanPemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, lalu majelis memberikan kesempatankepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upayaupaya perdamaian melaluimediasi dengan mediator (hakim) yang disepakati
13 — 1
sebagai berikut:O Mengenai dalil gugatan Penggugat pada bagian identitas, benar demikiankecuali tentang pekerjaan tidak bekerja tersebut tidak benar demikian, yang benarTergugat bekerja sebagai tenaga kontrak di Badan Statistik, sebagai operator diSMA 3, selain itu Tergugat juga mempunyai kebun karet seluas lebih kurang 4jalur di Desa dan di Kampung Balak;O Mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 1, benar demikian;O Mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 2, benar demikian;O Mengenai dalil
Sebelum menikah Penggugatmemang pernah bertanya tentang pekerjaan Tergugat, dan saat itu Tergugatmengaku kerja di Statistik, tetapi setelah menikah ternyata Tergugat sudahmengundurkan diri sebagai tenaga kontrak pada kantor Badan Statistik dankalau Penggugat berusaha bertanya tentang pekerjaan Tergugat, Tergugatselalu hanya menjawab "adalah" saja;0 Mengenai jawaban Tergugat tentang dalil gugatan Penggugat padaangka 4, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat.
terhadap ritualritual yang pernahdilakukan oleh Tergugat tersebut;0 Mengenai jawaban Tergugat tentang dalil gugatan Penggugat padaangka 7, benar demikian, Penggugat yang tidak mau berdamai lagi denganTergugat;Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukandupliknya sebagai berikut:0 Mengenai replik Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat padabagian identitas, Tergugat tetap seperti apa yang Tergugat sampaikan padajawaban Tergugat tersebut, bahwa Tergugat bekerja di Badan Statistik
Namun saksi sebagai teman Penggugatpernah berusaha menasihati Penggugat, tetapi Penggugat tetap ingin berceraidengan Tergugat;Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selaindari yang telah diajukannya di persidangan ini;Bahwa, untuk membuktikan dalildalil bantahannya tersebut Tergugat telahmengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut;i.Fotokopi Surat Tugas atas nama SAIFUL RAHMAN yang aslinya dikeluarkanoleh Badan Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 95/1410.102
Tidak benar Tergugat tidak bekerja, yang benar Tergugat bekerja sebagai tenagakontrak di Badan Statistik, sebagai operator di SMA 3, selain itu Tergugat jugamempunyai kebun karet seluas lebih kurang 4 jalur di Desa dan di KampungBalak;.
12 — 3
PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai negeri sipil sebagai staff Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;MELAWAN TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Termohon;
PUTUSANNomor 807/Pdt.G/2012/PA.KisBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalamperkara Cerai Talak yang diajukan oleh:PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan pegawai negeri sipil sebagai staff KantorBadan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, tempattinggal di Kabupaten
136 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam persiapan pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan SatuanPendidikan tersebut, Depdiknas melakukan kerja sama dengan BadanPusat Statistik (BPS) mengingat UndangUndang Nomor 16 Tahun 1997tentang Statistik, yang mengamanatkan pelaksanaan sensus ataupunpendataan yang berskala nasional menjadi kKewenangan BPS;4.
Nomor 167 PK/PID.SUS/2017komitmen, Pusat Statistik Pendidikan, BalitoangKemdiknas danFahmi Sadiq bin Sadiq selaku Direktur Utama PT.
MANSYUR RAMLYsebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,mengangkat SUHENDA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen KegiatanPusat Statistik Pendidikan, AKHMAD, S.Pd. sebagai Penanggung jawabKegiatan Pendataan dan Informasi, Peningkatan Statistik dan InformasiPendidikan, PUJI WAHYUNINGSIH sebagai Bendahara Pengeluaran,DEDI SYAHRIJAL, S.IP sebagai Bendahara Pengeluaran PembantuPendataan dan Informasi, Peningkatan Statistik dan InformasiPendidikan;1 (satu) surat fotokopi legalisir Keputusan Menteri
187 — 49
Rangkuman Statistik Persekolahan 2008 / 2009 (G4RSP08);. 1 (satu) bundel Asli Surat Kepala Pusat dan Statistik PendidikanNomor: 4714/P3/KP/2012 tangal 10 April 2012 perihal LaporanProgres verivikasi, validasi dan integrasi data survey pendidikan,beserta lampirannya dan lembar disposisi Menteri Pendidikan danKebudayaan tangal 16 April 2012;. 1 (satu) bundel Asli Surat Kepala Pusat dan Statistik PendidikanNomor: 4991/P3/KP/2012 tangal 2 Mei 2012 perihal tindak lanjutkegiatan pendataan dan pemetaan
Mengenai jumlah personil saksilupa namun ada tercantum dalam KAK.Mengumpulkan data jumlah satuan pendidikan hasilrapat yang melibatkan tiga bidang di Pusat StatistikPendidikan yaitu bidang Statistik pendidikan dasar,Statistik Pendidikan Menengah, StatistikPendidikan Tinggi dan Pendidikan Nonformal, hasilrapat sekitar bulan Maret 2010 yang diikuti oleh 3orang kepala bidang yaitu: Statistik Pendidikandasar oleh Pak SUHENDA, beserta 2 orang Staf,Statistik Pendidikan Menengah oleh ibu ASTUTI,beserta
Pelaksanaan penyusunan statistik pendidikanc. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan datadan informasi pendidikand. Pengelolaan sitem informasi pendidikan ;e. Pelaksanaan urusan ketatausahhan pusate Bahwa saksi pada tanggal 21 Desember 2010diberhentikan sebagai Kepala Pusat Statistik dandigantikan oleh Dr.
HAPPY HARDJO, M.EC :Bahwa keahlian Ahli dibidang statistik ;Bahwa Ahli sebagai seorang statistik dan sudah 35 tahun lebih kerja diBPS ;Bahwa undang undang nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik Pasal 1ayat 8 disebutkan bahwa sensus adalah cara kumpulan data yangdilakukan melalui pencacahan semua unit populasi diselururh wilayahRepublik Indonesia untuk memperoleh karakeristik suatu populasi padasaat tertentu. Itu konsep yang dipasang di Undang undang pasal 1 ayat8.
tadi Undangundang Nomer : 16 tahun 1997 ;e Bahwa didalam Undang undang disebutkan ada 3 ( tiga ) pertamastatistik dasar itu statistik yang pengumpulan datanya lintas sektoral,makro digunakan secara luas, di undangundang tersebut disebutkan iniharus dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, yang kedua statistik sektoraldan statistik sektoral ini untuk pemanfaatannya untuk instansi yangbersangkutan, pengumpulan datanya juga dilakukan oleh yangbersangkutan, satu lagi ada statistik khusus adalah pemanfaatannyauntuk
61 — 16
PUTUSANNomor 30/Pdt.G/2014/PA.MORTBDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaraCerai Gugat antara:PGT, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS pada KantorBadan Pusat Statistik Halmahera Utara, Tempat tinggal diRT.01/Rw.01, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo Utara,Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat ;melawanTGT
, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Honorerpada Kantor Badan Pusat Statistik Propinsi Maluku Utara,Tempat tinggal di Kompleks rumah Bapak Iqbal RorayKelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah KotaTernate, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Hal. 1 dari 19Putusan Nomor 30/Pdt.G/2014/PA.MORTBTelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa buktibukti suratdan saksisaksi di persidangan;DUDUK
dan tidakmenyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaaspanggilan Nomor 30/Pdt.G/2014/PA.MORTB, tanggal 14 April 2014 dan 06 Mei2014, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, sedangkan ketidak hadiranyatidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;Bahwa pada persidangan pertama Ketua Majelis telah memeriksa identitasPenggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat mengadakan perubahan sebagaiberikut := Bahwa nama Penggugat adalah PGT, pekerjaan pada Kantor BadanPusat Statistik
SK 2 P, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer pada Kantor BadanPusat Statistik Halmahera Utara, bertempat tinggal di Desa Gosoma, KecamatanTobelo, Kabupaten Halmahera Utara;Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang padapokoknya sebagai berikut:= Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah temanPenggugat;= Bahwa Saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena saatitu.
Saksi belum kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi kenal denganPenggugat dan Tergugat pada tahun 2011 saat pelantikan Penggugat diBadan Pusat Statistik Halmahera Utara;= Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat inidiasuh oleh Penggugat;= Bahwa pada awal kenal dengan Penggugat dan Tergugat harmonis danrukun, namun saat ini tidak harmonis lagi;= Bahwa penyebabnya sesuai dengan keterangan Penggugat, bahwa Tergugatmempunyai perilaku yang buruk kepada Penggugat dan Tergugat inginmenikah
396 — 391
Bahwa pada awal bulan Februari datanglah Pak Dudy Sulaeman (DeputyMethodologi dan Informasi Statistik), yang mengabarkan bahwa PEMOHONmau dipindah ke Yogyakarta.
Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Badan Pusat Statistik Propinsi DIYogyakarta an. Wien Kusdiatmono yang telah dileges oleh Kepala BPSPropinsi DI Yogyakarta dan telah dinazegel (bukti P.2).3. Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 2499/KPG Tahun2012 tanggal 28 September 2012 dari Kepala Badan Pusat Statistik dan telahdinazegel (bukti P.3);Saksi:1.
Nomor 76Tahun 2012, tentang jabatan,Kelas Jabatan, Dan TunjanganKinerja Di Lingkukangan BadanPusat Statistik dan telahdinazegel (bukti T.3);.4.
berupa Surat Keputusan KepalaBadan Pusat Statistik.
J54.725.000,Untuk itu secara Yuridis Formal, dengan tidak adanya pembuktianPemohon izin PNS untuk mengajukan permohonan ceraitalak,padahal Pemohon dalam Permohonannya butir24 mengaku sudahmendapatkan izin dari Badan Pusat Statistik berupa Surat KeputusanKepala Badan Pusat Statistik No. 1851/KPG Tahun 2012.
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI-PEKANBARU)
Termohon:
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA PEMERINTAH PROPINSI RIAU
155 — 95
ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:3.34 Dalam permusyawaratan Majelis Komisioner yang memeriksasengketa a quo pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, MajelisKomisioner berpendapat bahwa alur permohonan pemohon diajukankepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ProvinsiRiau tidak tepat (error in persona) karena sesuai Permendagri Nomor3 tahun 2017 bahwa permohonan informasi diajukan kepada PPIDUtama, yaitu PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau pada DinasKomunikasi, Informatika, dan Statistik
Majelis Komisioner telah mengalihkan pokokpermohonan Pemohon Keberatan dahulunya Pemohon Informasi yangsemula intinya adalah Pemohon Keberatan dahulunya Pemohon informasimengajukan permohonan informasi dan kemudian mengajukan keberatanpada dinas PUPR Provinsi Riau serta selanjutnya kepada KomisiInformasi Provinsi Riau mengajukan permohonan sengketa informasi ataspermintaan informasi pada dinas PUPR Provinsi Riau bukan padaTermohon keberatan saat ini (PPID Utama / Dinas Komunikasi,informatika dan Statistik
quo, denganmendasarkan pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungNomor 02 Tahun 2011 Tetang Tata Cara Penyelesaian Sengketa InformasiPublik di Pengadilan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karenaTermohon Keberatan berkedudukan pada wilayah hukum Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru, sehingga Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo;Menimbang, bahwa terhadap Posisi PPID Utama Provinsi Riau (DinasKomunikasi, Informatika dan Statistik
tersebut diatas Pemohon KeberatanHalaman. 14 dari 22 Halaman, Putusan Nomor : 37/G/KI/2019/PTUN.PBRtelah mendalilkan bahwa Majelis Komisioner telah mengalihkan pokokpermohonan pemohon keberatan yang semula intinya adalah PemohonKeberatan dahulu Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi,keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi ataspermintaan informasi pada Dinas PUPR Provinsi Riau dan bukan kepadatermohon keberatan (PPID Utama Provinsi Riau (Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik
Informasi padabadan publik pemerintah daerah Provinsi dapat mengajukan permohonanInformasi yang ditujukan kepada PPID Utama yang baik secara langsungkepada PPID Utama atau ditujukan kepada PPID Utama melalui PPIDPembantu dan atau Petugas Informasi dapat menerima permintaan informasipublik, karena hanya PPID Utama yang memiliki Kewenangan memberikaninformasi ;Menimbang bahwa terhadap hal diatas selaras dengan keteranganPihak Termohon (PPID Utama Provinsi Riau in casu Dinas Komunikasi,informatika dan Statistik