ANAH BINTI BENGGONG, DK ; PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG Cq. WALIKOTA TANGERANG, DK

Rasuna Said RT.01/02, Kelurahan Cipete, Kecamatan PinangKota Tangerang, Banten;keduanya dalam hal ini memberi kKuasa kepada Arias Rahadian,SH., Advokat, berkantor di Banjar Wijaya blok B No. 5, KelurahanPoris, Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang,Banten;Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;melawan:PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG Cq.

WALIKOTATANGERANG, berkedudukan di Kantor Pemerintah Daerah(Pemda) Kota Tangerang, Jalan Satria Sudirman 1, KotaTangerang, Banten;KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTATANGERANG Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKota Tangerang, berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan danKebudayaan Kota Tengerang (Gedung Cisadane Lt. Il), Jalan K.S.Tubun No. 1, Kota Tangerang, Banten;Para Termohon Kasasidahulu para Tergugat/para Pembanding;dan:KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG Cq.

Kepala KantorPertanahan Kota Tangerang, berkedudukan di Kantor BadanPertanahan Nasional Kota Tangerang, Jalan Perintis Kemerdekaan 1(Cikokol) Kota Tangerang;Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Hal. 1 dari 15 hal. Put.

(sekarang Kota Tangerang) dengan batasbatas sebagaiberikut :Sebelah utara : tanah/ Jalan Desa;Sebelah timur : tanah milik Teguh/ Ati Saat;Sebelah selatan : tanah milik Mukri/ Nali ;Sebelah barat : tanah milik Amid Jenggot;Selanjutnya disebut sebagai "Tanah Sengketa";Bahwa pada tanggal 19 Juni 1996 di Tangerang dalam usia 75 tahun,Benggong Bin Asdin alias Sadin telah meninggal dunia karena sakit yangdideritanya, sedangkan kedua orang tuanya yang bernama Asdin aliasSadin dan Sipit maupun isteri sah

, banding ataupunkasasi (uitvoerbaar bij voorraad);Berdasarkan posita gugatan tersebut di atas, selanjutnya di dalam petitumgugatan kami mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Tangerang Cq.

BUPATI TANGERANG, II. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNISKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANGERANG tersebut;

BUPATI TANGERANG vs ACENG KODIR

Putusan Nomor 454 K/TUN/201310.11.12.13.14.Tangerang;USTADZ MAGHFUR,~ kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPengusaha Angkutan Orang Dalam Trayek pada Trayek E.12,bertempat tinggal di Graha Mitra Citra 05/33 RT.11/02, Panongan,Kabupaten Tangerang;KRISTIANTO DWI SUSILO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPengusaha Angkutan Orang Dalam Trayek pada Trayek E.12,bertempat tinggal di Serdang Asri 2 Blok H 02/07, RT. 13/02,Panongan, Kabupaten Tangerang;PUJO SUTRISNO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Sepatan, RT. 03/02, Sepatan, Kabupaten Tangerang;HAMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengusaha AngkutanOrang Dalam Trayek pada Trayek E.12, bertempat tinggal di NagrakRT. 01/03, Margasari, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;SUSILOWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PengusahaAngkutan Orang Dalam Trayek pada Trayek E.12, bertempat tinggal diSerdang Asri 2 Blok A 03/36, RT. 07, Panongan, Kabupaten Tangerang;PRASETYO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PengusahaAngkutan Orang Dalam Trayek

Lestari Surya Gema Persada,mengajukan permohonan rute Trayek baru Kepada Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang;Tanggal 29 Febuari tahun 2008 Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Kabupaten Tangerang mengeluarkan Surat izin Nomor551.21/109Dishub/I/2008.

Ciputra Residence selaku pemilik proyek perumahanCitra Raya Tangerang, sedangkan Trayek E.12 dititik Citra Raya diperolehkemudian setelah E.10 dantidakada rekomendasi dari PT. Ciputra Residenceselaku pemilik proyek perumahan Citra Raya Tangerang.

.Keputusan Bupati Tangerang No. 551.2/KEP.318HUK/2012 tanggal 21 Juni2012 dan Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan InformatikaKabupaten Tangerang No. 551.21/611DKHI2012 tanggal 4 Juli 2012 tersebutberkaitan adanya perubahan Trayek Angkutan Perdesaan E.12 yang denganTrayek Angkutan Perdesaan E.10.Bahwa oleh karena Keputusan Bupati Tangerang (Tergugat ) No.551.2/KEP.318HUK/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan Surat Kepala DinasPerhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tangerang (Tergugat Il

M E N G A D I L IDALAM EKSEPSI:- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;DALAM POKOK PERKARA:- Mengabulkan Gugatan Penggugat;- Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00003/Kampung Melayu Timur tanggal 25 Mei 2000 Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang seluas 11.865 meter persegi atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang, Surat Ukur Nomor 200/Kampung Melayu Timur/2000 tertanggal 12 Mei 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Tangerang; - Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai nomor: 00003/Kampung Melayu Timur tanggal 25 Mei 2000 Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang seluas 11.865 meter persegi atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang, Surat ukur Nomor 200/Kampung Melayu Timur/2000 tertanggal 12 Mei 2000;- Memerintahkan Tergugat menerbitkan kembali Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang (Tergugat II Intervensi

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG 2. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DALAM HAL INI DIWAKILI BUPATI TANGERANG

M.H,Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat &Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Joko Santoso, S.H & REKAN,berdomisili di Komplek Griyayasa Blok G 1 Nomor 7, Cikupa,Tangerang, Banten ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG berkedudukan diKomplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tangerang Jalan H.

oleh Bupati Tangerang (H.

TERGUGAT II INTERVENSI danPENGGUGAT) memilih Pengadilan Negeri Tangerang;e.

Teluk Naga, Kabupaten Tangerang Banten seluas 11.865 M2 atas namaPemerintah Kabupaten Tangerang, Surat Ukur Nomor 200/Kampung MelayuTimur/2000 tertanggal 12 Mei 2000 di terbitkan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tangerang harus dinyatakan batal atau tidak sah.

seluas 11.865 meter persegi atas nama PemerintahKabupaten Tangerang, Surat Ukur Nomor 200/Kampung MelayuTimur/2000 tertanggal 12 Mei 2000 yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Tangerang;Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untukmencabut Sertipikat Hak Pakai nomor: 00003/Kampung Melayu Timurtanggal 25 Mei 2000 Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluk NagaKabupaten Tangerang seluas 11.865 meter persegi atas nama PemerintahKabupaten Tangerang, Surat ukur Nomor 200

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG dalam hal ini diwakili BUPATI TANGERANG., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS MUHAMMAD GUNTUR SUAIB;

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG, dalam hal ini diwakilioleh Bupati Tangerang, berkedudukan di Jalan H. SomawinataNomor 1 Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;Selanjutnya memberi kuasa kepada: H. Deden Syuqron, S.H., M.H.

atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang, Surat UkurNomor 200/Kampung Melayu Timur/2000 tertanggal 12 Mei 2000 diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, yangditerbitkan oleh Tergugat tersebut dan Penggugat baru mengetahuiobyek sengketa pada tanggal 10 Juli 2015 dimana 2 (dua) minggusetelah adanya konfirmasi yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015dari pihak Pemerintah Kabupaten Tangerang di Kantor PertanahanKabupaten Tangerang, dimana Pemerintah Kabupaten Tangerangmenerangkan terdaftarnya

atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang, SuratHalaman 2 dari 33 halaman.

atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang, SuratUkur Nomor 200/Kampung Melayu Timur/2000 tertanggal 12 Mei 2000 diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Terlebih lagiTanah Milik Penggugat seluas + 2.150 M?

seluas 11.865 meter persegi atas namaPemerintah Kabupaten Tangerang, Surat Ukur Nomor 200/KampungMelayu Timur/2000 tertanggal 12 Mei 2000 yang diterbitkan oleh KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Tangerang; Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untukmencabut Sertipikat Hak Pakai nomor: 00003/Kampung Melayu Timurtanggal 25 Mei 2000 Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluk NagaKabupaten Tangerang seluas 11.865 meter persegi atas namaPemerintah Kabupaten Tangerang, Surat ukur Nomor 200

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 287/PDT.G/ 2014/PN.TNG. tanggal 13 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat tersebut membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

., ; DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN ; PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, beralamat diJalan Raya Siliwangi No.1 Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dalam halini diwakili oleh Kuasanya Ade lIriana, S.H. dan Hadiluthfie Achas, S.H.

Bahwa pada tahun 2010 Penggugat mengikuti seleksi sertifikasi guru diDinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada awalnya Penggugattelah dinyatakan lulus sertifikasi guru tersebut bahkan telah pulamengikuti acara pelantikan bagi peserta yang telah lulus.

Merasa telah diabaikan setiap Penggugat menanyakan hakPenggugat kepada pejabatpejabat yang terkait, baik olehDinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan maupun olehPemda Kota Tangerang karena beberapa kali Penggugatmendatangi selalu saja tidak ada penyelesaiannya..

Merasa telah diabaikan setiap Penggugat menanyakan hak Penggugatkepada pejabatpejabat yang terkait, baik oleh Dinas Pendidikan KotaTangerang Selatan maupun oleh Pemda Kota Tangerang karena beberapakali Penggugat mendatangi selalu saja tidak ada penyelesaiannya.Hal. 17 dari31 hal.

terregister pada Nomor 287/PDT.G/2014/PN.TNG kepadaPemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan sebagai Tergugat II tidak dapatditerima seharusnya lbu Laili Anita mengajukan gugatan cukup sampaiTergugat saja (Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan) karena DinasPendidikan Kota Tangerang Selatan adalah sebagai Satuan Kerja PerangkatDaerah pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang berwenangmemfasilitasi proses sertifikasi guru dengan alasan hukum sebagai berikut ;a.

WALIKOTA TANGERANG SELATAN., II. DPRD TANGERANG SELATAN;

DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN, WALIKOTA TANGERANG SELATAN KOTATANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI, PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I,

., bertempat tinggal di Komplek Batan Indah,Blok C 21 Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;Lawan:DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN,berkedudukan di Jalan Buana Loka, Sektor 12, Bumi SerpongDamai, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;Dan:1.

WALIKOTA TANGERANG' SELATAN ' KOTATANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSIBANTEN, berkedudukan Jalan Raya Siliwangi Nomor 1,Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;2.

Hamka Fakultas Keguruan dan IImu PendidikanNomor 1980/C.01.05/2014 perihal Pemberitahuan tanggal 9 Mei 2014atas nama Erna Yulianti lahir di Tangerang pada tanggal 30 Juli 1982.Program Studi Pendidikan Biologi, tanggal Yudisium 4 Oktober 2004 dariDinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

perihal Klarifikasi Sertifikasi Guru saudari LailiAnita Guru SMP PGRI 35, Serpong, Kota Tangerang Selatan dengan suratNomor 01731/12/11/2015 tanggal 26 Maret 2015.

Untuk itu Penggugat telah mengirimkan surat kepada Kepala BPNKota Tangerang Selatan perihal Mohon Nomor Sertifikat Tanah danBangunan milik Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tanggal 5 Mei2015;Ill. Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan kesalahan dan/atauKelalaian;32.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG2. WALIKOTA TANGERANG

Tangerang,Banten;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1.

;Kesemuanya Anggota Tim Pemberi Bantuan Hukum PemerintahKota Tangerang, berkewarganegaraan Indonesia, pada KantorGedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jalan Satria SudirmanNomor 1, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:800/25.Bag.Huk/ 2017, tanggal 23 Januari 2017;Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/56Huk/2017,tanggal 14 Februari 2017, Walikota Tangerang memberikan kuasakhusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang,selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi

Kepala DPKD Kota Tangerang, 2.Kepala Satpol PP Kota Tangerang, 3.

Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata RuangWilayah Kota Tangerang 2012 2032, saksi mengetahui lokasi bidang tanahobjek sengketa yaitu ada jalan menuju ke Dadap sampai ujung pagar besi 50 mdan ada batas tembok antara Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang;Bahwa letak tanah milik Koko dari tanah bandara sampai dengan batas tembokantara Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang;Bahwa saksi tidak ingat nomor SHM tanah Koko;Bahwa pada saat jual beli dengan Miharja tidak ada masalah;Bahwa saat itu ada

; Bahwa tidak ada pengakuan Pemko Tangerang terhadap tanah H.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG., II. WALIKOTA TANGERANG;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTATANGERANG, tempat kedudukan di Jalan PerintisKemerdekaan Kavling 5, Cikokol, Kota Tangerang;ll WALIKOTA TANGERANG, tempat kedudukan diGedung Pusat Pemerintahan, Jalan Satria SudirmanNomor 1, Kota Tangerang;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya: H. Yudith Daryadi,SH.M.Si., dan kawankawam, Tim Pemberi BantuanHukum Pemerintah Kota Tangerang, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/11Hukum/2018, tanggal 25Januari 2018, dan Marolop Pandiangan, S.H., M.H.

,dan kawankawan, Jaksa Pengacara Negara padaKejaksaan Negeri Kota Tangerang, berdasarkan SuratHalaman 1 dari 7 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai No. 08/KelurahanBenda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, tanggal 13 Desember 2007,Surat Ukur tanggal 13 Desember 2007 No. 50/Benda/2007, Seluas99.348 M2 atas nama Pemerintah Kota Tangerang;3.

Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai No.08/Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, tanggal13 Desember 2007, Surat Ukur tanggal 13 Desember 2007 No.50/Benda/2007, Seluas 99.348 M2 atas nama Pemerintah KotaTangerang;3.

Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mencabut danmencoret Sertipikat Hak Pakai No. 08/Kelurahan Benda, KecamatanBenda, Kota Tangerang, tanggal 13 Desember 2007, Surat Ukurtanggal 13 Desember 2007 No. 50/Benda/2007, Seluas 99.348 M2 atasnama Pemerintah Kota Tangerang;4.

PLN (Persero) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA dan TANGERANG CABANG TANGERANG

PLN (Persero) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA danTANGERANG CABANG TANGERANG, berkedudukan di Jl.Jenderal Sudirman Tangerang,Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan 350/PDT.G/2009/PN.TNG.

Sudirman Tangerang 15118 dan/atau Kantor CabangPLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Cabang Tangerang ;Bahwa, dailildalil Penggugat tersebut di atas didukung dengan buktibukti yang sangat kuat dan tidak terbantahkan, maka oleh karena itu, patut danwajarlah gugatan Penggugat ini dikabulkan secara keseluruhannya ;bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Tangerang supaya memberikan putusan yang dapatdilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut

PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang yang dipimpinoleh seorang General Manager adalah salah satu unit pelaksanaan dibawahPT. PLN (Persero) yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M.1/135,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan berdasarkan UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dapat bertindak diluar dandidalam Pengadilan hanyalah Direksi dari PT. tersebut atau yang diberiKuasa untuk itu ;Bahwa karena hukum dornisili PT.

GUGATAN SALAH ALAMAT :Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini ditujukan pada PT.PLN(Persero) Distriousi Jakarta Raya dan Tangerang cabang Tangeranghanyalah sebuah unit Pelaksana dari PTI. PLN Persero) yangberkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M.I/135 Kebayoran Baru JakartaSelatan ;Bahwa oleh karena kedudukan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Rayadan Tangerang adalah sebagai sebuah unit Pelaksana dari PT.PLN(Persero) maka PT.

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Juni2011 ;Hal. 9 dari 14 hal.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Maret 2009, Nomor : 182 / PDT.G / 2009 / PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut ;MENGADILI SENDIRI1Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;2Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

PEMDA KOTA TANGERANG Cq. WALI KOTA TANGERANG, Dkk. Lawan ANAH binti BENGGONG, Dkk

WALI KOTA TANGERANG, : Berkedudukandi Kantor Pemerintah Daerah (Pemda)Kota Tangerang Jalan Satria Sudirman 1Kota Tangerang Banten, dalam hal inidiwakili oleh kuasanya bernamaMuhamad Ibadi,SH. dan BambangSuyono,SH. sebagai Advokat danPenasehat Hukum pada Kantor Advokatdan Konsultan Hukum Muhamad Ibadi AndCo, beralamat di Jl. K.H.

Mas MansyurNo. 1, Sudirman, Pinang, KotaTangerang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 01 Mei 2009, yangtelah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Tangerang, tanggal06 Mei 2009, Nomor : 433/SK.Pengacara/2009/PN.TNG, padaselanjutnya disebut sebagai PembandingIsemula Tergugat I ; KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKOTA TANGERANG : Cq. Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan KotaTangerang berkedududkan di KantorDinas Pendidikan Kota Tangerang(Gedung Cisadane Lt.II) Jl. K.S.

K.H.Mas Mansyur No. 1, Sudirman, Pinang,Kota Tangerang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal O01 Mei 2009,yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Tangerang, tanggal06 Mei 2009, Nomor =: 434/SK.Pengacara/2009/PN.TNG, padaselanjutnya disebut sebagai PembandingIIlsemula Tergugat II ;MELAWAN:ANAH BINTI~BENGGONG :: Umur 45 Tahun,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempattinggal di Jalan Makam Rt. 03/03Kelurahan Pakojan Kecamatan Pinang,Kota Tangerang Banten ;YUNITABINTI MUHAMAD TEGUH, Umur

Rasuna Said Rt.01/02 Kelurahan Cipete, KecamatanPinang Kota Tangerang Banten, dalamhal ini keduanya diwakili oleh kuasamereka masing masing AriasRahardian,SH dan Dadi Waluyo,SH.Advokat / Penasehat Hukum berkantor diTaman Banjar Wijaya Blok B 19 B No. 5Kelurahan Poris Pelawad IndahKecamatan Cipondoh Kota Tangerang Banten, berdasarkan Surat KuasaKhususTanggal...........2....tanggal 16 Juni 2008, selanjutnyadisebut sebagai Para Terbanding semulaPara Penggugat KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, Cq.Kepala

Bahwa Bengong Bin Sadin adalah pemilik sah atassebidang tanah hak milik adat~ girik C Nomor :1331.Persil 70 Kelas D.6 seluas 1.325 M (semula dalamgirik tercatat seluas 3.450 M) atas nama Benggong BinSadin, yang terletak di Kampung dan Desa Cipete(sekarang Pakojan) Kecamatan Cipondoh (sekarangPinang) Tangerang (sekarang Kota Tangerang) denganbatas batas tersebut dalam surat gugatan ;.

TANGERANG TIRTA MANUNGGAL, tersebut

TANGERANG TIRTA MANUNGGAL VS PEM.RI.CQ.MENDAGRI.CQ. GUBERNUR PROPINSI BANTEN CQ. BUPATI KAB. TANGERANG CQ. DIRUT. PDAM. TIRTA KERTA RAHARJA KAB. TANGERANG;

TANGERANG TIRTA MANUNGGAL, berkedudukan di JalanBetet Raya Perumnas I Nomor 1A, Cibodasari, Jatiuwung, Tangerang,dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. JULIUS RIZALDI, S.H., B.Sc.

BUPATI KABUPATEN TANGERANG Cq.

No. 2411 K/Pdt/20133636Raya Tangerang dan lampiran I, H, HI, 1V.

Dadan Hendra Sambas incasu Direktur Utama Termohon Kasasi dh Pembanding/dh Tergugat dandiketahui Bupati Tangerang yaitu H.

Dadan HendraSambas in casu Direktur Utama Tergugat dan diketahuiBupati Tangerang yaitu H.

Penggugat:LAILI ANITA, S.PdTergugat:1.BUPATI KABUPATEN TANGERANG2.DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

WALIKOTA TANGERANG.; JOSEPH MARZUKI, S.H., S.E.;

PUTUSANNOMOR : 226/B/2016/ PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalamperkara antara : nnn anne nee en ence neces a aWALIKOTA TANGERANG, tempat kedudukan = di Pemerintahan Kota Tangerang Jalan Sati Sudirman Nomor

1, Kota Tangerang, Banlense Re >)Dalam hal ini memberikan 1 Kaasavkepada: wan nen nnn enna nnn aneANS c1.

Bey ERE. 5, ssssssseeseeeentncnnannenennnmeaentenTangerang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorPemerintah Kota Tangerang, Jalan Satria SudirmanNomor 1 Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa,tanggal 2 Juni 2016; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;MELAWANJOSEPH MARZUKI, S.H., S.E., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, tempat tinggal Jalan Taman Permata Mulia, RT008, RW 002, Kelurahan Cikokol, KecamatanTangerang, Kota Tangerang; Hal 1 dari hal 9 PUT.

NO. 226/B/2016/PT.TUNJktDalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat; Dalam Pokok Sengketa Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor653/Kep.01BPMPTSP/X/2015 tentang Pembatalan Keputusan WalikotaTangerang Mengenai Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah dan izinMendirikan Bangunan Atas Nama Joseph Marzuki, S.H., S.E., dnggal29 Oktober 210011 Big en eereeseeae renner neeceenenaneainneracor NE, Bahwa Putusaia~Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor

NO. 226/B/2016/PT.TUNJkt2016 dan memori banding tersebut = diberitahukan kepadaPenggugat/Terbanding, pada tanggal 10 Agustus 2016, yang padapokoknya Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan pada pertimbanganjudex faxtie Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam pertimbangannyapada alenia ke 3 halaman 67 yang menyatakan Tergugat telah memberikanperlakuan yang tidak sama kepada warga masyarakat dalam hal pemberianaturan perizinan mendirikan bangunan di wilayah Kota Tangerang khususnya.

.;WALIKOTA TANGERANG.;

Sarah Octavia Sitohang,S.H. j 22222 nen nn nnn nen nn eneSemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat/Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada KantorHukum William Soerjonegoro & Partners beralamat di Office 8,19" Floor, SCBD Lot 28, Jalan Jendral Sudirman Kav. 5253,Jakarta 12190; 22 nnn nn nnn nnn nnn nnn nenaSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING:MELAWAN:WALIKOTA TANGERANG, Tempat Kedudukan di Kantor WalikotaTangerang, Gedung Pusat Pemerintahan Lt 4, Jalan SatriaSudirman Nomor

1, Kota Tangerang;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 27 Oktober 2014, yaitu :1.

;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada kantor Sekretariat Daerah KotaTangerang, berkantor di Gedung Pusat Pemerintahan KotaTangerang, Jalan Satria Sudirman Nomor 1 Kota Tangerang;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor131/B/2015/PT.TUN.JKT tertanggal 09 Juni 2015 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus

1.Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 Mei 2015 Nomor 738/Pdt.G/2014/PN.Tng yang dimohonkan banding tersebut;3.Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penggugat: LAILI ANITA, S.PdTergugat:1.BUPATI KABUPATEN TANGERANG 2.DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

PUTUSANNomor 67/PDT/2015/PT.BTNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraPerdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :LAILI ANITA, S.Pd, beralamat di Komplek Batan Indah Blok C 21 Serpong,selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;LAWAN1 BUPATI KABUPATEN TANGERANG, beralamat kantor di PusatPemerintahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa Provinsi Banten, selanjutnyadisebut

sebagai Terbanding I semula Tergugat I;2 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG, beralamat kantor diPusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang Tigaraksa Provinsi Banten,selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat IT;Terbanding I dan Terbanding II dalam hal ini telah memberi kuasa kepada H.

Diana Tri Hastuti, S.Pd. lahir pada tanggal7 Mei 1982 mengajar di SMPN 24 Tangerang berstatus CPNS terhitung mulai Januari 2008. Umur guru tersebut 20 tahun dibawah umur Penggugat.

Dengan demikian, unsur adanya sebabakibat dalam gugatan a quo inisudah terpenuhi.VI TUNTUTAN/PERMOHONAN (PETITUM)Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormatKetua Pengadilan Negeri Tangerang c.q.

untuk seluruhnya;2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 738/Pdt.G/2014/PNTng tanggal 12 Mei 2015;3 Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti sertamencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan PengadilanNegeri Tangerang tanggal 12 Mei 2015 Nomor 738/Pdt.G/2014/PN Tng, PengadilanTinggi berpendapat bahwa pertimbanganpertimbangan hukum Hakim TingkatPertama tersebut sudah tepat dan benar

BUPATI TANGERANG VS H. SAADULLOH SYROCH;

PUTUSANNomor 385 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUPATI TANGERANG, berkedudukan di Jalan H. Somawinata Nomor 1,Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1). H. Deden Syuqron, S.H., M.H.,2). Rina, S.H., M.H., 3). Amaliyah, S.H., 4).

Cijeruk RT. 001 RW. 001, DesaCijeruk, Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, ProvinsiBanten,;Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Sirjoni Simangunsong, S.H., M.H.dan Tomas Aquino T.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Bupati Tangerang Nomor 141/Kep.265Huk/2015 tanggal 28Halaman 1 dari 37 halaman.

Putusan Nomor 385 K/TUN/2016sebagaimana diuraikan di atas merupakan pelanggaran terhadap asaskepastian hukum dimana Tergugat selaku Bupati Tangerang wajibmenjalankan tugas, kewenangan dan fungsi jabatannya berdasarkanperaturan perundangundangan in casu Peraturan Bupati Tangerang No.79 Tahun 2014:. Melanggar Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik terkait AsasKecermatan, Pasal 10 ayat (1) huruf d jo.

Sanan dinilai oleh Panitia bertentangan denganKetentuan Pasal 26 huruf i Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu) DanPemberhentian Kepala Desa.Sdr.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang

Haryono Nomor : 11 RT. 05/09Kelurahan Sukasari, Kota Tangerang atau Jalan Raya Banten Lama, Desa KasuPavan Banten Lama ;A bslara ; PaWarpaamasta ; Terdakwa berada di luar tahanan :yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa:Bahwa ia Terdakwa HENDRA WIJAYA Bin TIRTA SAPUTRA, padatanggal 27 Januari 2010 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Januari 2010 bertempat di Perumahan Liga Mas Blok E2/18 RT. 002/010,Kelurahan Nusajaya, Kecamatan

Karawaci, Kota Tangerang, atau setidaktidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriTangerang yang berwenang untuk mengadili perkaranya, menelantarkan orang lainHal. 1 dari 9 hal.

No. 23 K/Pid.Sus/2013dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1),yang dilakukan dengan cara :Bahwa antara saksi korban YAN POEN AD (Almarhum) TAN SIOE TEKmenikah secara resmi dengan Terdakwa HENDRA WIJAYA Alias JACKdi Tangerang 20 Juli 1989, sesuai dengan Akte Pekawinan Nomor : 474.2/686Cs/1989 tanggal 20 Juli 1989 yang mengeluarkan Kantor Catatan SipilKabupaten Tangerang, dan dari hasil pernikahan tersebut saksi dan Terdakwadikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama

lalu dijawab oleh orang tersebut :Pak Hendra dan isterinya tidak tinggal di sini lagi, dikarenakan takutdisamperin isteri tuanya di Tangerang, mendengar katakata tersebut saksikorban langsung pulang ke Tangerang ;Bahwa Terdakwa menikah dengan Tini Agustini tidak ada ijin dari saksiKorban sebagai isteri dari Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan anak danisterinya selama menikah dengan isteri keduanya, selanjutnya saksi korbanmelaporkan kejadian tersebut ke Pihak yang berwajib untuk diadakanpengusutan

oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut 52 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan danharkat serta martabatnya ;3 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 9/Kasasi/AktaPid/2012/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 03 Februari 2012 Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeritersebut ;Memperhatikan

BUPATI TANGERANG

NURHADI, kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Desa/Kampung Talagasari RI/RW. 008/02,Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Pekerjaan Wiraswasta,berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W2.TUN.7/754/HK.06/VIII/2013 tertanggal, 29 Agustus 2013;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:BUPATI TANGERANG, berkedudukan di Jalan H.

Sudirman, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 183/2687Huk tanggal 28 Oktober 2014,ASNAWI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa TalagasariRT/RW 010/02, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, pekerjaanKepala Desa Talagasari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1) Endang Hadrian, S.H., M.H.,) Ferry Anka Sugandar S.H., M.H.,3) Saripudin, S.H.,) Dahrul Bagindo Ratu, S.H.

Tangerang;.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha NegaraObjek Sengketa berupa Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep.383Huk/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaTalagasari Terpilin Sebagai Kepala Desa Talagasari Kecamatan CikupaKabupaten Tangerang, tertanggal 22 Juli 2013 ;4.

Ismet Iskandar ditambah dengan kekosongan tanggal padalampiran surat edaran tersebut, yang hanya mencantumkan bulanpebruari 2013, sedangkan pada tanggal 22 Maret 2013, TergugatAhmed Zaki Iskandar pemenang Pilkada Kabupaten Tangerang padaTanggal 9 Desember 2012, sudah dilantik sebagai Bupati Tangerang,dimana jabatan beserta tugas dan fungsi Bupati lama diserahkan padasaat itu juga;Pasal 204 UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah Juncto PERDA Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2006Tentang

Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Tangerang No. 141/Kep.265-Huk/2015 tentang Penundaan 1 (satu) Desa Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak pada 78 (Tujuh Puluh Delapan) Desa;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tangerang No. 141/Kep.265-Huk/2015 tentang Penundaan 1 (satu) Desa Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak pada 78 (Tujuh Puluh Delapan) Desa;4.

SAADULLOH SYROCHMEALWAN :BUPATI TANGERANG