Ditemukan 352 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-12-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1285/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr Tanggal 24 Januari 2022 — Penuntut Umum:
MELDA SIAGIAN, SH
Terdakwa:
AAT SAEFUDIN BIN SUTARI.
24 — 14
MELDA SIAGIAN, SH
Terdakwa:
AAT SAEFUDIN BIN SUTARI.
24 — 14
motor tersebut digunakan untuk membeli minumankeras jenis anggur;Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebutadalah untuk digadaikan utuk mendapatkan uang dan terdakwa mengambilsepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya NISA WAHYUNINGSIHsehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NISAWAHYUNINGSIH mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000, (Sembilan jutarupiah);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancampidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undnag
Register : 23-02-2011 — Putus : 03-08-2011 — Upload : 21-11-2011
Putusan PA LUMAJANG Nomor 587/Pdt.G/2011/PA.Lmj Tanggal 3 Agustus 2011 — penggugat vs tergugat
9 — 0
9 — 0
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Majelismemandang perlu untuk memerintahkan Panitera untukmengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yangwilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat,Tergugat, dan tempat perkawinan dilangsungkan;Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebuttermasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat(1) Undang undang No. 7 tahun 1989 yang ntelah diubangdengn undnag
Register : 21-01-2015 — Putus : 06-03-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/Pdt.P/2015/PN.Bdg. Tanggal 6 Maret 2015 — MARKUS UWE MULLER
52 — 42
52 — 42
Bahwa keinginan PEMOHON untuk mengajukan Permohonan pengakuan anak ini telahadiketahui dan mendapatkan persetujuan serta telah menjadi keinginan bersama antaraPEMOHON dengan Ibu Kandung SOFIA WULANDARI ALLESANDRA, yaituERVINA VIVIN SULISTIAWATY sehingga permohonan pengakuan anak ini telahmemenuhi ketentuan Undang undang Vide Pasal 49 Undang undang No. 24 tahun2013 tentang Perubahan atas Undnag undang No. 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan jo Pasal 284 KUHPerdata ; Berdasarkan hal hal
Register : 07-03-2011 — Putus : 23-03-2011 — Upload : 26-07-2011
Putusan PA KOTABARU Nomor 121/Pdt.G/2011/PA.Ktb Tanggal 23 Maret 2011 — Penggugat Vs Tergugat
17 — 5
17 — 5
Pasal 82 ayat (2) Undang Undnag Nomor 7 Tahun 1989,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihakagar tidak bercerai tetapi tidak berhasil =;Menimbang, bahwa untuk memenuhi' Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telahdilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan HakimMediator mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal, Penggugatdan tergugat tetap berkeras untuk bercerai ;Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatanPenggugat yang padapokoknyapokoknya adalah
Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 445/Pid.Sus/2017/PN SDA Tanggal 20 Juni 2017 — ACHMAD KOIYIM BIN TOHA
13 — 2
13 — 2
dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercela atauterlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawanhukum Yaitu Pertama : melawan hukum formil kedua : melawan hukum matriil.Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis artinya sifattercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak oleh sebab dari hukumtertulis, sperti pendapat SIMONS yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananyaperbuatan harus mencocokki rumusan delik yang tersebut dalam undnag
Putus : 30-12-2014 — Upload : 25-02-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1572/Pid.Sus/2014/PN.Plg Tanggal 30 Desember 2014 — ANTONI BIN ILYAS
16 — 6
16 — 6
Menyatakan Terdakwa ANTONI BIN ILYAS telah terbukti bersalah melakukantindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127ayat (1) huruf a Undang Undnag Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONI BIN ILYAS dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masatahanan;3.
Register : 21-01-2015 — Putus : 06-03-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor ;37/Pdt.P/2015/PN.Bdg Tanggal 6 Maret 2015 — MARKUS UWE MULLER
46 — 19
46 — 19
Bahwa keinginan PEMOHON untuk mengajukan Permohonan pengakuan anak ini telahadiketahui dan mendapatkan persetujuan serta telah menjadi keinginan bersama antaraPEMOHON dengan Ibu Kandung SOFIA WULANDARI ALLESANDRA, yaituERVINA VIVIN SULISTIAWATY sehingga permohonan pengakuan anak ini telahmemenuhi ketentuan Undang undang Vide Pasal 49 Undang undang No. 24 tahun2013 tentang Perubahan atas Undnag undang No. 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan jo Pasal 284 KUHPerdata ; Berdasarkan hal hal
Putus : 21-06-2012 — Upload : 19-05-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 172/Pid/2012/PT.Smg Tanggal 21 Juni 2012 — BANGUN SETIA RIZQA JANNATA Bin IMAM
SUBILAL
30 — 9
30 — 9
setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratories Kriminalistik, disimpulkan NomorBB0117/2012/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat0,171 gram dan BB0118/2012/NNF berupa urine adalahmengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan INomor urut 61 Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009tentang Narkotika ;e Bahwa Terdakwa menghisap atau menggunakan shabushabutersebut tidak ada ijin adari pihak yangberwenang ;~Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undnag
Putus : 20-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1340 K/Pdt/2018 Tanggal 20 September 2018 — HASBULLAH VS YUSUF TYOS, DK
85 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
1340 K/Pdt/2018Bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadilipermasalahan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional cqKantor Pertanahan Kota Makassar, karena keputusan untuk menerbitkansuatu Sertifikat hak atas tanah adalah suatu tindakan yang yang bersifatadministrasi dan merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara danmasuk dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut)sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomro 5 Tahun 1986 yang telahdirbah menjadi Undang Undnag
Putus : 05-11-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1552/Pid.Sus/2015/PN.Plg Tanggal 5 Nopember 2015 — ONGKI SAPUTRA dan MICHAEL MARTIN
39 — 14
39 — 14
Menyatakan Terdakwa terdakwa ONGKI SAPUTRA dan terdakwa IlMICHAEL MARTIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanaNarkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1)huruf a Undang Undnag Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ONGKI SAPUTRA dan terdakwall MICHAEL MARTIN dengan pidana penjara selama masingmasing 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;3.
Putus : 25-11-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1362 K/PDT/2009 Tanggal 25 Nopember 2009 — HIE KHIE SIN vs I GEDE RAKA, SE
47 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka kuasa Pelawan yang merupakanwakil dari Pelawan akan mengetahui rahasia dari pihakTerlawan (Ni Ketut Ciriadi dan Ida bagus Sara Wista),tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1)Undnag Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu KuasaPelawan wajib mengundurkan diri dari persidangan;Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, makasudah sepatutnya kuasa hukum Pelawan mengundurkan diri daripersidangan karena mempunyai kepentingan langsung dan/atautidak langsung dengan perkara a
Putus : 21-07-2014 — Upload : 29-08-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 597/PID.SUS/2014/PN.Jkt.Tim Tanggal 21 Juli 2014 — AHMAD FAUZI Bin ROHALI
14 — 4
14 — 4
Melanggar ketentttuan pasaaal 112 ayat 1 Undnag UndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidakmenemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawab pidana,baik berupa alas an pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampubertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanyaharus dijatuhi dipidana;Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklahdimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan
Register : 26-10-2010 — Putus : 02-03-2011 — Upload : 22-11-2011
Putusan PA LUMAJANG Nomor 2656/Pdt.G/2010/PA.Lmj Tanggal 2 Maret 2011 — penggugat vs tergugat
6 — 0
6 — 0
UndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Majelis memandangperlu untuk memerintahkan Panitera untuk mengirim salinanputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap' kepadaPegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempatkediaman Penggugat, Tergugat, dan tempat perkawinandilangsungkan;Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut termasukbidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undangNo. 7 tahun 1989 yang ntelah diubang dengn undnag
Register : 26-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PA MEDAN Nomor 1868/Pdt.G/2021/PA.Mdn Tanggal 9 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 1
14 — 1
Putusan No.1868/Pdt.G/2021/PA.MdnNomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undnag Nomor 10Tahun 2020 tentang Bea Materai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan BesarnyaBatas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itusecara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 Tergugat tidak adamengajukan bantahan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatanPenggugat
Register : 25-02-2010 — Putus : 29-03-2010 — Upload : 16-05-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 52/B/2010/PT.TUN.JKT Tanggal 29 Maret 2010 — IWAN TIJONO;
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;
JETY
116 — 30
116 — 30
intinya menyatakan bahwa Tergugat didalam menerbitkan Keputusan sudah melampaui wewenangnya, bahwa daliltersebut adalah dalil yang tidak benar dan haruslah ditolak ; Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiel dalam sengketa iniMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah melaksanakan pemeriksaantambahan dan memerintahkan kepada Tergugat / Terbanding agar membawaperaturanperaturan dasar yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa dalamperkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undnag
Register : 18-03-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PA CIKARANG Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Ckr Tanggal 31 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
13 — 4
13 — 4
Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas sesaui denganUndang undnag No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 49 UUNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006dan perubahan terakhir UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PeradilanAgama dan Kompilasi Hukum Islam. Dan untuk kepastian hukum bahwaahli waris Almarhum Zainal Abidin Bin KH. Hasbullah adalah: Kholilah binti KH.
Register : 07-05-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN PRAYA Nomor 96/Pid.B/2021/PN Pya Tanggal 29 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.DEWI ZULAIKHO, S.H. M.H.,
2.DINA KURNIAWATI, S.H.
3.HERLAMBANG SURYA ARFA'I, S.H.
4.VINI ANGELINE, S.H.
Terdakwa:
LURUP Alias AMAQ KAME
20 — 0
1.DEWI ZULAIKHO, S.H. M.H.,
2.DINA KURNIAWATI, S.H.
3.HERLAMBANG SURYA ARFA'I, S.H.
4.VINI ANGELINE, S.H.
Terdakwa:
LURUP Alias AMAQ KAME
20 — 0
Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undnag-undang Hukum Pidana, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;
M E N G A D I L I:
- Menyatakan Terdakwa LURUP ALS AMQ KAME telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh
Register : 28-10-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 14-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 520/Pdt/2019/PT MDN Tanggal 13 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : Drs. TENANG MALEM TARIGAN MSI,.AK
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI CABANG MEDAN TBK
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
48 — 17
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI CABANG MEDAN TBK
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
48 — 17
Bahwa pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan berdasarkan janji untukmenjual sendiri yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak TanggunganHalaman 15 dari 46 Putusan Nomor 520/Pdt/2019/PT MDNsudah di atur dalam Buku Il Pedoman Teknis Administrasi dan TenisPeradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 huruf AG angka12 yang menyatakan bahwa penjualan agunan berdasarkan janji untukmenjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) BWdan Pasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996 (Undang undnag
Putusan Nomor 520/Pdt/2019/PT MDN4.Bahwa pelaksanaan lelang Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6UU Hak Tanggungan yang dialkukan tanpa memerlukan izin dari KetuaPengadilan Negeri, telah dipertimbangkan oleh Judex Facti PengadilanNegeri Medan dalam pertimbangan hukumnya dengan tepat dan benarpada halaman 45 alinea kedua sampai dengan keempat, sebagaiberikut :Menimbang, bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan olehTergugat melalui Tergugat I adalah eksekusi Hak Tanggungan,yang mana sesuai pasal 6 Undang undnag
Selain ituPerjanjian Kredit dibuat di atas kertas yang lazim untuk membuatPerjanjian dengan menggunakan ukuran huruf cukup besar dan jelasterbaca sehingga Perjanjian Kredit tersebut tidak termasuk ke dalamkategori klausula baku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayatHalaman 38 dari 46 Putusan Nomor 520/Pdt/2019/PT MDN(2) Undnag undang No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen.Mengenai dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Perjanjian Kredittersebut terlebin dahulu telah dipersiapkan oleh
Register : 22-12-2010 — Putus : 24-01-2011 — Upload : 05-02-2012
Putusan PA JOMBANG Nomor 2448/Pdt.G/2010/PA.Jbg. Tanggal 24 Januari 2011 — Pemohon dan Termohon
8 — 0
8 — 0
Pemohon telah mengucapkan ikrar talak yangberbunyi sebagai berikutPada hari ini dihadapan saksi saksi saya PEMOHON menjatuhkantalak pada istri saya TERMOHON dengan talak satu raj'i.Menimbang, bahwa pada saat Ikrar Talak diucapkan Termohondalam keadaan suci;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya ceraitalak antara Pemohon dan Termohon;Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang undnag Nomor 7 Tahun1989, serta ketentuan ketentuan
Register : 25-06-2009 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT. 44513/PP/M.XIV/15/2013 Tanggal 17 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
123 — 52
123 — 52
penjual untuk menerbitkan Faktur Pajak, tidak daydijadikan dasar koreksi dalam menghitung harga pokok penjualan di tahun 2006 (korelnegatif Rp. 1.975.201.000,00), karena Pemohon Banding telah melakukan pencatatpembelian tersebut dalam tahun 2005, dengan kata lain bahwa atas harga pokok penjualyang telah diperhitungkan dalam tahun 2005, tidak dapat dihitung kembali sebagai harpokok penjualan dalam tahun 2006;bahwa sesuai amanat Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubdengan Undang Undnag