Ditemukan 351 data
13 — 2
dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercela atauterlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawanhukum Yaitu Pertama : melawan hukum formil kedua : melawan hukum matriil.Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis artinya sifattercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak oleh sebab dari hukumtertulis, sperti pendapat SIMONS yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananyaperbuatan harus mencocokki rumusan delik yang tersebut dalam undnag
17 — 6
Pasal 82 ayat (2) Undang Undnag Nomor 7 Tahun 1989,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihakagar tidak bercerai tetapi tidak berhasil =;Menimbang, bahwa untuk memenuhi' Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telahdilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan HakimMediator mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal, Penggugatdan tergugat tetap berkeras untuk bercerai ;Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatanPenggugat yang padapokoknyapokoknya adalah
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mengenai Adopsi, Anak angkat,Pengangkatan anak yang dilakukan oleh H.M.Saleh Ahmad terhadap Termohon kasasi adalahtidak dapat dibenarkan oleh Undnag Undangsebab Termohon Kasasi adalah cucunya H.M.Saleh oH. Ahmad dengan demikian TermohonKasasi tidak dapat dikatakan sebagai anakangkat melaink an disebut Termohon Kasasiadalah cucunya H.M. Saleh H. Ahmad dan olehkarena itu) penyerahan hibah obyek sengketayang dilakukan oleh H.M Saleh H.
18 — 6
Menyatakan Terdakwa ANTONI BIN ILYAS telah terbukti bersalah melakukantindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127ayat (1) huruf a Undang Undnag Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONI BIN ILYAS dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masatahanan;3.
98 — 59
No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undnag RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; --------------------------------------------------------------------------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R.
89 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
1340 K/Pdt/2018Bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadilipermasalahan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional cqKantor Pertanahan Kota Makassar, karena keputusan untuk menerbitkansuatu Sertifikat hak atas tanah adalah suatu tindakan yang yang bersifatadministrasi dan merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara danmasuk dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut)sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomro 5 Tahun 1986 yang telahdirbah menjadi Undang Undnag
31 — 12
setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratories Kriminalistik, disimpulkan NomorBB0117/2012/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat0,171 gram dan BB0118/2012/NNF berupa urine adalahmengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan INomor urut 61 Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009tentang Narkotika ;e Bahwa Terdakwa menghisap atau menggunakan shabushabutersebut tidak ada ijin adari pihak yangberwenang ;~Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undnag
47 — 19
Bahwa keinginan PEMOHON untuk mengajukan Permohonan pengakuan anak ini telahadiketahui dan mendapatkan persetujuan serta telah menjadi keinginan bersama antaraPEMOHON dengan Ibu Kandung SOFIA WULANDARI ALLESANDRA, yaituERVINA VIVIN SULISTIAWATY sehingga permohonan pengakuan anak ini telahmemenuhi ketentuan Undang undang Vide Pasal 49 Undang undang No. 24 tahun2013 tentang Perubahan atas Undnag undang No. 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan jo Pasal 284 KUHPerdata ; Berdasarkan hal hal
48 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka kuasa Pelawan yang merupakanwakil dari Pelawan akan mengetahui rahasia dari pihakTerlawan (Ni Ketut Ciriadi dan Ida bagus Sara Wista),tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1)Undnag Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu KuasaPelawan wajib mengundurkan diri dari persidangan;Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, makasudah sepatutnya kuasa hukum Pelawan mengundurkan diri daripersidangan karena mempunyai kepentingan langsung dan/atautidak langsung dengan perkara a
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI CABANG MEDAN TBK
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
51 — 17
Bahwa pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan berdasarkan janji untukmenjual sendiri yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak TanggunganHalaman 15 dari 46 Putusan Nomor 520/Pdt/2019/PT MDNsudah di atur dalam Buku Il Pedoman Teknis Administrasi dan TenisPeradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 huruf AG angka12 yang menyatakan bahwa penjualan agunan berdasarkan janji untukmenjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) BWdan Pasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996 (Undang undnag
Putusan Nomor 520/Pdt/2019/PT MDN4.Bahwa pelaksanaan lelang Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6UU Hak Tanggungan yang dialkukan tanpa memerlukan izin dari KetuaPengadilan Negeri, telah dipertimbangkan oleh Judex Facti PengadilanNegeri Medan dalam pertimbangan hukumnya dengan tepat dan benarpada halaman 45 alinea kedua sampai dengan keempat, sebagaiberikut :Menimbang, bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan olehTergugat melalui Tergugat I adalah eksekusi Hak Tanggungan,yang mana sesuai pasal 6 Undang undnag
Selain ituPerjanjian Kredit dibuat di atas kertas yang lazim untuk membuatPerjanjian dengan menggunakan ukuran huruf cukup besar dan jelasterbaca sehingga Perjanjian Kredit tersebut tidak termasuk ke dalamkategori klausula baku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayatHalaman 38 dari 46 Putusan Nomor 520/Pdt/2019/PT MDN(2) Undnag undang No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen.Mengenai dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Perjanjian Kredittersebut terlebin dahulu telah dipersiapkan oleh
18 — 4
Melanggar ketentttuan pasaaal 112 ayat 1 Undnag UndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidakmenemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawab pidana,baik berupa alas an pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampubertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanyaharus dijatuhi dipidana;Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklahdimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan
42 — 14
Menyatakan Terdakwa terdakwa ONGKI SAPUTRA dan terdakwa IlMICHAEL MARTIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanaNarkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1)huruf a Undang Undnag Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ONGKI SAPUTRA dan terdakwall MICHAEL MARTIN dengan pidana penjara selama masingmasing 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;3.
6 — 0
UndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Majelis memandangperlu untuk memerintahkan Panitera untuk mengirim salinanputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap' kepadaPegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempatkediaman Penggugat, Tergugat, dan tempat perkawinandilangsungkan;Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut termasukbidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undangNo. 7 tahun 1989 yang ntelah diubang dengn undnag
42 — 15
dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh Pasal 131ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohonharuslah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untukmengucapkan ikrar talak satu rajl terhadap Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undnag
Terbanding/Terdakwa : Mr. Pham Phu Quoc
68 — 18
Pengadilan Tinggi telahdiberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa PenuntutUmum dan kepada Terdakwa mesingmasing pada tanggal 19 Agustus 2013sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas PerkaraNomor 05/Pid.BDG.PRKN/2013/PN TPI yang dibuat oleh Jurusita PengadilanNegerei Tanjung Pinang;Menimbang, bahwa permintaan pemereiksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah diajukan dalaam tenggang waktudan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh undnag
15 — 1
Putusan No.1868/Pdt.G/2021/PA.MdnNomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undnag Nomor 10Tahun 2020 tentang Bea Materai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan BesarnyaBatas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itusecara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 Tergugat tidak adamengajukan bantahan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatanPenggugat
121 — 33
intinya menyatakan bahwa Tergugat didalam menerbitkan Keputusan sudah melampaui wewenangnya, bahwa daliltersebut adalah dalil yang tidak benar dan haruslah ditolak ; Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiel dalam sengketa iniMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah melaksanakan pemeriksaantambahan dan memerintahkan kepada Tergugat / Terbanding agar membawaperaturanperaturan dasar yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa dalamperkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undnag
125 — 53
penjual untuk menerbitkan Faktur Pajak, tidak daydijadikan dasar koreksi dalam menghitung harga pokok penjualan di tahun 2006 (korelnegatif Rp. 1.975.201.000,00), karena Pemohon Banding telah melakukan pencatatpembelian tersebut dalam tahun 2005, dengan kata lain bahwa atas harga pokok penjualyang telah diperhitungkan dalam tahun 2005, tidak dapat dihitung kembali sebagai harpokok penjualan dalam tahun 2006;bahwa sesuai amanat Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubdengan Undang Undnag
9 — 0
Pemohon telah mengucapkan ikrar talak yangberbunyi sebagai berikutPada hari ini dihadapan saksi saksi saya PEMOHON menjatuhkantalak pada istri saya TERMOHON dengan talak satu raj'i.Menimbang, bahwa pada saat Ikrar Talak diucapkan Termohondalam keadaan suci;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya ceraitalak antara Pemohon dan Termohon;Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang undnag Nomor 7 Tahun1989, serta ketentuan ketentuan
104 — 37
salinan putusan ini kepada BalaiPemasyarakatan Klas II Lahat untuk diketahui dan mengubah penyebutan terdakwa anakmenjadi anak, serta menguatkan putusan selebihnya yang amar selengkapnya berbunyisebagaimana dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding anak BeriSah Putra bin Ispanhar, berada dalam tahanan, maka cukup beralasan memerintahkanagar anak Beri Sah Putra bin Ispanhar tetap ditahanMemperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahanatas Undnag