Ditemukan 1391 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-04-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.
Tanggal 13 Oktober 2015 — Dahono Bin Pawirodinomo
15166
  • Sehingga bilaberhubungan dengan masyarakat daya ikatnya bukan norma,tetapi daya ikat kebijakan.Bahwa hibah adalah uang negara, dikelola oleh LSM yangstatusnya swasta/semi pemerintah seperi PMI, KONI, dalamPermendagri No. 32/2011 hibah harus dikelola berdasarkanAPBD dan mengikuti batasanbatasan hukum public, jika,misalkan, KONI menggunakan uang tersebut untuk membangungedung, sesuai NPHD, harusnya ada pelelangan, tetapi lelangberkaitan dengan pihak swasta, sebagai kontraktor, terkaitdengan pelelangan
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
257174
  • Kdi Bahwa terkait pemberian delegasi gubernur terhadap kepala dinasadalah kewenangan delegative, dan juga harus merujuk terhadap regulasiyang ada atau paying hukumnya seperi Pergub.
Register : 08-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk
Tanggal 27 Oktober 2020 — SUMADI Bin ATMO DIMEJO
323365
  • kaspengeluaran nomor : 769/KR/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017, kegiatansarpras olahraga dan karang taruna, belanjasewa mobilitas darat dibayarkankepada MARSUDI LUMAYAN sebesar Rp 2.000.000, Ditahun 2017 tersebut,sub karang taruna saksi hanya menerima bantuan dana sebesar Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) saja dan kegiatan yang lainnya sub karang taruna tidakmengadakan kegiatan;Bahwa pada tahun 2018 sub karang taruna saksi tidak pemah menerima bantuandan tidak pernah menyelengarakan kegiatan seperi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
274182
  • Kdi Bahwa terkait pemberian delegasi gubernur terhadap kepala dinasadalah kewenangan delegative, dan juga harus merujuk terhadap regulasiyang ada atau paying hukumnya seperi Pergub.
Register : 28-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 10 Agustus 2016 — Pidana Korupsi - BOBBY REYNOLD MAMAHIT
16267
  • perperes 54 tahun 2010 tentang pengadaan barangdan jasa adanya difrensiasi jabatan karena sebenarnya perpres inimengikuti UU No. 1 Tahun 2004 yaitu adanya difrensiasi PA, KPA, PPK,Bendahara Pengeluaran maka mempengaruhi proses pengadaan barangdan jasa;Bahwa dalam hukum administrasi tidak ada pengertian intervensi;Bahwa dalam hukum administrasi dikenal sebagai banding administratif danitu meruapakan kewenangan yudikatif yang diserahkan kepada pejabatatasan;Bahwa intervensi tersebut dapat dikatakan seperi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
234142
  • Kdi Bahwa terkait pemberian delegasi gubernur terhadap kepala dinasadalah kewenangan delegative, dan juga harus merujuk terhadap regulasiyang ada atau paying hukumnya seperi Pergub.
Putus : 21-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 06 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm
Tanggal 21 Mei 2013 —
11634
  • Setiap orang : Setiap orang adalah orang perseorangan(natural person) atau korporasi (legal person).f. menempatkan adalah perbuatan memasukan uang dari luarpenyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan,seperi menabung, membuka giro atau mendepositokansejumlah uang.g. mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dar PenyediaJasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik didalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekeninglainnya di kantor bank yang samah. mengalihkan
Register : 28-04-2016 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2015 — Pidana - WARYONO KARNO
276240
  • Secara formil dalam arti apakah adabukti permulaan yang cukup, apakah bisa ditetapkan seseorangsebagai tersangka atau tidak, dapat dihentikannya suatu perkara atautidak, seperi apa yang termuat didalam KUHAP, tetapi apabila tentangperbuatan berarti soal materi didalam proses peradilan pidana;e Bahwa praperadilan itu adalah suatu mekanisme dimana suatu prosesyang baru bisa terjadi kalau ada gugatan dari salah satu pihak, olehkarena itu seringkali ini tidak dipakai.
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
26885
  • sebagai direkturnya;Bahwa perusahaan PT Sinar Abadi Riau ada pengalaman kerja konstruksijalan akan tetapi paling besar nilai proyek yang pernah dikerjakan senilai 14miliar dan tidak pernah sampai di atas 100 miliar rupiah;Bahwa saksi kenal dengan M NASIR sebagai PPK dalamproyekpeningkatan jalan batu panjang pangkalan nyirih (multi years);Bahwa saksi kenal dengan HOBBY SIREGAR sebagai direktur PT MRCsejak bulan Juni 2015 dan saksi dikenalkan oleh ZAILANI;Bahwa saksi kenal juga dari pihak PT MRC seperi
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
31278
  • sebagai direkturnya;Bahwa perusahaan PT Sinar Abadi Riau ada pengalaman kerja konstruksijalan akan tetapi paling besar nilai proyek yang pernah dikerjakan senilai 14miliar dan tidak pernah sampai di atas 100 miliar rupiah;Bahwa saksi kenal dengan M NASIR sebagai PPK dalam proyekpeningkatan jalan batu panjang pangkalan nyirih (multi years);Bahwa saksi kenal dengan HOBBY SIREGAR sebagai direktur PT MRCsejak bulan Juni 2015 dan saksi dikenalkan oleh ZAILANI;Bahwa saksi kenal juga dari pihak PT MRC seperi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi I /JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA : ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
207161 Berkekuatan Hukum Tetap
  • .~~~=, Kemudian untuk pengembalian pinjaman dana dari pak ILHAM tersebutmenggunakan dana~~r dana yang masuk ke rekening saya , salah satu bahwa adanyapinjaman ke pak ILHAM adalah=; Saiuinlah dana yang disetor MUHLIS MAS'UD seperi data dialasRp.200.000.000,IS'MAS'UD mengirim dana sebesar ilu ? dan apakah Hal. 996 dari 1491 hal. Put.