Ditemukan 1425 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
detourment
Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1295 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 13 April 2016 — H. FITRI RIFANI, SH., MH., bin H. DARKANI SEMAN
117 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
masingmasing anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dengandemikian sejak awal sudah ada niat dari Pemerintah Daerah (eksekutif)dalam pengelolaan dana bantuan sosial tidak mengacu pada PeraturanGubernur Nomor 040 Tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentangPedoman Pemberian Bantuan Sosial;Pendapat Indriyanto Seno Adji, dalam Buku PenyalahgunaanWewenang Dan Tindak Pidana Korupsi halaman 96 97 memberikanpengertian penyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapat dariJean Rivero dan Waline dalam kaitannya detournement
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana
- Ir. JERO WACIK, SE
270 — 126
270 — 126
dilakukan upayahukum pidana karena menurut ahli hukum pidana sifatnyapremium remedium sedangkan hukum pidana bersifat u/timumremidiumBahwa freeis ermersen merupakan istilah dari bahas jermanyang merupakan gerak bebas dalam mengambil suatukeputusan namun harus berdarkan normanorma yang tertuangdalam hukum administrasi Negara antara lain asasasas umumpemerintahan yang baik.Seorang pejabat administrasi Negara dalam melaksanaknsuatu. wewenangnya tidak boleh melakukan perbuatanmenyalagunakan wewenang (detournement
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi
- Ir. JERO WACIK, SE
276 — 94
276 — 94
dilakukan upayahukum pidana karena menurut ahli hukum pidana sifatnyapremium remedium sedangkan hukum pidana bersifat u/timumremidiumBahwa freeis ermersen merupakan istilah dari bahas jermanyang merupakan gerak bebas dalam mengambil suatukeputusan namun harus berdarkan normanorma yang tertuangdalam hukum administrasi Negara antara lain asasasas umumpemerintahan yang baik.Seorang pejabat administrasi Negara dalam melaksanaknsuatu. wewenangnya tidak boleh melakukan perbuatanmenyalagunakan wewenang (detournement