dan diubah kembalidengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 KompilasiHukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang relatif PengadilanAgama Banyumas yang juga mewilayahi domisili Pemohon sesuai denganTTL LPMenimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diupayakan mediasiberdasarkan Penetapan Nomor : 1021/Pdt.G/2012/PA.Bms. tanggal 18September 2012, sedangkan mediasi perkara tersebut telahdilaksanakan sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Proses/HasilMediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Drs.EKO

sebagai berikut :Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) mempertimbangkan besarnyakerugian Negara berdasarkan perbandingan harga kontrak (SPK)dengan pedoman HPS, seharusnya perhitungan kerugian Negaradidasarkan pada harga kontrak sesuai SPK No.494/PP.Poltek/2001tanggal 17 Mei 2001 antara Pemimpin Proyek (Terdakwa) denganPT.Multi Artha Utama sebesar Rp.1.987.000.000,(satu milyar sembilanratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dikurangi harga yang tidak wajarsesuai perhitungan saksi ahli dari BPKP yaitu Drs.Eko

Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untukmembayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.621.000, (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 M,bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1440 H, oleh kami Drs.Eko Budiono,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahmud HD, M.H dan Dr. H. FaridHalaman 38 dari 39 Put.

CPNS atas namasaksi SANTHI RAKHMAWAT I dari Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : 2593/Ps.142/D2/SK/2015 tertanggal 27 April 2015 tertanda Drs.EKO SUTRISNO kepada saksi SUGENG SUROSO dan setelah saksiSUGENG SUROSO melihat petikan SK.

Toni Aldi Saputra yang ditandatangani Drs.Eko Sugiono, Kepala Dinas kependudukan dan Catatan sipil kabupatenTulungagung;se Sertifikat hasil ujian sekolah a.n. hanif Al Farid yang ditandatanganiKepala Sekolah SDN Nglurup;Menimbang bahwa didepan persidangan telah didengar keteranganPara anak sebagai berikut:Anak 1e Bahwa awalnya ada persoalan pribadi antara saksi Mahfut Zakaria Fauzidengan kawannya yang bernama Manus Bahari yaitu saksi MahfutZakaria Fauzi menuduh korban telah mencuri HP miliknya dankawannya

Bahwa setelah makan lalu mereka berempat berkenalan dan ternyatadua orang perempuan tersebut bernama Fanisya Widya Timur, lahirpada tanggal 27 Juli 2005 , usia 14 tahun sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran No.9877/IST/2005 tangga 4 Oktober 2005 yang dibuat danditandatangani oleh Drs.Eko Sugiono, MM, selaku Kepala DinasHalaman 3 dari 44 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN TlgKependudukan Dan Catatan Sipil Kab.Tulungagung klas 7 MTsDarulhikmah dan Selina NurFauzana, lahir pada tanggal 14 Maret 2007sesuai

., dengan batasbatas sebagaiberikut: Sebelah Utara : Noto Dimejo Sebelah Selatan: Pawiro Sutejo Sebelah Timur : Jalan Raya Sebelah Barat : IrigasiBerdasarkan akta Hibah No.629/HB/VIII/2001 tanggal 18 8 2001 yang dibuatoleh dan di hadapan Drs.Eko Triyono selaku PPATS Kecamatan Muntilan(Tergugat X) beralih kepada NOER SAID (Tergugat I).Selanjutnya oleh Tergugat I dijual kepada WAHADI (Tergugat II) berdasarkan AktaJual Beli No.81/2008 tanggal 16 07 2008 dibuat oleh dan di hadapanROHAYATI SUFIAH, SH.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.201.000, (satu juta duaratus satu ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan di Jakarta Selatan pada hari Senintanggal 30 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir1441 H oleh kami Drs.Eko Budiono, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Mahmud HD, MH dan Dr. H.

AHMAD ZAWAWI Drs.EKO BUDIONO.SH.MHHJ. MUNIFAH DJAMAN, SHPANITERA PENGGANTIMILHAN AFFANTI ISTIQLAL, SHPERINCIAN BIAYA PERKARA 1 Biaya Pendaftaran Perkara Rp30.000,2 Biaya Proses Rp75.000,3 Biaya PanggilanRp.1.350.000,4 Biaya Sita JaminanRp.1.416.000,3. Materai Rp. 6.000,4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,Jumlah Rp.2.882..000, (Dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

lokasi pemberian bantuan dimaksud, sehinggaperbuatannya telah bertentangan dengan Peraturan Kepala BadanNasional Penanggulangan Bencana Nomor: 6.A Tahun 2011 tanggal 11 Juli2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada StatusKeadaan Darurat Bencana dihubungkan dengan berita acara penyerahandana dimaksud yang secara tegas menyebutkan daerah yang akan dibantu,sehingga apabila akan melakukan perubahan lokasi harus mendapatkanpersetujuan dari BNPB terlebin dahulu sebagaimana keterangan Ahli Drs.Eko

lokasi pemberian bantuan dimaksud, sehinggaperbuatannya telah bertentangan dengan Peraturan Kepala BadanNasional Penanggulangan Bencana Nomor: 6.A Tahun 2011 tanggal 11 Juli2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada StatusKeadaan Darurat Bencana dihubungkan dengan berita acara penyerahandana dimaksud yang secara tegas menyebutkan daerah yang akan dibantu,sehingga apabila akan melakukan perubahan lokasi harus mendapatkan10persetujuan dari BNPB terlebin dahulu sebagaimana keterangan Ahli Drs.Eko

Dalam Rekonvensi : Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterimaseluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarsemua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.5.961.000,(Lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan di Jakarta Selatan pada hari Selasatanggal 19 Nopember 2019 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Holeh kami Drs.Eko Budiono, SH,MH sebagai Ketua Majelis

lokasi pemberian bantuan dimaksud, sehinggaperbuatannya telah bertentangan dengan Peraturan Kepala BadanNasional Penanggulangan Bencana Nomor: 6.A Tahun 2011 tanggal 11Juli 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada StatusKeadaan Darurat Bencana dihubungkan dengan berita acara penyerahandana dimaksud yang secara tegas menyebutkan daerah yang akan dibantu,sehingga apabila akan melakukan perubahan lokasi harus mendapatkanpersetujuan dari BNPB terlebih dahulu sebagaimana keterangan Ahli Drs.Eko

No. 2848 K/Pdt/2011Berdasarkan akta Hibah No.629/HB/VIIV2001 tanggal 18 8 2001 yangdibuat oleh dan di hadapan Drs.Eko Triyono selaku PPATS KecamatanMuntilan (Tergugat X) beralih kepada NOER SAID (Tergugat ).Selanjutnya oleh Tergugat dijual kepada WAHADI (Tergugat Il)berdasarkan Akta Jual Beli No.81/2008 tanggal 16 07 2008 dibuat olehdan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH., (Tergugat XII ) Notaris di Kab.Magelang.Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBYEK SENGKETA 2. Tanah SHM.

MUHAMMAD AINIE IJUH Bin DJUHRI menerimasejumlah Rp. 173.500.000, (Seratus Tujuh Puluh TigaJuta Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan atas nama Drs.EKO SUDJARWO menerima sejumlah Rp. 118.054.750,(Seratus Delapan Belas Juta Lima Puluh Empat RibuTujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dan DJINAN GHAZALIkarena meninggal dunia menerima sejumlah Rp.262.488.530, (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta EmpatRatus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga PuluhRupiah).Bahwa terdakwa dan anggota DPRD Kota Banjarmasin periodetahun

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hinggasaat ini dihitung sebesar Rp.2.931.000, (dua juta sembilan ratus tiga puluhsatu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 M,bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 H, oleh kami Drs.Eko Budiono,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahmud HD, M.H dan Dr. H.

tersebut telah cukup memenuhi unsurunsur tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benarbenar telahmengert isi surat dakwaan Oditur Militer dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa maupun PenasihatHukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Mayor Sus Drs.Eko

Ny.PAJO/MOCH.WACHID PRIYONO10.RUMAH KOSONG/DULU DIHUNI ISWANTO11.Ny.SUBAGYO12.SUYANTO/DENOK13.Ny.HADIYATI14.Ny.SUHADVELISABETH INDAH APRILIA15.DODIH HERYANA16.Drs.H.M.BASRONI17.SITl SULIKHAH18.Ny.SULIDJOSARI/IMAM ZAZULI19.Ny.ACHMAD CHUSAIRVDrs.SUTIKNO20.SRI YUDANTO21.Drs.SAHRI HIDAYAT22.Ny.SUDARTI23.HALIMAH24.Drs.EKO DJOKO SUMONO25.Ny.Hj.EVI NURIL.MCON OO fF W PPHalaman 54 dari 66 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Kdr26.WIDODO27.WAHYUDI28.PURWANTO29.MASKUR.Bahwa orangorang yang menempati tersebut sejak

Ali Machfud, S.H.) yang menyatakanbahwa Perkara Nomor 29/Pdt.G/2002/PN Bks. tersebut telah diajukandengan tanpa hak/tanpa seizin Penggugat II dan Ill; Bukti P11A, 11Bdan 11C; Pada tanggal 14 Mei 2003, Penggugat IV in casu telah membuat/menandatangani surat pernyataan di hadapan Wakil Panitera SekretarisPengadilan Negeri Bekasi (Drs.Eko Darmadji, S.H.), yang menyatakan: Bahwa kami yang disebut sebagai Penggugat V dalam Perkara NomorHalaman 22 dari 53 hal. Put.

Bekasi (Drs.Eko Darmadji,S.H.), telahmenyatakan bahwa Gandi Syamsudin tidak pernah memberikuasa balk lisan maupun tertulis apalagi menandatangani SuratKuasa kepada Kolonel TNI (Purn) Ramzani,S.H, Letkol TNI (Purn)Chaidir Noer, S.H., Sundjono. P.S, S.H., Mulia Warman,S.H., RestiDyah Hastiriani, S.H., untuk mengajukan gugatan Perkara PerdataNomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks;Untuk selanjutnya disebut Bukti PK6;.