Ditemukan 2284 data
Terbanding/Terdakwa : DJOKO HARIYANTO Bin Alm SUMIRAN
305 — 160
diperlukan danmenyerahkan ke Kabag perencanaan.(7) Kabag. perencanaan menghitung rencana kebutuhan bahandan Rencana Anggaran dan Biaya untuk pekerjaan yangdilaksanakan secara emergency, baik yang telah selesaidikerjakan maupun yang sementara dikerjakan.(8) Rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran Biayabeserta gambar yang diperlukan diteruskan ke Bagian yangbersangkutan.(9) Kabag. perencanaan menerima gambar situasi lapangan (asbuilt drawing) dan laporan pemakaian bahan dan biaya lainnyadari subbagian
halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2021/PT SBY(7) Kabag. perencanaan menghitung rencana kebutuhan bahandan Rencana Anggaran dan Biaya untuk pekerjaan yangdilaksanakan secara emergency, baik yang telah selesaidikerjakan maupun yang sementara dikerjakan.(8) Rencana kebutuhan bahan dan Rencana Anggaran Biayabeserta gambar yang diperlukan diteruskan ke Bagian yangbersangkutan.(9) Kabag. perencanaan menerima gambar situasi lapangan (asbuilt drawing) dan laporan pemakaian bahan dan biaya lainnyadari subbagian
73 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala Subbagian Hukum,Bagian Hukum dan Kepegawaian, Direktorat JenderalPendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Halaman 1 dari 49 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/20146. MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M., Kepala Sub Bagian BantuanHukum Il, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;7. DYAH KISWORINI, S.H., Staf pada Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan;8.
97 — 85
SH.Msi ( Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Lamongan );2 MOHAMMAD DWI KORIANTO, SH.CN ( Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda KabupatenLamongan);3. MATALI. SH. ( Kepala Sub Bagian Perundangundangan padaBagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan);4 JOKO NURSIYANTO, SH.MH~ ( Kepala Sub BagianDokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Lamongan);5.
111 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nunik Ariyani, M.Si untuk memberikanpinjaman uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang akandiambilkan dari persediaan uang tunai yang dikelola Kas Daerah di SubBagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan. Selanjutnya saksi Dra.
70 — 36
GUST GEDE LANANG Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa anggaran dalam kegiatanpengadaan pupuk organic Ta. 2013 di Dinas Pertanian TanamanPangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem nilain ya dipecahpecah , karena sejak awal penyusunan anggaran kegiatanpengadaan pupuk organic Ta. 2013 di Dinas Pertanian TanamanPangan Dan Hortikultura Kabupaten Karangasem nilai anggarannyasudah dipecahpecah dan yang lebih tau hal itu adalah kepala Subbagian Program saat itu : WAYAN ARIYAWAN, SE dan KepalaHal 30 dari
Menyusun rencana kegiatan subbagian Protokol sebagai bahanpelaksana tugas;2. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugasberjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan;4. Menilai bawahan dengan cara memonitor dan mengevaluasi hasilkinerjanya sebagai bahan pengembangan karir;5. Mempersiapkan acara penerimaan tamu tamu DPRD;Hal 41 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps6.
68 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya Terdakwa ditugaskan sebagai Staf SubBagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KabupatenSidoarjo. Terdakwa menjadi Staf Kepala Sub Bagian Keuangan SOERADuJI(Almarhum). Pada bulan Desember 2006 Terdakwa AGUS DWI HANDOKO,SE beralin tugas menjadi Staf Kepala Seksi Tata Usaha Bendahara UmumDaerah (TU BUD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah(BPKKD) Kabupaten Sidoarjo yang dijabat oleh SOERADJI.
Selanjutnya Terdakwa ditugaskan sebagai Staf SubBagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KabupatenSidoarjo. Terdakwa menjadi Staf Kepala Sub Bagian Keuangan SOERADuJI(Almarhum). Pada bulan Desember 2006 Terdakwa AGUS DWI HANDOKO,SE beralih tugas menjadi Staf Kepala Seksi Tata Usaha Bendahara UmumDaerah (TU BUD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah(BPKKD) Kabupaten Sidoarjo yang dijabat oleh SOERADUI.
MULYADI SAJEAN, SH. MH
Terdakwa:
Drh.SYAMSURIJAL.
149 — 134
pengobatan apabila ada di SK kan terlebih dahuluoleh Kepala Dinas yang kemudian disusun dalam SOP standar pembiayaan dan saksiselaku Kepala Dinas tidak pernan mengeluarkan SK terkait kenaikan tarif biayapengobatan hewan di klinik hewan UPTD BLKKH, keterangan saksi tersebut sejalandengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2009 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Propinsi SumateraBarat Bab VI tentang Tata Kerja Pasal 16 mengatur Kepala Balai, Kepala Subbagian
,Kepala Seksi dalam menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan Perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan Pasal 17: dalammelaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional wajibmenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontalbaik dalam lingkungan masingmasing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengantugasnya ,Menimbang, bahwa tentang uang hasil pungutan yang melebihi tarif yangtelah ditetapkan dalam
PT. INDOBARA BAHANA
Tergugat:
Drs. Fidiyah Rokhim, M.Si.
345 — 314
., Jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi dan HAM Setko Adm.Jakarta Pusat;5. Budi Hartono, S.H., Jabatan Pelaksana BagianHukum;6. Syamsiah Yetty Prida Pasaribu, S.H., JabatanPelaksana Bagian Hukum;7. Ir. Nanang Sulistiyadi, Jabatan PelaksanaBagian Hukum;8. Drs. Sunardi, Jabatan Pelaksana BagianHukum;9. Candra Bayu Hermawan, Jabatan PelaksanaBagian Hukum;10. Radian Wijayanto, S.H., Jabatan StafAdministrasi;11. Arya Widya Satria, S.H., Jabatan StafAdministrasi;12.
90 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan mekanisme pengangkatanPraeses di BNKP, terdiri dari 8 (delapan) pasal, telah dikeluarkan/diterbitkan oleh BPHMS BNKP (Tergugat I/Pembanding /TermohonKasasi l) atas persetujuaan BPMS BNKP (Tergugat IV/Pembanding IV/Termohon Kasasi IV) untuk diberlakukan secara khusus bagi Praeses.Keputusan ini sangat berbeda dengan Peraturan BNKP Nomor 07/BPMSBNKP/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pelayanan tersebut.Lebihlebih lagi bahwa Keputusan BPHMS BNKP Nomor 23/KEP/VI/2009, tidak dapat disamakan dengan subbagian
CV. Rezky Utama
Tergugat:
Bupati Morowali Utara
510 — 229
., Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat DaerahKabupaten Morowali Utara, beralamat di Jin. BumiNangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, KecamatanPetasia, Kabupaten Morowali Utara, ProvinsiSulawesi Tengah;4.
Adi Prayitno
Tergugat:
1.PEMERINTAS DESA SUKOHARJO
2.KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT
Turut Tergugat:
BPN SLEMAN
85 — 13
Yogyakarta (Sekarang Institut Seni Indonesia atau I.S.1Yogyakarta) tanah obyek sengketa tersebut kemudian digunakan untukHalaman 7 dari 44 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2017/PN Smntukar guling tanah desa yang digunakan oleh Sub Bagian Proyek A.M.Yogyakarta (Sekarang Institut Seni Indonesia atau .S.I Yogyakarta).Bahwa Pemerintah Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, KabupatenSleman dalam hal ini tidak pernah melakukan peralihan atas tanahobyek sengketa.Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan/menarik SubBagian
PT. SURABAYA AUTOCOMP INDONESIA (PT. SAI) diwakili oleh MOTOAKI TAMAYA
Tergugat:
1.GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR
Tergugat II Intervensi:
PENGURUS SERIKAT PEKERJA PUK SP-AMK-FSPMI PT. SURABAYA AUTOCOMP INDONESIA
326 — 264
,M.PSDM, Jabatan ( Kepala SubBagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada BagianBantuan Hukum dan HAM Biro Hukum PemerintahProvinsi Jawa Timur )57. PURWANTI UTAMI, S.Sos.,M.Si., Jabatan (Kepala SeksiSyarat Kerja, Upah dan Jaminan Sosial Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur);8. ARDIANA ROSITA SARI, S.Pt., Jabatan ( Staf BagianBantuan Hukum dan HAM pada Biro HukummPemerintah Provinsi Jawa Timur ) ;9.
GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos.
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
351 — 255
., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Sumenep, beralamat di Jalan. Dr. Cipto No. 33,Sumenep, email advokasipemkabsumenep @gmail.com;Selain itu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 254/G/TUN/100220, tanggal 10 Februari 2020, juga memberikankuasa kepada MOHAMMAD SALEH, S.H., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, beralamatdi Jalan.
68 — 22
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusanyang seadiladiinya ( ex aequo et bono);Bahwa, pihak ketiga atas nama Dian Djayanti Lukito, WarganegaraIndonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan PekiringanNomor: 96, Kota Cirebon telah mengajukan permohonan secara tertulis melaluiKuasa Hukumnya tertanggal 2 September 2014 melalui surat masuk SubBagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Reg. 1081/04 September2014 untuk masuk sebagai Pihak dalam Perkara ini; Bahwa, atas
DEVI APRILIANITA, A.Md.Keb.
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
403 — 199
., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 05/G/2020/PTUN.Sby.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenSumenep, beralamat di Jalan. Dr.
ZIMROBEN OMPUSUNGGU
Tergugat:
Bupati Humbang Hasundutan
85 — 97
SARWONO SIHOTANG, S.H, Kepala Subbagian Perundangundangan dan Kajian Hukum pada Badan Kepegawian DaerahKab. Humbang Hasundutan.4. BOY ORLANDO TRISMANTOR SIRAIT, S.H, KasubbagianPelayanan Dan Dokumentasi Hukum pada Badan KepegawianDaerah Kab. Humbang Hasundutan.5. SERIAWAN LUMBAN TOBING, S.H, Staf pada BadanKepegawian Daerah Kab. Humbang Hasundutan.6. LORENSIUS LAMBASROHA LUMBAN BATU, S.H, Sitaf padaBadan Kepegawian Daerah Kab.
61 — 6
ROBIN dan tidak mempunyaihubungan keluarga;Bahwa saksi bertugas sebagai PNS pada Badan Nasional Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), jabatan saya saat iniadalah sebagai Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Konsultasidan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Humas BNP2TK1, sejak Januari2010 s.d sekarang dan Instruktur PAP TKI sejak Januari 2010 s.d sekarang;Bahwa untuk menempatkan warga negara Indonesia bekerja di luar negeri,diatur dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
54 — 36
Deddy Chandra, MM KepalaBagian Administrasi PemerintahanUmum Sekretariat Daerah KotaTanjungpinang sebagai Ketuamerangkap Anggota.2 Gustian Bayu, S.Stp Kepala SubBagian Keagrarian BagianPemerintahan Sekretariat Daerah KotaTanjungpinang sebagai Sekretarismerangkap Anggota.3 Syafrial, Camat Tanjungpinang Timursebagai anggota4 Yusrizal, A. Ptnh Kepala seksi HakTanah (HAT) Kantor Pertanahan KotaTanjungpinang sebagai Anggota.391. Menetapkan besarnya ganti rugi5 Eddi Satria, SH.
PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN
Termohon:
BUPATI MOROWALI UTARA
268 — 176
., Staf SubBagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah KabupatenMorowali Utara, beralamat di JIn.
108 — 82
., Kepala Subbagian AdvokasiHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);8. MOHAMMAD SAHLAN, S.H.,M.H., Pelaksana pada Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan danPerikanan (KKP); dan9. ARIEF SETIAWAN, S.H.