Ditemukan 2284 data
Terbanding/Penuntut Umum : MULYANA, SH
220 — 138
saksiWAHYUDIN FIRDAUS sebesar Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah itu, menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwaselaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana Surat Keputusan Kepala DinasKesehatan Provinsi Banten Nomor: 821/0220/KesSet tanggal 29 November 2019tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padaDinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 dan sebagai Kepala SubBagian
DARMADI, S.Ag., M.Pd.I
Tergugat:
BUPATI MUSI BANYUASIN
152 — 89
SelanjutnyaPenggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 30 September 2010;Terhitung mulai tanggal 10 April 2012 Penggugat dilantik danmelaksanakan tugas pada jabatan eselon IV.a sebagai Kepala SubBagian Kesejahteraan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat SekretariatDaerah Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan tanggal 25 September 2013;Terhitung tanggal 26 September 2913 Penggugat diangkat menjadiKepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pramuka pada BidangPendidikan Luar Sekolah
21 — 2
No. 421/Pdt.G/2017/PA.Wt.Bahwa Tergugat telah memperoleh Surat Keterangan untuk melakukanperceraian dari Pejabat atasannya sebagaimana Surat Keterangan NomorSK/225/X1/2017/Sik yang dikeluarkan oleh Kepala Subbagian Musik PelayananMarkas POLRI tanggal 17 November 2017 dan Surat Keterangan tersebutmenurut pendapat Majelis telah memenuhi ketentuan Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.
208 — 122
.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Jabatan : Kepala Bagian SubBagian Kajian danBantuan HukumSetda Merangin;Alamat : Jalan JenderalSudirman Lintas Sumatera, KM.01 Bangko,Merangin, Propinsi Jambi; 4. Nama : WAWANWIHANDONO, S.H.
1.SUPARMI
2.SUDI SUPARTINI
3.TITIK SUDARMINI
4.WIWIK SUNARWATI,
5.ENI HARTI SETYOWATI
6.AGUS SUDARMOKO,
7.HESTI SULISTYOWATI, S.E.,
Tergugat:
1.KEPALA DESA CATUR TUNGGAL
2.RICO ANDREAN NASFADIKA
Turut Tergugat:
1.GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2.BUPATI KABUPATEN SLEMAN
98 — 13
Sumiyatun,SH.MH, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Bagian HukumSekretariat Daerah Kab. Sleman, 3). Hendra Adi Riyanto, SH.MH, JabatanKasubag Peraturan Perundangundangan Bagian Hukum SekretariatDaerah Kab. Sleman, 4). Aris Juni Kurniawan, SH.M.Kn. Jabatan StafSubbag. Bantuan Hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Sleman, 5). Andre Veriangga, SH. Jabatan Staf Subbag. Bantuan Hukum,Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.
1.BAREATUN Binti TABERASI
2.ANDRE AL HUSAEIN Bin MUHAMMAD HUSAEN Alm
Tergugat:
1.AHMAD SARIAJI
2.BASUKI RAHMAT
3.SUDI PURWOKO
4.ZAINAL SILATURAHMI
72 — 8
dan oleh Tergugat IIIdiminta uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mediasi;Menimbang,bahwa Tergugat IIl sesuai identitas dalam gugatan adalahLurah Mabuun sesuai bukti surat T.IIl1 berupa Fotokopi Kartu PNS ElektronikHalaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Tjg(KPE) atas nama Sudi Purwoko dan bukti surat T.IIl2 berupa Fotokopi PetikanKeputusan Bupati Tabalong Nomor : 821.24/236KEP.SI/BKD TentangPengangkatan Dan Pemindahan Pejabat Pengawas Selaku Kepala SubBagian
70 — 17
., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala SubBagian Persuratan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang mempunyaitugas untuk mempersiapkan segala administrasi persuratan baik surat keluardan surat masuk di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;e Bahwa kepada Saksi ditunjukkan 1 (satu) lembar surat dengan kop suratKejaksaan Agung RI Jakarta Nomor: 416/F.2/Fd.1/09/2014 tertanggal 3September 2014 perihal laporan pengaduan
43 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membayar kepada Kepala Sub Bagian Administrasi SubDirektorat Agraria persekot biaya yang diperlukan untukmenyelesaikan permohonan tersebut, dengan menyebutkanperinciannya menurut Contoh Ill ;Lembaran asli Contoh Ill yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian Administrasi tersebut diberikan kepada pemohon ;Memerintahkan kepada Seksiseksi Pendaftaran Tanah, Tata GunaTanah dan Pengurusan Hak Tanah agar menyelesaikan bahanbahan yang diperlukan untuk mengambil keputusan ataspermohonan tersebut, yaitu antara
Dra. HARNIWITA, M.Kes.
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
301 — 205
., Jabatan Kepala SubBagian Litigasi.4. IIS HERMAWATI, S. STP., M.Si, Jabatan Kepala SubbidPemberhentian dan Pensiun.Hal. 1 dari 48 Hal. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN.PBR5. EDY YUDARIANTO, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Litigasi.6. YULIA RAZILA NINGSIH, S.Si., M.Ti, Jabatan Staf AnalisKepegawaian Muda.7. BILLY BESTHANA, S.H., M.H., Jabatan Staf Sub BagianLitigasi.8.
76 — 11
Saksi ANNAS MAHBUB :Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Biro AP Pemprov Jatimsampai sekarang ;Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah proposal ataupun LPJ atau masalahadministrasi ;Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah : Membantu pekerjaan staf di subbagian Pengendalian APBN pada bagian Monev (Monitoring dan evaluasi) ;Bahwa tugastugas penanganan dana hibah dan bansos merupakan tugas lainyang diberikan oleh Pimpinan kepada saksi ;Bahwa saksi bertugas melakukan verifikasi administrasi
Saksi EKO MARDIANTO :Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Biro AP Pemprov Jatimsampai sekarang ;Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah proposal ataupun LPJ atau masalahadministrasi ;Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah : Membantu pekerjaan staf di subbagian Pengendalian APBN pada bagian Monev (Monitoring dan evaluasi) ;Bahwa tugastugas penanganan dana hibah dan bansos merupakan tugas lainyang diberikan oleh Pimpinan kepada saksi ;Bahwa saksi bertugas melakukan verifikasi administrasi
143 — 38
Dan, Saksimemberikan keterangan dalam BAP Penyidikan dengan benar;Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil diSTMM MMTC Yogyakarta, sebagai fungsional umum di SubBagian Kerjasama.Bahwa Saksi diangkat sebagai fungsional umum di Sub BagianKerjasama pada Tahun 2007 akhir, sampai dengan sekarang,berdasarkan Surat Keputusan Ketua STMM MMTCYogyakarta,nomor dan tanggal Saksi tidak ingat.Bahwa sebelum diangkat sebagai Fungsional Umum di BagianKerjasama, Saksibertugas di Sub Bagian Keuangan
di STMM MMTC ada yang Non AC.Halaman 71 Putusan No.6/Pid.SusTpk/2017/PN.YykBahwa Saksi tidak tahu jumlah kamar yang ada @Dana pendidikan;Halaman 85 Putusan No.6/Pid.SusTpk/2017/PN.YykBahwa tata kelola kegiatan pelayanan yang dilaksanakan diSTMM MMTC Yogyakarta yang menjadi sumber PNBP, ada diBidang Kerjasama untuk melaksanakan order.Bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan, pihak konsumenmelakukan pembayaran pada kasir di Bagian Kerjasama.Bahwa kasir di Bagian Kerjasama langsung menyetor pada SubBagian
Keuangan, berdasarkan SOP STMM MMTC Yogyakarta.Bahwa dasar penentuan jenis dan tarif atas jenis PNBP yangberlaku di STMM MMTC Yogyakarta berdasarkan PeraturanPemerintah RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis Dan TaripAtas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku PadaDepartemen Komunikasi Dan Informatika;Bahwa pejabat yang di tunjuk sebagai pejabat Wajib Bayar,dilakukan oleh bendahara penerimaan PNPB yang berada di SubBagian Keuangan, yang bertugas memungut dan menyetorkanPNPB ke Kas Negara,
dikenakansejak April 2007, setelah STMM MMTC menerima surat dariPemda Kabupaten Sleman No. 973/104/2007, tanggal 28 Januari2007, mengenai Pengenaan Pajak Sewa Kamar sebesar 10%(sepuluh persen), yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Bahwa setelah konsultasi dengan pimpinan STMM MMITC yangsaat itu dijabat Saksi Sunaryo dan Saksi Sunaryo menyetujui,maka pajak sewa kamar pada bulan April 2007, mulai dikenakan diguesthouse STMM MMTC Yogyakarta;Bahwa yang mengelola uang pajak sewa kamar adalah SubBagian
Terdakwa selaku KepalaBagian Tata Usaha dan Wakil Ketua Il Pelaksana PNBP, memilikikewenangan, untuk menolak, menegor, atau setidaktidaknyamengingatkan, kepada Kepala Bidang Kerjasama atau Kepala SubBagian Keungan, untuk segera menyetorkan pada setiap tahapanpenerimaan PNBP, termasuk pajak sewa kamar, ke Kas Negara.Terdakwa justru telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya,dengan cara memerintahkan, menyetujui, atau setidaktidaknyamembiarkan, tanpa berbuat sesuatu, secara formal, untuk segeramenyetorkan
Rio Ferdion Hutabarat
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
466 — 285
Taufik Sabarudin, Jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum Kementerian BiroHubungan Masyarakat, Hukum, dan KerjaSama, Sekretariat Jenderal KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RI;5. Hardiwinoto, Jabatan Kepala Sub BagianLayanan Pertimbangan Hukum BiroHubungan Masyarakat, Hukum, dan KerjaSama, Sekretariat Jenderal KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RI;6.
207 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Kepala SubBagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi;5. YUDI ARIYANTO, S.H., M.T., Kepala Sub Advokasi HukumPerdata;6. MARIANA TUTY SIRAIT, S.H., Kepala Sub BagianDokumentasi Hukum;Halaman 1 dari 50 halaman. Putusan Nomor 62 PK/TUN/20177. HATONI,S.H., Kepala Sub Bagian Pertimbangan danAdvokasi Hukum Ditjen Pengelolaan Hutan ProduksiLestari;M.
HOSEN SYAM, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
92 — 60
., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Sekretariat DaerahKabupaten Bengkulu Selatan ;4. DODDY ARIES, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPeraturan PerundangUndangan, SekretariatDaerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;5. RESMAN HADI, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPeraturan Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum,Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;Hal. 2 dari 72 Hal. Putusan No. 106/G/2019/PTUN.BKL6.
Tn. Aldila Bachtawar Zardari, S.T., MBA
Tergugat:
1.Pokja Pembangunan Gedung Workshop Madrasah Aliyah Negeri Kendal
2.Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Gedung Workshop Madrasah Aliyah Negeri Kendal
359 — 202
,M.Ag;Kewarganegara : Indonesia;anJabatan : Pelaksana pada SubBagian Kepegawaian danHukum Kanwil KemenagProvinsi Jawa Tengah;Alamat : Jalan SisingamangarajaNomor 5 Semarang;2: Nama : Mokhammad Dony Arifin,S.H.1.,MH.
PT. Mining Maju
Termohon:
Bupati Morowali
369 — 174
., Kepala SubBagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah KabupatenMorowali, kKewarganegaraan Indonesia, beralamat diKompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku,Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;3. Arif Sulaeman, S.H., M.H., kKewarganegaraanIndonesia, Advokat/Pengacara pada Kantor PengacaraADM & ASSOCIATES, beralamat di Jalan TombolotutuNomor 36 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;4.
117 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sebagai Kepala Subbagian Umumdan Kepatuhan Internal KPP Pratama Palembang llir Timur. 2.Triyani Eko Putranti, S.H., M.M., sebagai Kepala SubbagianBantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal, KantorWilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung, 3. GhinaPraska Levi, S.H., sebagai Pelaksana Subbag Bantuan Hukum,Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kantor Wilayah DJP SumateraSelatan dan Kep.
Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM.
Tergugat:
BUPATI JAYAPURA
207 — 102
ELIA FRANSISKUS KARAFIR,S.H Kepala Subbagian bantuan Hukum pada Bagian hukum danPerundangundangan SETDA Kabupaten Jayapura;Alamat Kantor Bupati Jayapura, Jalan sentaniDepapre Gunung Merah sentani.
Terbanding/Jaksa Penuntut : RAADI OKTIA NOFI, SH
99 — 41
berhubungan denganperkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh faktafakta hukumsebagai berikut : Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Jambiyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor821.2/95/BKD tanggal 2 Juni 2009, yang berdasarkan Peraturan Daerah KotaJambi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi SekretariatDaerah Kota Jambi jo Pasal 67 Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun2009 tentang Fungsi Sekertariat, Asisten, Bagian Dan Rincian Tugas SubBagian
71 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana :KORUPSI ;Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : (satu)tahun ;Memidana pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000, (Limapuluh juta rupiah) ;Menetapkan bahwa, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama : 2 (dua) bulan ;Memerintahkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu :Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 405 tahun 2004 tentangUraian tugas Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang, SubBagian