Ditemukan 1600 data
18 — 8
Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteriselama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatukan talak bainatau nuzuz dan dalam keadaan tidak hamil;9.3.
97 — 10
represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karenamelanggar undangundang dan norma yang berlaku dalam masyarakatsehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yangdilakukannya,sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif(pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal inijuga merupakan hal yang bersifat endukatif (pembelajaran) bagi masyarakatagar tidak melakukan hal yang serupa,sehingga Majelis berpendapat bahwapidana yang akan dijatukan
DESSY AZIMAH, S.H
Terdakwa:
GANDA RISKI JUNAIDI MANURUNG
31 — 6
Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan ;4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;5. Menyatakan barang bukti berupa :Hal. 35 dari 11 hal. Putusan No.505/Pid.B/2018/PN.Pobr.a. 1 (Satu) lembar Kwitansi Telah Terima dari sdr.
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mentapkan masa penahanan yang telah dijalanioleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatukan ;4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.5. Menyatakan barang bukti berupa :Kayu jenis rimba campuran sebanyak + 1000 (seribu) batangdengan panjang masingmasing + 140 cm (seratus empat puluhsentimeter)1 (satu) unit kendaraan jenis truck merk / type Mitsubishi / FE111 EZRY No. Pol BA 9248 HB warna kuning ;1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis truck merk / typeMitsubishi / FE 111 EZRY No.
31 — 5
Terakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginyaMenimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balasdendam atau pembalasan melainkan dititikberatkan pada unsur Preventif, Edukatif danKonstitutif serta tidak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlakudalam masyarakat ;Halaman 33 dari 32: Putusan Nomor: 273/Pid.Sus/2016/PN SelMenimbang bahwa memperhatikan seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa putusan yang akan dijatukan
127 — 36
objek sengketa, maka sangatpatuh menurut hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkaraini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Konservatoir Beslaag) atastanah objek sengketa;4518.Bahwa agar para Tergugat rekonpensi dapat segera mematuhi putusanyang akan dijatuhkan dalam perkara a quo, maka adalah patut pulamenurut hukum para Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa(dwangson) masingmasing sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)untuk setiap hari keterlambatan mematuhi putusan pengadilan yangakan dijatukan
127 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Onvankelijke verklaard) ;Eksepsi Tentan n Pen Kadaluar,Bahwa jika dicermati dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 yang menyatakanPenggugat mengetahui adanya obyek perkara a quo pada tanggal 8 Juni 2012dari masyarakat, dalil gugatan Penggugat tersebut jelas suatu hal yang sangatmustahil, karena Sertifikat Hak Milik kepunyaan Tergugat II Intervensi I s/dTergugat II Intervensi VI tidak pernah di foto copy dan disebarkan kekhalayakramai, oleh karena itu tidaklah dapat dijatukan
HARIS FADILLAH HARAHAP, SH.
Terdakwa:
WAHYO Bin DARNO Alias MUDIARSO
209 — 77
represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karenamelanggar undangundang dan norma yang berlaku dalam masyarakatsehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yangdilakukannya,sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnyapreventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidakterjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat endukatif (pbembelajaran) bagimasyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa,sehingga Majelisberpendapat bahwa pidana yng akan dijatukan
116 — 9
dengan melawan hukum oleh karena itu maka harus dikembalikan kepadaPenggugat dalam keadaan kosong tanpa ikatan apapun dengan pihak manapun juga;bahwa Penggugat kuatir di mana Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX tidak maumengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat atau memperlambat melaksanakan9putusan Pengadilan oelh karena itu maka pantaslah kepada Para Tergugat dibebankanuntuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah)setiap harinya terhitung sejak putusan dijatukan
70 — 304
Apabila alat bukti tidak mencapai sekurangkurangnya dua alat buktiyang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkanstandar Beyond a reasonable doubt (patokan penerapan standar terbukti sevarasah dan meyakinkan) dan pemidanaan yang dijatukan dapat dianggapsewenangwenang (vide,http:/Awww.referensimakalah.com/201 2/05/alatbuktiyangsah menurutkuhp2231.html.)Bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman menegaskan: Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana
96 — 15
Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya, berdasarkan fakta hukum, dasarhukum serta bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya hingga memintaputusan yang dijatukan dapat dilaksanakan terlebin dahulu, meskipun adaupaya verzet (perlawanan), banding, kasasi dan atau peninjauan kembali(uitvoerbaar bij voorraad) adalah suatu dalil yang mengadaada sebab dalilPenggugat sangat membinggungkan sebab Tergugat tidak faham apa faktahukum, dasar hukum, bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya yangdimaksud oleh
17 — 29
Penggugat dalam petitum angka 2 dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai sebagaimana keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat sertabuktibukti yang telah dipertimbangkan, maka talak yang terjadi antaraPenggugat dan Tergugat adalah talak satu;Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugatmerupakan gugatan perceraian, dan antara Penggugat dan Tergugat belumpernah terjadi perceraian, maka berdasarkan maksud pasal 114 KompilasiHukum Islam dan dijatukan
81 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksepsi Tentang gugatan Penggugat Kadaluarsa:Bahwa jika dicermati dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 yangmenyatakan Penggugat mengetahui adanya obyek perkara a quo padatanggal 8 Juni 2012 dari masyarakat, dalil gugatanPenggugat tersebut jelas suatu hal yang sangat mustahil, karenaSertifikat Hak Milik kKepunyaan Tergugat II Intervensi s/d Tergugat IIIntervensi VI tidak pernah di foto copy dan disebarkan kekhalayak ramai,oleh karena itu tidaklah dapat dijatukan tolok ukur sejak kapanPenggugat mengetahui
698 — 1212 — Berkekuatan Hukum Tetap
harusdiselesaikan oleh Termohon.39.Bahwa rangkaian tindakan tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat selama proses pemeriksaan sengketa pada forum arbitrase Turut Tergugattersebut terbukti telah menyebabkan opini dari Tergugat Il menjadi keliru,sehingga pertimbangan yang diberikan oleh Tergugat Il pun menjadi tidaksesuai dengan fakta yang sebenarnya;40.Bahwa pertimbanganpertimbangan penting Tergugat II yang tidak sesuaidengan fakta sebenarnya tersebut jelas tercantum dalam Putusan Arbitraseyang dijatukan
37 — 23
atau instansi yang berwenang sehingga berdasarkan petunjuk inilahMajelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Lebih Subsidairlah yang lebih tepatdijatuhkan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasmenurut Majelis Hakim unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi danlebih tepat dijatukan
52 — 20
tingkat pertama dalam amarputusannya tidak mencantumkan pidana denda, Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa pidana denda masih tetap harus dijatuhkan dalamperkara aquo disamping juga pidana penjara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa6667putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar, tanggal 28 Januari 2013 Nomor: 43/Pid.Sus/2012/PN.Mks. akandiperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatukan
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
SYAHRUL PALAGAU
68 — 18
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana PenjaraPidana Denda: 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari,menetapkan selama Terdakwa berada dalampenahanan dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatukan: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) denganketentuan apabila denda tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan.3.
IMAM CAHYONO, S.H
Terdakwa:
1.SUGANDI Alias ANDI Bin KASBAN
2.DADANG SUTRASNO Bin RASWO
3.ODY YUSUF Alias BAMBANG Bin SADIKIN
73 — 35
dihukum;Menimbang, bahwa di dalam konsep pemidanaan saat ini sangatmengedepankan pendekatan restorative justice yang dimana menghendakidipertimbangkannya keadilan menurut moral (moral justice) dan keadilanmenurut masyarakat (sosial justice), sehingga hukuman terhadap ParaTerdakwa dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran agar Para Terdakwatidak akan melakukan perbuatan pidana lagi dan untuk Korban mendapatkanpemulihat atas haknya, dan oleh karenanya Majelis Hakim berharap putusanpidana yang akan dijatukan
256 — 40
Namun demikian, Majelis Hakimtidak sependapat dengan tuntutan jaksa Penuntut umum mengenai lamanya pidanayang patut dijatukan kepada terdakwa, sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yangdapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupunalasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal denganperbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah
Drs. MARKUS IEK, M.Si
Tergugat:
WALIKOTA SORONG
167 — 82
Pegawai Negeri Sipil sepanjang karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan vide ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang NomorHalaman 42dari52halaman Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN JPR.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dilakukan oleh Pejabat PembinaKepegawaian yang berwenang tanpa perlu memperhatikan batasan hukumanpidana penjara atau pidana kurungan baik itu batasan hukuman minimal ataubatasan hukuman maksimal yang dijatukan