Ditemukan 1580 data
SARINAH, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
SUKARMAN
146 — 56
huruf b Undangundang nomor: 3 Tahun 2006 Jo Undangundang nomor: 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundangnomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, seharusnya diperiksa dandiputus terlebih dahulu dipengadilan agama, apabila di pengadilan agama telahdinyatakan secara tegas bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dariKarman Bin Musa dan tanah yang menjadi objek sengketa merupakan hartawarisan dari Karman Bin Musa, setelah itu baru diajukan di peradilan tatausaha negra atau umum (Cq Pengadialan
Pembanding/Penggugat II : Ny. SITI NURJANAH Diwakili Oleh : SIGIT RIYANTO, SH, DKK
Terbanding/Tergugat : PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN CQ. PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK KANTOR CABANG SOLO
Terbanding/Turut Tergugat I : MUHAMMAD ALTING, SH NOTARIS DAN PPAT
Terbanding/Turut Tergugat II : SHALLMAN, SE.SH.MMM.M.Kn NOTARIS DAN PPAT
Terbanding/Turut Tergugat III : SHINTOWATI DWI MARHAENY, SH PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IV : AFIFAH, SH PPAT
Terbanding/Turut Tergugat V : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SURAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat VI : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN SUKOHARJO
50 — 29
Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasakepada Andi Soegiri dan KawanKawan berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU31/MK.6/WKN.09/2020 tanggal 11 Maret 2020, selanjutnyadisebut sebagai Turut Terbanding V semula Turut Terlawan V;Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukoharjo,tempat kedudukan Jalan Jendral Sudirman Nomor 310 Sukoharjo,selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Terlawan VI;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadialan
Ir. ABDUL JUMRAH
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
75 — 46
Bahwa Tergugat di dalam objek sengketa perihal mengingatangka 3 juga mendasarkan keputusan kepada UndangUndang No. 30tahun 2014 andaikan UndangUndang ini dapat berlaku surutseharusnya tindakan Penggugat yang menyetujui pembayaran setelahdi penuhinya persyaratan pencairan denagan adanya laporan lengkapsemua berkas dari TimTim penguji yang terlibat dalam pengadaantersebut dapat di uji Secara materi ke Pengadialan Tata Usaha Negarasesuai pasal 21 UndangUndang No. 30 tahun 2014 apakah haltersebut menyalahi
109 — 22
Asmadi Bin Kasim Nomor : 090/KDS/SGY/PSt/II/2014 tanggal 18Februari 2014 perihal pembatalan SPPHAT yang diterima Kantor Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Muara Enim pada tanggal 20 Februari 2014 melalui Zaki;Menimbang, bahwa bukti surat T.13 tentang Tanda Terima Surat dari AgustiawanKepala Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Propinsi SumateraSelatan kepada Asmadi Bin Kasim Nomor : 090/KDS/SGY/PSt/II/2014 tanggal 18 Februari2014 perihal pembatalan SPPHAT yang diterima Pengadialan
69 — 24
Gadingrejo Kab.Pringsewu dan untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakimmenetapkan Penggugat dan Tergugat tidak boleh menempati rumah terebutsebelum ada putusan pembagian harta gono gini yang berkekuatan hokumtetap.Bahwa terhadap hutang bersama/gono gini sebagaimana posita 6 diatas,Penggugat mohon kepada Ketua Pengadialan Agama Tanggamus cqMajelis Hakim dalam perkara ini untuk menghukum Tergugat untukmembayar % dari hutang bersama Penggugat dan Tergugat selamapernikahan begitu juga dengan Penggugat.Bahwa
14 — 6
Karena saya pernah bertanya kepada salah satu darimereka untuk datang menjadi saksi di pengadialan agama secaraterbuka, dia tidak mau karena alasan malu atau perasaan tidak enakkarena dia masih satu lembaga dengan termohon. akan tetapi, diamau bersaksi tetapi harus secara tertutup.
Terbanding/Pembanding/Penggugat : PT Lion International Hotel
93 — 37
G/2007 /PN.Mdo Tanggal 09 April2015 jo Putusan Pengadialan Tinggi Manado Nomor :145/PDT /2008/PT.MDO tanggal 13 April 2009 joPutusan Mahkamah Agung RI No.377 K/Pdt/2010tanggal 26 Oktober 2010, maka Pelawan menuruthukum tidak dapat dinyatakan sebagai Pembeli yangberitikat baik dan tidak harus dilindungi HukumTENTANG DALIL PELAWAN BAHWA PUTUSANPERKARA NOMOR : 719 PK/PDT/2012 ADALAHPUTUSAN YANG BERSIFAT DECLARATOR TIDAKTERKAIT DENGAN DIKTUM PENGOSONGAN LAHAN.Halaman 27 dari 62 halaman Putusan Nomor
362 — 295
Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN.JKTPasal 77 ayat (1):Putusan pengadialan pajak merupakan putusan terakhirdan mempunyai kekuatan hukum tetap.k.
84 — 29
G/2007 /PN.Mdo Tanggal 09 April 2015 joPutusan Pengadialan Tinggi Manado Nomor : 145/PDT/2008/PT.MDO tanggal 13 April 2009 jo Putusan MahkamahAgung RI No.377 K/Pdt/2010 tanggal 26 Oktober 2010,maka Pelawan menurut hukum tdak dapat dinyatakanHalaman 24 dari 62 halaman Putusan Nomor 168/PDT/2016/PT.MND.VI.sebagai Pembeli yang beritikat baik dan tidak harusdilindungi HukumTENTANG DALIL PELAWAN BAHWA PUTUSAN PERKARANOMOR : 719 PK/PDT/2012 ADALAH PUTUSAN YANGBERSIFAT DECLARATOR TIDAK TERKAIT DENGANDIKTUM
65 — 36
Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat dalam poin 7 gugatannyamenunjukan dalam persidangan ini kerancuan dan kekaburan dari gugatanpenggugat itu hal ini dapat tergugat Il s/d V jelaskan sbb :10.1.10.2.10.3.Bahwa penggugat mengatakan salah satu tergugat yakni tergugatVil (Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kesehatan) Tk.Il Kota Pekanbaru,maka jika demikian karena yang digugat dalam bentuk badan hukumkoperasi maka tentu. seharusnya disebutkan siapa KetuaKoperasinya yang berhak mewakili Koperasi itu di Pengadialan
JULIANA SIMATAUW
Tergugat:
NATANIEL KEWILAA
90 — 42
akibat perkara ini kepada ParaTergugat;SUBSIDAIRApabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ExAequo et Bono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPenggugat dan Para Tergugat hadir masingmasing Kuasanya dipersidangan;Hal 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020PN.AmbMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Perdamaiandiantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1tahun 2016 tentan Prosedur Mediasai di Pengadialan
104 — 45
berakibat gugatan Para Penggugatmengandung cacat formil dalam bentuk obscuur libel yaitu gugatanPenggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv, dan sebagaimanadinyatakan oleh Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukam AcaraPerdata di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 2122 yaitu secaratertulis harus disusun dalam surat Gugatan yang dibuat secara cermatdan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalamikegagalan dalam s* * *g pengadialan
ASMUNI.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG HARI
Intervensi:
1.ROSMIYATI BINTI AKSAN
1.ERNAWATI
2.ASBULLAH BIN AKSAN
3.ABIDIN BIN AKSAN
4.KURNIA, A.Md BINTI AKSAN
5.JAILANI BIN AKSAN
204 — 50
Yang secara resmi di akui oleh Pihak BPN BatangHari, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim danBPN Batang Hari, yang dihadiri olen kedua belah pihak dan di saksikanoleh saksi batas kirikanan dan depanbelakang, yang di muat dalamputusan Pengadialan Negeri Muara Bulian Nomor183/Pid.B/2020/PN.Mbn., pada hari Senin, tanggal 12 April 2021. Makadari itu, Penggugat mengetahui SHM. No. 1412. a.n. IKSAN BIN IDAR,overlap/timpang tindih seluas 7.093 M?
Terbanding/Tergugat I : WILLIAM JAUWHANNES
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK
Terbanding/Turut Tergugat : OENNY JAUWHANNES
239 — 90
Dimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Perjanjian Perdamaiantersebut tidak berdiri sendiri melainkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkandari Proses PKPU Oenny Jauwhannes dantercapainyaPerjanjian Perdamaian (Homologasi)antara Oenny Jauwhannes denganPara Kreditornya tanggal 10 Desember 2019 yang kemudian telahditetaokanMajelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadialan Negeri Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 463/Pdt/2020/PT SMGSemarang Nomor10/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Smg, tanggal 16Desember
113 — 47
mengenai Pisah Ranjang dan Meja maupunpisah harta sehingga untuk menafsirkan pengertian unsur dalam Pasal 367ayat (2) harus menggunakan dengan hukum perdata dan ketika satu unsurdalam Pasal tersebut telah diatur dengan interpretasi interdispliner dengansuatu mekasnismen UndangUndang, maka harus mengikuti pada UndangUndang yang mengatur tentang pisah ranjang;Bahwa untuk dapat disebut pisah ranjang tersebut tidak serta merta orangpasangan yang harus ada mekanismenya yaitu dengan memohon Penetapandari Pengadialan
32 — 10
,ditanggapi sebagai berikut :Bahwa pernyataan pembanding ini adalah keliru dan perlu diluruskan,Pertimbangan Majelis Hakim Pengadialan Tingkat Pertama sudah tepat danbenar, telah mempertimbangkan fakta hukum dan fakta persidangan baikdari sisi kebenaran materiil (benar terjadinya) maupun kebenaran formil(didasarkan peraturan perundangundangan) terhadap perkara aquo,sehingga keputusan Majelis telah mencerminkan rasa keadilan masyarakatdan kepastian hukum dalam perkara yang berpotensi pada kerugiankeuangan
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Departemen keungan RI Cq kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto KPKNL Purwokerto Diwakili Oleh : Pemerintah RI Cq Departemen keungan RI Cq kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto KPKNL Purwokerto
Pembanding/Tergugat III : AGUS SOEHARDI SH MH
Terbanding/Penggugat : ROBERTUS HARSENO
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga
104 — 60
para pihak yang berperkara, dan juga setelah membaca memoribanding dan kontra memori banding, terutama setelah membaca danmencermati secara seksama pertimbangan hukum dan diktum amar putusanPengadilan Negeri Purwokerto Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Pwt tanggal 26Desember 2019, yang pada pokoknya amar putusannya mengabulkan gugatanPenggugat untuk sebahagian sebagaimana telah terkutip diatas, maka menurutPengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai peradilan. tingkat banding,pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadialan
146 — 63
paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanda tangan tandaterima penyerahan 2 (dua) sertifikat Asli sebagaimana tersebut diatasyang dilakukan di Star Hotel yang beralamat di Jalan MT Haryono No.972Semarang tanggal 28 Januari 2018, dimana uang hasil perkiraanpenjualan atas kedua bidang tanah tersebut diatas yang jumlahnya Rp.8.050.000.000.00,(delapan milyar lima puluh juta rupiah) akan Penggugatserahkan untuk pelaksanaan Homologasi di tempat Tergugat Ill gunamemenuhi proses homologasi sebagaimana Putusan Pengadialan
128 — 38
karena di dalam putusantersebut Terdakwa sudah dinyatakan terbukti bersalahmelakukan pembunuhan dan pencurian dan diputus 20 tahunpenjara dan dipecat dari dinas kemiliteran, dengan putusantersebut berarti berkas perkara Terdakwa tidak ada kekurangansedikit pun baik formil maupun materiilnya, justru saya yangbertanya kepada Penasehat Hukum Terdakwa mengapa masihmempermasalahkan berkas perkara Terdakwa tentangmateriilnya yang semuanya sudah ada dituangkan dalamputusan Pengadialan Militer I19 Jayapura
173 — 56
Ny.LaminaBerdasarkan Pasal 49 ayat (1) a, b, c, (2), (8) UU RINO 7 Tahun 1980Perubahan Pertama UU RI No. 3 Tahun 2006, Perubahan Kedua UU RINo. 50 tahun 2009 maka sejalan persoalan tentang:PekawinanWarisWasiatHibahWakafZakatInfagShadagahEkonomi syariahCON Aap PS YP =Adalah kewenagan Pengadialan Agama bangkinang bukan Pengadilannegen Bangkinang; oleh karena itu, gugatan Penggugat tanggal 11Februari 2016 dan renvoi tanggal 19 April 2016 haruslah dinyatakantidak dapat diterima;4. Bahwa Alm. Tn.