Ditemukan 3403 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-04-2011 — Putus : 18-05-2011 — Upload : 09-02-2012
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 103-K/PM II-08/AU/IV/2011 Tanggal 18 Mei 2011 — Serda Liswanto
39 — 23
39 — 23
Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadarimembeli kendaraan sepeda motor yang tidak dilengkapidengan surat surat yang syah seperti STNK, BPKB,Faktur dan Kwitansi pembelian apalagi dengan hargayang sangat murah dan tidak wajar adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan bagi pelakunyadapat dikenakan sangsi berupa penjatuhan pidana, namunTerdakwa tetap melakukannya.2.
Putus : 28-09-2012 — Upload : 18-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446 K/Pdt.sus/2012 Tanggal 28 September 2012 — KETUT SUSILA vs H.MUHAMMAD YASIN, SH., dkk.
33 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
peraturan Perundangundang RepublikIndonesia Nomor : 2 Tahun 2011 perubahan atas Undangundang Nomor 2Tahun 2008 Tentang Partai politik Pasal 16 ayat 1 huruf d, ayat 2 dan ayat 3dan AD/ART Partai Pakar Pangan sehingga tentang pemberhentianPenggugat dari keanggotaan partai dan sebagai Anggota DPRD Kab.Buleleng yang berwenang tentang hal tersebut adalah Partai KaryaPerjuangan (Pakar Pangan) ;Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat 4 AD/ART Partai Pakar Pangandisebutkan Anggota dan/atau Pengurus yang dikenakan sangsi
Register : 27-11-2014 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 224-K / PM.II-09 / AD / XI /2014 Tanggal 27 Januari 2015 — BONGGO WINARSO, SERDA
67 — 25
67 — 25
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru olehprajurit lain, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengantujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit TNI lainnya.4.
Putus : 30-08-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN CIBINONG Nomor 100/Pdt.G/2016/PN Cbi Tanggal 30 Agustus 2016 —
54 — 17
54 — 17
Bahwa sangat disayangkan penggugat adalah sebuah perusahaan besar yangmenggugat perusahaan kecil yang sudah tidak mempunyai kemampuan denganmeletakan bunga dan sangsi begitu besar, yang seharusnya perusahaan yangberstatus seperti ini dapat menjadi bapak angkat bagi perusahaan kecil.12.
Register : 15-05-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA.Mks Tanggal 26 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 9
15 — 9
Termohonsering bertengkar disebabkan Termohon sering berkata tidak jujur kepadaPemohon dan berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuanPemohon, dan nanti Pemohon mengetahui setelan datang penagih kerumah Pemohon.Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Termohon berutang karena dirumah tidak ada barang yang dibeli.Bahwa saksi pernah melihat melihat Pemohon dan Termohonbertengkar, bahkan Termohon melaporkan Pemohon kepada atasanPemohon mengenai pemukulan Termohon yang dilakukan Pemohonsehingga Pemohon diberi sangsi
Register : 10-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 313/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Muhammad Syahrul Bahri
25 — 4
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Muhammad Syahrul Bahri
25 — 4
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 07-02-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/2020 Tanggal 22 April 2020 — Oditur:
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Andri Herdiana
67 — 44
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Andri Herdiana
67 — 44
Bahwa agar perbuatan Terdakwa yang menginggalkan dinasbegitu lama tidak mempengaruhi pola pembinaan di satuannyadan ditiru serta terulang oleh Prajurit yang lain maka Terdakwaharus diberikan sangsi yang tegas dan dipisahkan denganprajurit lain dengan cara dipecat dari dinas militer.Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa pidana sebagaimanatercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbangdengan kesalahan Terdakwa.Bahwa oleh karena
Register : 17-09-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 291/Pid.Sus/2015/PN Yyk Tanggal 5 Nopember 2015 —
70 — 14
70 — 14
tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan harus dihukum, makasesuai ketentuan pasal 222 KUHAP ia harus dibebani membayar biaya perkaraMenimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, maka perlu puladipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan kesalahanTSPOBKWE,, YaITU nn nnn nnn nnn nine een mnn nnn amannmnnnamanmnmaninmnmnnmmnmrininHalhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;e Perbuatan Terdakwa bila tidak dikenai sangsi
Register : 16-09-2013 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 22/PDT.G/2013/PN.LB.BS Tanggal 23 Juni 2014 — - MUCHLIS DT. RAJO SIKAMPUNG DKK ( Penggugat ) ;
- MUCHTAR SAUFI Gelar DT. PALEMBANG DKK ( Tergugat ) ;
61 — 5
61 — 5
Bahwadan jika perbuatan yang dilakukan oleh paraPenggugat yang dengan sengaja mempergunakanhak, yang tidak hak dari padanya atau dengansengaja mempergunakan suatu barang yang tidakberhubungan dengan haknya, adalah perbutan yangbertentangan dengan hukum atau melawan hukum,maka tidak salah dan dianggap benar yang telahpara Tergugat terangkan pada poin 1 (satu)sebelumnya jawaban para Tergugat, para Penggugatdapat dikenakan sangsi hukum pasal 263 KUHP(mempergunakan bukti atau suatu barang palsu ataudengan
Putus : 24-07-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 96 /PID.B/2012/PN Rkb Tanggal 24 Juli 2012 — HINDUN HUTABARAT BINTI H. MEMED.
26 — 3
26 — 3
(sembilanribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; Bahwa menurut saksi yang membeli salah dan pihak SPBU juga salah samasamamelanggar hukum, tergantung peruntukannya salah prosedur dilaporkan kePertamina dan yang jelas dapat sangsi hukum dan tidak boleh memberi lagi kepembeli, menurut Kepres No.15 Tahun 1992 setiap pembelian dengan ekonomi kecilharus ada rekomendasi dari Deperindag untuk mendapatkan kartu kuning ; Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; Saksi 5.
Register : 15-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 681/PDT/2020/PT SBY Tanggal 9 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : KATMIRAN Diwakili Oleh : RUMADHONO SUMANTO.SH
Terbanding/Tergugat : AMIR YAHYA
91 — 40
Terbanding/Tergugat : AMIR YAHYA
91 — 40
Bahwa dengan mengadakan Ujian Perangkat Desa, namun yang lulus tidakdiangkat / dilantik dan yang dilantik yang tidak lulus Bahwa selanjutnya tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan yangtelah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka adalah bukti yang kuatbahwa Penggugat / Kepala Desa Nanggungan, adalah melakukanPelanggaran Administrasi sebagaimana di atur dalam Ketentuan PP No. 48Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sangsi Administratif kepadaPejabat Pemerintahan7.1.Bahwa dalam Ketentuan Pasal 7
Register : 19-02-2020 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 05-04-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln Tanggal 31 Maret 2020 — Penuntut Umum:
GUYUS KEMAL, S.H.
Terdakwa:
1.TONI SAPTA ADI bin alm DARSONO
2.TJHIN KHIAUW SEN alias KARTONO SUSANTO alm TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG
3.MARGONO, ST Bin alm KUSNAN
586 — 147
GUYUS KEMAL, S.H.
Terdakwa:
1.TONI SAPTA ADI bin alm DARSONO
2.TJHIN KHIAUW SEN alias KARTONO SUSANTO alm TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG
3.MARGONO, ST Bin alm KUSNAN
586 — 147
atau tahun takwim kecuali laporan dwimingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Dokumen RKAB, LaporanTahunan dan Laporan Triwulan dibuat dan disampaikan kepadabupati/walikota, gubernur dan menteri sesuai dengan kewenangannya,dilakukan sebagai bahan evaluasi kegiatan usaha pertambangan untukditindaklanjuti.Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Berdasarkan Undangundang 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara Pasal111 Ayat (1) Sangsi
bagi pemilik IUP OP yang tidak membuat RKAB danLaporan Triwulan akan dikenakan sangsi administratif.
Sangsi administratifberupa :a. Peringatan tertulis;b. Penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK OperasiProduksi mineral atau batubara; dan/atau;c.
Register : 20-06-2017 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 18/PID.TPK/2017/PT BDG Tanggal 24 Juli 2017 — Pembanding/Terdakwa : Drs AMAS FARMAS MM Bin Alm RS NATA AMI PRAJA
Terbanding/Penuntut Umum : ANDARIAS DORNEY, SH.MH.
85 — 43
Terbanding/Penuntut Umum : ANDARIAS DORNEY, SH.MH.
85 — 43
(Dana Alokasi Khusus)sampai dengan 12 * Peralatan UKs tidak bolehtelah terpenuhi menggunakan danapendanaannya dari FP2SMAK untuk membeliFP2SMAK alat peraga / mediapembelajaran IPSIPA danLab Bahasa Bahwa yang membuat RAPBS tersebut adalah pihak Sekolahkemudian apabila pihak sekolah melakukan penggunaan dana FP2SMAKtersebut diluar RAPBS maka pihak sekolah harus merubah terlebih dahuluRAPBS tersebut apabila tidak maka akan ada sangsi untuk pihak sekolah.Berdasarkan PERWA No.25 Tahun 2012, pada pasal
PerbulanPerawatan e Pengecatan, Kamar mandi dansekolah perpaikan atap WC Siswa harus dijaminocor, perbaikan pintu jendelaPerbaikan mebeler,perbaikan sanitasicaknlah leamar berfungsi dengan baik.JikaMmMendeacak dan tidak adadalam keadaan 2021Bahwa yang membuat RAPBS tersebut adalah pihak Sekolahkemudian apabila pihak sekolah melakukan penggunaan dana FP2SMAKtersebut diluar RAPBS maka pihak sekolah harus merubah terlebih dahuluRAPBS tersebut apabila tidak maka akan ada sangsi untuk pihak sekolah.Berdasarkan
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 P/HUM/2021 Tanggal 24 Maret 2021 — PT. SAINATH REALINDO VS MENTERI KEUANGAN RI;
263 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
263 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
STP Nomor 00001/147/09/059/16 tanggal 25 April 2016senilai Rp4.390.449.874,00 (termasuk sangsi bunga) ataskelebihan Pajak Masukan masa Januari 2009 yangpengembaliannya telah diterima;2. STP Nomor 00002/147/09/059/16 tanggal 12 Mei 2016senilai Ro2.671.264.946,00 (termasuk sangsi bunga) ataskelebihnan Pajak Masukan masa Desember 2009 yangpengembaliannya telah diterima;e Catatan atas klaster ini:1. Ke2 (dua) nomor STP tersebut telah diterbitkanmelebihi 5 (lima) tahun dari saat terutangnya pajak:a.
Register : 11-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 10-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 PK/TUN/2017 Tanggal 8 Maret 2017 — DIREKTUR UTAMA RSUP DR. M. DJAMIL PADANG VS Dr. NOVERIAL, Sp. OT;
157 — 466 — Berkekuatan Hukum Tetap
157 — 466 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bertentangan dengan ketentuan UndangUndang Nomor29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Ketentuanyang dilanggar adalah : Ketentuan pasal 1 angka 14yang dengan tegas menyebutkan bahwa MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalahlembaga yang berwenang untuk menentukan adatidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dandokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dankedokteran gigi dan menerapkan sangsi;Dengan adanya ketentuan ini maka jelas, bahwalembaga yang berwenang untuk menilai
ada tidaknyakesalahan dokter adalah Majelis Kehormatan DisiplinDokter, termasuk memberikan sangsi, sehingga tindakanTergugat yang bukan merupakan Majelis KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia yang menerbitkan suratHalaman 6 dari 45 halaman.
Putus : 25-05-2009 — Upload : 02-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 936 K/PID.SUS/2009 Tanggal 25 Mei 2009 — STEPHANUS WIDAGDO bin SURAJI SASTRODIWIRYO ;
674 — 491 — Berkekuatan Hukum Tetap
674 — 491 — Berkekuatan Hukum Tetap
Simons yang secara tegas menyatakanbahwa untuk dapat dipidana suatu perbutan harus jelas terungkap dalam uraianisi delik atau tindak pidana dalam aturanaturan undangundang pidana yangsah ;Suatu peraturan perundangundangan dalam hukum administrasi ataupunhukum perdata yang tidak secara tegas memuat jenis sangsi hukum pidana, bilaterjadi pelanggaran terhadap perundangundangan administrasi atau perdatatersebut, maka penerapan sangsinya hanyalah bersifat administratif ataupunkeperdataan.
Pelanggaran terhadap PerdaPerda tersebut diatas tentunya sangsi/nukumannya sudah tertuang dengan jelas dan tegas,bukan merupakan kejahatan dan atau tindak pidana korupsi, demikian pulasangsi pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama adalah sangsikeperdataan bukan merupakan kejahatan dan atau tindak pidana korupsi ;Mengutip pendapat ahli hukum pidana Dr. M.
Jika seseorang melanggar suatu peraturan, yang manaperaturan tersebut tidak menyebutkan dengan tegas telah melanggar tindakpidana korupsi dan mengatur sangsi tersendiri, maka orang tersebut harusdituntut/diadili dengan peraturan tersebut (bukan UndangUndang TindakPidana Korupsi). Sebagai contoh jika seseorang tidak membayar pajak,maka orang tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawanhukum dan dapat berakibat merugikan keuangan negara.
Tentunya orang tersebutmeskipun telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat berakibatmerugikan keuangan negara hanya bisa dituntut/diadili dengan UndangUndang Perpajakan, karena didalam UndangUndang Perpajakan sudahdiatur dengan tegas sangsi hukumannya, jadi tidak bisa dituntut/diadilidengan UndangUndang Tindak Pidana Korupsi.
Register : 16-01-2017 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 23-04-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 126/Pdt.G/2017/PA.Bms Tanggal 6 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 2
8 — 2
Dan saya memberi sangsi atau denda kepada penggugat sebesar 25juta sebagai ganti rugi dan biaya hidup kedua anak saya selama inikarena penggugat pergi bekerja menjadi TKW ke singapura atas seijinHalaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor : 0126/Pdt.G/2017/PA.Bmstergugat Can tidak ada permasalahan rumah tangga pada waktu itu.10.
Putus : 26-06-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PT SURABAYA Nomor 313/PID/2012/PT.SBY Tanggal 26 Juni 2012 — EVI SUNARDI Binti DJONNY S
29 — 19
29 — 19
sebagaimanadi tentukan dalam Pasal 166Undang ...Undang Undang No.1 Tahun 2011 yang mulai berlaku tanggal12Januari 2011 ;Bahwa dengan adanya ketentuan baru sebagaimana UndangUndang No.1 Tahun 2011, maka seharusnya PenuntutUmum maupun Pengadilan Negeri mengacu pada pasal 1ayat (2) KUHP yang berbunyi(2) Bilamana ada perubahan dalam perundang undangansesudah perbuatan dilakukan, maka terhadapterdakwaditerapkan ketentuan yang paling menguntungkannya ; Bahwa dalam Undang Undang No.1 Tahun 2011 tidakmengatur sangsi
Putus : 23-05-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 23 Mei 2014 — MUSTIFAL ARDI VS PT. INDAH KIAT PULP & PAPER, Tbk
132 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
olehPerusahaan melalui Departemen HR (Industrial Relation), sesuai denganPerjanjian Kerja Bersama PT.Indah Kiat Pulp & Paper Periode20102012, bukan seperti Bukti P2R yang "diartikan sebagai SuratPeringatan Pertama", dan Bukti P3R yang "dianalogikan sebagai SuratPeringatan Kedua";Selain itu Judex Facti juga tidak mempertimbangkan keterangan SaksiRaja Febrianto Ahadi, yang merupakan petugas konseling yang telahmemberikan konseling kepada Pemohon Kasasipada halaman 14 alinea 2 yang menyatakan:Bahwa Sangsi
Register : 15-08-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 561/Pid.Sus/2018/PN Smg Tanggal 3 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
SLAMET, SH
Terdakwa:
SAHRAWI bin DUSSALEH Alm
432 — 16
SLAMET, SH
Terdakwa:
SAHRAWI bin DUSSALEH Alm
432 — 16
Apabilayang bersangkutan tidak melakukan pengurusan sertifikat kesehatan makadikenakan sangsi sesuai peraturan perundang undangan yang berlakuBahwa yang bertanggung jawab dalam pengiriman ikanikan dari Kuala Jelaimenuju Semarang tersebut adalah pemilik barang (ikan) / yang menguasai /yang diberikan kuasa terhadap barang tersebut.Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh terdakwa dalam melakukanpengiriman ikanikan tersebut dari Kuala Jelai menuju Semarang adalahharus dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan