Bahwa didalam isi perjanjian kerja tersebut secara tegas dinyatakan pulatentang hak dan kewajiban, yang pada dasarnya juga mengatur apabilaTermohon Kasasi melakukan kesalahan maka Pemohon Kasasi dapatmemutus kontrak kerja tersebut tanpa adanya hak pesangon untukTermohon Kasasi selaku pekerja/karyawan kontrak dimaksud;. Bahwa dalam proses persidangan juga terungkap tentang Termohon Kasasiyang tidak hadir dalam melaksanakan pekerjaan berharihari tanoa adanyaizin dari Pemohon Kasasi (ic.

Dalam hal ini Judex Facti justru mengambil kesimpulan sendiritentang hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/ Tergugat dan TermohonKasasi selaku Pengguat merupakan hubungan kerja tidak terbatas waktudan Termohon Kasasi merupakan karyawan tetap dari Pemohon Kasasisehingga Termohon Kasasi mendapat hak pesangon dari Pemohon Kasasidan hakhak lainnya apabila Termohon Kasasi dilakukan PHK secarasepihak oleh Pemohon Kasasi;Dengan kata lain: Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara aquo telah mengabaikan

Menghukum Tergugat untuk membayar hak Pesangon, Masa Kerja danPenggantian Hak kepada Para Penggugat (Slamet Riyadi, dkk 10 orang) sebagai berikut:NO MASA Pesangon MASA KERJA Pengganti Hak TOTALNAMA KERJA Rp Rp (Rp) 15% Rpth/bIn1 24 thn,6SLAMET RIYADI 65.588.760,00 36.438.200,00 10.384.887,00bin 117.331.004,002 33 thn,7SUWANDI 65.588.760,00 36.438.200,00 10.384.887,00bin 117.331.004,003 ANDI 16 thn,265.588.760,00 21.862.920,00 8.198.595,00SUPRIYADI bln 100.569.432,004 34 thn,2UKAR 65.588.760,00 36.438.200,00

kembalidahulunya Pemohon Kasasi, Para Penggugat (Slamet Riyadi, dkk 10 orang)dapat diterima;Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembalidahulunya Pemohon Kasasi, Penggugat dengan Termohon PeninjauanPeninjauan Kembali dahulunya Termohon Kasasi, Tergugat sejak tanggal 30April 2016;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulunya Termohon Kasasi,Tergugat untuk membayar hakhak Pemohon Peninjauan Kembali dahulunyaPemohon Kasasi, Para Penggugat (Slamet Riyadi, dkk 10 orang) sebagaiberikut: hak

pesangon, masa kerja dan penggantian hak kepada ParaPenggugat (Slamet Riyadi, dkk 10 orang) sebagai berikut: 2 kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan 1 kali ayat (3) serta 1 kali ayat (4)Undang Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;NO MASA Pesangon Rp MASAKERJA Pengganti Hak TOTALNAMA KERJA Rp (Rp) 15% Rpth/blIn1 SLAMET 24 thn 65.588.760,00 36.438.200,00 10.384.887,00 117.331.004,00RIYADI 6 bin2 semen 33 fn 65.588.760,00 36.438.200,00 10.384.887,00 117.331.004,003 ANDI 16 thn 65.588.760,00

Karena Tergugat diangkat kembali jadiDirektur maka hak Pesangon Pensiun Tergugat yang seharusnya telah diterimatanggal 1 Juni 2011 ditunda pembayarannya oleh Tergugat sampai berakhirnyamasa Jabatan Direktur Penggugat tanggal 14 Mei 2015.5.

Bahwa dengan demikian jelas yang menjadi dasar tuntutan PENGGUGATdalam Gugatannya adalah tuntutan atas Hak Pesangon PENGGUGAT, sehinggaberalasan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusatuntuk menyatakan tidakberwenang mengadili perkara aquodan menyatakan Gugatan a grvotidak dapatditerima (Niet Ontvankelijk Verklaard).5.

AURANSI QBE POOLINDONESIA melalui transfer ke Rekening bank TuanSukamto Tandjung oleh sebesar Rp. 2.134.499. 199,(dua milyar seratus tiga puluh empat juta empat ratussemilan puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluhSembilan rupiah) adalah hak pesangon pensiun TuanSukamto Tandjung dalam kedudukannya sebagaiKaryawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156dan 157 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Jo.

Bahwa dengan formulasi gaji yang disusun oleh Tergugat, Tergugat telahmerugikan Penggugat karena Tergugat mengurangi penerimaan THR,Insetif, uang cuti besar, iuran BPJS dan Hak Pesangon;. Bahwa Tergugat telah lalai dalam membayar Pesangon Penggugat, makaPenggugat menuntut Tergugat untuk membayar denda sebagai berikut:1. 8 hari pertama tanggal 4 s/d 8 November 2015 =Rp 78.106.409,002. 22 hari bulan tanggal 9 s/d 30 November 2015 =Rp 68.733.640,003. Bulan ke Ill = Rp 89.916.007,004.

Menyatakan bahwa penundaan pembayaran hak Pesangon adalahmelawan hukum;6. Menyatakan bahwa kesalahan dalam menjatuhkan tuduhan adalahmelawan hukum;7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;Atau: Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memutuskanyang seadiladilnya sesuai dengan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Februari 2017 Penggugatmengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut:1.

penolakanpengajuan Uang Muka Pensiun dan pemotongan Upah Penggugatsebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sertaPenundaan Pembayaran Kenaikan Gaji sebagai tindak pidanaPenggelapan, demikian pula didalam petitumnya yang memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial in casu untukmenyatakannya Pemotongan Gaji Karyawan, PenundaaanPembayaran Kenaikan Gaji, menghilangkan beberapa TunjanganTetap dalam pemberian THR, insentif, uang cuti besar, luran BPJSdan Pesangon, penundaan pembayaran hak

Pesangon dan kesalahandalam menjatuhkan tuduhan adalah sebagai perobuatan melawanhukum.

setelah putus hubungan kerja tanggal 22 Oktober 2013 karenamelakukan kesalahan yang melanggar PKB pasal 60 ayat (2) butir (2.21) danayat (5) butir (5.20) yangdidukung bukti (T2) atau setelah Penggugat tidakbekerja lagi di Perusahaan Tergugat sejak tanggal 22 Oktober 2013 (buktiT3), sedangkan Hari Raya Idul Fitri 1435 H/tahun 2014 jatuh pada tanggal2829 Juli 2014 ;Menimbang, bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja terhadapPenggugat terhitung tanggal 22 Oktober 2013 (bukti T3)Tergugat telahmembayar hak

pesangon kepada Penggugat (bukti 15) sesuaiketentuanpasal 161 ayat (3) UU No.13 tahun 2003 sebesar Rp.52.303.076,(Lima puluh dua juta tiga ratus tiga ribu tujuh puluh enam rupiah) terperinciseperti berikut :a.

Sisa cuti tahunan yang belum di ambil Rp. 1.648.049.Jumlah Rp.52.303.076,(Lima puluh dua juta tiga ratus tiga ribu tujuh puluh enam rupiah)18Dan terhadap pembayaran tersebut Majelis berpendapat bahwa berdasarkanfakta di persidangan ternyata hak pesangon Penggugat telah disetor melaluiRekening Penggugat A/C No.5220545879 dan sudah diberitahukan kepadaPenggugat yang didukung bukti (T5,T6) dan tidak ditemukan buktiPenggugat menolak atau mengembalikan uang pesangon yang telahdisetorkan ke rekeningnya.dan

Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, UangPenghargaan masa kerja, uang penggantian hak, sebesar:Uang Pesangon;(2 x 9 bulan upah) x Rp4.469.000,00 = Rp 80.442.000,00Uang Penghargaan Masa Kerja;(1 x 8 bulan upah ) x Rp4.469.000,00 = Rp 35.752.000,00Uang Penggantian Hak;(Pesangon + Penghargaan masa kerja) x 15%(Rp80.442.000,00 + Rp35.752.000,00) x 15% = Rp 17.429.100,00= Rp133.623.100,00(seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratusrupiah);5.

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk menerimaPemutusan Hubungan Kerja tanpa hak Pesangon dan hakhak lainnya ; Atau :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon Putusanyang adil dan berkeadilan sosial ;Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 52/G/2011/PHI.Sbytanggal 22 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :DALAM PROVISIMenolak tuntutan provisi untuk diputuskan dalam putusan sela;DALAM POKOK PERKARA1

Bahwa atas tindakantindakan Termohon Kasasi semula PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, terhadap Pemohon Kasasisemula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, kami mohon kepadaMajelis Hakim Kasasi agar menyatakan Termohon Kasasi PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonpensi bersalah dan menghukum TermohonKasasi Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk menerimapemutusan hubungan kerja tanpa hak pesangon dan hakhak lainnya;.

Nomor 1480 K/Pdt.SusPHI/2017 Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp1.875,000, = Rp3.750.000,(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Penggantian Hak Pesangon+ Penghargaan Masa Kerja X 15 % = Rp. 3.375.000,(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); upah proses selama 6 (enam) bulan: Rp. 1.875.000.X 6 bulan =Rp. 11.250.000, (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Total jumlah Rp37.125.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus dua puluhlima ribu rupiah);4.

Memerintahkan Tergugat membayar hak pesangon Tergugat sebesarRp70.758.625,00 (tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan = ribuenam ratus dua puluh lima rupiah);E. Menyatakan bahwa surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 206/DTT/HIJHI/II/2018 tanggal 9 Maret 2018 tidak bedasarkan ketentuan hukumperaturan ketenagakerjaan dan batal demi hukum/tidak berlaku.F.

BUKTI T7 Foto Copy Surat Menunjukkan bahwaPenyataan PENGGUGAT VII menyetujuiPERSETUJUAN pembayaran: Uang PesangonPENGGUGAT VII atas9 x Upah + UPMK 6 x upahFormula Penghitungan + Uang Penggantian Hak +Pesangon tanggal 3 Sisa Cuti 2014Desember 20148. BUKTI T8 Foto Copy Surat Menunjukkan bahwaPenyataan PENGGUGAT VIIl menyetujuiPERSETUJUAN pembayaran: Uang PesangonPENGGUGAT VII atas9 x Upah + UPMK 4x upahFormula Penghitungan + Uang Penggantian Hak +Pesangon tanggal 3 Sisa Cuti 2014Desember 20149.

BUKTI T9 Foto Copy Surat Menunjukkan bahwaPenyataan PENGGUGAT IX menyetujuiPERSETUJUAN pembayaran: Uang PesangonPENGGUGAT Kk atas9 x Upah + UPMK 6 x upahFormula Penghitungan + Uang Penggantian Hak +Pesangon tanggal 3 Sisa Cuti 2014Desember 201410 BUKTI Foto Copy Surat Menunjukkan bahwaT10 Penyataan PENGGUGAT X menyetujuiPERSETUJUAN pembayaran: Uang PesangonPENGGUGAT X atas9 x Upah + UPMK 6 x upahFormula Penghitungan + Uang Penggantian Hak +Pesangon tanggal 3 Sisa Cuti 2014Desember 201411 BUKTI Foto

Copy Surat Menunjukkan bahwaT11 Penyataan PENGGUGAT XI menyetujuiPERSETUJUAN pembayaran: Uang PesangonPENGGUGAT XI atas9 x Upah + UPMK 4x upahFormula Penghitungan + Uang Penggantian Hak +Pesangon tanggal 3 Sisa Cuti 2014Desember 201412 BUKTI Foto Copy Surat Menunjukkan bahwaT12 Penyataan PENGGUGAT XIl menyetujuiPERSETUJUAN pembayaran: Uang PesangonPENGGUGAT XIl atas9 x Upah + UPMK 6 x upahFormula Penghitungan + Uang Penggantian Hak +Pesangon tanggal 3 Sisa Cuti 2014Desember 201413 BUKTI Foto Copy

3 Sisa Cuti 2014Desember 201415 BUKTI Foto Copy Surat Menunjukkan bahwaT15 Penyataan PENGGUGAT XV menyetujuiPERSETUJUAN pembayaran: Uang PesangonPENGGUGAT XV atas9 x Upah+UPMK 5 x upah +Formula Penghitungan Uang Penggantian Hak + SisaPesangon tanggal 3 Cuti 2014Desember 201416 BUKTI Foto Copy Surat Menunjukkan bahwaT16 Penyataan PENGGUGAT XVI menyetujuiPERSETUJUAN pembayaran: Uang PesangonPENGGUGAT XVI atas9 x Upah + UPMK 6 x upahFormula Penghitungan + Uang Penggantian Hak +Pesangon tanggal 3 Sisa

+Pesangon tanggal 3 Sisa Cuti 2014Desember 201420) BUKTI Foto Copy Surat Menunjukkan bahwaT20 Penyataan PENGGUGAT XX menyetujuiPERSETUJUAN pembayaran: Uang PesangonPENGGUGAT XX atas9 x Upah + UPMK 6 x upahFormula Penghitungan + Uang Penggantian Hak +Pesangon tanggal 3 Sisa Cuti 2014Desember 2014 Halaman 48Putusan Nomor : 55/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdn 21) BUKTI Foto Copy Surat Menunjukkan bahwaT21 Penyataan PENGGUGAT XXI menyetujuiPERSETUJUAN pembayaran: Uang PesangonPENGGUGAT XXI atas9 x Upah +UPMK

(consevatoir BeslaagO terhadapkendaraan roda empat XTRAIL warna hitam dengan Nomor Polisi D1052HD, milik Perusahaan PT.PANASIA INDO RESOURCES, Tbk/TERGUGAT ;12.Besaran hak pensiun yng harus dibayarkan TERGUGAT adalah :Pesangon 2 (dua) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2) Penghargaan Masa Kerja1 (satu) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UU no.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,masa kerja PENGGUGAT (Sdr.IMAM SUBAGIO adalah 23 tahun lebih :Hak

Pesangon : 9 X 2 + 18 bulan ditambah penghargaan Masa kerja : 8 bulanTotal = 26 bulan : 26 bulan X Rp.2.465.000,00 = Rp. 64.090.000,0015 % = Rp. 9.613.500,00Jumlah Total ....... ccc eeeeeeeeeeeeeeeeeees = Rp. 73.703.500,00Terbilang Tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tigaribu lima ratus rupiah.Besaran hak pensiun Penggugat tersebut adalah sesuai menurut ketentuan upah(UPAH POKOK + Tunjangan tetap) yang berlaku saat ini yang diterimaPenggugat ;Berdasarkan uraianuraian serta alasanalasan tersebut diatas

, PENGGUGATmemohon kepada Ketua Pengadilan /Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial di Bandung berkenan memutuskan sebagai berikut :Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 158/Pdt.SusPHI/PN.BdgPRIMAIR :1.2Mengabulkan GUGATAN Penggugat seluruhnya ;Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar hak pensiunPENGGUGAT sesuai dengan ketentuan haknya ;Hak Pesangon:9 X 2= 18 bulan ditambah Pengurangan Masa Kerja : 8bulan Total = 26 bulan dan uang penggantian hak 15% .26 bulan X Rp.2.465.000 = Rp. 69.090.00015

Nomor 42 PK/Pdt.SusPHI/2015Bahwa segala daya upaya yang telah dilakukan oleh beberapa pihak terkaituntuk menyelesaikan kasus ini namun hingga kini tidak kunjung selesai.Dan ini mengindikasikan Termohon Peninjauan Kembali adalah Pengusahayang bandel.Bahwa bunyi surat kKeputusan pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkanoleh Termohon Peninjauan Kembali pada alinea memutuskan poin Nomor 2sangat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali mengakui akanmembayarkan hak pesangon Pemohon Peninjauan Kembali sesuai

Namun TermohonPeninjauan Kembali tidak melaksanakannya.Bahwa oleh karena hak pesangon Pemohon Peninjauan Kembali belumdibayarkan sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan pemutusanhubungan kerja tersebut hingga saat ini, dan pemutusan hubungan kerjabelum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial, maka status saya masih sebagai Karyawan.Bahwa oleh karena status saya masih tercatat sebagai Karyawan, makasaya masih berhak menerima gaji.Bahwa dalam hal menimbang

Nomor 952 K/Padt.SusPHI/2016sungguh lah mulia dan bijaksana Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quobila memutuskan dan membebaskan Penggugat Rekonvensi dari segalatuntutan hak (hak pesangon dan hak lainnya) yang diajukan oleh TergugatRekonvensi;Berdasarkan uraian eksepsi/dalil Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Aquoyang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo dan berkenanmengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut:1.Mengabulkan

gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya;Menetapkan dalam hukum hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensidengan Tergugat Rekonvensi putus dikarenakan Tergugat Rekonvensimengundurkan diri dari perusahaan milik Penggugat Rekonvensi;Menetapkan dan memutuskan hubungan kerja antara PenggugatRekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus tanpa hak pesangon danhak lainnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;Menyatakan dan memutuskan membebaskan

Bahwa setelah dilakukan Surat Peringatan ke3 dan pemutusan hubungankerja, Tergugat tidak memberikan hak pesangon, penghargaan masa kerjadan uang penggantian hak kepada Penggugat sesuai yang diamanahkanpada PKB PT Doosan Cipta Busana Jaya Bab VIII, Pasal 22 ayat (1), ayat(2) dan ayat (3), juncto Bab XI sanksisanksi, Pasal 33 ayat (7 a) danPasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;B. Penggugat IIB.1.

Bahwa setelah dilakukan Surat Peringatan ke3 dan pemutusan hubungankerja, Tergugat tidak memberikan hak pesangon, penghargaan masa kerjadan Uang penggantian hak kepada Penggugat Il, sesuai yangdiamanahkan pada pada pada PKB PT Doosan Cipta Busana Jaya BabVIII, Pasal 22 ayat (1), ayat (2) ayat (3), juncto Bab XI SanksiSanksi Pasal33 ayat (7 a) dan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;5. Penggugat I, Penggugat II, selanjutnya disebut Para Penggugat;.

Menetapkan hak pesangon Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalamketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 161 ayat (3) serta hakhak lainnya yang diaturdalam PKB PT Saptaindra Sejati Periode 2018 2020;5.

tidak merinci dasar hukumdari perbuatan Tergugat yang diduga telah melanggar UU No.13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat, bahwa PHK yang dilakukanTergugat adalah dengan tidak memperpanjang Kontrak Kerja Penggugat per 31Desember 2015 sesuai ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai denganPerjanjian Kerja Waktu Tertentu No.14/004/MMTNT/KKWT/X/R tanggal 13 Oktober2016;Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dari Tergugat diatas, di dalamRepliknya Penggugat membenarkan, namun hak

pesangon penggugat beserta hakhaknya wajib dibayarkan sesuai.dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pasal59 ayat (a), ayat (7), UU No.13Tahun 2003 Tentang, Ketenagakerjaan;Menimbang,bahwa..mengenai eksepsi Tergugat yang menuduh Penggugattelah melakukan Mogok Kerja yang tidak.sah dan melakukan pelanggaran beratdengan mengacu pada UndangUndang .

pesangon Penggugat beserta hakhaknya yang wajib dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

jawaban Tergugatdalam pokok perkaranya pada intinya Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalildalil Penggugat, kecuali dalildalil yang diakui. dengan tegas kebenarannya olehTergugat;Menimbang, bahwa atas dasar berakhirnya,Perjanjian Kerja Waktu Tertentusebagaimana bukti T.1 yang disampaikan oleh Tergugat, dan sesuai dengan buktiP.1 yang disampaikan oleh Penggugat, maka hubungan kerja antara Tergugat danPenggugat telah dianggap berakhir.oleh Tergugat, karena kontrak kerja sudah habisdan tidak ada hak

pesangon apapun yang menjadi hak Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat=tidak menerima atas keputusan Tergugattersebut, karena Penggugat di dalam Replik atas jawaban Tergugat mendalilkanbahwa hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan statusPerjanjian Kerja waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk jenis pekerjaan yangbersifat tetap, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 59 ayat (2), dan ayat (7), UUNo.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa PT.Mandala Multi Finance

Agar perusahaan membayar Hak Pesangon kepada pekerja sebanyak 26orang, sesuai dengan ketentuan UU No: 13 Tahun 2003 sebesar 2 (dua)kali ketentuan pasal 156 ayat (2), (3), dan (4).5.2. Agar perusahaan membayar upah sejak Februari 2007 s/d Juli 2007.6. Walaupun surat anjuran telah diberikan oleh Dinas Sosial dan Tenaga kerjaKota Medan atas permohonan Sdr. FACHRIZAL Dkk itu, akan tetapi didalamperjalanannya kemudian ternyata telah terjadi Kesepakatan antara Karyawandan perusahaan PT.

Dilatoria Exceptie (Gugatan Penggugat Premature);Bahwa gugatan a quo terkualifikasi sebagai gugatan premature sehinggaberdasarkan hukum gugatan a quo belum dapat diterima untuk diperiksasengketanya di pengadilan karena masih terlampau dini;Bahwa dalam gugatan a quo, PENGGUGAT telah mencampuradukkan 2 (dua)peristiwa hukum yang berbeda, yang oleh PENGGUGAT sejatinya secara jelas danterang benderang pun sebenarnya telah diakui terjadinya 2 (dua) peristiwa hukumtersebut, yaitu : PENGGUGAT menuntut hak

Pesangon dan hakhak lainnya kepadaTERGUGAT I; PENGGUGAT menuntut hak Pesangon dan hakhak lainnya kepadaTERGUGAT Il;Bahwa sehubungan dengan tuntutan PENGGUGAT atas hak Pesangon dan hakhak lainnya kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II, seyogyanya PENGGUGATharuSs mampu membuktikan siapakah sebenarnya yang melakukan PHK(Pemutusan Hubungan Kerja) kepada PENGGUGAT?

Dilatoria Exceptie (Gugatan Penggugat Premature);Bahwa gugatan a quo terkualifikasi sebagai gugatan premature sehinggaberdasarkan hukum gugatan a quo belum dapat diterima untuk diperiksasengketanya di pengadilan karena masih terlampau dini;Bahwa dalam gugatan a quo, PENGGUGAT telah mencampuradukkan 2 (dua)peristiwa hukum yang berbeda, yang oleh PENGGUGAT sejatinya secara Jjelasdan terang benderang pun sebenarnya telah diakui terjadinya 2 (dua) peristiwahukum tersebut, yaitu : PENGGUGAT menuntut hak

Pesangon dan hakhak lainnya kepadaTERGUGAT I; PENGGUGAT menuntut hak Pesangon dan hakhak lainnya kepadaTERGUGAT II;Bahwa sehubungan dengan tuntutan PENGGUGAT atas hak Pesangon danhakhak lainnya kepada TERGUGAT dan TERGUGAT Il, seyogyanyaPENGGUGAT harus mampu membuktikan siapakah sebenarnya yangmelakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada PENGGUGAT?

68/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mdn, tanggal 13 Juli 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sesuai Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat, Nomor KP/165/TBA/1/R, tanggal 26 Oktober 2022;3) Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng hak-hak Penggugat berupa Hak

Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Pergantian Hak sesuai dalam Pasal 40 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja sejumlah Rp106.542.970,00 (seratus enam juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);4) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;3.

Uang Penggantian Hak15% x (a)Jumlah total>Rp. 30.968.420,88> Rp. 1.742.105,22> Rp. 5.806.578,92 +>Rp. 44.517.105,02 Bahwa berdasarkan hitungan hak pesangon di atas, maka jumlah totalhitungan hak pesangon Para Penggugat sebesar Rp587.625.984,85(lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribusembilan ratus delapan puluh empat rupian koma delapan puluh limasen);Menyatakan Para Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR)keagamaan tahun 2019 dengan jumlah total Rp58.065.789,15 (