ibadah) dengan membawa obeng yang terdakwa diletakandi saku celana.

ibadah) denganmembawa obeng yang terdakwa diletakan di saku celana.

ibadah) dengan membawa obeng yang terdakwa diletakan disaku celana.

ibadah di jalanJagalan;Bahwa sampai sekarang MAKIN masih aktif;Halaman 7 dari 16 Penetapan.

diajukan sebagai saksi di Pengadilan untuk penyesuaianADART dan perpanjangan HGB ;Bahwa untuk pengesahan pengusus biasanya dilakukan di rapat denganumatumat, mengapa diajukan ke pengadilan saksi tidak tahu;Bahwa saksi tidak pernah mendengar perubahan anggaran dasar;Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilanuntuk penetapan pengurus MAKIN yang sah, dan penyesuaian AD ARTdan perpanjangan HGB karena ada pergantian pengurus baru, karenamau habis masa jabatan;Bahwa aset MAKIN berupa tempat

ibadah dan sekolah berada di jalanJagalan;Bahwa di MAKIN tidak ada pengurus yang lainnya;Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada perubahan anggaran dasartahun 1983;Bahwa Henry Susanto dan Adjie Candra posisi di MAKIN sebagai Ketuadan sekretaris;Bahwa tugas Pak Adjie merangkap sekretaris dan mengurusi kantor;Bahwa Aset MAKIN yaitu sekolah dan tempat ibadah tidak ada sengketa;Bahwa kepengurussan MAKIN tidak ada sengketa;Saksi Giem Kong pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa MAKIN berdiri

antara tahun 19831984;Bahwa saksi kenal Henry Susanto sebagai Ketua MAKIN, KrisadjiHargono alias Adjie Chandra sebagai apa sekretaris MAKIN;Bahwa saksi pernah melihat bukti P3;Bahwa Saksi pada waktu itu pernah ikut rapat dalam MAKIN;Bahwa pada tahun 2014 saksi tidak ikut rapat anggota MAKIN, namunmendengar putusannya diantaranya kepengurusan yang disusun ini sah;Bahwa saksi pernah melihat bukti P7, saksi kenal namanama dalambukti P7;Bahwa pengurus sampai sekarang ini masih aktif;Bahwa aset MAKIN tempat

ibadah beserta kelengkapannya dan gedungsekolahan;Bahwa saksi pernah diajak Pak Candra ke Notaris untuk memperbaharuianggaran dasar dan memperpanjang HGB, waktu di Notaris disarankanagar pengurus disahkan dulu di Pengadilan, sekaligus mengurusperpanjangan HGB, termasuk memperbaruhi angaran dasar, pada waktudi Notaris katanya harus disahkan dahulu ke Pengadilan, kalau adapengesahan, Notaris baru berani untuk mengurus;Bahwa sampai sekarang MAKIN masih aktif;Halaman 8 dari 16 Penetapan.

bernama David Allan sejak terjadinya perceraian berada denganPenggugat sedangkan Tergugat tidak pernah membiayai atau menjenguknya ; e Bahwa pengasuhan anak bernama David Allan sampai sekarang belum ditentukanmengikuti Penggugat atau Tergugat ;e Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sangat layak ditetapkan sebagai pemeganghak untuk merawatnya demi masa depan anak tersebut ;Salinan Putusan Nomor :1484/Pdt.G/2013/PA.Grte Bahwa sepengetahuan saksi lingkungan kehidupan Penggugat sengat berdekatandengan tempat

ibadah, sekolah dan keluarga sangat mendukung ; e Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mempunyai waktu yang luang untuk bisamengasuh dan mengurus anak bernama ; e Bahwa Penggugat sangat berkepentingan ditetapkan sebagai pemegang hak asuhuntuk mengurus segala kepentingan hukum untuk David Allan ;2.

Allan, umur 6 tahun 6 bulan ;e Bahwa anak bernama David Allan sejak terjadinya perceraian berada denganPenggugat sedangkan Tergugat tidak pernah membiayai atau menjenguknya ; e Bahwa pengasuhan anak bernama David Allan sampai sekarang belum ditentukanmengikuti Penggugat atau Tergugat ;e Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sangat layak ditetapkan sebagai pemeganghak untuk merawatnya demi masa depan anak tersebut ;e Bahwa sepengetahuan saksi lingkungan kehidupan Penggugat sengat berdekatandengan tempat

ibadah, sekolah dan keluarga sangat mendukung ; e Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mempunyai waktu yang luang untuk bisamengasuh dan mengurus anak bernama ; e Bahwa Penggugat sangat berkepentingan ditetapkan sebagai pemegang hak asuhuntuk mengurus segala kepentingan hukum untuk David Allan ;Menimbang, bahwa atas keterangan dua saksi tersebut Penggugat menyatakan dapatmenerimanya dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa Majelis telah melihat langsung lingkungan dan keberadaantempat dimana David Allan

ibadah dan tempat pendidikan,perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNOMD diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPurwoejo tahun 20142019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya DaerahPemilinan Purworejo 5 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur JawaTengah Nomor 170/67 tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang PeresmianPemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Purworejo

ibadah, dan tempat pendidikan.

ibadah, dan tempat penddikan tidak terbukti secara sah danmeyakinkanBahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksaperkara ini, telah keliru dalam menerapkan Pasal yang dijatuhkan kepadaPemohon Banding.

Pasal 280 ayat (4) berbunyi pelanggaran terhadaplarangan ketentuan ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, danayat (2) merupakan tindak pidana pemiluHalaman 16 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT SMGBerdasarkan ketentuan dalam Pasal 280 ayat (4) tersebut di atas,maka jelasjelas disebutkan bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h yang berbunyipelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakanfasilitas milik pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan bukantermasuk dalam

Sehingga tidak sesuai denganDakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Putusan dari MajelisHakim Pemeriksa Perkara.Oleh karena itu, Pemohon Banding tidak melanggar Pasal 521 jo Pasal280 ayat (1) huruf h UU No. 7 tahun 2017 yaitu menggunakan fasilitaspemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagaimana yangdidakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, dan diputus olehMajelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, karena sesuai bunyi Pasal 280 ayat(4) UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 280 ayat (1) huruf

Saksi Syopian bin Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi telah memberikan keterangan di kepolisian danmembenarkan seluruh isi keterangan dalam Berita Acara pemeriksaansaksi tersebut;Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksiterjadi pada Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekira pukul 15.30 wib disebuah Langgar Yusren (tempat ibadah) di JI. Ir.

Saksi Eka Pramika binti Zainal Abidin., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh isiketerangan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwaterhadap saksi SYOPIAN yang terjadi pada Minggu tanggal 09 Agustus2015 sekira pukul 15.30 wib di halaman Langgar Yusren (tempat ibadah)di Jl. Ir.

Saksi Rusnita binti Abdul Sani., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan di KepolisianPolsek Pasar adalah benar; Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwaterhadap saksi SYOPIAN pada Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekirapukul 15.30 wib di sebuah Langgar Yusren (tempat ibadah) di Jl.

Radio Indonesia Tuban (RadioIndo FM) serta perusahaanperusahaan yang lainnya serta tempat ibadah;Bahwa di dalam pengumuman lelang tersebut Para Tergugat dalam menilaiharga limit objek lelang adalah sangat merugikan/dibawah harga pasarumum;Seharusnya Para Tergugat mempertimbangkan halhal sebagai berikut:A. Bahwa objek lelang Sertifikat Hak Milik Nomor 90 atas nama Sudarmseluas 903 m? yang terletak di Desa Penyuran Kec.

Tuban;Harga limit lelang tanah berikut bangunan Rp287.760.000,00;Bahwa sebenarnya objek tersebut adalah tempat ibadah yang digunakanuntuk umum;C. Bahwa objek lelang Sertifikat Hak Milik Nomor 124 atas namaIr. Sudarmaji seluas 2.470 m? dan ;D. Sertifikat Hak Milik Nomor 125 atas nama Ir. Sudarmaji seluas 516 m?yang terletak di Desa Tasikmadu Kec. Palang Kab. Tuban;Harga limit lelang tanah berikut bangunan Rp347.710.000,00;Bahwa sebenarnya objek tersebut adalah tempat pembenihan udang;E.

Menyatakan harga limit lelang atas obyek jaminan terlalu rendah dari hargapasaran umum, dikarenakan obyek tersebut terdapat perusahaan dan Hotelserta salah satu obyek terdapat tempat ibadah sebagai sarana umum ;3.

ibadah dan tempat pendidikan,perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNOMD diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu patenPurwoejo tahun 20142019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya DaerahPemilinan Purworejo 5 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur JawaTengah Nomor 170/67 tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang PeresmianPemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Purworejo

ibadah, dan tempat pendidikan.

ibadah, dan tempat penddikan tidak terobukti secara sah danmeyakinkanBahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksaperkara ini, telah keliru dalam menerapkan Pasal yang dijatuhkan kepadaPemohon Banding.

Pasal 280 ayat (4) berbunyi pelanggaran terhadaplarangan ketentuan ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, danayat (2) merupakan tindak pidana pemiluHalaman 16 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT SMGBerdasarkan ketentuan dalam Pasal 280 ayat (4) tersebut di atas,maka jelasjelas disebutkan bahwa Pasal 280 ayat (1) hurufh yang berbunyipelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakanfasilitas milik pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan bukantermasuk dalam Tindak

Sehingga tidak sesuai denganDakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Putusan dari MajelisHakim Pemeriksa Perkara.Oleh karena itu, Pemohon Banding tidak melanggar Pasal 521 jo Pasal280 ayat (1) huruf h UU No. 7 tahun 2017 yaitu menggunakan fasilitaspemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagaimana yangdidakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, dan diputus olehMajelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, karena sesuai bunyi Pasal 280 ayat(4) UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 280 ayat (1) huruf

LK Il Kecamatan BelinyuKabupaten Bangka;Bahwa selain rumah, ada tanah juga;Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara gugatan ceraiPemohon kepada mantan suaminya;dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 500 mdan Saksi adalah Ketua RT di lingkungan rumah tersebut;Bahwa Pemohon memang sudah bercerai;Bahwa mengenai barangbarang yang menjadi harta bersama antaraPemohon dengan mantan suaminya yang Saksi ketahui adalahrumah dan tempat

ibadah dan barang yang lainnya Saksi tidakmengetahuinya;Bahwa rumah dan tempat ibadah tersebut masih ada sampaisekarang;Bahwa rumah ibadah tersebut sudah dialinkan kepemilikannya keorang lain dan ada tanah juga di dekat rumah ibadah tersebut;Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2014/PN Sgle Bahwa rumah ibadah tersebut dalam keadaan bersih dan ada yangmengurusnya;e Bahwa kondisi rumah tersebut sekarang kosong;e Bahwa Saksi mendengar masih ada isi perabotan rumah tersebuttapi Saksi tidak melihatnya

bahwa ia Terdakwa disamping telah merusak rumahtangganya sendiri, juga telah merusak rumah tangga orang lain ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubunganbadan dengan saksi Asih Suyanti binti Margono yang bukan istrinya,disamping merupakan tindak pidana juga merupakan perbuatan amoral,keji dan suatu jalan yang buruk dan merupakan dosa besar yang berakibat buruk bagi pelaku maupun masyarakat ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Asih Suyantibinti Margono dilakukan dilingkungan tempat

ibadah, yang seharusnyasebagai muslim diharapbkan mampu menghormati masjid, dilarangmelakukan halhal tidak pantas, apalagi berbuat zina yang kotor danterkutuk ;Menimbang, bahwa disamping pertimbangan halhal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa ; Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa telah mengganggu ketertiban masyarakat Perbuatan Terdakwa merusak rumah tangga orang lain ; Perbuatan Terdakwa

telah menodai tempat ibadah yangseharusnya dijaga dan dihormati Terdakwa sebagai seorangmuslim ; Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanHalaman 7 dari 9 halaman Putusan No.334/Pid/2014/PT.SMGmengulangi lagi perbuatannya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangandiatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 25 Nopember2014 Nomor 224/Pid.B/2014/PN.Kbm

Bahwvae lokasi jenis usaha karaoke sebagaimana diaturdalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8Tahun 2013, khusunya Pasal 25 ayat (1) adalahberjarak paling sedikit 1.000 meter dari tempat ibadah,sekolah, pemukiman, perkantoran dan atau rumahsakit, kecuali Karaoke sebagai fasilitas hotelberbintand 272 n non nnn enn nn nnnd. Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas makapermohonan saudara tidak dapat dikabulkan;9.

ibadah,sekolah, pemukiman, perkantoran dan atau rumah sakit,kecuali karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang;13.Bahwa jika bunyi Pasal 25 ayat (1) tersebut dihubungkandengan Pasal 5 huruf d UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan sebagaimana diuraikan di atas maka, jelasobjek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat sangatHalaman 12 dari 83 halaman Putusan Nomor :020/G/2016/PTUN Smg.bertentangan dengan UndangUndang yang dimaksud.Adapun argumentasinya adalah

ibadah dan lainya.

ibadah, sekolah, pemukiman,Halaman 18 dari 83 halaman Putusan Nomor :020/G/2016/PTUN Smg.perkantoran dan atau rumah sakit, kecuali karaokesebagai fasilitas hotel berbintang;Pasal 91 ayat (3) : 0nno nen nno nen nonoUsaha kepariwisataan untuk usaha karaoke dan arenapermainan yang telah berdiri dan operasional, wajibmenyesuaikan lokasi usahanya dalam waktu paling lama 2(dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Dalam Pasal 25 ayat (1) Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentangPenyelenggaraan Kepariwisataan menyebutkan : Lokasi jenisusaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)Halaman 28 dari 83 halaman Putusan Nomor :020/G/2016/PTUN Smg.berjarak paling sedikit 1.000 dan tempat ibadah, dst..., kecualikaraoke sebagai fasilitas hotel berbintang;Pasal 25 ayat (2) : Lokasi jenis usaha karaoke sebagaimandimaksud pada ayat (1)....dst....harus sesual dengan PeraturanDaerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Nainggolan danRusdita Banjarnahor tertanggal Pangururan, 10 Januari 2012, diberi tanda buktiP4;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat, para Pemohon juga telahmengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangannya dengan bersumpah, yaitu:1 SAKSI ALFON HARIANJA;Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena satu tempat ibadah dengan parapemohon;e Bahwa setahu saksi, para pemohon adalah suami istri yang melangsungkanperkawinan menurut upacara

Gereja Katolik tanggal 09 Januari 2012 di GerejaSihotang I di Pangururan Medan ;e Bahwa setahu saksi para pemohon punya anak bernamaGrecia Yonika Nainggolanyang berumur (satu) tahun;e Bahwa setahu saksi sampai saat ini para pemohon belum memiliki akte perkawinandari kantor catatan sipil;2 SAKSI PINUS SIMBOLON;Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena satu tempat ibadah dengan parapemohon;e Bahwa setahu saksi, para pemohon adalah suami istri yang melangsungkanperkawinan

digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasionalyang ditentukan oleh Menteri KeuanganSurat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE57/PJ.6/1994tentang Penegasan dan Penjelasan Pembebasan PBB atas FasilitasUmum dan Sarana Sosial Untuk Kawasan Industri dan Real Estate,antara lain menyatakan:Angka 3(i) Tanah dan/atau bangunan tersebut nyatanyata (de facto) telahdigunakan sebagai fasilitas umum (jalan, trotoar, berm, saluranair hujan, jalur hijau, dan lainlain) dan/atau sarana sosial(tempat

ibadah, kesehatan, pendidikan dan lainlain),(ii) Tanah dan/atau bangunan tersebut sematamata digunakanuntuk kepentingan umum/sosial dan tidak untuk mencarikeuntunganSurat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE26/PJ/2006 tanggal2/ November 2006 tentang Pedoman Pembentukan /Penyempurnaan ZNT/NIR atas bumi yang memiliki ciri specific;UndangUndang Pengadilan Pajak, menyatakan:Pasal 76Halaman 9 dari 19 halaman.

Untuk menetapkan objek pajak tersebut bebas dari pengenaanPBB maka, merujuk Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE5/7/PJ.6/1994 bahwa yang harus diteliti dan diperoleh kepastianadalah: Tanah dan/atau bangunan tersebut nyatanyata (de facto)telah digunakan sebagai fasilitas umum (jalan. trotoar,berm, saluran air hujan, jalur hijau, dan lainlain) dan/atausarana sosial (tempat ibadah, kesehatan, pendidikan danlainlain), Tanah dan/atau bangunan tersebut sematamata digunakanuntuk kepentingan umum/sosial dan

Putusan Nomor 758/B/PK/PJK/20169.3.5.4.5.2.8.dan/atau sarana sosial (tempat ibadah, kesehatan,pendidikan dan lainlain), Tanah dan/atau bangunan tersebut sematamatadigunakan untuk kepentingan umum/sosial dan tidakuntuk mencari keuntungan;bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa jalan akseskeluar masuk dari JI. Letjen S.

ibadah, kesehatan,pendidikan dan lainlain), Tanah dan/atau bangunan tersebut sematamatadigunakan untuk kepentingan umum/sosial dan tidakuntuk mencari keuntungan;Halaman 16 dari 19 halaman.

G II/IX/18/1977, tanggal 25 Januari 1976.Izin Departemen Agama RI Dit Urusan Agama Budha, No.38/H II/V/Jak 1983, tanggal 19 Februari 1983.Tanda daftar tempat Ibadah Agama Budha No. Kw 09.10/BAtanggal 04/2592/2015, tanggal 27 Maret 2015.Tanda Daftar Yayasan Keagamaan Budha, No. Dj.VI/BA.01.1/12/028/2015, tanggal 2 April 2015.Tanda Daftar Tempat Ibadan Agama Budha, No.

Putusan Praperadilan No. 91/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.e Sertifikat Hak Pakai No. 117, Situasi No. 230/Tahun 1976, atas nama pemegang Hak DEWANTIONGHOA berkedudukan di Jakarta, denganLuas 1.089 M2.e Bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 117, Situasi No.230/ Tahun 1976, atas nama pemegang HakDEWAN TIONGHOA berkedudukan di Jakarta,Luas 1.089 M2, Lamanya Hak Berlaku : Selamadigunakan untuk kepentingan Dewan Tionghoa(Tempat Ibadah), Sesuai dengan SuratKeputusan GUB.KEP.DKI.JAKARTA, 11.2831976, No. 47/15/I/IIP

DKI Jakarta BimbinganMasyarakat Budha)bahwa tempat ibadah VIHARA TRI RATNA yangberkedudukan di JI. Lautze No. 64 Kartini Jakarta Pusatterdaftar di Kanwil Kementrian Agama Prov. DKI Jakarta yakniterdaftar dengan No. B4684/KW.09.10/BA.04/04/2017,tanggal 25 April 2017 berlaku sampai 25 April 2021.Bahwa perijinan tempat ibadah VIHARA TRI RATNA yangberkedudukan di JI. Lautze No. 64 Kartini Jakarta Pusat masihberlaku, dikeluarkan tanggal 25 April 2017 hingga 25 April2021.Hal. 23 dari 61.

Kartini, Kec.Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusatyang berlaku selama dipergunakan untukkepentingan Dewan Tionghoa (Tempat Ibadah)menjadi tanah yang dikuasai langsung olehNegara.Hal. 25 dari 61.

Dan berdasarkan Surat KeputusanGubernur DKI Jakarta bahwa Vihara Tri Ratna sebagai bangunanCagar Budaya yang selam itu dipakai sebagai tempat ibadah tidakboleh dialihkan kepada orang lain tanpa seijin Gubernur DKI Jakarta;Hal. 48 dari 61.

Gusti Agung Adiputra Winatha (Danrindam XVII/Cen)dan setelah melaksanakan pembukaan seluruh siswaDikjurtaif Gel Il TA 2020/2021 melaksanakan Pretestdiruang makan Dodiklatpur Rindam XVII/Cen dandilanjutkan tradisi pendidikan yaitu pengambilanbendera, kemudian setelan selesai melaksanakantradisi pendidikan seluruh siswa Dikjurtaif Gel Il TA2020/2021 melaksanakan isoma dan dilanjutkan korvedisekitaran Mako Dodiklatpur Rindam XVII/Cen;3 Bahwa sekira pukul 18.00 WIT seluruh siswamelaksanakan ibadah di tempat

ibadah masingmasingdan setelah selesai beribadah dilanjutkan apel malam dilapangan Mako Dodiklatour Rindam XVII/Cen, sekirajam 20.00 WIT yang diambil oleh Serka Deni selakuBawas dan pada saat dilakukan pengecekan Terdakwatidak ada kemudian Bawas siswa (Serka Deni)memerintahkan seluruh siswa untuk mencari Terdakwadi sekitaran Ridam XVII/Cen namun Terdakwa tidakditemukan, kemudian Serka Deni melaporkan kepadaHal 6 dari 19 hal Putusan Nomor : 200K/PM.III19/AD/IX/2021Sertu.

Bahwa sekira pukul 18.00 WIT seluruh siswamelaksanakan ibadah di tempat ibadah masingmasingdan setelah selesai beribadah dilanjutkan apel malam dilapangan Mako Dodiklatour Rindam XVII/Cen, sekirajam 20.00 WIT yang diambil oleh Serka Deni selakuBawas dan pada saat dilakukan pengecekan Terdakwatidak ada kemudian Bawas siswa (Serka Deni)memerintahkan seluruh siswa untuk mencari Terdakwadi sekitaran Rindam XVII/Cen namun Terdakwa tidakditemukan kemudian, Serka Deni melaporkan kepadaSertu.

Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIT seluruhsiswa melaksanakan ibadah di tempat ibadah masingmasing dan setelah selesai beribadah dilanjutkan apelmalam di lapangan Mako Dodiklatopur Rindam XVII/Cen,sekira jam 20.00 WIT yang diambil oleh Serka Deniselaku Bawas dan pada saat dilakukan pengecekanTerdakwa tidak ada kemudian Bawas siswa (SerkaDeni) memerintahkan selurun siswa untuk mencariTerdakwa di sekitaran Rindam XVII/Cen namunTerdakwa tidak ditemukan kemudian, Serka Denimelaporkan kepada Sertu Afradi

Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIT seluruhsiswa melaksanakan ibadah di tempat ibadah masingmasing dan setelah selesai beribadah dilanjutkan apelmalam di lapangan Mako Dodiklatopur Rindam XVII/Cen,sekira jam 20.00 WIT yang diambil oleh Serka Deniselaku Bawas dan pada saat dilakukan pengecekanTerdakwa tidak ada kemudian Bawas siswa (SerkaDeni) memerintahkan selurunh siswa untuk mencariTerdakwa di sekitaran Rindam XVII/Cen namunTerdakwa tidak ditemukan kemudian, Serka Denimelaporkan kepada Sertu Afradi

salak milik pak Wiharjo ;Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pat.G/2018/PN SmnBahwa ketika membeli tanah Tergugat datang sendiri dan Penggugattidak menemani ;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut dibeli bersamaatau tidak ;Bahwa rumah yang sebelah timur setahu saksi dipakai untuk rumahibadah;Bahwa saksi tidak mengetahul yang untuk membeli tanah tersebut uangmilik siapa ;Bahwa saksi tidak mengetahui Sumber dana uang yang dipakai untukmembeli tanah yang dipakai untuk tempat

ibadah darimana ;Bahwa sepengetahuan saksi selain tanah yang di beli di DusunNgemplak Penggugat dan Tergugat punya tanah yang ada di Dusunsebelah ;Bahwa setahu saksi tanah yang ditempati Penggugat luasnya 302 M2sedangkan rumah yang dipakai untuk tempat ibadah luasnya 303 M2;Bahwa Tergugat tinggal di rumah tempat ibadah ;2.

memakai suratpembagian waris pada tahun 1999 di Notaris ;Bahwa warisan orang tua tergugat dibagi pada tahun 2016;Bahwa tanah seluas 640 yang terletak di Desa Sukoharjo diperoleh tahun2003;Bahwa saksi lupa bulan dan tahunnya pernikahan Penggugat danTergugat ;Bahwa Penggugat dan tergugat menikah secara agama Hindu ;Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pat.G/2018/PN SmnBahwa harta bersama menurut adat dibagi dua dan kalau harta bawaanistri tidak mendapat bagian ;Bahwa tanah yang dibangun tempat

ibadah dibeli tahu 2013 ;Menimbang, bahwa saksi dari Tergugat bernama Ngakan NyomanMahardika (tanpa sumpah) dan saksi bernama Eko Kristiyowati, SE. hanyamendengar dari Tergugat, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksisaksitersebut tidak bernilai sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti yang diajukan olehkedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu samalain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Sebidangtanah yang seluas 303 M?

Bahwa untuk mendapatkan SIUPMB tersebut sebelumnya harus memenuhisyaratsyarat yang ditentukan yakni seperti harus jauh dari tempat ibadah, dlldan juga sebelumnya harus mendapat rekomendasi dari tim yang dibentukuntuk selanjutnya dikeluarkan SIUPMB oleh Bupati. Bahwa untuk diwilayah Tulungagung tidak ada perusahaan maupunperorangan yang sudah memiliki SIUPMB (Surat Win Usaha PenjualanMinuman Berakohol) untuk menjual minuman keras.

Unsur menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golonganA, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum ditempat, di lokasi sebagai berikut : Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kioskios kecil,penginapan remaja, dan bumi perkemahan; Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit,dan kantor pemerintah dengan radius sekurangkurangnya 200 meter;dan Selain tempat tertentu lainnya yang telah ditetapkan oleh Bupati;Menimbang, bahwa selanjutnya

Unsur menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkoholgolongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsunguntuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut : Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kioskios kecil,penginapan remaja, dan bumi perkemahan; Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit,dan kantor pemerintah dengan radius sekurangkurangnya 200 meter;dan Selain tempat tertentu lainnya yang telah ditetapkan oleh Bupati;Menimbang bahwa Unsur

komposisi,pengemasan dll.Menimbang, bahwa untuk di Tulungagung ada Peraturan Daerah KabupatenTulungagung No. 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan PeredaranMinuman berakohol di Kabupaten Tulungagung sehingga untuk menjual minumanHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Tlgkeras harus memiliki jin berupa SIUPMB (Surat Ijin Usaha Penjualan MinumanBerakohol), dan untuk mendapatkan SIUPMB tersebut sebelumnya harus memenuhisyaratsyarat yang ditentukan yakni seperti harus jauh dari tempat

ibadah, dll danjuga sebelumnya harus mendapat rekomendasi dari tim yang dibentuk untukselanjutnya dikeluarkan SIUPMB oleh Bupati.Menimbang, bahwa untuk diwilayah Tulungagung tidak ada perusahaanmaupun perorangan yang sudah memiliki SIUPMB (Surat Ijin Usaha PenjualanMinuman Berakohol) untuk menjual minuman keras., dan terdakwa tidak memiliki ijindan tidak pernah mengajukan jjin ke Dinkes Tulungagung sehubungan denganminuman beralkohol yang diedarkan tersebut ;Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa

MENGADILI

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (in absentia);
2. Menyatakan Terdakwa RINA AGUSTINA binti EDI SAPUTRA, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kampanye pemilu di tempat ibadah sebagai peserta pemilu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SOEPARDHY D.S RAUF Als UDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap pelaksana, Peserta, Petugas Dan/Atau Tim Kampanye Pemilu Yang Dengan Sengaja Melanggar larangan Pelaksanaan Kampanye Dengan Mengunakan Fasilitas Pemerintah Tempat Ibadah Dan Tempat Pendidikan Pada Saat Kampanye ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa

RAUF Als UDA telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap pelaksana,Peserta, Petugas Dan/Atau Tim Kampanye Pemilu Yang Dengan SengajaMelanggar larangan Pelaksanaan Kampanye Dengan Mengunakan FasilitasPemerintah Tempat Ibadah Dan Tempat Pendidikan Pada Saat Kampanyesebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 521 Jo pasal 280 ayat (1) hurufh UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOEPARDHY D.S.

Unsur Melanggar Larangan Kampanye Dengan Mengunakan FasilitasPemerintah, Tempat Ibadah Dan Tempat Pendidikan ;Menimbang bahwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsurunsurpasal dalam dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut:1.

Unsur Melanggar Larangan Kampanye Dengan Mengunakan Fasilitas Pemerintah,Tempat Ibadah Dan Tempat Pendidikan:Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Fasilitas menurut KBBI (kamus besarbahasa Indonesia): adalah kata benda yang artinya sarana untuk melancarkan ataumemudahkan, dengan demikian maka yang dimaksud dengan fasilitas pemerintah berartisarana untuk melancarkan atau memudahkan yang disediakan pemerintah dalam hal ini PIP(Program Indonesia Pintar) yang merupakan fasilitas yang telah di sediakan

Ibadah Dan Tempat Pendidikan telah terbuktipada perbuatan terdakwa ;Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksisaksi yang masingmasingbersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Hakim berpendapatperbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 521 Jo pasal280 ayat (1) huruf h UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, oleh karena ituterdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana Setiap

pelaksana, Peserta, Petugas Dan/Atau Tim Kampanye PemiluYang Dengan Sengaja Melanggar larangan Pelaksanaan Kampanye DenganMengunakan Fasilitas Pemerintah Tempat Ibadah Dan Tempat Pendidikan Pada SaatKampanye ;Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Hakim berpendapat unsurdari pasal 521 Jo pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang PemilihanUmum dalam dakwaan tunggal terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut;Menimbang bahwa, dakwaan Tunggal Penuntut

Cemara Raya Blok 26nomor 7 Karawaci Baru, Karawaci, Kota Tangerang (bersebelahan denganrumah Penggugat nomor 6) sejak Januari tahun 2000 keduanya digunakanTergugat sebagai tempat ibadah hari minggu dan berbagai aktifitas gerejalainnya secara cumacuma.. Bahwa bukti kepemilikan Rumah di jalan Cemara Raya no. 6 Karawaci Baru,Kec. Karawaci, Kota Tangerang adalah status Hak Milik atas namaPenggugat; Drs.

ibadah ; Bahwa saksi tahu harga jual ketiga rumah tersebut sekitar Rp.300.000,000.

SIMAMORA, pada pokoknya menerangkan :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tahu tentang Tergugat;Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sekitar tahun 1988 karena pernahsamasama menjadi anggota Huria Kristen Batak Protestan RogateTangerang ;Bahwa Huria Kristen Batak Protestan Rogate Tangerang berdiri padatahun 1991 dimana saksi dan Penggugat ikut mendirikan gereja tersebut ;Bahwa pada awal berdirinya Huria Kristen Batak Protestan RogateTangerang, atas permintaan dari majelis tempat ibadah dilaksanakan

dirumah Penggugat di Jalan Cemara No. 6 Tangerang ;Bahwa selama 5 (lima) tahun rumah Penggugat yang terletak di JalanCemara No. 6 Tangerang yang dipergunakan untuk tempat ibadah tidakdikontrak ;Bahwa ada perluasan dari Gereja HKBP Tangerang, dimana pada tahun2001 rumah yang terletak di Jalan Cemara No. 7 Tangerang dibeli olehPenggugat seharga Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) yangdijadikan menjadi tempat ibadah ;Bahwa adapun sumber uang pembelian rumah yang terletak di JalanCemara No.

ibadah ;Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor : 667/Pdt.G/2016/PN.Tng.Bahwa yang bertindak selaku pihak pembeli mewakili HKBP Rogateadalah atas nama St.

yangsemuanya telah habis dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan seharihari terdakwa(vide alat bukti surat Mutasi rekening BNI 46 nomer 175112239 atas nama terdakwadan Mutasi rekening BNI 46 nomer 306047374 atas nama terdakwa).Akibat perbuatan terdakwa, saksi JOKO DARMANTO tidak menguasai inderakeenam dan menderita kerugian+ Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus jutarupiah).Bahwa perbuatan tersebut juga dilakukan terdakwa kepada saksi I WAYAN PUJAASTAWA, yaitu pada awalnya terdakwa mendatangi tempat

ibadah saksi I WAYANPUJA ASTAWA di Pura Sedaleman, Munggur, Mojogedang, Karanganyar.

ibadah saksi yaitu purasedaleman yang berada di Munggur, Kecamatan Mojogedang,Kabupaten Karanganyar, dan Terdakwa mengaku sebagai pengajarperguruan Pamenang (yang memberikan materi ritual) dan ada seorangbernama mbah Bowo sebagai penghubung perguruan dan Terdakwaingin mewariskan ilmu tersebut kepada saksi;Bahwa saksi tertarik dan percaya kepada Terdakwa karena Terdakwapernah menyumbang pura tempat ibadah saksi sebesar Rp. 6.000.000,(enam juta rupiah) dan Terdakwa akan mengajarkan ilmu kejawenkepada

Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan bahwa Terdakwa pada BulanMaret 2012 sampai dengan Bulan Maret 2013 telah melakukan penipuan terhadap JokoDarmanto, I Wayan Puja Astawa, Bunija, Giyatmi dan Ketut Murtini;Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2012 Terdakwa bertemu dengan saksi I WayanPuja Astawa dan saksi Giyatmi di tempat ibadah saksi yaitu pura sedaleman yang berada diMunggur, Kecamatan Mojogedang