strong>M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Aditya Muhammad bin Mumun) dengan Pemohon II (Melsa Nur Afifah binti Momon) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sumedang;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara dan membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggran

Membebaskan Pemohon dari segala biaya perkara dan membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggran 2021 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

>

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat (Bidin alias Abidin bin Idris) terhadap Penggugat (Maisarah binti Kahar) dengan iwadh uang sejumlah Rp10.000.00, (sepuluh ribu rupiah);

Membebankan kepada biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama tahun anggran

Membebankan kepada biaya perkara kepada negara melalui DIPAPengadilan Agama tahun anggran 2021 perkara sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi,bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami AchmadUbaidillah, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M.Pd. dan HudanDardiri Asfaq, M.H.I. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebutdiucapkan

Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun Anggran 2017;

Foto Copi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Nomor 300.353.0-25 tahun 2009 tanggal 4 Pebruari 2009 tentang penunjukan Petugas pengolah Data Dalam Rangka Kegiatan Percepatan pelaksanaan pendaftaran Tanah Melalui Sertfikasi Prona pada Kantor Pertanahan kebuapaten Malang Tahun Anggran 2009 besera lampirannya; -----------------------------------------------------------

17.

- Foto Copi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Nomor 300.353.0-26 tahun 2009 tanggal 4 Pebruari 2009 tentang Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran Tanah Melalui Program peningkatan Administrasi Pertanahan (Prona) pada Kantor Pertanahan kebuapaten Malang Tahun Anggran 2009 besera lampirannya ; ----------------------

18.

Pertanahan (Prona) dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanl Propinsi Jawa Timur tahun anggaraan 2009 beserta lampirannya ; ----

20.- Foto Copi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Propinsi Jawa Timur No. 300.353.0-35b tahun 2009, tanggal 19 Maret 2009 tentang Revisi Penetapan Peserta peningkatan Administrasi Pertanhan (Prona) Dalam Rangka kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui Sertifikasi hak Atas Tanah pada kantor Pertanahan Kabupaten Malang tahun Anggran

2009 tentangPenunjukan Pelaksana Teknis Dalam Rangka Kegiatan PercepatanPelaksanaan Pendaftaran tanah Melalui Sertifikasi Prona pada KantorPertanhan Kabupaten Malang tahun anggaran 2009 beserta lampirannya;16.Foto Copi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenMalang Nomor 300.353.025 tahun 2009 tanggal 4 Pebruari 2009tentang penunjukan Petugas pengolah Data Dalam Rangka KegiatanPercepatan pelaksanaan pendaftaran Tanah Melalui Sertfikasi Pronapada Kantor Pertanahan kebuapaten Malang Tahun Anggran

Foto Copi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Propinsi JawaTimur No. 300.353.035b tahun 2009, tanggal 19 Maret 2009 tentangRevisi Penetapan Peserta peningkatan Administrasi Pertanhan (Prona)Dalam Rangka kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanahmelalui Sertifikasi hak Atas Tanah pada kantor Pertanahan KabupatenMalang tahun Anggran 2009 beserta lampirannya ; 21.Foto Copi Surat Tugas Nomor : ST/27/V1/09, tanggal 03 juni 2009beserta Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ; 22.Foto Copi Surat

2009 tentangPenunjukan Pelaksana Teknis Dalam Rangka Kegiatan PercepatanPelaksanaan Pendaftaran tanah Melalui Sertifikasi Prona pada KantorPertanhan Kabupaten Malang tahun anggaran 2009 beserta lampirannya;Foto Copi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenMalang Nomor 300.353.025 tahun 2009 tanggal 4 Pebruari 2009tentang penunjukan Petugas pengolah Data Dalam Rangka KegiatanPercepatan pelaksanaan pendaftaran Tanah Melalui Sertfikasi Pronapada Kantor Pertanahan kebuapaten Malang Tahun Anggran

2009besera lampirannya; Foto Copi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenMalang Nomor 300.353.026 tahun 2009 tanggal 4 Pebruari 2009tentang Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan percepatanpelaksanaan pendaftaran Tanah Melalui Program peningkatanAdministrasi Pertanahan (Prona) pada Kantor Pertanahan kebuapatenMalang Tahun Anggran 2009 besera lampirannya ; Hal. 39 dari 42 hal.

Lokasi Proyek Operasi Nasional Pertanahan(Prona) dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasioanlPropinsi Jawa Timur tahun anggaraan 2009 beserta lampirannya ; Foto Copi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Propinsi JawaTimur No. 300.353.035b tahun 2009, tanggal 19 Maret 2009 tentangRevisi Penetapan Peserta peningkatan Administrasi Pertanhan (Prona)Dalam Rangka kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanahmelalui Sertifikasi hak Atas Tanah pada kantor Pertanahan KabupatenMalang tahun Anggran

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Medan Tahun Anggran 2017 sejumlah Rp 556000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPAPengadilan Agama Medan Tahun Anggran 2017 sejumlah Rp 556000,00(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).Demikian putusan ini dijatunkan dalam musyawarah Majelis Hakim diMedan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengantanggal 1 Zulkaedah 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rabiah AdawiyahNasution, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. M.

Sungai Penuh tahun anggran 2022.

No. 186/Pdt.G/2020/PA Kadi.bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan dua oranganaknya sangat menderita lahir dan batin;bahwa Penggugat sekarang berperkara dengan biaya yang ditanggung olehDIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun anggran 2020;bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudahdiupayakan rukun, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak sudahtidak ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya;Saksi Il: XXXXX, umur 25 tahun, Agama Islam, telah menerangkan

No. 186/Pdt.G/2020/PA Kadi. bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tidak ada nafkah yang dikirimoleh Tergugat kepada Penggugat dan dua orang anaknya; bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan dua oranganaknya sangat menderita lahir dan batin; bahwa Penggugat sekarang berperkara dengan biaya yang ditanggung olehDIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun anggran 2020; bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudahdiupayakan rukun, namun tidak berhasil karena kedua

p>MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Rusdi bin Mattalatta) terhadap Penggugat (Suryati binti Ambo P);
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama tahun anggran

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rahman Ilohuma bin Rusu Ilohuma) terhadap Penggugat (Melisa Ibrahim binti Syafrudin Ibrahim);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggran 2019 sejumlah Rp. 356.000

Desa.Menyusun dokumen pelaksanaan anggran satuan Kerja PerangkatDaerah.Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggran Belanja.Melaksanakan anggran satuan Kerja perangkat Daerah yangdipimpinnya.Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.Mengadakan ikatan/ Perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalambatas angaran yang telah di tetapkan.Menandatangani surat perintah membayar.Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab satuankerja perangkat daerah

Menyusun Rencana Kerja Anggran satuan kerja Perangkat Desa.2.

Menyusun dokumen pelaksanaan anggran satuan Kerja PerangkatDaerah.Halaman 67 dari 317 halaman Putusan Nomor 100/Pid.SusTPK/20118/PN Bgl10.11.12.Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggran Belanja.Melaksanakan anggran satuan Kerja perangkat Daerah yangdipimpinnya.Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.Mengadakan ikatan/ Perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalambatas angaran yang telah di tetapkan.Menandatangani surat perintah membayar.Mengelola utang

Belanja 1,00 Kegia 115.000.00 115.000.00Perjalanan Dinas tan 0, 0, Luar Daerah Bahwa kemudian untuk kegiatan tersebut ditunjuklah :Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) : BadiUzamanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : TerdakwaBendahara Kegiatan : Tri AnjaswatiBahwa saksi Badi Uzaman,SH selaku Pengguna Anggaranmempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :1.2.10.11.12.Menyusun Rencana Kerja Anggran satuan kerja Perangkat Desa.Menyusun dokumen pelaksanaan anggran satuan Kerja PerangkatDaerah.Melakukan

Bahwa pada tahun anggaran 2015 di BPMPD (Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Mukomuko terdapatkegiatan lomba desa berdasarkan DPPA ( Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggran Tahun Anggran 2015 Nomor : 1.220101170652 Sumber dana. dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau APBDKabupaten Mukomuko sebesar Rp. 631.000.000, (enam ratus tigapuluh satu juta rupiah).

in sughraTergugat(Zoni Afrika bin Talmizudin)terhadap Penggugat(Resma Neli binti Tarmizi);

anggran dan hambatanpelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan.Menyimpan dan Menjaga Keutuhan Seluruh DokumenPelaksanaan Barang / Jasa.

Setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Anggran PemerintahDaerah (TAPD) Kab. Inhil selanjutnya TAPD mengirimkan dan ataumemberitahukan jumlah anggaran dan atau alokasi dana untuk DinasKelautan dan Perikanan.e.

Dari hasil pembahasan antara SKPD dengan Tim Anggaranselanjtnya terbit Rancangan Anggran Pendapatan dan BelanjaDaerah (RAPBD).e. Rancangan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)dibahas oleh Tim anggran, SKPD dan DPRD, disetujui olen DPRDdalam paripurna dan RKA di terbitkan RKA dan ditandatangani olehKepala SKPD dan TIM Angggaran Pemerintah Daerah (TAPD).f.

Setelah diperivikasi oleh Provinsi selanjutnya di terbitkan DokumenPelaksanaan anggran (DPA).Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana mekanismepenganggarannya sehingga Kegiatan tersebut diatas dapat terbit diDokumen Pelaksanaan anggran (DPA) pada Dinas Kelautan danPerikanan tahun anggran 2012, dikarenakan pada saat itu saya belumterlibat dalam Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).Bahwa benar saksi selaku Wakil Ketua Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) hanya sebatas menandatangani

Inhil dan meminta bantuan kepada saksiagar kegiatan tersebutdianggarkan pada tahun anggran 2012.b. Selanjutnya saksimengusulkan kegiatan pada saat pembahasananggaran atara DPRD dengan Tim Anggran Pemerintah Daerah(TAPD) dan Satker Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.

Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Barat Tahun Anggran 2013, yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan AgamaJakarta Barat Tahun Anggran 2013, yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.186.000, (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini Rabu Tanggal 21 Agustus 2013Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 Hijriyyah. Oleh Majelis HakimPengadilan Agama Jakarta Barat yang terdiri dari Drs. Ahmad, M.Hum. Ketua Majelis,Drs. H. Shonhaji, MH. dan Drs. Manani, HS.

secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Padang tahun anggran 2022

ratustiga puluh Sembilan enam ratus enam rupiah) menjadi Rp297.237.467,00(dua ratus Sembilan puluh tujuh dua ratus tiga puluh tujun emapat ratusenam puluh tujuh rupiah), dan berdasarkan Peraturan Bupati Aceh SelatanNomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BupatiAceh Selatan Nomor 32 tahun 2015 tentang Penetapan dan PembagianBesaran serat petunjuk Pelaksanaan bagi Hasil Pajak dan retribusi daerahuntuk gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan dari bagi Hasil Pajak danretribusi daerah anggran

Usbah Bin Nanyan selakuBendahara telah mempergunakan anggaran pendapatan gampong JamboDalem tahun anggran 2016 tidak sesuai dengan yang ditentukan dalamAPBG/APBGP dan tidak sesuai degan laporan pertanggungjawaban yangdibuat dengan cara memarkup harga satuan dan tidak dilaksanakan sesualdengan spesifikasi dalam RAB untuk pembangunan fisik, dan Fiktif/tidakdilaksanakan untuk kegiatan penyelenggraan pemerintah gampong lainnya,sehingga terjadi penyimpangan dan penyelewengan dibeberapa kegiatanberikut

Helmizar membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)dengan hanya memberitahukan pagu anggran untuk setiap kegiatanpembangunan fisik, selanjutnya setelah RAB selesai dibuat oleh SaksiT.Helmizar kemudian Saksi M.

Yahya dengan anggran sebesar sebesarRp30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) dan pelaksanaannya telah selesaidilaksanakan berdasarkan laporan pertanggungjawaban dan telahdilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM)tanggal 11 Juli 2016, Namun faktanya pekerjaanbelum selesai dilaksanakan oleh Saksi M. Yahya, masih ada tumpukanpasir sebanyak 11 (Sebelas) truk belum diserak;Bahwa pada saat pelaksanaan Terdakwa tidak pernah memberikankanRAB kepada Saksi M.

USBAH BIN NANYAN yang bersumber dari anggran dana desaHalaman 55 dari 71 Putusan Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNAJambo Dalem Tahun anggran 2016 sebagaimana tersebut diatas telahterdakwa MARZUKI B BIN BAHARUDDIN pergunakan untuk kepentinganpribadi terdakwa MARZUKI B BIN BAHARUDDIN dan terdakwa MARZUKI BBIN BAHARUDDIN dan tidak dapat merpertanggungjawabkan uang tersebutserta tidak pernah mengembalikan uang tersebut ke ke kas gampong JamboDalem.Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang

No. 186/Pdt.G/2020/PA Kadi.bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan dua oranganaknya sangat menderita lahir dan batin;bahwa Penggugat sekarang berperkara dengan biaya yang ditanggung olehDIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun anggran 2020;bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudahdiupayakan rukun, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak sudahtidak ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya;Saksi Il: XXXXX, umur 25 tahun, Agama Islam, telah menerangkan

No. 186/Pdt.G/2020/PA Kadi. bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tidak ada nafkah yang dikirimoleh Tergugat kepada Penggugat dan dua orang anaknya; bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan dua oranganaknya sangat menderita lahir dan batin; bahwa Penggugat sekarang berperkara dengan biaya yang ditanggung olehDIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun anggran 2020; bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudahdiupayakan rukun, namun tidak berhasil karena kedua

harta benda yangmencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidanapenjara masingmasing selama 3 (tiga) bulan.Apabila Terdakwa/terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dariseluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yangdibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupapidana penjara sebagai pengganti dan kewajiban membayar uang pengganti.6 Menyatakan barang bukti berupa :12APBD Kabupaten Tana Toraja tahun anggran

PPTHER MANGUMA, danTerdakwa IV : SEMUEL SAMPE, BA Terdakwa dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya ;Menetapkan barang bukti berupa :1 APBD Kabupaten Tana Toraja tahun anggran 2002 ;2 DASK DPRD Kabupaten Tana Toraja tahun anggran2002 ;101112DASK Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Torajatahun Anggran 2003Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 21Tahun 2002 tentang Pengelolahan dan PertanggungJawaban Keuangan Daerah ;SPMU dana bantuan mobilitas/ Operasional untukBantuan Mobilitas anggota

Dengan demikian secara keseluruhanarti pasal 27 adalah apabila setiap anggota DPRD tersebut sakit / berobat diberikanasuransi dan bantuan sarana Kendaraan Dinas untuk kepentingan dalamperawatan / pengobatan tersebut, sehingga ketentuan pasal 27 yang menyangkuttentang tunjangan kesehatan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk pencairanmata anggaran Mobilitas dalam pos Anggran DPRD Tana Toraja Tahun 2002.Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 tahun 2002tentang Anggaran Pendapatan

Sesuai juga dengansurat yang dibuat oleh Bupati Tana Toraja yang ditujukan kepada Sekretaris DPRDKabupaten Tana Toraja telah dengan tegas menyebutkan bahwa penggunaan biayatersebut tidak sesuai dengan peruntukkannya / tujuannyaSehingga pembayaran Biaya Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggran 2003 tidaksesuai dengan peruntukannya dan melanggar ketentuan perjalanan dinas sesuaidengan hasil Audit BPKP Sulawesi Selatan dan Selama persidangan para Terdakwatidak dapat menunjukkan dasar hukum yang dapat membenarkan

Terdakwa dan para anggota DPRD yang lainnyatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, dan telah merugikan keuangan negara / daerahKabupaten Tana Toraja TA 2002, karena tidak sesuai dengan peruntukannya /tujuannya dan melanggar ketentuan hukum tentang perjalanan dinas.Tentang Biaya Belanja Barang dan Jasa : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, pada tahun2003 dalam Pos Anggaran DPRD telah terdapat mata anggran