Ditemukan 2775 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-03-2015 — Putus : 05-08-2015 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.RAP
Tanggal 5 Agustus 2015 — Penggugat :
ZULWINDRA SIREGAR Bin DARWIN SIREGAR
Tergugat:
WARSINI Binti PONIMAN
308
  • syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasail 156 huruf(a) Kompilasi Hukum isiam serta persyaratan iainnya sebagaimana diatur daiamhukum isiam dengan mengutamakan kepentingan anak;Menimbang, bahwa pemilaharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalahkewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) jisPasal 41 huruf (a) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 pbahwa kewajibanpemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua, kewajibanmana beriaku
    Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bahagian dari perkawinan. sesuai bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undangundang Nomor 7Tahun 1989 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimanatercantum dalam amar putusan ini:Mengingat, segaia bunyi pasai perundangundangan yang beriaku serta dalildalil syara yang berkenaan
Register : 17-09-2013 — Putus : 22-07-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 459/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Juli 2014 — 1. PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. PT. BANK DKI >< 1. THE TJIN KOK 2. RUDY HARSONO
7114
  • Jakarta Barat;2.2 Bahwa, menurut Tergugat tanah berikut bangunan 4 (empat) lantai yang terletak di Jalan Pintu BesarSelatan Nomor 67, Jakarta Barat tersebut sejak tahun 1962, atas sepengetahuan dan persetujuanPenggugat telah ditempati oleh Penggugat II untuk melakukan kegiatan usaha;2.3 Bahwa, selain itu dalam dalil gugatannya waktu itu Tergugat juga menyatakan Penggugat II selain tidakpemah membayar uang sewa, juga melakukan halhal yang menyalahi seorang penyewa sebagaidigariskan ketentuan yang beriaku
    Hal manasesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 1341976 No. 647 K/Sip/9173 yang menyatakan:Asas ne bis in idem tidak sematamata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwaobyek dan sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahuiudan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.Serta Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982 tanggal 1031983 yang pada prinsipnya antara lainmenyatakan bahwa azas ne bis in idem beriaku mengingat
    0903/03/390/HGB/2003 Surat Ukur No. 106/2945/1980 NIB 00479 luas 179M2 diberikan Hak Guna Bangunan kepada Rudy Harsono;Bahwa kemudian HGB 806 diberikan hak kepada Rudy Harsono menjadi 2800/Pinangsia dan 2801/Pinangsia tetap atas nama Rudy Harsono sampai saat ini;Bahwa HGB nomor 40/Pinangsia luas 300 M2, kemudian HGB 806 luas 40/Pinangsia berakhir padatanggal 23 September 1987;Bahwa HGB 2800 dan HGB 2801 diajukan permohonan lagi tahun 2003sedangkan HGB 806 dan 807 berakhir pada tahun 2000 sehingga beriaku
    ada 20 tahun, ada 25 tahun dan bisa diperpanjanghaknya 20 tahun sehingga 40 tahun, apabiia masa beriaku HGB habis 40 tahun kemudian yang bersangkutandapat meiakukan permohonan tagi, dapat diperbarui iagi dan seterusnya sampai diwariskan seiamanya;e Bahwa pemecahan sempurna adaiah pemecahan atas permintaan yang bersangkutan menjadibeberapa bagian, sehingga sertipikat yang semuia hangus; Bahwa ketika HGB tersebut dimohonkan oleh Rudy Harsono saksi bertugas di BPN Pusat; Bahwa saksi mengetahui pemeriksaan
    67, JakartaBarat; bahwa, menurut Tergugat tanah berikut bangunan 4 (empat) iantai yang terietak di Jaian PintuBesar Seiatan Nomor 67, Jakarta Barat tersebut sejak tahun 1962, atas sepengetahuan dan persetujuanPenggugat i teiah ditempati oleh Penggugat li untuk meiakukan kegiatan usaha; bahwa, seiain itu daiam daiii gugatannya waktu itu Tergugat juga menyatakan Penggugat ii seiaintidak pemah membayar uang sewa, juga meiakukan halhal yang menyaiahi seorang penyewa sebagaidigariskan ketentuan yang beriaku
Register : 25-01-2017 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 30-06-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Dpk
Tanggal 21 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
114
  • 272 RV:Menimbang bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, PermohonanPemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan:Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006, dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang beriaku
Register : 25-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 2065/Pdt.P/2019/PN Sby
Tanggal 18 Desember 2019 — Pemohon:
I W AYAN GINANTO
253
  • Memerintansan Kepada Kepala Kantor dinas Kependudukan dan CatatanSipil kota Surabaya untuk mengganti nama tsb diatas agar dicatat daiamDaftar Register Perkawinan tahun yang bersangkutan sebagaimanatetentuan beriaku ;4 Membebankan biaya perkara ini menurut Hukum ;Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalahpanggilan elektronik tanggal
Register : 04-12-2017 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 1727/Pdt.G/2017/PA.Bm
Tanggal 24 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
119
  • Menetapkan biaya perkara sesual aturan yang beriaku ;2.
    tanpa alasan yang sah ataukarena hal lain di luar kKemampuannya;Menimbang, banhwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sullitdinarapkan untuk dapat hidup rukun daiam sebuah rumah tangga yangbahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi ruman tangga yangdemikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagiPenggugat, oieh karena itu daiam hai ini beriaku
Register : 29-11-2017 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 1716/Pdt.G/2017/PA.Bm
Tanggal 24 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
179
  • Bm.diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yangbahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yangPemonon, oleh karena itu daiam hal int beriaku katdah fikin menghindarikerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemastahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut dimemenuhi ketentuan Pasai 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974jo.
    Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrartalak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama didan Termohon saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 yang teiah diubah dan ditambah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Pemonon;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan yang beriaku
Register : 17-11-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 23-06-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0416/Pdt.P/2017/PA.Pdg
Tanggal 18 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
142
  • Membebankan biaya perkara Sesuai peraturan yang beriaku;Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan baik Pemohon dan PemohonNl telah hadir menghadap di persidangan, dan Selanjutnya dibacakanpermohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;:Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon memberikanjawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut Bahwa kedua Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan menguruskepastian hukum; Bahwa para Pemohon tetap menyatakan tetap pada Permohonannya
Register : 18-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 22-04-2019
Putusan PA JAYAPURA Nomor 0036/Pdt.G/2016/PA.Jpr
Tanggal 2 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
6930
  • Ibrahim4. bahwa permasalahan hak harta bersama tersebut pemah diselesaikandan dimusyawarahkan, namun tidak ada kesepakatan sertapenyelesaian oleh karena Tergugat tidak mau bila harta bersamatersebut dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang beriaku;5. bahwa atas dasar halhal tersebut diatas dan atas perbuatan Tergugattersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karenaPenggugat sendiri juga mempunyai hak atas harta tersebut;6. bahwa agar gugatan Penggugat tidak siasia (Illusoir) karenadihawatirkan
    Menetapkan biaya perkara Sesuai dengan ketentuan yang beriaku;Apabila Pengadilan Agama Jayapura berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya);Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat dan Tergugatdatang menghadap sendiri di persidangan ;Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat danTergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarahdan kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikanjawaban
Register : 11-11-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 20-04-2020
Putusan PA MANOKWARI Nomor 101/Pdt.P/2016/PA.Mw
Tanggal 7 Desember 2016 — Pemohon melawan Termohon
119
  • in person ke persidangan.Menimbang, bahwa pokok permasaiahan permohonan isbat nikah yangdiajukan oieh Pemonon i dan Pemonon ii adaianm Pemonon i danPemohon Il bermaksud agar perkawinannya yang telah dilakukan padatanggai 16 Mei 2013 di Kampung Kalitami, Distrik Bintuni, Kabupaten TeiukBintuni disahkan, dengan alasan pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahdiiaksanakan dengan memenuhi syarat rukun perkawinan, tidak ada haianganuntuk menikah baik secara syara maupun peraturan perundangundanganyang beriaku
    Pasal 4 Kompiiasi HukumIslam, adalah sah karena dilakukan menurut hukum masingmasing agamanyadaiam hai ini yang beriaku bagi Pemonon i dan Pemonon ii yakni nukum isiam.Hai. & dari ii Penetapan Nomor 0101/Fadt.F/2076/PMw.Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon i dan Pemohon ii taemelanggar hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal (8), (9) dan (10)UndangUndang Nomor i tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Register : 23-02-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 08-12-2020
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.TPI
Tanggal 2 Juli 2015 — Penggugat melawan Tergugat
151
  • TPIdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkaraini dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang beriaku seriaketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor : 0638/Pdt.G/2015/PA.TPI gugur;2.
Register : 06-10-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 19-11-2019
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 0638/Pdt.G/2015/PA.TPI
Tanggal 25 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
81
  • No.0638/Pdt.G/2015/PA.TPIdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biayaperkara ini dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang beriaku sertaketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor:0638/Pdt.G/2015/PA.TPI gugur;2.
Putus : 27-12-2012 — Upload : 17-10-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 1564/Pdt.P/2012/PN Rap
Tanggal 27 Desember 2012 — PERDATA - MARATUA NASUTION
232
  • sebagaiman ketentuan UndangUndang RI No 23 tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengakomodir Pasai 32 ayat (2)yang mana bagi Akta Kelahiran yang terlambat memerlukan Penetapan dariPengadilan Negeri;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dinilai tidakbertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa tentang biaya permohonan akan dibebankan kepadaPemohon;Mendasarkan akan peraturan perundangundangan yang beriaku
Putus : 22-11-2012 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 733/Pdt.P/2012/PN-RAP
Tanggal 22 Nopember 2012 — PERDATA - MUHARI
132
  • sebagaiman ketentuan UndangUndang RI No 23 tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengakomodir Pasal 32 ayat (2)yang mana bagi Akta Kelahiran yang terlambat memeriukan Penetapan dariPengadilan Negeri;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dinilai tidakbertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa tentang biaya permohonan akan dibebankan kepadaPemohon;Mendasarkan akan peraturan perundangundangan yang beriaku
Register : 05-02-2013 — Putus : 25-03-2013 — Upload : 16-10-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 26/Pdt.P/2013/PA.Wsp
Tanggal 25 Maret 2013 —
128
  • perkawinan dilangsungkan tidak adahalangan secara tlndanglindang haik hubungan darah dan hubungan sesusuan yangmenjadi penglialang atau larangan untuk meiangsungkan petkwinan menuruL hukum Islammaupun perundangundangan yang berlaku.Berdasarkan alasanalasan yang terurai diatas. rnal4.a Pernohon I dun Pemohon 11memohon kepada Ketua Pengadilan Agarnat WaLinsopNng Cc/ majelis hakini yangmemeriksa clan tnengadili perkara ini, agar perkawinan Pernohon 1 dan Pemohon 11 tersebutdisahkan sesuai aturan yang beriaku
Register : 04-01-2016 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 23-07-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Bgr
Tanggal 9 Februari 2016 — Pemohon melawan Termohon
3516
  • Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang beriaku;Subsudarr:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka para Pemohon mohon putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidanaan,kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan denganpermohonan tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya ;Menimbana, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohontersebut
    mengatur "Perkawinanyan sah berdasarkan ketentuan Perundangundangan wajib dilaporkan olehpenduduk kepada instansi ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60(enam puluh hari) sejak tanaaal perkawinan" ;Menimbang, bahwa ayat 4 daiarn pasal tersebut juga menyebutkan"Pelaporan sebaaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh penduduk yanaberagama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan" ;Menimbana, bahwa sedangkan pasal 35 huruf (a) mengatur "Pencatatanperkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 beriaku
Register : 10-03-2016 — Putus : 01-04-2016 — Upload : 18-09-2019
Putusan PA TOLITOLI Nomor 0368/Pdt.P/2016/PA.Tli
Tanggal 1 April 2016 — Pemohon melawan Termohon
136
  • Tlipernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturanperundangundangan yang beriaku;Menimbang. bahvva terbukti pula kalau para Pemohon saat. inimemerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkasadministrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Keiahiran anak;Menimbang. bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat(3) huruf (e) Kompilasi Hukum isiam, oieh karena itu dapat dikabuikan;Menimbang
    Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam,Pengadiian periu memenntahkan kepada para Pemohon untuk tkanpernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undangundang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undangundang yang beriaku, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal diwilayah Kecamatan Tolitoii Utara, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenangmencatat perkawinan Pemohon dengan Pemohon II adalah Peqawai PencatatNikah Kantor
Putus : 15-10-1966 — Upload : 10-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50K/PID/1966
Tanggal 15 Oktober 1966 — -
13767 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MahkamahAgung Indonesia tidak beriaku lagi tapi karena UU, atjara kasasi untuk itu belum ada maka Mahkamah Agung menganggap masih perlumenggunakan ps. 12 UU.
Register : 19-07-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan MS JANTHO Nomor 249/Pdt.G/2018/MS.Jth
Tanggal 4 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
4611
  • i tahun, kemudian Penggugat danTergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;Bahwa pada awai kehidupan rumah tangga Penggugat dan jergugatberlangsung harmonis selama lebih kurnag 1 tahun, setelah itu seringterjadi perselisinan dan percekcokan karena tergugat sangat egois, kurangbertanggung jawab terhadap keluarga dan sering marahmarah tanpaalasan yang jeias;Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jeias, jikadipertanyakan maka tergugat akan marah kepada penggugat;Tergugat sering beriaku
    berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka terdapat cukup alasan bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakandapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasai 89 ayat (1) undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undangundang Nomor 50Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPenggugat ;Dengan mengingat segala ketentuan hukum syara dan peraturanperundangundangan yang beriaku
Register : 10-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 11-10-2019
Putusan PA BANGKINANG Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Bkn
Tanggal 15 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
143
  • Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agarKetua Pengadilan Agama Bangkinang c/q Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi:1.Mengabuikan gugatan Penggugat;2.Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;3.Menetapkan biaya perkara menurut tiukum yang beriaku;Atau bila Pengadilan menentukan lain, mohon perkara ini diputusmenurut hukum yang seadii adilnya.Menimbang, bahwa pada had sidang yang telah ditetapkan Penggugatdan Tergugat
    Pencatat NikahKantor Urusan Agama, untuk pencatatan;Menimbang, bahwa karena perkara Cerai Gugat termasuk bidangperkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambaholeh Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;Mengingat dalildalil syar'i dan pasalpasal dalam peraturan perundangundangan yang beriaku
Register : 23-04-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 31-12-2015
Putusan PA WATAMPONE Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Wtp
Tanggal 23 Juli 2013 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
5516
  • Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk datang menghadap dipersidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggiian itu, maka termasukorang zhalim dan gugurlah haknya Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, danberdasarkan ketentuan pasal 124 Rbg, maka gugatan penggugat harus dinyatakangugur;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasai 89 UndangUndang No.7 Tahun 1989biava perkara dibebankan kepada penggugat;Mengingat segaia ketentuan peraturan perundangundangan yang beriaku