Ditemukan 1326 data
12 — 6
diberikandispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama AnnisaBaddriyah binti Eri Rusmandani, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, MajelisHakim sependapat dengan qaedah figh yang tercantum di dalam kitab AlAsybah wannazhair halaman 128 yang diambil alih dan dijadikan pendapatMajelis Hakim, sebagai berikut : arboaol bois
15 — 3
fighiyah yang menyatakan "mencegah mafsadat harusdidahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan dan dihubungkan dengankasus dalam perkara ini, maka pemberian dispensasi nikah bisa mencegah adanyamafsadat yang lebih besar terhadap diri anak Pemohon dan calon isterinya;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut makapermohonan Pemohon untuk memperoleh dispensasi nikah dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah Ushul Fighyang berbunyi sebagai berikut:a@rbadb bois
14 — 2
pernikahan; Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelaidan siap membimbing secara rokhani dan jasmani; Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untukmelangsungkan pernikahan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anakPemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untukmelangsungkan pernikahan;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi normahukum dalam kitab Al Asbah wa al NadZzoir : 128a&ugsaloacLaJl) arable cacd b bois
7 — 2
siapmelangsungkan pernikahan; Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelaidan siap membimbing secara rokhani dan jasmani; Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untukmelangsungkan pernikahan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anakPara Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untukmelangsungkan pernikahan;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi normahukum dalam kitab Al Asbah wa al NadZzoir : 128arliacs L bois
10 — 0
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikutA@rllacstilh bois a,c We LY!
32 — 0
untuk calon isterinya, karena keduanya belum berumur 21 tahun seperti diaturdalam pasal 6 ayat (2) undangundnag nomor 1 tahun 1974; Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dankematangan calon pengantin, dengan harapan akan dapat terbina rumah tangga sepertidiinginkan. ketentuan batas umur sematamata sebagai upaya ikut mewujudkan harapan tersebut;Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli seperti termuat dalamAsybah wan Naazair halama 70 sebagi berikut :anool bois
10 — 1
Akta Nikah;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan identitas tersebutberkaitan dengan nama isteri (Pemohon II), maka berdasarkan pasal 34ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 TentangPencatatan Perkawinan, harus didasarkan pada Penetapan PengadilanAgama wilayah yang bersangkutan ;Penetapan Nomor 0188/Pdt.P/2019/PA.Lmg Halaman 6 dari 9 halamanMenimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkankaidah fiqghiyah yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis,yaitu :arbass Lb bois
11 — 0
Pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :8 405 eLoYl We as JI bois arnlLaodbArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ; Menimbang, bahwaberdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/ PegawaiPencatat
8 — 0
Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islamyang terdapat dalam kitab AlAnwar juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :FAD gba itd AS bois oie 5 UR sloArtinya :" Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara ini diputus denganbuktibukti";Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 76 (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telahmendengar 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat yang menerangkan dibawah
12 — 5
(alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz , hal. 87);ar Laatl bois acti ole pla Sl LehiArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.
8 — 0
Pasal 16 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :arlacdhl bois ace JI de eLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 PeraturanMenteri Agama Repbulik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor UrusanAgama/ Pegawai Pencatat
8 — 4
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :asliocdL bois acc JI le plo Yl 9,505Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwaberdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan; Menimbang, bahwasesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan MenteriAgama Repbulik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/ PegawaiPencatat
13 — 1
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagaiberikut : A@rlloootilh bois a.s JI We LY!
8 — 1
Pasal 16 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut ;arbadh bois as JI le ploy!
51 — 19
Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di tempat bernama Bois Jaga II Desa Sendangan Kecamatan Remboken dengan luas + 3390 m2 dengan batas-batas :- Sebelah Timur dengan kebun sawah Wellem Kindangen ;- Sebelah Barat dengan kebun sawah Keluarga Mogot-Pangemanan ;- Sebelah Utara dengan saluran air Kulo ;- Sebelah Selatan dengan kebun sawah Keluarga Kairupan dan Keluarga Tirayoh ;Adalah milik Penggugat ;3.
9 — 0
beralasanhukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk mewujudkan suatu kemaslahatan,keadilan dan kepastian hukum, maka nama Pemohon yang tertulissalah/keliru. dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor177/Kua.11.18.02/PW.01/04/2019 tanggal 22 April 2019 yang diterbitkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Pati tersebut perludibetulkan sebagaimana mestinya, dan hal demikian sesuai dengan KaidahFiqhiyyah dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhair, halaman 83 yang berbuny/i:arbaol bois
8 — 0
Pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :adrbadh bois asc Jl Je pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwaberdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/ PegawaiPencatat
7 — 0
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagaiberikut : A@rllooastibh bois a.s JI We LY!
6 — 0
Pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqihyang berbunyi sebagai berikut :arbadhl bois acl We pLYl 925Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri AgamaRepbulik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/ Pegawai PencatatNikah
12 — 0
Qaidah Fiqhiyyah yang termuat di dalam kitab ,sUatl, oluuw YI, halaman 83,yang berbunyi :aslaall bois abe 3 le playl 23 pasArtinya: Kebijakan Pemerintah (Putusan Hakim) harus mempertimbangkankemaslahatan rakyat.