• Kantor Cabang Blitar
  Turut Tergugat:
  1.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Malang
  2.EDI HARTANTO
  3.BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN)
  4.YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI)

• Dengan demikian BPSK Secara Absolut TidakMemiliki Wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atasperjanjian tersebut; Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungan KonsumenNasional Republik Indonesia Nomor : 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19Januari 2016, Perihal: Tanggapan Penganduan Bank BITPN tentangPenyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isisurat tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia telah menegur/mengingatkan

  Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memilikiwewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atasperjanjian tersebut, serta diperkuat juga dengan Surat dari BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal: TanggapanPenganduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSKKabupaten Batu Bara, yang pada intinya isi surat tersebut adalah BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia telahmenegur/mengingatkan

  Fotocopy dari fotocopy Surat Badan Perlindungan Konsumen NasionalRepublik Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari2016, Perihal Tanggapan Penganduan Bank BTPN tentang PenyelesaianSengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara (Surat Tembusan), selanjutnyadiberi tanda bukti P3;4. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 0002868SPK71510215 tanggal 23Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P4;5.

• B-2659 KFQ : dikembalikan kepada saksi korban Sdri.Jesica Julia

• 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT Astra Sedaya Finance yang dikeluarkan di Cibinong tanggal 17 Juni 2019,
• 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Ibnu Chaldun tertanggal 3 Juni 2019,
• 1 (satu) lembar foto copy BPKN yang dilegalisir,
• 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran I sampai ke 48 bulan :

terlampir dalam berkas perkara

• baru memiliki wewenangmenyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkanklausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan diPengadilan Negeri.2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilinan sukarela dari para pihak yang bersengketa,para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut diBPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor : 06/BPKN

  atasan BPSKKabupaten Batu Bara yaitu Direktorat Jenderal Standardisasi danPerlindungan Konsumen dan Badan Perlindungan KonsumenNasional Republik Indonesia sudah dengan jelas dan tegasmelarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksa sengketa apabilapara pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri, (Vide:Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan KonsumenNo.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta SuratBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia No.06/BPKN

  Fotocopy Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia Nomor : 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016,Perihal : Tanggapan Pengaduan Bank, BTPN tentang PenyelesaianSengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara (Surat Tembusan), diberitanda P 6;7. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 0003942SPK70020515tertanggal 28 Mei 2015, diberi tanda P 7;8. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 0003955SPK70020515tertanggal 28 Mei 2015, diberi tanda P 8;9.

• 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih berikut Kunci Kontak Nopol BG 2736 UD
• 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih Nopol BG 2736 UD
• 1 (satu) rangkap BPKN Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih Nopol BG 2736 UD
• Uang tunai Rp 115.000,- (seratus limabelas ribu rupiah) dengan pecahan
  • 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  • 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh

    Pol BM 1858 NH,Nomor Rangka MHKM1BA2JEK04450, Nomor Mesin MD00223 berikutKunci Kontak dengan kondisi kaca pintu supir pecah.1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih berikut KunciKontak Nopol BG 2736 UD1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Merk Honda Variowarna putin Nopol BG 2736 UD1 (satu) rangkap BPKN Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putihNopol BG 2736 UDUang tunai Rp 115.000, (Seratus limabelas ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp 50.000.

    Selanjutnya 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Variowarna Putih berikut Kunci Kontak Nopol BG 2736 UD; 1 (Satu) LembarKwitansi Pembelian Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putin NopolBG 2736 UD; 1 (satu) tangkap BPKN Sepeda Motor Merk Honda Variowarna putin Nopol BG 2736 UD adalah sepeda motor yang disita dari sdr.SABIDEN serta 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza warna putih No.Pol BM 1858 NH, Nomor Rangka MHKM1BA2JEK04450, Nomor MesinMD00223 berikut Kunci Kontak dengan kondisi kaca pintu

    Pol BM 1858 NH,Nomor Rangka MHKM1BA2JEK04450, Nomor Mesin MD00223 berikut KunciKontak dengan kondisi kaca pintu Supir pecah.8 (delapan) buah cincin emas6 (enam) buah gelang emas5 (lima) buah kalung emas1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Putin berikut KunciKontak Nopol BG 2736 UD1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Merk Honda Vario warnaputih Nopol BG 2736 UD1 (Satu) rangkap BPKN Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih NopolBG 2736 UDUang tunai Rp 115.000, (Seratus limabelas

    Pol BM1858 NH, Nomor Rangka MHKM1BA2JEK04450, Nomor Mesin MDO00223berikut Kunci Kontak dengan kondisi kaca pintu supir pecah, 1 (satu) unitsepeda motor Merk Honda Vario warna Putih berikut Kunci Kontak Nopol BG2736 UD, 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Merk Honda Variowarna putih Nopol BG 2736 UD, 1 (satu) rangkap BPKN Sepeda Motor MerkHonda Vario warna putih Nopol BG 2736 UD, Uang tunai Rp 115.000, (Seratuslimabelas ribu rupiah) dengan pecahan : 1 (satu) lembar uang Rp 50.000, (limapuluh

    Pol BM 1858 NH,Nomor Rangka MHKM1BA2JEK04450, Nomor Mesin MD00223 berikutKunci Kontak dengan kondisi kaca pintu supir pecah.1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih berikut KunciKontak Nopol BG 2736 UD1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Merk Honda Variowarna putin Nopol BG 2736 UD1 (satu) rangkap BPKN Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putihNopol BG 2736 UDUang tunai Rp 115.000, (Seratus limabelas ribu rupiah) dengan pecahan 1 (Satu) lembar uang Rp 50.000, (lima puluh

• Dengan demikian BPSK Secara Absolut TidakMemiliki Wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atasperjanjian tersebut; Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungan KonsumenNasional Republik Indonesia Nomor : 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19Januari 2016, Perihal: Tanggapan Penganduan Bank BITPN tentangPenyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isisurat tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia telah menegur/mengingatkan

  Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memilikiwewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atasperjanjian tersebut, serta diperkuat juga dengan Surat dari BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal: TanggapanPenganduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSKKabupaten Batu Bara, yang pada intinya isi surat tersebut adalah BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia telahmenegur/mengingatkan

  (BPSK) Kabupaten Batu Bara No.273/Arbitrase/BPSKBB/II/2017 tanggal 23 Maret 2017, selanjutnya diberitanda bukti P2;Fotocopy dari fotocopy Surat Direktorat Jenderal Standarisasi danPerlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015, tertanggal 31Desember 2015, Perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen, yangditandatangani oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen (Surat Tembusan),selanjutnya diberi tanda bukti P3;Fotocopy dari fotocopy Surat Badan Perlindungan Konsumen NasionalRepublik Indonesia Nomor 06/BPKN

• Pasal 27:Ayat 1 "Tenaga Kerja Asing yang bekerja pada Perusahaan PMDN/PMA wajib memiliki visa jjin tinggal terbatas (VITAS) yangditerbitkan Instansi Pemerintah Indonesia ;Ayat 2 "unutk mendapatkan VITAS, pemohon harus memilikirekomendasi untuk memperoleh Visa untuk /maksud kerjadari BPKN dengan berpedoman kepada ketentuan Instansiberwenang dibidang Ketenagakejaan dan Imigrasi ;Ayat 3 "Rekomendasi Tenaga Kerja Asing atas permohonan tersebutditerbitkan oleh BPKM Cq.

• kepada Penggugat.Menghukum Penggugat untuk membayar kewajiban angsuran ke 18sampai dengan angsuran ke 48 atau sampai dianggap lunas seluruhkewajiban Penggugat kepada Tergugat dan dibayar setiap bulanberjalan.Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusanini kepada Mentri Perdagangan Republik Indonesia, Mentri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indoneisa, Mentri Keuangan RepublikIndonesia, Mentri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia,Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN

• BPSK barumemiliki wewenang menyelesaikan sengketa atas perjanjiantersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkanklausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikandi Pengadilan Negeri;2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yangbersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikansengketa tersebut di BPSK;Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN

  Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganKonsumen dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia sudah dengan jelas dan tegas melarang BPSK KabupatenBatu Bara memeriksa sengketa apabila para pihak sudah memilihdomisili hukum di Pengadilan Negeri, (Vide: Surat Direktorat JenderalStandardisasi dan Perlindungan Konsumen No.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta Surat Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia No.06/BPKN/K.3/1/2016,tanggal 19 January 2016

  selanjutnyadiberi tanda P2 ;Foto copy Surat dari Bank BTPN No.006/KPSBPSK/7298/1/01 17,tertanggal 09 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P3 ;Foto copy Tanda Terima Surat dari Bank BTPN No.006/KPSBPSK/7298/1/0117, tertanggal 09 Januari 2017, selanjutnya diberi tandaP4 ;Foto copy Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganKonsumen Nomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015, tertanggal 31 Desember2015, selanjutnya diberi tanda P5 ;Foto copy Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor : 06/BPKN

• baru memiliki wewenang menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausulabahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri.2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1 dibatalkan, berdasarkanpilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihak sepakatuntuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungan KonsumenNasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN

  BPSK baru memilikiwewenang menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:1) Para pinak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausulabahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di PengadilanNegeri.2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1 dibatalkan, berdasarkanpilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihaksepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungan KonsumenNasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN

• Dengan demikian BPSK Secara Absolut TidakMemiliki Wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atasperjanjian tersebut; Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungan KonsumenNasional Republik Indonesia Nomor : 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19Januari 2016, Perihal: Tanggapan Penganduan Bank BITPN tentangPenyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isisurat tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia telah menegur/mengingatkan

  Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memilikiwewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atasperjanjian tersebut, serta diperkuat juga dengan Surat dari BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal: TanggapanPenganduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSKKabupaten Batu Bara, yang pada intinya isi surat tersebut adalah BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia telahmenegur/mengingatkan

  (BPSK) Kabupaten Batu Bara No.273/Arbitrase/BPSKBB/II/2017 tanggal 23 Maret 2017, selanjutnya diberitanda bukti P2;Fotocopy dari fotocopy Surat Direktorat Jenderal Standarisasi danPerlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015, tertanggal 31Desember 2015, Perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen, yangditandatangani oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen (Surat Tembusan),selanjutnya diberi tanda bukti P3;Fotocopy dari fotocopy Surat Badan Perlindungan Konsumen NasionalRepublik Indonesia Nomor 06/BPKN

• baru memiliki wewenang menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausula bahwaapabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri.2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan, berdasarkanpilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihak sepakatuntuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungan KonsumenNasional Republik Indonesia Nomor : 06/BPKN

  Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor :06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal: TanggapanHalaman 3410.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.Pengaduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSK KabupatenBatu Bara (Surat Tembusan) (P6);Perjanjian Kredit Nomor : 0000183SPK74560210 tertanggal 9 Februari2010 (P7);Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 7000762ADDPk74560111 tanggal 5 Januari 2011 (P8);Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian

• baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausulabahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri.2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan, berdasarkanpilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihak sepakatuntuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN

  atasan BPSK Kabupaten Batu Bara yaitu Direktorat JenderalStandardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelas dan tegasmelarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksa sengketa apabila para pihaksudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri, (Vide: Surat DirektoratJenderal Standardisasi dan Perlindungan KonsumenNo.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta Surat BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNo.06/BPKN

  Materai secukupnya dan selanjutnyaGiberi tanda BuKti...... eee cccceeccceceeeeeeceeeecceseeeeeeeeeeueceeeeeeeueeeueeeeeeeeeneeeneeenees P4;Foto copy Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan KonsumenNomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015, tanggal 31 Desember 2015, prihal penyelesaiansengketa Konsumen , yang ditandatangani Direktur Pemberdayaan Konsumentelah diberi Materai secukupnya dan selanjutnya diberi tandaFoto copy Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor : 06/BPKN

• BPSK baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketa atas perjanjiantersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkanklausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan diPengadilan Negeri.2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa,para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut diBPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN

  Halaman 46 dari 77No.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta SuratBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNo.06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19 January 2016).

  Fotocopy Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor : 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, PerihalTanggapan Pengaduan Bank BTIPN tentang Penyelesaian Sengketa diBPSK Kabupaten Batu Bara (Surat Tembusan), telah di nazegelen, diberitanda Bukti P6;7. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: 1164/PG/JSII/VBPSKBB/VII/2016Tanggal 24 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua BPSKKabupaten Batu Bara, telah di nazegelen, diberitanda Bukti P7;8.

• baru = memiliki wewenangmenyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkanklausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan diPengadilan Negeri.2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa,para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut diBPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN

  atasan BPSK Kabupaten Batu Bara yaituDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelasdan tegas melarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksa sengketaapabila para pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri,(Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan KonsumenNo.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta Surat BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNo.06/BPKN

  Foto Copy sesuai denganAsli diberitanda P2Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan KonsumenNomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015, tertanggal 31 Desember 2015, Perihal: Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang ditanda tangani oleh DirekturPemberdayaan Konsumen (Surat Tembusan).; Foto Copy dari FotoCopy (Asli ada di Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara) diberitanda P3Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor : 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal :Tanggapan

• bukti Nomor : BB2216/2009 adalah Non Identik ataumerupakan produk cetak blangko BPKB yang berbeda dengan BPKBPembanding (KB) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan bahwa dengan jaminan BPKB mobil Avansa tersebutTerdakwa telah memperoleh pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dari KSP Mandiri Pabelan dan Terdakwa baru2 (dua) kali membayar bunganya saja tanpa membayar pokokpinjamannya;Menimbang, bahwa pihak KSP Mandiri Pabelan baru mengetahuibahwa BPKN

• BPSK baru memiliki wewenangmenyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkanklausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan diPengadilan Negeri.2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilinan sukarela dari para pihak yangbersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikansengketa tersebut di BPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN

  atasan BPSK Kabupaten BatuBara yaitu Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganKonsumen dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia sudah dengan jelas dan tegas melarang BPSK KabupatenBatu Bara memeriksa sengketa apabila para pihak sudah memilihdomisili hukum di Pengadilan Negeri, (Vide: Surat Direktorat JenderalStandardisasi dan Perlindungan KonsumenNo.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta SuratBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNo.06/BPKN

  tanggal 06 April2016, perihal Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSK Kabupaten BatuBara, selanjutnya diberi tanda bukti P3;Fotocopy dari fotocopy Surat Direktorat Jenderal Standarisasi danPerlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015, tertanggal 31Desember 2015, Perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang ditandatangani oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen (Surat Tembusan),selanjutnya diberi tanda bukti P4;Fotocopy dari fotocopy Surat Badan Perlindungan Konsumen NasionalRepublik Indonesia Nomor 06/BPKN

• Bank Pengaduan atas Pelaksanaan030/Litigasi Tabungan Penyelesaian sengketa Konsumen di43 BPKN/XII/2015 Pensiunan badan Penyelesaian SengketaTanggal 23 Nasional, Tok Konsumen (BPSk) Kabupaten BatuDesember 2015 (Bank BTPN) BaraNo Surat : Bandan Tanggapan pengaduan Bank BTPN06/BPKN/K.3/1/201 Perlindungan tentang penyelesaian Sengketa di44 6 Konsumen BPSK kab. Batu BaraTanggal 19 Januari Nasional R.12016 (BPKN)No Surat : 04/SDP PT.

  Bank TabunganPensiunan Nasional, Tok (Bank BTPN) (fotokopi dari fotokopi);Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSKKabupaten Batu Bara Nomor : 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal19 Januari 2016 dari Badan Perlindungan Konsumen NasionalR. (BPKN) (fotokopi dari fotokopi);Surat Keberatan/Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSKKabupaten Batu Bara Nomor : 04/SDP SERBELAWAN/0216,tertanggal O02 Februari 2016 dari PT.

• atasan BPSK Kabupaten Batu Bara yaituDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen danBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudahdengan jelas dan tegas melarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksasengketa apabila para pihak sudah memilih domisili hukum di PengadilanNegeri, (Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganKonsumen No.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 sertaSurat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNo.06/BPKN

  Fotocopy dari fotocopy Surat Badan Perlindungan Konsumen NasionalRepublik Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016 tertanggal 19 Januari2016 Perihal : Tanggapan pengaduan Bank BTPN tentang PenyelesaianSengketa di BPSK Kab.Batubara. selanjutnya diberi tanda P5;6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kredit Nomor : 0002094SPK72591013 tanggal 17 Oktober 2013, beserta jadwal angsuran danTanda Terima Dokumen selanjutnya diberi tanda P6;7.

• 1 (satu) rangkap BPKN Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih Nopol BG 2736 UD.
• Uang tunai Rp 115.000,- (seratus limabelas ribu rupiah) dengan pecahan
  • (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  • 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  • 4 (empat) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  • 1 (satu) lembar uang 5.000,- (lima ribu rupiah).
  • 1 (satu) buah celana crocodile warna cokelat.

    Pol BM 1858NH, Nomor Rangka MHKM1BA2JEK04450, Nomor Mesin MDO00223berikut Kunci Kontak dengan kondisi kaca pintu supir pecah. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih berikut KunciKontak Nopol BG 2736 UD 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Merk Honda Variowarna putin Nopol BG 2736 UDHalaman 2 dari 71 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN PLW 1 (Satu) rangkap BPKN Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putihNopol BG 2736 UDUang tunai Rp 115.000, (seratus limabelas ribu rupiah) denganpecahanv1

    Pol BM 1858NH, Nomor Rangka MHKM1BA2JEK04450, Nomor Mesin MD00223 berikutKunci Kontak dengan kondisi kaca pintu supir pecah.8 (delapan) buah cincin emas6 (enam) buah gelang emas5 (lima) buah kalung emas1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih berikut KunciKontak Nopol BG 2736 UDHalaman 47 dari 71 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN PLW 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Merk Honda Variowarna putin Nopol BG 2736 UD 1 (Satu) rangkap BPKN Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putihNopol

    Pol BM1858 NH, Nomor Rangka MHKM1BA2JEK04450, Nomor Mesin MDO00223berikut Kunci Kontak dengan kondisi kaca pintu supir pecah, 1 (satu) unitsepeda motor Merk Honda Vario warna Putih berikut Kunci Kontak Nopol BG2736 UD, 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Merk Honda Variowarna putin Nopol BG 2736 UD, 1 (satu) rangkap BPKN Sepeda Motor MerkHonda Vario warna putih Nopol BG 2736 UD, Uang tunai Rp 115.000, (Seratuslimabelas ribu rupiah) dengan pecahan : 1 (satu) lembar uang Rp 50.000, (limapuluh

    Pol BM 1858NH, Nomor Rangka MHKM1BA2JEK04450, Nomor Mesin MD00223berikut Kunci Kontak dengan kondisi kaca pintu supir pecah. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih berikut KunciKontak Nopol BG 2736 UD. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Merk Honda Variowarna putin Nopol BG 2736 UD. 1 (Satu) rangkap BPKN Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putihNopol BG 2736 UD.Uang tunai Rp 115.000, (seratus limabelas ribu rupiah) denganpecahan (satu) lembar uang Rp 50.000, (lima puluh