bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 harusmemenuhi 5 (lima) syarat:1) Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturanperundangundangan;2) Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;3) Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktualatau setidaktidaknya potensial menurut penalaran yang wajardapat dipastikan terjadi;4) Adanya hubungan sebab akibat (causal

Putusan 48 P/HUM/2018kewenangannya untuk turut membahas, menyetujui dan mengawasipelaksanaan APBA sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalamAngka II (dua) kedudukan hukum Pemohon (Legal Standing) darihalaman 5 s.d. halaman 15 permohonan Pemohon;Bahwa kerugian yang disampaikan oleh Pemohon bukanlahkerugian yang terjadi akibat berlakunya Peraturan Gubernur AcehNomor 09 Tahun 2018 (causal verband) tetapi kerugian yang dialamiPemohon adalah pada saat proses pembahasan anggaran yangtidak terjadi kesepakatan

antara Pemohon dengan Termohonsehingga lahirlah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 09 Tahun 2018.Dengan demikian kerugian yang dialami oleh Pemohon bukanlahsyarat atau tidak termasuk dari syarat Adanya hubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunyaperaturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian yangharus dipenuhi oleh Pemohon ketika mengajukan permohonan ujimateriil ke Mahkamah Agung sebagaimana yang termuat padaangka 3 (tiga) di atas;Bahwa karena kerugian yang dialami

oleh Pemohon adalah kerugianpada saat proses pembahasan anggaran dan bukan kerugian sebabakibat (causal verband) sehingga syarat Adanya kemungkinanbahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian sepertiyang dikabulkan tidak akan atau tidak terjadi lagi, sehingga alasanPemohon yang menyatakan Pemohon merasa dirugikan akibatberlakunya Peraturan Gubernur tersebut adalah tidak terpenuhi;Bahwa akibat diterbitkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh

TahunAnggaran 2018 tidak mengakibatkan kerugian secara langsungterhadap Pemohon (causal verband) karena dengan diterbitkannyaPeraturan Gubernur tersebut tidak mengurangi hak dan kewenangandari Pemohon, bahkan Pemohon tetap dapat menjalankan tugasnyasesuai ketentuan yang berlaku seperti kewenangan pengawasanataupun fasilitas gaji dan lain sebagainya;Halaman 53 dari 76 halaman.

ust On: S16 aba y ule al) clus (ill CO) Causal Yes4 ga Y alle 5g Gang ald Grcluall alse (ysArtinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ta tidak memenuhi panggilan itu, maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.Hal. 5 dari 11 hal Put Nomor 0308/Padt.G/2016/PA.PasDan berdasar ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., maka perkara ini diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;Menimbang, bahwa

ust On: S16 aba y ule al) clus (ill CO) Causal Yes4 ga Y alle 5g Gang ald Grcluall alse (ysArtinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ta tidak memenuhi panggilan itu, maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.Hal. 5 dari 11 hal Put Nomor 1042/Pdt.G/2016/PA.PasDan berdasar ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., maka perkara ini diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;Menimbang, bahwa

Bahwadalam mendalilkan terjadi suatu PMH , harus ada hubungancausal antara perobuatan dan kerugian dan untuk memecahkanhubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengankerugian, terdapat dua teori yaitu :a.

Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini sipembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yangselayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari padaperbuatan melawan hukum.Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturanpengalaman secara layak merupakan akibat yang dapatdiharapkan akan timbul dari perobuatan melawan hukum. Jadisecara singkat dapat diperinci sebagai berikut :a.

intinya: Tergugat dalam Konvensi Telah Melakukan Perbuatan MelawanHukumBahwa ternyata tidak ada satu pun penjelasan yang menunjukkandasar hukum/ketentuan atau peraturan perundanganundangan yangmanakah yang dilanggar oleh Tergugat dalam Konvensi, sehinggaperbuatan Tergugat dalam Konvensi dapat dikatakan perouatanmelawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 1365 KUHPerdata.Bahwa dalam mendalilkan terjadi suatu PMH, harus ada hubungancausal antara perobuatan dan kerugian dan untuk memecahkanhubungan causal

Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanyabertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapatdiharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalamansecara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dariperbuatan melawan hukum. Jadi secara singkat dapat diperinci sebagaiberikut :a.

Adanya hubungan sebabakibat (causal),Bahwa untuk dapat menuntut perouatan melawan hukum tersebutharuslah ada hubungan sebabakibat (causal) yang jelas antaraperbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita;Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalamperkembangannya telah diberikan oleh doktrin dan yurisprudensi yang sesuaidengan perjalanan waktu mengalami perkembangan yang hidup di dalammasyarakat, dari yang semula diartikan sempit hingga akhirnya ditafsirkansecara luas;Menimbang

Adanya hubungan sebabakibat (causal),Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat memperoleh hak dan menguasaitanah perkara tidak melawan hukum, tidak melawan hak subjektif oranglain, tidak ditemukan kesalahan dan menimbulkan kerugian kepada oranglain, maka hubungan sebabakibat (causal) yang jelas antara perbuatanmelawan hukum dengan kerugian yang diderita menjadi tidak ada;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak berhasil membuktikandalildalil

SALINAN 2222enn eneNomor : 1028/Pdt.G/2015/PA.Pbgar Causal aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara CeraiGugat, antara: PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati PT royal korindahtempat kediaman di Kabupaten Purbalingga, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2015, memberikankuasa kepada Advokat yang berkantor di KabupatenPurbalingga

pLuol causal Isl gall Gola!

ust On: S16 aba y ule al) clus (ill CO) Causal Yes4 ga Y alle 5g Gan) ald Gpoluall alSe (0Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ta tidak memenuhi panggilan itu, maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.Hal. 5 dari 11 hal Put Nomor 1276/Padt.G/2016/PA.PasDan berdasar ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., maka perkara ini diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;Menimbang, bahwa

cidera belakang kepala bengkak, memar dan bengkakbelakang telinga kiri, luka gores telinga kiri, yang dapat menyebabkan kematian.Lukaluka yang dialami korban ini didapatkan korban karena mengalamikecelakaan dengan terdakwa karena sebelumnya luka tersebut belum ada dankorban masih bisa berjalan normal serta korban divisum segera sesaat setelahkorban mengalami kecelakaan bersama dengan terdakwa.Dengan demikian unsur ini telah terobukti menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena ternyata ada hubungan causal

ust On: S16 aba y ule al) clus (ill CO) Causal Yes4 j= Y alla 58 Gin) ald Grcluell alSe 40Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ta tidak memenuhi panggilan itu, maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.Hal. 5 dari 11 hal Put Nomor 1347/Pdt.G/2016/PA.PasDan berdasar ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., maka perkara ini diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;Menimbang, bahwa

., M.M. dihukumdengan sanksi prima facie akibat causal verband yang timbul darituduhan pemalsuan data yang tidak terbukti sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku, disamping itu, layak jika para Penggugat menuntutTergugat meminta maaf atas kekeliruan dan kekhilafannya berturutturutselama 1 (satu) bulan, di Harian Umum Kompas (hal.3) berukuran 1 (satu)halaman penuh (black and white), dengan perincian sebagai berikut:Lebar 7(tujuh) mm, kolom dan tinggi 540 mm.kolomHarga iklan/mm.kolom @ Rp77.500/mm.kolom7

Putusan Nomor 692 K/Padt/201314.15.16.Utara dengan segala resiko (causal proximately) dan implikasi hukumyang timbul dari padanya;Oleh akibat Pencemaran Nama Baik yang secara nyata dan sengaja atausecara sadar dilakukan Tergugat Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.

Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antarakerugian dimaksud dengan berlakunya peraturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannyapermohonan, maka kerugian hak yang didalilkan tidak akan atautidak terjadi lagi.Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa pihak yangmengajukan permohonan hak uji materiil terhadap suatu peraturanHalaman 28 dari 58 halaman.

CPNS, bukan disebabkan olehdiberlakukannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 61 Tahun2018, namun sematamata karena Para Pemohon tidakdapat memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalamperaturan perundangundangan; Oleh karenanya berdasarkan uraian di atas, kerugian yangdialami oleh Para Pemohon bukan merupakan kerugian yangnyatanyata terjadi (aktual), berakibat kKnusus terhadap ParaPemohon (spesifik), atau berpotensi terjadi di masamendatang.10.4.Para Pemohon tidak menguraikan hubungan sebab akibat(causal

verband) antara kerugian dengan objek permohonan;Oleh karena tidak terdapat kerugian yang nyatanyata terjadi(aktual), berakibat khusus terhadap Para Pemohon (spesifik),atau berpotensi terjadi di masa mendatang, maka telah Jjelasbahwa Para Pemohon tidak dapat menguraikan hubungansebab akibat (causal verband) antara kerugian dideritadengan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 61 Tahun2018;10.5.Para Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan bahwadengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian ParaPemohon

Pemohon Il tidak dapat membuktikan adanyakerugian yang secara langsung diakibatkan oleh berlakunya objek hak Ujimateriil, karena hal tersebut seharusnya didasarkan pada adanya hubungansebabakibat (causal verband) antara kerugian yang diderita denganberlakunya ketentuan objek hak uji materiil, sehingga terpenuhi asas pointdinteret point daction.

Baru (vide P1 = T1), makaPenggugat adalah pihak ketiga yang merasa dirugikan kepentingannya dengandikeluarkannya obyek sengketa aquo ; Menimbang, bahwa mengenai unsur kerugian dengan kepentingan untukmenggugat, Majelis Hakim berpendapat harus menunjuk kepada nilai atau kepentinganyang harus dilindungi oleh hukum tersebut yaitu adanya hubungan antara orang yangbersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak, artinya terdapat hubungan secara langsung (causal

Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidakhanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi jugaapa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang ;Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian untuk memecahkanhubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat duateori yaitu :e Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukanperbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannyacondition sine qua

non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebabdari pada suatu perubahan adalah semua syaratsyarat yang harus ada untuktimbulnya akibat) ;e Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanyabertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkansebagai akibat dari pada perbuatan melawan hokum ;Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secaralayak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perouatan melawanhukum ;Berdasarkan penjelasan

penguasaan tanaholeh para Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi adalah atasdasar pembagian warisan yang dilakukan secara kekeluargaan dengan carasoloh (musyawarah) tanpa ada paksaan siapapun (T7 foto copy suratpernyataan bagi waris tertanggal 10 Maret 1972, hal 17 putusan PengadilanNegeri Praya No, 56/Pdt.G/1999/PN.PRA) ;Bahwa baru dikatakan perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsurunsur : adanya perbuatan melawan hukum harus ada kesalahan, harus adakerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan causal

Perbuatan dalam causal ini meliputi antara lain terhadap hak pribadi, hakkekayaan, hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan nama baik.3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiridengan maksud kewajiban yang diberikan oleh hukumnya sendiri, baiktertulis dan atau tidak tertulis.4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.5. Perbuatan yang bertentangan dengan kehatihatian.Perbuatan yang kehatihatian dalam pengusulan di masyarakat.

Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untukmemecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukumdengan kerugian, terdapat dua teori yaitu : Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yangmelakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawabjika perbuatannya menimbulkan kerugian (yang dianggapsebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syaratsyarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).

Dengan demikian ketentuan seperti diatur di Pasal 51 ayat (1)huruf (a) dan (c) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi sudah terpenuhi.Akan tetapi, pemohon menyadari untuk membuktikan terpenuhinya legal standingharus dijelaskan hubungan kausalitas (causal verband) dan potensi kerugiankonstitusional yang nyata akibat keberadaan atau diberlakukannya sebuah bagiandari UndangUndang, yakni Pasal 34 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap

(Bukti P.10);Berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon memiliki kedudukan hukum (/egalstanding) sebagai pemohon pengujian UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002tentang KPK dan hubungan hukum (causal verband) terhadap penerapan Pasal 34UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dikaitakan dengan Pasal 28D ayat (1)UUD 1945;Jelas, tafsir ini telah merugikan hakhak pemohon sebagai warga negara untukmendapatkan kepastian hukum berkaitan dengan masa jabatan pimpinanpengganti KPK.

sebagai berikut:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikanoleh UUD 1945;b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebutdianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu UndangUndang yangdiuji;c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yangdimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifatpotensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;52d. adanya hubungan sebab akibat (causal

sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhilima syarat, yaitu:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggapdirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (knusus) dan aktual atausetidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi;d. adanya hubungan sebabakibat (causal

UndangUndang yang dimohonkan pengujian;e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, makakerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagiterjadi;Bahwa jikapun para Pemohon sebagai perorangan warga negaraIndonesia dan badan hukum menganggap dirugikan dengan berlakunya Pasal34 UU KPK, kerugian dimaksud tidak bersifat spesifik dan aktual atau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi,tidak ada hubungan sebabakibat (causal

Selanjutnya dalam PenjelasanPasal 53 tersebut dijelaskan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yangkepentingannya yang terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkanmenggugat Keputusan Tata Usaha Negara;Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seseorang atau badan hukum perdata yangdapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, undangundang mensyaratkanadanya hubungan kausalitas (causal verband) antara kerugian yang

Bahwa jika dicermati dalam memori gugatannya, antara kerugian yangdidalilkan Penggugat dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara a quotidak mempunyai hubungan kausalitas (causal verband), yang dapat dijelaskansebagai berikut:1) Berdasarkan memori gugatan yang disampaikan oleh Penggugat kerugianyang diderita tersebut bermula dari adanya Perjanjian tanggal 1 Maret 2005antara PT Citra Lestari Semesta (PT CLS) dengan PT Rokan ErasuburPlantations (PT RES), selaku Pemegang Surat Keputusan PelepasanKawasan

PT Rokan Erasubur Plantations;Berdasarkan halhal tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai hubungan sebabakibat (causal verband) dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan a quo,sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard);. Tergugat tidak berwenang mencabut/membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara aquo:a.

ust On: S16 aba y ule al) clus (ill CO) Causal Yes4 ga Y alle 5g Gan) ald Gpoluall alSe (0Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ta tidak memenuhi panggilan itu, maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.Hal. 5 dari 11 hal Put Nomor 1171/Pdt.G/2016/PA.PasDan berdasar ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., maka perkara ini diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;Menimbang, bahwa